Bab IV: Nahdlatul Ulama Menjadi Partai Politik

nudanpancasila_3393

A. Nahdlatul Ulama dan Pemilihan Umum  

Segera setelah keluar dari Masyumi, NU menghadapi tantangan berat, yaitu mempersiapkan diri memasuki pemilihan umum (untuk selanjutnya disingkat Pemilu) pertama 1955. Dalam Muktamar 1953 di Medan, NU menyatakan kesiapannya dengan mengeluarkan keputusan: “Wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mengambil bagian dalam Pemilu baik untuk DPR maupun Konstituante.”(1) 

Dalam Pemilu 1955 dihasilkan “empat besar” partai yang unggul, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia (untuk selanjutnya disingkat PKI). PNI memperoleh 22,3 persen (57 kursi), Masyumi 20,9 persen (57 kursi), NU 18,4 persen (45 kursi) dan PKI 16,4 persen (37 kursi).(2) Apabila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sementara maka NU mendapat hasil yang mengagumkan, yaitu 8 kursi menjadi 45, sedangkan PNI dan Masyumi meningkat sedikit (PNI naik dari 42 menjadi 57 dan Masyumi dari 44 menjadi 57).(3) Dalam hasil Pemilu justru saingan NU adalah PKI yang mencatat kemenangan dari 17 menjadi 39 kursi. Menurut Nasikun, kemenangan yang dicapai oleh NU dan PKI adalah karena keduanya mempunyai basis kuat di pedesaan.(4) Dari Pemilu 1955 itu terungkap hasil yang mencolok adalah yang dicapai oleh NU! 

Mengapa NU mampu mengimbangi Masyumi (hanya terpaut 2,5 persen) padahal NU hanya memiliki waktu kurang lebih 3 tahun saja setelah keluar dari Masyumi? Menurut Mahrus Irsyam kemenangan NU itu karena “adanya perubahan strategi dalam kampanye.”(5) Sambil mengutip Herbert Feith, ia menyatakan, 

Pada mulanya NU mengambil tema sentimen agama yang paralel dengan tema kampanye Masyumi. Sehingga kampanye-kampanye dari kedua partai ini sering kali mempunyai nada yang sama, seperti “siapa memilih mereka (NU atau Masyumi) kelak akan masuk sorga sedangkan siapa yang tidak memilih mereka (NU atau Masyumi) akan masuk neraka.(6) 

Kampanye demikian sudah tentu mempertajam pertentangan  kedua partai Islarn di satu pihak, dan pada pihak lain mendapat  tantangan keras dari PNI dan partai lainnya yang non-Islam. Situasi yang demikian menyebabkan NU mengubah strategi kampanye,
yaitu dengan mengambil “jalan tengah ” yang membuka kerja sama  dengan PNI.(7) 

Perubahan strategi itu lebih menekankan kepada perhitungan-perhitungan realistis yang lebih menguntungkan NU. Tema kampanye NU menarik garis batas yang jelas antara Masyumi dan PKI di satu pihak dengan NU di pihak lain yang sejajar atau sama dengan PNI. Garis batas antara NU dengan Masyumi adalah opini politik yang tumbuh pada waktu itu berupa keterlibatan Masyumi dengan gerakan DI/TII gerakan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo dengan basis Jawa Barat, sedangkan batas dengan PKI terletak pada fakta bahwa PKI pernah melakukan pemberontakan Madiun 1948!(8) 

Oleh karena itu NU harus mengambil “jalan tengah”, seperti diungkapkan oleh Feith, “memilih Masyumi berarti mendatangkan ancaman, memilih PKI pun akan mendatangkan bahaya; oleh karena itu pilihan yang tepat adalah PNI (atau NU ).”(9) 

Hasil Pemilu 1955 ini menggoncangkan kedudukan Masyumi di kabinet yang pada saat itu dipegang oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi.(10) Dengan usainya Pemilu kabinet merasa tugasnya telah selesai. Untuk selanjutnya bila Masyumi diserahi membentuk kabinet maka NU harus diperhitungkan dan justru di sinilah kesulitan, seperti diungkap oleh Daniel Dhakidae, 

Hasil pemilihan umum ini sendiri sebenarnya merupakan pukulan bagi Kabinet Burhanuddin dari Masyumi yang tidak melihat kemungkinan untuk bergabung dengan NU untuk membentuk kabinet, karena kemungkinan jauh lebih besar bagi NU untuk bergabung dengan PNI untuk membentuk kabinet berikutnya. Dengan kata lain kabinet pelaksana pemilihan umum pun tinggal menghitung hari untuk mengembalikan mandatnya.(11) 

Apa yang dikatakan oleh Dhakidae saya rasa dapat dibenarkan bukan saja karena pertentangan antara NU dan Masyumi masih segar, tetapi juga karena pendekatan NU terhadap PNI dalam kampanye Pemilu. Memang akhirnya dengan susah payah — oleh karena polarisasi yang terjadi dan sikap campur tangan Soekarno — kabinet yang terbentuk adalah paduan tiga kekuatan politik, yaitu Ali-Roem-Idham (Ali Sastroamijoyo dari PNI, Mohammad Roem dari Masyumi, dan Idham Chalid dari NU).(12) Sebenarnya Sukarno ini dengan gigih pula ditentang oleh NU dan Masyumi.(14) 

Pemilu 1955 memang telah menghasilkan “empat besar” kekuatan politik yang pada dasarnya mewakili tiga corak ideologi, yaitu Nasionalisme, Islam dan Barat modern (komunis).(15) Sukarno telah mengamati hal ini dalam tulisannya di tahun 1920-an; itulah sebabnya ia bersikeras agar PKI juga diikutsertakan dalam kabinet.(16) Hasil Pemilu ini tidak memunculkan kekuatan yang dominan. Bila dihimpun kekuatan kalangan Islam (Masyumi, NU, PSII, dan lain-lain) hanya memperoleh 45,2%, Nasionalisme 27,6%, dan PKI 15,2%.(17) Di satu pihak Pemilu ini hampir mengecewakan semna pihak terutama PNI dan Masyumi; PNI yang yakin akan mendapat dukungan dengan landasan nasionalisme justru merosot perolehannya dan kalangan Islam terutama Masyumi dengan asumsi penduduk Indonesia mayoritas Islam (90% atau 95%) memperoleh jauh di luar harapan. Tetapi pada pihak lain Pemilu pertama ini merupakan indikator yang paling absah memaparkan realitas masyarakat betapa ragamnya cita-cita politik yang bertarung untuk menang namun tidak ada satu pun yang menang secara meyakinkan. Sehingga tak heran bila perdebatan tentang dasar negara dalam Konstituante berlangsung keras dan tersendat-sendat yang akhirnya diselesaikan oleh Presiden Sukarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.(18) Dekrit 5 Juli 1959 memutuskan: 

  1. Pembubaran Konstituante. 
  2. Kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 
  3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.(19) 

Bila diamati lebih lanjut jumlah suara yang diperoleh PNI, NU dan PKI sebagian besar dari Jawa (NU 84,7%, PNI 72,9%, PKI 89,9% dan Masyumi hanya 51,6%)(20) Berdasarkan hasil Pemilu 1955, Feith mengamati terdapat lima alam pemikiran yang bertarung: komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokratis, Islam, dan tradisionalisme Jawa.(21) Kelima alam pemikiran itu memancar dari dua arus, yaitu arus pengaruh Barat dan tradisi Hindu-Jawa, Islam); PNI, NU, dan PKI sama-sama disentuh — terlepas dari besarnya pengaruh — oleh tradisionalisme Jawa, tetapi pengaruh alam pemikiran Barat sangat kuat pada PKI dan Masyumi sedangkan PNI paling banyak menerima berbagai pengaruh.(22) Tentang Masyumi dan NU ia mengatakan: “Pengaruh non-Islam, terutama pada Masyumi adalah berupa sosialisme demokratis sedangkan ikatan non-Islam dari NU adalah dengan nasionalise  radikal, terutama tradisionalisme Jawa.”(23) 

Pengamatan Feith sangat menolong kita menggambarkan perjalanan partai politik sesudah Pemilu pertama. Dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun dua saingan NU yang dipengaruhi dengan kuat oleh alam pemikiran Barat tersingkir dari panggung politik. Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 karena keterlibatan beberapa tokohnya dengan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Rakyat Indonesia).(24) PKI yang dinilai oleh Feith “lebih drastis dibandingkan dengan partai besar lain mana pun, dalam memutuskan ikatan dengan masa lampau,” melakukan kudeta pada tahun 1965 tetapi gagal dan mengalami kehancuran.(25) Dan golongan nasionalis (PNI) yang “dipengaruhi oleh lebih dari satu aliran,” mengalami pukulan berat, banyak orang PNI terlibat atau dicurigai menyokong kudeta PKI yang gagal itu.(26) 

Dalam Pemilu kedua 1971 NU muncul sebagai pemenang kedua dengan perolehan 18,75% (58 kursi). Yang menang secara mutlak adalah Golkar (Golongan Karya) dengan 62,8% (227 kursi).(27) 

Satu-satunya partai yang berhasil bertahan adalah NU yang mendapatkan 18,7 persen, sedikit lebih tinggi dari suara yang diperolehnya dalam Pemilu 1955 (18,4 persen). PNI mengalami kekalahan berat dan kurang berhasil memperoleh suara (6,9 persen), yang berarti kurang dari sepertiga dari tahun 1955 (22,3 persen).(28) 

Golkar muncul sebagai kekuatan baru dalam bidang politik. Semula ia bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (disingkat Sekber Golkar) ketika ia lahir pada tanggal 20 Oktober 1964, dan pada masa Orde Baru (sejak 1965) mendapat dukungan dari pemerintah dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).(29) Wadah baru ini merupakan gabungan dari hampir 300 buah organisasi fungsional non-politis — yang berorientasi karya dan kekaryaan, yang dulunya tidak berorientasi kepada politik dengan tiga organisasi sebagai tulang punggungnya, yaitu SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), MKGR (Musyawarah Keluarga Gotong Royong), dan KOSGORO (Koperasi Serbaguna Gotong Royong).(30) Pembentukan Sekber Golkar adalah didorong oleh usaha membendung pengaruh PKI di mana saat itu keadaan politik makin goyah.(31) 

Enam faktor dapat disebut sebagai sebab kemenangan 1971, yang tetap penting dan aktual dalam pemilu-pemilu berikutnya: 1. Golkar diidentifikasikan dengan pemerintah; 2. Kelemahan-kelemahan parpol (partai politik) di masa lalu; 3. Penonjolan hal-hal nyata dalam kampanye Golkar; 4. Tidak memperjuangkan ide-ide abstrak seperti hak-hak azasi atau demokrasi; 5. Adanya organisasi yang efektif. 6. Peranan kaum cendikiawan serta kesatuan aksi.(32) 

Kemenangan Golkar merupakan tonggak baru dalam perjalanan politik di Indonesia yang mempunyai implikasi jauh bagi bangsa dan negara lndonesia. Pertama sekali, yang patut dicatat dengan kemenangan Golkar secara mutlak maka untuk pertama kali sebuah kekuatan politik dapat mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR). Hal ini sangat perlu karena pembangunan berencana yang dicanangkan sejak tahun 1969 (secara bertahap dikenal sebagai Pelita — singkatan Pembangunan Lima Tahun) memerlukan stabilitas politik. Sesuatu yang tidak pernah dicapai di masa demokrasi parlementer, kabinet dengan mudah jatuh atau bubar bila sebuah partai menarik dukungannya.(33) Kedua, kemenangan Golkar — yang tidak mau disebut sebagai partai tetapi kedudukannya sama dengan partai — mengungkapkan runtuhnya pamor partai di masyarakat. Seolah-olah dunia partai adalah sebagian dari sejarah Orde Lama yang dinilai telah menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 45). Ketiga, walaupun NU menempati posisi kedua (dengan hasil sedikit lebih tinggi dari Pemilu 1955), namun demikian di ukur dari jarak waktu antara kedua Pemilu dan tanpa Masyumi dan PKI menjadi saingannya, hasil yang diperoleh NU merupakan hasil yang merosot! Mungkin saja orang dapat menilai bahwa kekalahan partai-partai karena besarnya kekuasaan eksekutif dan bahwa Golkar tidak dapat dipisahkan dari pemerintah dan ABRI, tetapi yang jelas Golkar dalam posisinya yang unggul telah berhasil menggunakan keunggulannya dengan optimal yaitu dengan menyuarakan hasrat yang kuat dalam masyarakat, yaitu kebutuhan akan pembangunan sebagai ganti jargon revolusi dari Orde Lama yang telah membuat masyarakat jenuh. 

Sementara itu para tokoh Masyumi yang melihat kemunculan Orde Baru sebagai peluang, untuk membangun kembali Masyumi. Setelah melalui proses yang sangat rumit, pemerintah akhirnya mengizinkan berdirinya partai Islam yang baru untuk menampung aspirasi tokoh-tokoh eks Masyumi dengan syarat tokoh-tokohnya tidak diperbolehkan menjadi pimpinan di tingkat pusat.(34) “Partai Islam yang baru itu disebut Parmusi (singkatan dari Partai Muslimin Indonesia — sering juga disebut MI saja, singkatan dari Muslimin Indonesia) yang diresmikan berdirinya tahun 1968. Partai ini diharapkan dapat menarnpung aspirasi politik umat Islam yang kebetulan tak tergolong ke dalam wadah-wadah politik yang telah ada seperti tiga partai politik Islam lainnya.”(35) Muhammad Kamal Hassan yang melihat kemunculan Parmusi sebagai bagian respons cendikiawan muslim terhadap modernisasi, mengamati dalam upaya Parmusi untuk mendapat pengakuan dan kelangsungan hidupnya, akhirnya Parmusi muncul dengan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai kelompok akomodasionis.(36) Yang paling menonjol adalah H.M.S. Mintaredja yang kemudian diangkat oleh pemerintah menjadi ketua Parmusi untuk mengatasi kemelut dalam tubuh partai.(37) Tokoh ini tidak tanggung-tanggung melancarkan sikap akomodasionisnya, seperti memuji peranan ABRI dan mendukung tujuan pembangunan yang diperjuangkan Golkar.(38) Apakah sikap akomodasionis Parmusi disebabkan oleh perasaan shoc yang dialami oleh umat Islam akibat modernisasi?(39) Dengan demikian sikap yang dijalankan oleh Parmusi sungguh-sungguh bertentangan dengan sikap Masyumi di tahun 1950-an yang cenderung bersikap tegar dan kritis terhadap pemerintah dan perkembangan politik. Kalau Parmusi berharap meraih kemenangan besar (mengingat hasil perolehan Masyumi di tahun 1955) maka boleh dikatakan Parmusi merasa kecewa. “Parmusi yang diperkirakan akan memperoleh suara dari pengikut Masyumi dulu (20,9 persen, Pemilu 1955) hanya berhasil mendapatkan 5,4 persen.”(40) 

Dengan kemenangan yang diperoleh Golkar, maka mudah bagi pemerintah melancarkan gebrakan dalam bidang politik. Pemerintah berhasil melakukan penyederhanaan partai-partai. Sebenarnya sebelum Pemilu 1971 Presiden Suharto sudah melontarkan gagasan penyederhanaan partai. Daniel Dhakidae menulis, 

Di muka pimpinan sembilan partai politik dan satu golongan karya yang akan ikut pemilihan umum 1971, Presiden Suharto mengemukakan sarannya mengenai pengelompokan partai-partai tersebut — katanya — semata-mata bertujuan untuk mempermudah kampanye pemilihan umum tidak untuk melenyapkan partai. Setiap partai pada dasarnya memiliki identitasnya sendiri-sendiri. Pengelompokan itu akan menjadi pertama Golongan Nasionalis, kedua Golongan spirituil, dan ketiga, Golongan Karya. IPKI dan PNI yang pertama-tama memberikan dukungan. NU malah menyatakan anjuran Presiden sesuai dengan Kongres Umat Islam Indonesia tahun 1969….(41) 

Dan setelah melalui serangkaian ‘pendekatan khusus'(42) oleh pemerintah maka dalam MPR hasil pemilihan umum 1971 “sudah diutuskan tentang penyederhanaan partai politik. Malah sudah secara tegas dikatakan bahwa hanya tiga peserta dalam pemilihan mum 1977”.(43) 

Maka dalam tahun 1973 partai-partai politik bergabung dalam dua wadah fusi. Partai-partai Islam bergabung dalam wadah fusi yang disebut Partai Persatuan Pembangunan (untuk selanjutnya disingkat PPP), yaitu NU, Parmusi (MI), PSII, dan Perti. Sedangkan yang lainnya bergabung dalam wadah yang disebut Partai Demokrasi Indonesia (untuk selanjutnya disingkat PDI), yaitu PNI, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, dan Partai Murba.(44) Maka apa yang diidam-idamkan sejak lama tentang penyederhanaan partai baru tercapai pada masa Orde Baru. Menarik untok dicatat bahwa dalam nama partai tidak tercantum istilah yang mengacu kepada ideologi tertentu (seperti nasionalisme dan Islam); hal mana sesuai dengan keinginan pemerintah agar segenap kekuatan politik dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan. Dalam landasan yuridis yang dihasilkan pada tahun 1975 (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya),(45) Golkar disebut tersendiri sehingga Undang-undang itu harus disebut Tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Berarti kini hanya ada dua jenis organisasi politik, yaitu partai dan golongan fungsional; dengan demikian menjadi alternatif terhadap sistem banyak partai pada masa Orde Lama yang rapuh dan lemah. Dengan menyebut diri Golongan, Golkar agaknya ingin meraih keuntungan psikologis bahwa ia bukanlah salah satu dari partai-partai yang pada masa Orde Lama — karena memperjuangkan ideologi-ideologi tertentu — menjadi salah satu penyebab rapuhnya pemerintahan. 

Dengan terbentuknya PPP maka kalangan Islam harus memikirkan identitasnya. Lambang Ka’bah(46) yang diusulkan oleh K.H Bishri Sansuri, Rois Am NU, diterima menjadi lambang partai.(47) K.H. Bishri Sansuri (1886 – 1980) banyak berperan dalam kiprah PPP sejak terbentuk. Di dalam PPP Bishri Sansuri diserahi memegang Jabatan Rois Am. PPP harus bergumul mencari identitas untuk mengimbangi Golkar yang tampil dengan program pembangunan. Lagi pula menjelang Pemilu 1977 situasi sudah berubah Golkar sekarang merupakan peserta yang “sudah berpengalaman” (sudah tampil dalam Pemilu 1971) sedangkan PPP dan PDI sebagai “partai baru” (Pemilu 1977 menjadi pemilu pertama yang diikuti mereka).(48) 

Apa yang tidak sempat dialami oleh Masyumi — sebagai wadah persatuan kalangan Islam — dialami oleh PPP sebagai kekuatan politik Islam. Karena itu tidak akan mengherankan apabila PPP memajukan identitas Islam. 

Tidak mengherankan bila menghadapi pemilihan umum Partai Persatuan Pembangunan sejak awal kampanyenya sudah menangkap isyu agama sebagai satu-satunya perekat utama bagi partainya. Sasaran kampanye PPP adalah memusatkan diri pada para pemilih tradisional yaitu umat Islam yang selama ini telah bernaung di bawah organisasi-organisasi Islam (organisasi massa Islam) atau yang bernaung di bawah organisasi pendukung PPP seperti NU, PSII, Muslimin Indonesia dan Perti . . . 
Dalam kampanyenya Partai Persatuan Pembangunan selalu mengemukakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah   satu-satunya wadah bagi umat Islam.(49) 

Walaupun ada tiga peserta namun yang bertarung sengit adalah Golkar lawan PPP. Terjadi semacarn polarisasi baru. Bukan lagi antara nasionalisme sekuler lawan nasionalisme muslim seperti pada masa menjelang dan awal kemerdekaan, tetapi antara golongan   pragmatis (yang mengandalkan program nyata bagi masyarakat) dan golongan keagamaan (yang mengandalkan ikatan tradisional  umat dengan agama). 

Usaha menarik dukungan dari umat Islam segera dilakukan oleh PPP melalui Surat Edaran bulan Januari 1977 yang dikeluarkan oleh K.H. Bishri Sansuri sebagai Rois Am PPP, yang pada pokoknya menyerukan — sebagaimana dikutip oleh Dhakidae: 

. . . menjadi teranglah kiranya, bahwa perjuangan Partai Persatuan Pembangunan . . . termasuk jihad fi sabillilah atau berjuang di Jalan Allah. Karenanya . . . wajib hukumnya bagi setiap peserta Pemilu 1977 dari kalangan umat Islam pria maupun wanita, terutama warga Partai Persatuan Pembangunan, untuk turut menegakkan Hukum dan Agama Allah dalam kehidupan bangsa kita, dengan jalan menusuk tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan pada waktunya nanti.   Maka barang siapa di antara umat Islam yang menjadi peserta dalam Pemilu tetapi tidak menusuk tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan karena takut kehilangan kedudukan atau mata pencaharian maupun karena sebab-sebab lain, adalah termasuk orang yang meninggalkan Hukum Allah.(50) 

Rupanya hanya identitas agama yang diyakini sebagai upaya memperoleh dukungan umat. Belum terlintas mengembangkan visi bagi keagamann dalam kiprah politik partai Islam. Apakah Islam harus senantiasa berada dalam suasana pertentangan dengan pemerintah? Apakah tidak mungkin menarik perhatian umat dengan menyoroti pembangunan atau modernisasi dalam visi keagamaan yang positif-kritis agar tercapai pemahaman yang integral terhadap perkembangan kehidupan bangsa? Upaya memberikan pemahaman baru terhadap modernisasi dan implikasinya terhadap keberadaan umat Islam dilakukan oleh para cendekiawan muslim yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid dan oleh organisasi Himpunan Mahasiswa Islam,(51) Pengamatan Nurcholish Madjid agaknya akan mewakili apa yang diperlukan umat Islam kini, 

. . . Dalam satu hal, agak disayangkan bahwa orientasi keislaman yang  kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Hal ini tidak mengherankan, sebab Islam di Indonesia . . . memainkan suatu peranan konsisten sebagai ideologi (rallying ideologi) terhadap kolonialisme. Peranan itu menghasilkan kemerdekaan nasional. Karena kaum Muslim mengemakakan gagasan-gagasan politik yang tidak semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis republik ini, maka tumbuhlah prasangka antara politik yang berorientasi Islam dan pemerintah yang berorientasi Nasional.  

Dalam meredakan prasangka yang timbul antara pemerintah dan rakyat berorientasi keislaman, penting kiranya bila Islam di Indonesia didefinisikan secara lebih inklusivistis. Dengan demikian simbol simbol Islam harus terbuka dan mampu dimengerti (shared) semua Muslim di dalam maupun di luar pemerintah.(52) 

Untuk mengimbangi identitas Islam, Golkar — sambil membantah bahwa orang yang memilih Golkar adalah kafir — berusaha keras, 

untuk mengidentifikasikan dirinya dengan suatu partai yang terdiri dari manusia-manusia moderen yang mengusahakan moderenisasi dan pembangunan Indonesia, dan hanya golongan itu yang mengusahakan kedua tujuan tersebut di atas. Melawan semboyan ideologis dan agama, Golkar tidak punya cara lain daripada bersandar pada pembangunan dan moderenisasi.(53) 

Dalam pemilihan umum 1977 yang pertama setelah penyederhanaan partai-partai politik, Golkar kembali keluar sebagai pemenang mutlak. Dibandingkan dengan Pemilu 1971, Golkar mengalami penurunan kecil sebanyak 6 persen (menjadi 62,11 persen) tetapi partai-partai Islam dalam PPP naik 2,1 persen (dengan hasil 29,19 persen).(54) Namun demikian kemenangan yang sekelumit ini tidak berkembang karena perkembangan intern dalam tubuh PPP tidak mendukung untuk meningkatkan pemenangan. Dalam menikmati hasil kemenangan ini NU nampaknya bersedia “mengalah”. Ketika PPP maju memasuki Pemilu, disepakati bahwa pembagian kursi berdasarkan Konsensus 1975 yang membagi kursi menurut perbandingan (ratio) hasil Pemilu 1971, yaitu dengan perbandingan 58,24,10 dan 2 untuk NU, Parmusi (MI), PSII dan Perti.(55)  Ketika perolehan kursi bertambah (dari 94 menjadi 99 kursi) justru NU dikurangi jatahnya, yaitu dari 58 menjadi 56 kursi, sedangkan ketiga lainnya mendapat penambahan (Parmusi memperoleh 25, PSII 14 dan Perti 4 Kursi).(56) Cerita selanjutnya tentang PPP adalah konflik intern (khususnya antara unsur NU dan Parmusi), baik mengenai kebijaksanaan partai maupun tentang pembagian kedudukan di forum Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dalam keadaan babak belur akibat kasus yang dikenal sebagai ‘Daftar Naro’ (daftar nama-nama calon anggota DPR yang ditandatangani oleh J. Naro, Ketua Umum PPP),(57) karena daftar itu dianggap merugikan NU, maka NU melancarkan protesnya. Parmusi tidak puas dengan pembagian menurut Konsensus 1975 dan ingin menuntut lebih banyak lagi karena — menurut NU — Parmusi (MI) mengandalkan hasil yang diperoleh Masyumi pada tahun 1955. Harian Merdeka menulis: 

. . . Ketua II PB (Pengurus Besar) NU Mahhub Djunaidi, mengeluarkan keterangan pers yang menyatakan bahwa hambatan pembagian kursi bagi pencalonan PPP untuk Pemilu 1982 yang akan datang dikarenakan oleh sikap unsur-unsur tertentu dalam PPP. Antara lain yang ditunjuk Mabbub ialah Muslimin Indonesia (MI). MI menghendaki jatah yang lebih besar dari porsi pencalonan 1977.  

Hal itu, menurut Mahbub mengutib alasan MI, ialah karena MI merasa sebagai “kelanjutan dari Masyumi.” Dan karena Masyumi oleh MI dianggap menempati posisi yang lebih besar sebagai hasil Pemilu 1955. berdasarkan ukuran itulah ia meminta angka yang lebih banyak dalam pencalonan dibandingkan angka pencalonan 1977.(59) 

Dalam suasana konflik wajarlah bila hasil yang dicapai makin merosot, PPP memperoleh 26,1 persen dan Golkar kembali meningkatkan kemenangannya, memperoleh 68,33 persen. Dan ketika NU meninggalkan PPP pada tahun 1984 sesuai dengan keputusan Muktamar Situbondo, hasil yang diperoleh PPP makin jauh merosot. PPP hanya meraih 15,75 persen dan Golkar meraih 74,75 persen!(60) Tuntaslah sudah kekalahan partai Islam. 

Perjalanan NU diukur dari hasil pemilihan umum menampakkan kemerosotan. Pada Pemilu pertama 1955 ia bersaing keras dengan partai-partai lainnya. Dalam masa Orde Baru, NU dan kekuatan Islam lainnya dikalahkan secara telak oleh Golkar. Sesungguhnya bila disimak lebih jauh partai-partai Islam tidak pernah meraih suara secara meyakinkan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pada pemilu pertama 1955 — dalam suasana yang paling liberal — partai-partai Islam digabung bersama hanya meraih 45,2 persen(61) (tidak sampai 50 persen agar mampu mengendalikan politik melalui forum DPR). Kampanye-kampanye yang menekankan unsur agama mungkin sekali didorong oleh keyakinan bahwa Umat Islam merupakan mayoritas penduduk. Tetapi kenyataannya bahwa kampanye yang demikian tidak efektif. Seolah merenungkan fakta itu dalam mengantarkan buku Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri, M. Amien Rais menulis, 

Pada umumnya orang menerima anggapan bahwa mayoritas rakyat Indonesia (sekitar 89,09 %) beragama Islam. Sudah tentu jumlah sebesar ini mencakup mereka yang tergolong dalam Islam statistik, artinya mereka yang ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Islam dan mengidentifikasi dirinya sebagai muslim. Akan tetapi jika kita berbicara tentang kekuatan politik Islam di Indonesia, maka angka nominal yang besar itu sedikit banyak dapat “misleading”. Terbukti pada hasil pemilu baik untuk parlemen maupun konstituante 1955, empat partai Islam (Masyumi, NU, PSII dan Perti) hanya berhasil mengumpulkan suara sekitar 42,½%. Demikian juga dalam pemilu-pemilu tahun 1971 (NU, Parmusi, PSII dan Perti), tahun 1977 dan 1982 (PPP) menunjukkan bahwa partai Islam hanya mampu mencapai sekitar sepertiga dari jumlah suara. Bahwa mungkin ketiga pemilu di zaman “Oba” (Orde Baru) di sana-sini merupakan “rigged election” merupakan juga satu kemungkinan, namun kiranya disepakati bahwa andaikata pemilu benar-benar luber (semboyan pemilu yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas dan rahasia) pun, partai Islam tidak akan dapat menjadi mayoritas.   Dari kenyataan di atas orang seringkali berbicara tentang kemerosotan peran politik ummat Islam ….   

Bila di satu fihak kita melihat kemerosotan umat Islam di bidang politik, maka di lain fihak kita melihat fenomena Islamisasi yang bergerak cukup cepat di tengah-tengah masyarakat. Bukan saja di berbagai kampus Islamisasi itu kelihatan dengan jelas, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat pada umumnya . . (62) 

Di sini Amien Rais ingin menegaskan bahwa umat Islam perlu meninjau ulang peranannya di dalam masyarakat agar umat Islam  menggunakan segala potensinya untuk turut memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang seluas-luasnya.(63) Karena itu saya rasa adalah tepat ajakannya melihat bahwa “jalur politik ternyata bukan satu-satunya jalan untuk berkhidmat pada agama.”(64) 

Hal yang senada diutarakan oleh Victor Tanja ketika membahas Arah Pemikiran Keagamaan Islam di Indonesia Masa Kini (khususnya pemikiran tiga tokoh muda Islam: Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan Dawam Rahardjo), berbicara tentang arah baru yang sedang ditempuh umat Islam, 

. . . arah baru Islam tidak lain adalah suatu tawaran untuk meninggalkan arah lama yang lebih melihat Islam sebagai suatu ideologi yang komprehensip yang pada akhirnya menuju suatu pembentukan negara Islam . . . melalui cara penapsiran yang legalistik dan apologetik terhadap gagasan-gagasan Islam.(65) 

Sehubungan dengan ucapan di atas, dalam menyimpulkan tentang  perkembangan pemikiran keagamaan dalam Himpunan Mahasiswa   Islam (HMI), Tanja mengatakan bahwa sikap yang ditempuh adalah “bukan semata-mata sebagai sikap politis dan ideologis, tetapi  sebagai sikap keagamaan yang dipilih secara sah dari dalam tradisi keagamaan Islam.”(66) Sikap yang demikian inilah yang menyebabkan HMI mampu dan pandai menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan moderenisasi dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.(67) 

Saya rasa tugas umat Islam, khususnya NU masa kini, adalah mengembangkan sikap keagamaan itu agar mampu menjawab tantangan yang makin kompleks akibat proses moderenisasi di segala bidang. Sikap keagamaan tidak akan mempersempit ruang gerak Islam, tetapi justru akan menjadi jalan keluar dari sikap politis-ideologis yang cenderung mempersempit wawasan Islam hanya pada usaha memperjuangkan status politis saja. NU sebagai wadah para ulama, pemimpin umat dan pengemban tradisi, mempunyai potensi besar untuk mengembangkan sikap keagamaan itu di dalam berbagai perkembangan yang dihadapinya. 

___________________ 

  1. Anam, op.cit., hlm. 200. 
  2. Lihat, Irsyam, op.cit., hlm. 33. 
  3. Lihat, Daniel Dhakidae, “Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik”, dalam Demokrasi dan Proses Politik, kumpulan artikel di dalam majalah Prisma, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 183; Bandingkan, hlm 150. 
  4. Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1984) hlm. 63. 
  5. Irsyam, loc.cit
  6. Ibid., hlm. 33-34.
  7. Ibid., hlm 36. 
  8. Ibid. Cetak tebal dari saya 
  9. Ibid
  10. Demokrasi dan Proses Politik, hlm. 183. 
  11. Ibid
  12. Anam, op.cit., hlm. 202. 
  13. Ibid.; Bandingkan, Demokrasi dan Proses Politik, hlm.l42. 
  14. Anam, op.cit., hlm. 202-203. 
  15. Supra, hlm. 101 Catatan nomor 10. 
  16. Demokrasi dan Proses Politik, loc.cit
  17. Karim, Perjalanan, hlm. 121. 
  18. Lihat, Pranarka, op.cit.. hlm.167-169. 
  19. Ibid., hlm. 169-170. 
  20. Karim, Perjalanan, hlm 122. 
  21. Herbert Fieth, “Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965: Suatu Pengantar”, dalam Partisipasi dan Partai Politik, ed. Miriam Budiardjo (Jakarta Gramedia, 1982), hlm. 214-220. Untuk selanjutnya disebut, Budiardjo. ed., Partisipasi. 
  22. Lihat, Ibid., hlm. 216. 
  23. Ibid
  24. Boland, op. cit., hlm. 93-94. 
  25. Budiardjo, ed., Partisipasi, hlm. 217. 
  26. Ibid., hlm. 216. 
  27. Lihat, Demokrasi dan Proses Politik, hlm. 198. 
  28. Ibid., hlm. 150. 
  29. Lihat, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka, 4 Jilid, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, tanpa tahun, edisi ke-5, Kata Pengantar 1983), jilid 2, hlm. 67-74 di bawah “Golongan Karya”. Untuk selanjutnya disebut Ensiklopedi Politik; Bandingkan, Julian M. Boileau, Golkar: Functional Group Politics in Indonesia, (Jakarta: CSIS, 1983), hlm. 23 dan 57. 
  30. Karim, Perjalanan, hlm. 160. 
  31. Ensiklopedi Politik, jilid 2, hlm. 70. 
  32. Ibid., hlm. 71. 
  33. Wilopo, Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-kelemahannya, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), hlm. 58. 
  34. Muhammad Kamal Hassan, Modernisasi Indonesia: Respon Cendikiawan Muslim, terjemahan dari ‘Muslim Intellectual Res to “New Order” Modernization in Indonesia,’ (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), hlm. 103-104. 
  35. Karim, Perjalanan, hlm. 157. 
  36. Hassan, op.cit., hlm. 101-114. 
  37. lbid., hlm. 107. 
  38. Ibid., hlm. 107-108. 
  39. Dalam Kata Pengantar bukunya Mintaredja memuji Alfin Toffler dan mengutip istilah Future Shock agar umat Islam melihat realita yang kini berlaku. H.M.S. Mintaredja, Islam dan Politik Islam dan Pemikiran (Jakarta: Siliwangi, tanpa tahun, Kata Pengantar Penulis 1973), hlm. 9-10.
  40. Demokrasi dan Proses Politik, hlm. 150. 
  41. Ibid., hlm. 199. Cetak tebal pada kalimat terakhir dari saya, selebihnya sesuai dengan aslinya. 
  42. Tiga orang jenderal ditunjuk oleh Presiden Suharto sebagai penghubung dengan partai-partai politik, yaitu Kepala Opsus (Operasi Khusus) Brigadir Jenderal Ali Murtopo, Aspri (Asisten Pribadi) Presiden Brigadir Jenderal Soedjono Humardani, dan Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen) Mayor Jenderal Sutopo Juwono. Lihat, Ibid
  43. Ibid
  44. Ibid., hlm. 199-200. 
  45. Lihat, A. Tambunan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya: Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya, (Jakarta: Binacipta, 1982), hlm. 102-109. Tentang Ketetapan Umumnya, Tambunan memberi komentar: “Jika dibandingkan dengan perumusan dari Undang-undang No.7/PNPS/1959 [Undang-undang yang lama] . . . maka yang hilang dan tidak terdapat lagi dalam rumusan yang baru adalah kata-kata ‘memperjuangkan suatu negara dan masyarakat tertentu’. Hal ini dapat dijadikan suatu indikasi bahwa semua pihak tidak lagi menghendaki adanya partai ideologi atau organisasi kekuatan sosial politik yang ‘ideology oriented’ seperti dikenal pada zaman dulu”. Menurut J.M. Boileau, sebenarnya Golkar sama dengan partai politik tetapi karena alasan strategis dan historis dibantah oleh pejabat pemerintah yang juga merupakan pimpinan Golkar Lihat, Boileau, op.cit., hlm. 111. 
  46. Ka’bah terletak di Masjidil Haram (mesjid Suci) di Mekah. Aslinya kata ka’bah berarti kubus karena memang bentuknya seperti kubus Ka’bah adalah tempat yang mesti dikunjungi oleh umat Islam yang menunaikan ibadah haji dan merupakan kiblat (arah) menghadap dalam sembahyang (shalat). Lihat, A. Aboebakar Aceh, Sejarah Ka’bah dan Manasik Haji. (Sala: Ramadhani, 1984) hlm. 41-48. 
  47. Lihat, Yusuf, et al. op cit. hlm. 57-58.
  48. Demokrasi dan Proses Politik, hlm. 202. 
  49. Ibid., hlm. 203. 
  50. Ibid
  51. Mengenai Nurcholish Madjid, pemikiran dan pengaruhnya dalam perkembangan pemikiran Islam. Lihat, Hassan, op.cit., hlm. 30-42, 114-149, dan lain-lain Mengenai HMI, Lihat, Tanja, Himpunan, hlm. 133-165. 
  52. Nurcholish Madjid, Kemodernan dan Keindonesican, kumpulan artikelnya, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 89. Cetak tebal dari saya. 
  53. Demokrasi dan Proses Politik, hlm. 204-205. 
  54. Ibid., hlm 207. 
  55. Lihat, Yusuf, et al., op. cit., hlm. 61. 
  56. Ibid, hlm. 64. 
  57. Ibid., hlm. 71. 
  58. Ibid
  59. Merdeka, 2 Oktober 1981. 
  60. Lihat, Perbandingan hasil Pemilu 1982 dengan 1987, dalam, Kompas, 2, April 1987. 
  61. Karim, Perjalanan, hlm. 121. 
  62. M. Amien Rais, ed., Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. v-vi. 
  63. Ibid., hlm. xiii. 
  64. Ibid., hlm. ix. 
  65. Victor Tanja, “Arah Pemikiran Keagamaan Islam di Indonesia Masakini,” dalam buku yang merupakan kumpulan artikelnya, Hidup Itu Indah, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), hlm. 16. Cetak tebal dari saya. Untuk selaniutnya disebut Tanja, Hidup Itu. Bandingkan, Maarif, Islam, hlm. 200; Juga, Bosco Carvallo dan Dasrizal, ed., Aspirasi Umat Islam Indonesia, (Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional — LEPPENAS, 1983), hlm. 26, 34, 62, 63, dan lain-lainnya.
  66. Tanja, HImpunan, hlm. 167.
  67. Ibid., hlm. 170.

B. Nahdlatul Ulama dan Perkembangan Politik 

Segera setelah menjadi partai politik NU harus menghadapi tantangan berat, yaitu makin meluasnya pemberontakan apa yang menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo, yang bermula dan berpusat di Jawa Barat, “tempat Negara Islam Indonesia diproklamasikan pada 7 Agustus 1949, gerakan ini kemudian menyebar ke bagian-bagian Jawa Tengah, ke Kalimantan Selatan, ke Sulawesi Selatan, dan ke Aceh.”(68) 

Tentang pengertian Darul Islam C. van Dijk menguraikan, 

Darul Islam (bahasa Arab dar-Islam) secara harfiah berarti “rumah” atau “keluarga” Islam, yaitu “dunia atau wilayah Islam.” Yang dimaksud adalah bagian Islam dari dunia yang di dalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan syariat Islam dan peraturan-peraturannya diwajibkan. Lawannya adalah, Darul Harb, “wilayah perang, dunia kaum kafir”, yang berangsur-angsur akan dimasukkan ke dalam dar-Islam. 

Di Indonesia kata-kata Darul Islarn digunakan untuk menyatakan gerakan-gerakan sesudah 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita~ita Negara Islam Indonesia.(69) 

Kartosuwiryo adalah seorang bekas pengurus PSII dan pernah dekat dengan pendiri PSII Cokroaminoto.(70) Ia mempunyai latar belakang pendidikan Barat. “Jadi, ia bukan seorang santri dari sebuah pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah mempunyai pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam.”(71) 

Pemberontakan Darul Islam ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia justru karena mengatasnamakan agama Islam. Apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden Sukarno bisa goyah di mata umat Islam. Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu “mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Sukarno dalam pandangan keagamaan (Islam).”(72) 

Hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang penting oleh karena beberapa hal. Antara lain oleh karena untuk daerah-daerah tertentu ummat Islam harus melakukan pilihan terhadap adanya “Kepala Negara” selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M. Kartosuwiryo yang di daerah Jawa Barat menyebut dirinya sebagai Kepala Negara dari Negara Islam Indonesia. Juga oleh karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai yang menangani urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan masalah—keagamaan seperti wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain. Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan-urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang sah dilihat dari hukum Islam.(73) 

Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa Barat pada akhir tahun 1953 (awal tahun 1954.(74) Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam sebagai Muktamar Alim Ulama Se-Indonesia itu(75) memutuskan memberi gelar kepada Presiden Sukarno sebagai Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati.(76) Boland menerjemahkannya: “pemerintah yang sekarang ini sedang berkuasa (dan harus dipatuhi berdasar Surah 4 ayat 59).”(77) Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam komentarnya tentang Surah 4: 59, 

Ulu-l-amr adalah orang-orang yang melaksanakan kekuasaan atau tanggung jawab atau keputusan atau penyelesaian urusan. Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. Umat Allah menerima kekuasaan dari Dia. Karena Islam tidak mengenal perbedaan yang tajam antara urusan yang sakral dan sekuler, maka diharapkan pemerintahan-pemerintahan biasa akan melakokan kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar, dan kita harus menghormati dan mematuhi keluasaan itu; jika tidak demikian tidak akan ada ketertiban dan kepatuhan. Adalah sudah menjadi kenyataan di mana-mana terdapat pemisahan yang tajam antara hukum dan moral, antara urusan sekuler dan keagamaan, sebagaimana terjadi di berbagai negeri sekarang ini, Islam tetap mengharapkan kekuasaan sekuler dijalankan secara benar ….(78) 

Keputusan ini sangat penting bagi NU khususnya dan bagi umat Islam umumnya sebab yang dihadapi pemerintah adalah gerakan politik keislaman yang menentang pemerintahan yang sedang berkuasa. Gelar itu memberikan kemantapan atau kepastian bagi umat Islam untuk mematuhi tindakan pemerintah yang dipimpin Sukarno terhadap DI/TII. Keputusan itu makin diperlukan mengingat Masyumi tidak tegas, bahkan cenderung simpati terhadap gerakan DI/TII.(79) 

Penjelasan yang lebih tegas lagi tentang sikap NU di atas kita peroleh dari Abdurrahman Wahid dalam artikelnya “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa ini” yang ditulisnya pada tahun 1984.(80) Menurut Abdurrahman Wahid pengukuhan kedudukan pimpinan negara menjadi Waliyal Amri Dharuris Bis Syaukati merupakan keputusan yang berlandaskan hukum fiqh.(81) Diakuinya pimpinan negara “tidak dipilih oleh ulama yang berkompeten untuk itu (ahlul halli wal ‘aqdi) . . . sehingga tidak sepenuhnya memiliki keabsahan di mata hukum fiqh. Namun kekuasaannya tetap harus efektif, karenanya ia berkuasa penuh.”(82) Karena pemerintah menjalankan kepentingan umat Islam — melalui wewenang yang ada pada Menteri Agama — maka ulama harus memberikan penegasan tentang keabsahan pimpinan negara.(83) “Pendekatan serba fiqh atas masalah-masalah kenegaraan,” demikian Wahid, 

itulah yang membuat NU relatif lebih mudah menerima ketentuan pemerintah tentang asas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dewasa ini. Dalam pandangan fiqh, asas Pancasila adalah salah satu dari sekian buah persyaratan bagi keabsahan negara Republik Indonesia; hal itupun bukannya persyaratan keagamaan sama sekali. Dengan sendirinya tidak ada alasan apa pun untuk menolaknya, selama ia tidak berfungsi menggantikan kedudukan agama….(84) 

Ia juga membantah tuduhan bahwa NU bersikap oportunistik; karena yang penting bagi NU bakanlah “strategi perjuangan politik” atau “ideologi Islam” tetapi “keabsahan di mata hukum fiqh.”(85) Sudah tentu penentuan sikap berdasarkan hukum fiqh bukanlah hal yang mudah seperti memilih sebuah buku dari perpustakaan, karena pemberlakuan hukum Islam dalam sejarah dapat berubah, berbeda, bahkan bertentangan antara yang satu dengan yang lain.(86) NU bukan tidak pernah mengalami perbedaan atau pertentangan pendapat, seperti contoh yang diketengahkan oleh Wahid yaitu waktu NU menanggapi pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat oleh Sukarno pada tahun 1960-an, sebagian ulama setuju tetapi sebagian lagi menentang.(87) Namun karena NU memiliki mekanisme konsensus yang tinggi yang disebutnya “setuju untuk tidak setuju (agree to disagree)”, maka keutuhan NU selalu terpelihara.(88) Mekanisme ini mempunyai kelemahan juga, yaitu seperti yang dikatakan oleh Wahid, “lamanya proses pengambilan keputusan dan tidak jelasnya pendapat organisasi dalam sesuatu masalah.”(89) 

Dari uraian di atas terungkap bahwa NU mengutamakan sikap keagamaan yang berlandaskan hukum fiqh ketimbang sikap politis-ideologis (yang cenderung rasionalistik), dan sikap yang demikian akan lebih mudah dimengerti oleh umat Islam. 

Dengan keputusan itu berarti pemerintah Sukarno adalah pemerintahan yang sah menurut hukum Islam,(90) dan “sekaligus berarti memberikan legitimasi keagamaan dalam rangka politik menghadapi pemberontakan DI/TII dan wewenang mengangkat para pejabat yang berwewenang untuk menangani urusan-urusan yang langsung menyangkut ummat Islam ….(91) Ciri khas NU sebagai organisasi keagamaan tetap menonjol walaupun ia sudah menjadi partai politik. Mungkin sekali ciri khas itu yang menyebabkan NU selalu berhati-hati menilai suatu perkembangan dan tidak mudah jatuh kepada sikap hitam putih! 

Setelah pemilihan umum 1955 usai, NU harus menghadapi  persoalan lain yang tak kurang beratnya. Sebagaimana telah disinggung bahwa konstituante tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang dasar negara dan kemudian Presiden Sukarno mengatasi dengan Dekrit Kembali ke UUD ’45 tanggal 5 Juli 1959.(92) Ketika terlihat tanda-tanda Presiden akan memberlakukan kembali UUD 1945, NU tidak berdiam diri menantikan apa yang akan terjadi. Pada tanggal 26-28 Maret 1958 NU mengadakan Sidang Dewan Partai di Cipanas Bogor, dan berhasil merumuskan usul yang sedikit banyak menyetujui niat Presiden untuk kembali ke UUD 1945, 

Dapat menerima UUD 1945 sebagai UUD RI dengan pengertian: a) Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD tersebut pada keseluruhannya dan merupakan sumber hukum; b) Islam tetap menjadi perjuangan partai NU; c) Hasil-hasil pleno Konstituante tetap berlaku.(93) 

Dan salah satu pertimbangan Dekrit itu menyebutkan tentang Piagam Jakarta; 

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.(94) 

Kata menjiwai oleh kalangan nasionalis muslim segera dijadikan titik perjuangan menuntut memberlakukan rumusan Piagam Jakarta. Dengan panjang lebar Anshari menguraikan berbagai pendapat untuk menguatkan posisi Piagam Jakarta berdasarkan kata menjiwai itu.(95) A. Sanusi mengatakan bahwa kata menjiwai berarti “memberi jiwa” dan “memberi kehidupan dan kekuatan.”(96) Dengan kata lain menjiwai bagi kalangan nasionalis muslim berarti bahwa rumusan Piagam Jakarta (yang memberi kedudukan istimewa bagi umat Islam) yang menentukan pemberlakukan Pancasila dan UUD 1945! Tetapi tidak demikian pengertian Sukarno dan kalangan nasionalis sekuler (nasionalis netral agama). Bagi mereka — seperti yang dirumuskan dengan tepat oleh Tanja — maksud menjiwai hanyalah “menunjukkan adanya jalinan atau hubungan menyejarah antara Jakarta Charter dan Pancasila.”(97) 

Dekrit berikut pertimbangan menjiwai tadi merupakan langkah  terbaik yang dapat dilakukan untuk meredakan ketegangan dalam konstituante akibat tuntutan gencar kalangan Islam agar negara berlandaskan Islam.(98) Lagi pula, pada masa itu pemerintah sedang menghadapi pemberontakan DI/TII (Darul Islam) dan pemberontakan lain di luar Jawa.(99) 

Presiden Sukarno bertindak demikian, tidak hanya untuk mendobrak kemacetan parlementer tetapi juga untuk membuyarkan ketegangan yang dapat meledak serta untuk menenangkan perbedaan-perbedaan keagamaan dengan kembali kepada cara pemecahan tahun 1945 yang dari segi agama tidak mengambil pihak.(100) 

Setelah keluar Dekrit — yang didukung oleh Angkatan Darat dan disetujui oleh DPR hasil pemilu 1955(101) — maka makin kuatlah kedudukan Presiden Sukarno.(102) Dan dengan gagasan Demokrasi Terpimpinnya, ia mampu mengendalikan semua kekuatan politik.(103) Ketika Sukarno membubarkan Masyumi tahun 1960, maka praktis hanya NU, PSII dan Perti — yang menjadi tumpuan kekuatan Islam. 

Dalam upaya untuk mengendalikan kekuatan politik, Sukarno mencetuskan gagasan Nasakom (singkatan dari Nas, untuk Nasionalis, A untuk Agama, dan Kom untuk Komunis) untuk menghimpun tiga aliran kekuatan politik kala itu, yang berlandaskan nasionalisme (seperti PNI), Agama (seperti NU) dan Komunis (PKI).(104) 

Nasakom mengungkapkan cita-cita Bung Karno (istilah populer untuk Presiden Sukarno) yang lama tentang persatuan nasional. Akarnya sudah terdapat dalam tulisan Bung Karno ‘Nasionalisme—Islamisme—Marxisme’ (1926). Pada waktu itu, di Indonesia terdapat bermacam-macam partai yang dapat dibagi dalam tiga golongan besar: Nasionalis, Agama dan Marxis. Agar cita-cita setiap golongan, maka lebih dahulu di antara mereka harus ada semacam persatuan dalam program perjuangan dasar untuk bersama-sama melepaskan diri dari penjajahan. Sesudah tahun 1959 …. untuk menghilangkan ‘kesulitan’ masa Liberal (1950-1959) yang tidak memungkinkan Sukarno memerintah sendiri. Maka persatuan tiga unsur NAS—A—KOM dipropagandakan dengan dalih ‘demi penyelesaian revolusi’ . . . Sejak dahulu Soekarno haus akan kerukunan, betapa pun rapuh landasannya …. (105) 

Sebenarnya gagasan Sukarno itu bertolak dari “warisan kebudayaan Jawa yang merupakan campuran selaras dari semua anasir yang berbeda-beda menjadi satu sistem yang manunggal.”(106) Sulit sekali tantangan yang dihadapi NU dengan adanya gagasan Nasakom itu. Bila ia berdiam diri sama dengan membiarkan PKI bertindak makin leluasa. Bila menentang, nasib Masyumi dapat saja terjadi pada NU. Kalau ia ikut serta, dapatkah ia berdampingan dengan PKI yang atheis itu? Sebenarnya Nasakom hanyalah salah satu kasus sulit — mungkin yang paling sulit di zaman Orde Lama — dihadapi NU. Dengan keluarnya Dekrit Presiden, semua partai khususnya NU harus mengeluarkan segala daya untuk dapat bertahan menghadapi berbagai gebrakan-gebrakan politik pemerintahan Sukarno. Dalam keadaan yang sangat sulit itu NU lebih cenderung memilih sikap fleksibel agar mampu bertahan hidup. Bertahan hidup akan memberi harapan daripada keras tetapi dengan resiko kematian. Di saat yang sulit itu besar sekali jasa K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971), Rois Am, memimpin NU mengatasi tantangan. Dia yang dilukiskan oleh Zuhri mempunyai “pergaulan luas” dan “daya pemersatu di kalangan ulama yang sedang mencari jawaban antara cita-cita dan kenyataan yang mereka hadapi,”(107) memberikan fatwa: 

Jadilah seperti ikan yang hidup! Ikan itu selagi dia masih hidup, masih mempunyai ruh atau nyawa biar dia seratus tahun hidup di laut yang mengandung garam, dia tetap saja tawar dagingnya tidak menjadi asin. Sebabnya karena dia mempunyai ruh, karena dia hidup dengan seluruh jiwa. Sebaliknya kalau ikan itu sudah mati, sudah tidak mempunyai nyawa, tiga menit saja taruh dia di kuali yang bergaram, maka dia akan menjadi asin rasanya.(108) 

Bagaimana agar tetap hidup dengan “tidak menjadi asin” itulah yang penting bagi NU. NU tidak ingin hidup berlandaskan oportunisme politik, tetapi harus mempunyai landasan keagamaan (diniyah). Untuk itu NU mengajukan kaidah menerima Nasakom: “Dar’ul mafaasid moqoddamun ala jalbil mashalih” yang dapat diartikan “menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”(l09) Dalam kaitan ini Idham Chalid, ketua umum, yang terkenal dekat dengan Wahab Hasbullah menyatakan tentang politik NU: 

Dalam segi politik dalam negeri, Nahdlatul Ulama selalu mencoba dalam batas-batas kemungkinan menyesuaikan dirinya dengan waktu dan peristiwa dan tidak pernah tampil baik aktif maupun reaktif dengan sesuatu yang absolut dan mutlak-mutlakan.(110) 

Sikap-sikap yang dirumuskan di atas, di laut tetapi tidak menjadi asin” atau “selalu mencoba dalam batas-batas kemungkinan”, sikap yang fleksibel dalam politik, berakar pada doktrin ahlusunnah wal jamaah.(111) Sambil menandaskan anutan NU dalam tauhid mengikuti al-Asyari dan al-Maturidi, mengikuti salah satu dari empat mazhab, dan mengikuti al-Junaid dalam tasawuf (sufisme), sebagai dasar NU mengembangkan “tradisi keilmuagamaan paripurna,” maka NU — kata Wahid — “telah membagi siklus kehidupan para warganya dalam sejumlah lingkaran kegiatan atau bidang perhatian yang baku.”(112) 

Pada kesempatan lain Wahid membandingkan sikap keagamaan golongan tradisional (NU) dengan golongan reformis (modernis) dalam memandang kehidupan dunia, 

Kelompok reformis menganggap bahwa kehidupan dunia mempunyai timbangan sama dalam pandangan agama …. pada kalangan tradisional mempunyai arti lain: persambungan vertikal, dan hal-hal duniawi hanyalah persiapan belaka bagi kebahagiaan kekal di alam baka nanti.(113) 

Kendati ia tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang disebut “persambungan vertikal” itu, menurut hemat saya apa yang diungkapkannya sejajar dengan ungkapan yang terkenal di kalangan NU, sebagaimana dikutip oleh Wahid: “Hidup dunia sangatlah penting kalau dijadikan persiapan untuk kebahagiaan akhirat, dan akan kehilangan artinya jika tidak diperlakukan seperti itu.”‘(114) Dengan demikian NU dapat menerima suatu perkembangan kendati pun perkembangan itu tidak disukainya. Namun serentak dengan itu NU akan selalu mengusahakan sesuatu perkembangan agar selaras dengan tuntutan agama. Sikap keagamaan bukan sikap ideologis yang ditekankan NU dalam menghadapi masalah Nasakom. 

Sambil bersikap fleksibel dalam percaturan politiknya, NU mengadakan konsolidasi organisasi. Ormas-ormas (organisasi massa) khususnya organisasi pemuda NU (sering disebut Pemuda Ansor(115) ) disiapkan menghadapi segala kemungkinan akibat ketegangan politis dengan PKI.(116) Sehingga ketika kudeta pecah yang didalangi oleh PKI (yang terkenal dengan istilah G—30—S PKI, singkatan dari Gerakan tiga puluh September) tahun 1965,(117) Praktis NU yang paling siap secara fisik dan politis dalam aksi penumpasan terhadap PKI. Secara fisik, massa NU dengan gigih turut menumpas PKI baik spontan maupun bersama-sama dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), seperti yang terjadi di Jawa Timur.(118) Dan dalam waktu kurang dari seminggu pada tanggal 5 Oktober 1965 mengeluarkan pernyataan politik yang disebut Resolusi Mengutuk Gestapu yang isinya: 

  1. Memustuskan kepada Presiden agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membubarkan PKI beserta semua organisasi massanya. 
  2. Memohon kepada Presiden agar mencabut ijin terbit semua surat kabar/pemuda publikasi lainnya yang secara langsung atau tidak langsung membantu kudeta Gerakan 30 September. 
  3. Menyerukan kepada seluruh umat Islam dan segenap kekuatan revoulusioner lainnya agar membantu ABRI melaksanakan perintah Presiden dalam menyelesaikan segala akibat yang ditimbulkan oleh Gerakan 30 September.(119) 

Kita melihat betapa kuat tuntutan NU dalam soal pembubaran PKI sebagai dalang kudeta. Untuk pembubaran PKI digunakan istilah memutuskan! Yang kedua adalah permohonan dan yang ketiga adalah seruan. Agaknya hal ini mencerminkan sikap hati-hati karena saat itu Presiden Sukarno tidak tegas sikapnya menanggapi kudeta yang gagal itu. Keadaan dan arah makin jelas ketika Mayor Jenderal Suharto, orang yang paling berjasa menumpas PKI dan kemudian menjadi presiden, menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 yang lebih dikenal dengan Supersemar) dari Presiden dan dengan bekal Supersemar itu ia berwenang mengambil segala tindakan yang perlu untuk menegakkan ketertiban dan keamanan.(120) 

Kegagalan kudeta PKI dan kemunculan Suharto merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak 1965 mulailah kurun waktu yang dikenal sebagai Orde Baru (sebelumnya disebut Orde Lama). Orde Baru adalah suatu pengertian politis sebagai upaya meluruskan kembali sejarah perjalanan bangsa berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen karena Orde Lama dinilai telah menyimpang dari landasan UUD 1945 dan Pancasila.(121) Orde Baru dalam kiprah politiknya ditandai dengan makin kuat dan meluasnya peranan ABRI serta kemunculan kekuatan politik baru yaitu Golkar, serta naiknya kaum teknokrat di panggung pemerintahan. Dan secara ekonomi Orde Baru adalah usaha pembangunan dalam segala bidang. 

Dalam lapangan politik Orde Baru melancarkan apa yang disebut Demokrasi Pancasila sebagai antitesis dari Demokrasi Terpimpin yang dinilai telah menyimpang dari UUD 1945. Menyadari usaha ke arah itu tidak mudah, pemerintah menjalankan secara bertahap.(122) Ada dua pokok perhatian, yaitu agar jangan terulang kebebasan tanpa batas seperti dalam zaman Demokrasi Liberal dan upaya mematikan kebebasan seperti dalam zaman Demokrasi Terpimpin. 

…. kerangka pemikiran yang melandasi Demokrasi Pancasila ialah membangun sistem politik Indonesia di atas keseimbangan selama ini menunjukkan dua ekstrim yang bisa membahayakan itu. Pertama, kecenderungan untuk memiliki kebebasan tanpa batas yang mudah meningkatkan kadar konflik menjadi tinggi dan berlarut-larut sehingga masyarakat tetap terpecah belah dalam kotak-kotak ikatan sub-nasional atau primordial. Kedua, kecenderungan mematikan sama sekali konflik (kritik atau perbedaan pendapat) yang menjurus kepada sikap dan tingkah laku diktatorial.(123) 

Bagaimana sikap NU menghadapi pembaharuan politik yang dilancarkan oleh Orde Baru? Partai-partai politik khususnya NU memandang bahwa dengan jatuhnya Orde Lama adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan politik dengan cara mendesak pemerintah segera mengadakan pemilihan umum. Pemilu yang direncanakan tahun 1968 kemudian tertunda karena Undang-undang Pemlihan Umum tersendat penyelesaiannya, pemerintah ingin menunda sampai tahun 1973, akhirnya diputuskan untuk dilansungkan tahun 1971 atas desakan NU!(124) Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (yang disahkan tabun 1969) kedudukan ABRI dijamm melalui pengangkatan.(125) Secara tidak langsung ABRI berhasil mengukuhkan kehadirannya tetapi bagi partai berarti “merosotnya peranan partai terutama NU”!(126) 

H. Subchan Z.E. seorang tokoh NU memberi komentar yang  bernada pasrah, 

Secara umum dikatakan bahwa UU Pemilihan Umum tidak relevant dan tidak “demokratis” secara sempurna. Namun demikian masih lebih baik dari pada tidak ada undang-undang pemilihan umum itu. Ini merupakan permulaan yang baik dari kehidupan demokrasi, setelah ditinggalkan oleh rezim Soekarno.(127) 

Subchan Z.E. adalah seorang tokoh NU yang cukup berbobot. Ia terpilih menjadi Ketua I (semula Ketua IV) dalam Muktamar NU ke-24 di Bandung tahun 1968.(128) Dia juga menjabat Wakil Ketua MPR Sementara.(129) Kalangan NU menilainya seorang tokoh yang keras sikapnya dan Subchan sering menilai sikap NU selama ini (di zaman Orde Lama) terlalu lunak. 

Subchan memang sangat ambisi untuk membawa NU sebagai kekuatan sosial politik yang disegani. Di saat posisi NU sedang terjepit, khususnya di lembaga konstitusi, Subchan justru mengemukakan resep untuk mengangkat derajat NU di medan politik …. Menurut Subchan, bahwa sikap ekstrim bukanlah fitrah perjuangan NU . . Tetapi sikap oportunisme juga dikecam oleh Subchan . . . oportunisme hanya membuat NU akhirnya disenangi dan dipergunakan, tetapi tidak dihormati dan didengar sama sekali.(130) 

Sikapnya itu menimbulkan pertentangan di dalam tubuh NU. Secara terang-terangan Idham Chalid mengritik sikap Subchan.(131) Namun dia tampaknya mempunyai banyak pendukung. Muktamar Ke-25 di Surabaya hampir saja memilih dia sebagai ketua umum tetapi atas tekanan KH. Bishri Sansuri seorang ulama senior yang kemudian menjadi Rois Am menggantikan wahab Hasbullah, Subchan mengundurkan diri dari pencalonan.(132) Akhirnya ambisi Subchan kandas dengan keluarnya Surat Pemecatan Rois Am K.H. Bishri Sansuri pada bulan Januari 1972. Tetapi Subchan menolak dengan keras pemecatan itu dan menuntut diadakan Muktamar luar biasa.(133) Hanya karena Subchan meninggal dalam tahun yang sama maka NU terhindar dari kemelut.(134) 

Kemunculan Subchan mungkin boleh dinilai merupakan fenomena baru dalam kiprah NU. Pertama, pada masa Orde Lama karena tekanan eksternal sangat kuat, NU tampil berhati-hati dan prihatin terhadap kelangsungan hidup partai, serta lebih menonjolkan sifat keagamaannya. Tetapi setelah Orde Baru dan hancurnya musuh lama PKI, maka NU mulai memperjuangkan pengaruh dalam lapangan politik. Sekurang-kurangnya penampilan Subchan mengungkapkan bahwa NU makin larut dalam memperjuangkan pengaruh politik. Mungkin hal ini sebagian didorong oleh pengalaman manis di awal Orde Baru ketika NU bersama ABRI dan kekuatan sosial politik lainnya yang anti komunis menikmati “bulan madu.” Sebelum Pemilu 1971 NU berpengaruh kuat dalam legislatif dan kabinet (Subchan menjadi Wakil Ketua MPR Sementara, K.H.A. Sjaichu menduduki jabatan Ketua DPR, dan K.H. Mohammad Dachlan sebagai Menteri Agama).(135) Kedua, konsekuensi dari hal itu NU makin bergantung pada politisi dan serentak dengan itu peranan ulama makin tergeser ke belakang. 

Pembangunan yang digalakkan oleh Orde Baru telah mulai terasa dampaknya pada NU. Di saat NU berusaha memperkuat pengaruh politiknya, secara organisasi keagamaan ia makin mundur. Maksoem Machfoedz menilai dengan realistis bahwa ada lima hal penyebab kemunduran (menurut dia sejak 1967), 

  1. Bergesernya tata nilai Sejak NU menjadi partai politik, apa yang diutamakan hanyalah angka pengikut dan kursi. Ia mengabaikan pengembangan ajaran agama. 
  2. Munculnya tokoh-tokoh baru Karena kurangnya tenaga tekhnokrat maka muncullah tokoh-tokoh baru menduduki posisi kepengurusan walaupun integritas keagamaannya belum terjamin. 
  3. Tanpa generasi penerus Pesantren yang dikenal sebagai basis, karena diabaikan, tidak mampu lagi menelorkan tenaga muda sebagai generasi penerus. 
  4. Sistematika penyerapan hukum Islam goyah Disiplin hidup makin longgar dan NU tidak mampu memberi pedoman baru, karena hukum (fiqh) tidak digali secara mendalam. Bahkan ada kecenderungan memperalatnya untuk program. 
  5. Memindahkan basis Hangatnya profesionalisme di mana NU juga mempunyai wadahnya (terbentuknya organisasi-organisasi buruh, petani, guru, dan sebagainya, yang bernaung di bawah NU), adalah pertanda bertambah basis-basis baru di samping pesantren sebagai basis lama. Tetapi pertambahan basis belum sempat dikelola secara organisatoris.(136) 

Kemunculan Orde Baru telah membuat NU dan kekuatan politik Islam lainnya menaruh harapan akan dapat meraih kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan pada masa Orde Lama. Harapan itu rupanya hanyalah harapan semu. NU kurang menyadari bahwa sejak kemunculan Orde Baru situasi telah berubah; pemerintahan dikendalikan oleh kalangan birokrat, ABRI dan teknokrat. Dengan menangnya Golkar, organisasi politik dari pemerintah yang sedang berkuasa, maka mudah bagi pemerintah mengarahkan perkembangan politik dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Serentak dengan itu peranan partai politik tidak lagi sekuat seperti pada zaman Orde Lama. Secara khusus NU “kehilangan” jabatan menteri agama yang selalu dipercayakan kepada tokohnya sejak tahun 1950-an. Jabatan menteri agama pada tahun 1971 dipercayakan kepada seorang teknokrat tamatan sebuah universitas di Kanada, yaitu Mukti Ali, dan tidak pernah lagi diperoleh NU sampai sekarang. 

————————————-

  1. C.van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, terjemahan dari Rebellion Under the Banner of Islam, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. xvii-xviii. 
  2. Ibid., hlm. 170. 
  3. Ibid., hlm. 13-14. 
  4. Boland, op cit., hlm. 59. 
  5. Yusuf, et al., op cit., hlm. 46. 
  6. Ibid., Cetak tebal dari saya. 
  7. Anam, op.cit., hlm. 200. 
  8. Ibid. 
  9. Yusuf, et al., loc.cit. 
  10. Boland, op.cit., hlm. 138. Istilah Syaukati yang “pasukan bersenjata” terdapat dalam Sura 8:7. Lihat, Ibid., Catatan Kaki nomor 100. Pemberian Gelar itu dikecam habis-habisan oleh kalangan pembaharuan. Alasan mereka, antara lain, karena negara Indonesia tidak berlandaskan Islam. Lihat, Noer, Partai Islam, hlm. 341-344. 
  11. A. Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Translation and Commentary, (Brentwood, Maryland: Amana Corp., 1983), hlm. 198. Cetak tebal dari saya. 
  12. Van Dijk, op.cit., hlm. 142. 
  13. Abdurrahman Wahid, “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini”, Prisma, nomor 4, April 1984, hlm. 31-38. 
  14. Ibid., hlm. 34. Secara hurufiah fiqh berarti pemahaman atau pengertian. Bersama dengan ilmu (‘ilm), fiqh merupakan usaha (proses) memberlakukan perintah atau jalan Tuhan (Syariah) dan ketaatan kepada Tuhan (ad-Diin); istilah syariah dan ad-Diin bisa saling dipertukarkan selama menyangkut kandungan agama. Semula fiqh dimengerti sebagai “pemikiran pribadi seorang ulama” dan dalam proses perkembangan selanjutnya menjadi disiplin tersendiri. Rahman, Islam, him. 141 144. 
  15. Ibid 
  16. Ibid 
  17. Ibid. Cetak tebal dari saya  
  18. Ibid. 
  19. Lihat, Noel J. Coulson, Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah, terjemahan dari ‘The History of Islamic Law’, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. vii-ix (Kata Pengantar Penerbit); Lihat juga, hlm. 1-8. 
  20. Wahid, “Nabdlatul Ulama”, hlm. 36. 
  21. Ibid. 
  22. Ibid. 
  23. Yusuf, et al., loc.cit. 
  24. Ibid. Akhirnya, operasi militer berhasil menumpas pemberontakan dengan taktik mengikutsertakan rakyat. Kartosuwiryo ditangkap padatanggal 4-6-1962 dan dihukum mati 16-8-1962. Ensiklopedi Politik, jilid 1, hlm.162. 
  25. Supra, hlm. 137. 
  26. Anam, op.cit., hlm. 217. 
  27. Lihat Naskah Dekrit dalam Pranarka, op.cit., hlm. 169-170. Cetak tebal dari saya. 
  28. Lihat, Anshari, op.cit., hlm. 123-130 dan 145-159. O.K. Rahmat, dalam tesisnya 1969 dengan mengutip konsiderans menjiwai mengatakan bahwa Piagam Jakarta mendapat kekuatan hukum untuk turut bersama-sama dengan UUD 1945 menjadi landasan kehidupan bangsa dan perjuangannya.” O.K. Rahmat, Titik-Titik Taut Antara Undang-undang Dasar 1945 dan Hukum Islam, tesis doktor pada Universitas Sumatera Utara 1969, (Medan: Indera Luthfi, 1969), hlm. 26. 
  29. Dikutip melalui, Ibid., hlm. 146-147. 
  30. Tanja, Himpunan, hlm.41. 
  31. Pranarka menginventarisir kalangan Islam mengajukan 99 dalil untuk menuntut agar Islam menjadi dasar dan 49 dalil untuk menolak Pancasila. Lihat, Pranarka, op.cit., hlm. 140-149. 
  32. Pemberontakan-pemberontakan di daerah menyebabkan Presiden Sukarno memberlakukan keadaan perang (yang lebih dikenal dengan SOB, singkatan dari Staat van Oorlog en Beleg), yang dengan sendirinya memusatkan kekuasaan pada Presiden dan militer. Lihat, Demokrasi dan Proses Politik, hlm. 184. 
  33. Tanja, Himpunan, hlm. 86. Cetak tebal dari saya. 
  34. Lihat, Ensiklopedi Politik, jilid 1, hlm. 171 di bawah “Dekrit Kembali ke UUD ’45”. 
  35. Bandingkan, Tanja, Himpunan, hlm. 86-87. 
  36. Menurut Sukarno Demokrasi Terpimpin adalah jalan keluar dari sistem Demokrasi Liberal (Demokrasi Parlementer) yang telah menyebabkan keadaan politik tidak stabil. Dengan adanya Demokrasi Terpimpin peranan Parlemen berkurang tetapi kekuasaan Presiden makin besar. Karim, Perjalanan, hlm. 140-141. 
  37. Lihat, Ensiklopedi Politik, jilid 3, hlm. 215-216 di bawah “Nasakom”. 
  38. Ibid., hlm. 215. 
  39. Tanja, Himpunan, hlm. 97.; Bandingkan Badri Yatim, Soekarno. Islam dan Nasionalisme, (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985), hlm. 189. 
  40. Zuhri, Sejarah. hlm. 607.  
  41. Diktuip dalam, Anam, op.cit, hlm. 231.  
  42. Yusuf, et al., op.cit., hlm. 47.  
  43. Dikutip dalam Ibid 
  44. Supra, hlm. 61-74.  
  45. Wahid, “Nahdlatul Ulama”, hlm. 33. 
  46. Wahid, op cit., hlm. 73. Cetak tebal dari saya.  
  47. Wahid, “Nahdlatul Ulama”, hlm. 34. 
  48. Ansor (dari kata Arab Anshar atau al-Anshar yang artinya penolong) semula dalam sejarah Islam digunakan untuk penduduk Madinah) yang mendukung nabi Muhammad ketika beliau pindah (hijrah) dari Mekah ke Medinah (623 M ) Boland, op.cit, hlm 55 Catatan kski nomor 110. 
  49. Anam, op. cit., hlm. 238-243. 
  50. Lihat, Ensiklopedi Politik, jilid 2, hlm. 35-43 di bawah “Gerakan 30 September”. 
  51. Anam, op.cit., hlm. 245. 
  52. Lihat, Ibid., Lampiran, hlm. 67-68 (Kutipan merupakan ringkasan). Gestapu adalah singkatan Gerakan September Tiga Puluh, versi lain untuk menyebutkan G – 30 – S. Disebutkan agar orang mudah mengingat karena kekejamannya disamakan dengan kekejaman GESTAPO Nazi Jerman. 
  53. Lihat, Ensiklopedi Politik, jilid 4, hlm. 245-247 di bawah “Surat Perintah Sebelas Maret 1966”. 
  54. Lihat, Ibid., jilid 3, hlm. 265-268 di bawah “Orde Baru” dan “Orde Lama.” 
  55. Demokrasi dan Partai Politik, hlm. 145-268 
  56. Ibid., hlm. 145-146. Cetak tebal dari saya 
  57. Lihat, Anam, op.cit., hlm. 257.  
  58. Demokrasi dan Partai Politik, hlm. 191. 
  59. Anam, op.cit., hlm. 258.  
  60. Demokrasi dan Partai Politik, hlm. 192.  
  61. Anam, op.cit., hlm. 259.  
  62. Ibid., hlm. 246.  
  63. Ibid., hlm. 260. Cetak tebal dari saya.  
  64. Ibid., hlm. 262.  
  65. Ibid., hlm. 265. 
  66. Lihat, Ibid., hlm. 265-266.  
  67. Ibid., hlm. 267.  
  68. Ibid., hlm. 246. 
  69. Machfoedz, op.cit., hlm. 198-216 (Kutipan adalah ringkasan).

 

C. Nahdlatul Ulama dan Partai Persatuan Pembangunan

Kedudukan NU dalam PPP hampir sama dengan kedudukannya dalam Masyumi; ia diserahi kursi kehormatan, jabatan Rois Am PPP dipegang oleh K.H. Bishri Sansuri, yang juga Rois Am NU. Struktur PPP diusahakan agar dapat menampung struktur semua partai pendukung (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Demikian juga personalianya dibuat sedemikian rupa agar mencerminkan garnbaran kekuatan partai pendukung dalam Pemilu 1971, dengan urutan NU, Parmusi, PSII dan Perti.(137)

Tentang struktur itu Umaidi Radi menjelaskan,

NU sebagai partai yang terbesar memperoleh kedudukan penting seperti Ketua Rais Am, Presiden Partai, Ketua MPP (Majelis Pertimbangan Partai) dan Sekretaris Jenderal dan sejumlah jabatan lainnya. Parmusi sebagai partai kedua terbesar, mendapat jabatan penting sebagai Ketua Umum, merangkap Wakil Presiden, dan sejumlah jabatan lainnva. PSII memperoleh jabatan-jabatan sebagai Wakil Ketua Umum MPP, Perti memperoleh jabatan-jabatan Wakil Presiden, Wakil Ketua MPP, Ketua dan beberapa jabatan lainnya.(138)

Sekilas saja kita lihat struktur ini sangat rumit sehingga tepatlah pendapat Radi bahwa struktur yang sangat rumit ini merupakan salah satu penyebab kerapuhan PPP.(139)

Dalam deklarasi pembentukannya dinyatakan kesepakatan semua organisasi pendukung untuk “memfusikan politiknya” dalam PPP.(140) Sedangkan kegiatan non-politik tetap dijalankan oleh masing-masing organisasi,

Segala kegiatan yang bukan politik, tetap dikerjakan dan dilaksanakan oleh organisasi masing-masing sebagaimana sedia kala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spritual/material.(141)

Pada tahap awal — saat suasana di kalangan pimpinan PPP penuh semangat persaudaraan (ukhuwah) — NU mampu memainkan peranannya secara optimal sebagai pengendali PPP melalui lembaga Majelis Syuro, sebagai penasehat untuk urusan keagamaan.(142) Dalam hal ini besar sekali jasa K.H. Bishri Sansuri “seorang ulama yang memiliki kharisma menonjol”.(143)

Jabatan yang ia miliki selaku Rois Am Majelis Syuro PPP, bertugas memberi nasihat-nasihat dan pertimbangan dalam segala hal terutama di bidang agama kepada partai telah ia manfaatkan secara efektif. Dengan kewenangannya memberikan pertimbangan, terutama pertimbangan-pertimbangan berdasar pertimbangan keagamaan, yang mempunyai kekuatan mengikat bagi segenap jajaran partai, lembaga Majelis Syuro yang ia pimpin ia tampilkan sedemikian optimal untuk menjaga PPP sebagai suatau persekutuan yang solid.(144)

Kekompakan PPP langsung mendapat ujian di lembaga DPR. Ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan 1973. K.H. Bishri Sansuri langsung menolak RUU itu.(145) RUU ini memang mendapat reaksi yang keras dari berbagai kalangan Islam.(146) Hanya berkat pendekatan yang sangat intensif akhirnya baru dapat disahkan menjadi undang-undang, “setelah mengalami perubahan atas seluruh pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam.”(147) Apakah NU mulai mengambil sikap keras terhadap upaya pembaharuan dari pemerintah? Tercatat bahwa NU dalam PPP pernah walk out, meninggalkan Sidang MPR ketika sidang akan mengesahkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (sering disingkat P4) dan masuknya aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (secara singkat sering disebut sebagai Kepercayaan) ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).(148) Kalangan PPP khususaya NU khawatir “kalau menjadi syirik (menyerikatkan Tuhan). Sikap ini dipelopori K.H. Bishri Syansuri.”(149)

Yang ingin ditegaskan oleh pemerintah dengan adanya P4 adalah agar kelangsungan kehidupan negara berdasarkan Pancasila dapat terjamin dan agar Pancasila yang telah terbukti keampuhannya (maksudnya negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila senantiasa dapat mengatasi rongrongan terhadap dirinya) dapat dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(150) Sedangkan Kepercayaan sebagaimana dikatakan oleh Presiden Suharto beberapa bulan setelah ditetapkan oleh MPR, adalah “merupakan warisan dan kekayaan rohaniyah rakyat” haruslah dicegah dalam perkembangannya menjadi agama baru tetapi “harus diarahkan pada pembinaan budi luhur bangsa kita”.(151) Agaknya maksud pemerintah agar Kepercayaan sebagai bagian kehidupan budaya seyogianya akan menopang — bersama dengan P4 — upaya menciptakan stabilitas politik sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dengan ditetapkannya P4 maka pemerintah berhasil meningkatkan pembaharuan dalam lapangan sosial politik. Dan tak dapat disangkal keberhasilan ini menjadi andil keberhasilan pemerintah menggoalkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi sosial dan politik pada Sidang MPR tahun 1983 (yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab V).

Apakah NU dapat dikatakan telah mengambil sikap keras? Apakah NU telah meninggalkan sikapnya yang fleksibel yang telah berulang kali dinyatakan dalam masa Orde Lama? Fachry Ali berpendapat bahwa NU pada masa Orde Baru telah mengambil sikap keras, “telah berubah menjadi kelompok yang berani menentang arus, rigid dan tidak goyah dalam pendirian.”(152) Sehingga dia menyatakan bahwa NU telah menggambil sikap seperti Masyumi (di tahun 1950-an) dan Parmusi atau MI (yang akomodationis, dikatakannya (walaupun dengan sedikit ragu-ragu) telah bersikap seperti NU pada masa Orde Lama.(153) Saya meragukan pendapat Fachry Ali ini. Memang saya akui bahwa sekilas sikap NU keras tetapi bukan berarti ia telah meninggalkan sikapnya yang fleksibel yang sesuai dengan wataknya yang tradisional.(154) Ia tidak berubah karena situasi berubah karena yang demikian itu adalah oportunistis. Bagi NU ukuran adalah keagamaan; sepanjang sesuatu perkembangan tidak mengancam keberadaan agama dan tradisi yang dianutnya (ingat kesetiaannya terhadap mazhab), NU selalu fleksibel.(155) Karena itu sikap NU tidak dapat disamakan dengan sikap Masyumi dulu!

“Perkawinan”, kata Sidi Gazalba tentang nilainya dalam Islam, “membuka kehidupan kebudayaan, karena itu setelah ibadat ia merupakan soal pertama dihadapi oleh ajaran Islam. Perkawinan adalah tindakan kebudayaan yang diatur oleh Quran dan Hadis.”(156) Oleh sebab itu dapat dimengerti bila kalangan Islam melancarkan kritiknya terhadap RUU Perkawinan.

Kalau P4 dan Kepercayaan dikhawatirkan akan menjadi syirik, haruslah dimengerti yang dikhawatirkan keduanya akan menjadi saingan bagi agama (Islam). Lawan dari syirik adalah tauhid.(157)
Bagaimana mengamalkan agama secara bulat bila ada yang lain — menurut keputusan negara — harus diamalkan pula (ingat istilah Pengamalan dalam P4)? Bagaimana tentang Kepercayaan? Harian Abadi pada bulan Maret 1973 ketika pembicaraan tentang Kepercayaan sudah mulai hangat, mengungkapkan keluhan Islam,

[. . .] Islam disederajatkan dan disenafaskan dengan ratusan kepercayaan yang tersisa di Indonesia. Dari hari Proklamasi 1945 sampai Sidang MPR Maret 1973 Islam tidak pernah disamakan dengan ratusan kepercayaan yang simpang siur. Kepercayaan-kepercayaan itu bukan agama, tetapi dikelompokkan ke dalam spiritisme yang dijalinkan kepada ikatan-ikatan batin atau rohaniah dalam bentuk kepercayaan, takhayul [ . . . ] Berciri keberhalaan-keberhalaan, animisme dan kedewa-dewaan.(158)

Ada juga yang melihat reaksi kalangan Islam terhadap Kepercayaan sebagai wujud polarisasi antara santri (yang diwakili oleh partai politik yang berlandaskan keagamaan) dengan abangan (yang diwakili oleh para pendukung/penghayat kepercayaan).(159) Jika
benar maka makin dapat dimaklumi reaksi keras dari kalangan Islam.

Sementara pendapat mengatakan sikap keras NU karena watak K.H. Bishri Sansuri yang dinilai lebih keras dibandingkan K.H. Abdul Wahab Hasbullah, 

K.H. Abd. Wahab Hasbullah senantiasa mengukur kondisi masyarakat. Bisakah masyarakat menanggung konsekuensinya?. . .

. . . .
Adapun pokok pangkal K.H.M. Bishri Sansuri didasarkan pada faktor mental manusia. Pada umumnya manusia itu hendak menghindar dari hukum . . . Maka lebih baik diterapkan hukum yang lebih berat . . . (160)

Konon sikapnya yang keras itulah yang membuat PPP relatif tetap utuh pada masa ia menjabat Rois Am; kalaupun terjadi pertikaian tetapi tidak berkepanjangan.(161) Walaupun ia tidak ahli dalam soal politik praktis berkat sikapnya yang kukuh dalam soal prinsip (keagamaan) menyebabkan ia menjadi tokoh yang berwibawa dan mampu mengendalikan para pimpinan PPP.(162)

Tetapi setelah K.H. Bishri Sansuri meninggal tahun 1980, maka berakhir pula kekompakan dan berganti dengan pertikaian.

Segera ternyata sepeninggal Bishri Sansuri NU tidak mampu mengimbangi permainan politik para politisi PPP, khususnya dari unsur Parmusi. Hanya beberapa bulan setelah Bishri Sansuri meninggal, NU dalam Sidang DPR tidak berhasil meminta kembali jatahnya sebagai Ketua salah satu Komisi, jabatan yang konon sementara dipegang oleh Sudardji (Parmusi).(163) Penolakan Sudardji mengembalikan jabatan yang dipegangnya menyebabkan pertikaian intern PPP menjadi pertikaian terbuka di forum DPR dengan kerugian di pihak NU — “NU kehilangan satu kursi pimpinan sementara MI bertambah satu kursi”.(164) Sementara pertikaian antara NU dan Parmusi makin keras, J. Naro, ketua umum PPP, menyerahkan daftar calon anggota DPR dari PPP kepada Panitia Pemilihan Umum. Dalam daftar calon yang disusun oleh Naro ini (lebih dikenal dengan sebutan Daftar Naro) tokoh-tokoh utama NU (seperti Rachmat Muljomiseno, Saifuddin Zuhri, K.H. Masjkur dan lain-lain) berada di urutan bawah, berarti tipis kemungkinan menjadi anggota DPR.(165)

Ulama kalah lincah dengan politisi, bukan karena ulama tersaing dari peranan politik dan tidak mempunyai visi politis, melainkan karena kalah lincah dalam menjalankan politik praktis. Dengan berfusinya NU ke dalam PPP maka hilanglah ciri khasnya sebagai wadah ulama. Karena merupakan salah satu unsur saja, berarti NU setaraf dengan partai-partai politik Islam lainnya, pada hal sebagai wadah ulama NU diharapkan akan menjadi sarana bagi menjalankan tugasnya sebagai pimpinan umat. Kerugian NU dalam PPP bukan hanya sekedar kerugian politis (Daftar Naro), tetapi juga kerugian dalam soal prestisenya di mata sesama unsur dalam PPP. Para politisi bukanlah umat yang mudah manggut kepada ucapan ulama. Para politisi bukan saja enggan manggut kepada kehendak NU, mereka bahkan lebih pandai mencari argumen untuk menjalankan langkah praktis. Dengan berani Sudardji (Parmusi) meminta jatah lebih banyak bagi kelompoknya berdasarkan hasil Pemilu 1955 — seolah mereka adalah penerus Masyumi — di mana Masyumi keluar sebagai pemenang kedua dan NU ketiga.(166) Bahkan permintaan Sudardji diikuti motif “akan membersihkan PPP dari unsur-unsur Orde Lama dan mereka yang walk out pada saat pengesahan RUU Pemilu tahun 1980. Tentu yang ia maksud, NU.”(167)

Pertikaian dalam tubuh PPP merembes ke dalam kalangan NU sendiri. Sebenarnya, dalam kasus pemecatan Subchan, kita melihat makin kuatnya peranan politisi dalam tubuh NU. Di sini bibit pertikaian dalam NU sudah mulai tertanam. Oleh karena itu ketika NU dirugikan oleh MI dalam konflik dengan MI dalam PPP, polarisasi muncul dalam tubuh NU. Maksoem Machfoedz menguraikan terdapat tiga kelompok yang berebut pengaruh:

  1. Kelompok yang menghendaki politik praktis. Kelompok ini adalah kelompok Dr. Idham Chalid yang ketua umum.
  2. Kelompok yang menghendaki N.U. kembali kepada N.U. ’26. Dalam kelompok ini tertampung para kiyai yang dalam menyebarkan ajaran N.U. tidak membutuhkan jabatan formal dalam N.U. Mereka itu antara lain K.H. Abd. Hamid Pasuruan, K.H. Ahmad Siddiq Jember, K.H. Ali Maksum Krapyak — Yogyakarta.
  3. Kelompok yang menghendaki N.U. kembali pada tahun 1926 tetapi juga tidak meninggalkan politik. Dalam kelompok ini terdapat narna H.M. Yusuf Hasyim, Ketua I PB. N.U. [Pengurus Besar NU].(168)

Secara lebih tegas dapat dikatakan terjadi konflik antara ulama dan politisi.(169) Machfoedz menolak menggolongkan konflik itu sebagai konflik antara Majelis Syuriah (Dewan Tertinggi Partai yang diketuai oleh Rois Am) dengan Tanfidziyah (Eksekutif Partai atau Pengurus Besar yang dipimpin oleh ketua umum), karena ulama dan politisi terdapat di dalam kedua lembaga.(170) Di dalam NU sebenarnya Majelis Syuriah-lah yang menjadi penentu kiprah partai. Bukan berarti Tanfidziyah otomatis untuk non-ulama persoalan adalah bahwa para ulama di dalam Tanfidziyah lama-kelamaan lebih menampilkan sosok politisi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa peranan ulama telah makin terdesak oleh peranan politisi. Sesungguhnya hal itu konseknensi dari keputusan NU menjadi partai politik. Untuk memenuhi peran partai politik segera setelah menjadi partai, NU menarik (rekrut) tenaga-tenaga trampil. Maka masuklah tenaga-tenaga muda di awal NU sebagai partai, seperti Jamaluddin Malik (seorang pedagang dan tokoh perfilman) dan Idham Chalid (asal Kalimantan Selatan dan alumni pesantren Gontor, Ponorogo).(171) Hampir tiga puluh tahun Idham Chalid menjabat Ketua Umum NU (1956-1984). Ia mampu menduduki posisi itu karena ketaatannya kepada ulama tak dapat diragukan, tetapi dalam perjalanan waktu “otonominya makin mekar.”(172) Apakah itu karena suasana dalam Orde Baru sudah lebih “longgar” ketimbang dalam Orde Lama, sehingga politisi (Idham Chalid) menilai peranan ulama tidak begitu penting lagi? “Otonomi menunjukkan gejala memudarnya kultural panutan dan kepercayaan,” demikian Fachry Ali.(173) Dengan kata lain, peranan ulama makin lemah serentak dengan makin kuatnya peranan politisi atau Majelis Syuriah makin terdesak oleh Tanfidziyah.

Melihat perkembangan yang demikian ulama tidak berdiam diri. Langkah pertama setelah Bishri Sansuri, Rois Am, meninggal adalah mencari penggantinya. Dalam Musyawarah Nasional (disingkat Munas) NU pada tanggal 2 September 1981 di Kaliurang Yogyakarta, terpilih K.H Ali Maksum menjadi Rois Am.(174) Konon kabarnya pihak politisi (diwakili Idham Chalid) lebih cenderung membiarkan jabatan Rois Am itu lowong dengan alasan rnempertahankan status quo supaya NU tidak jatuh ke dalam perpecahan.(175) Bagi ulama justru jabatan Rois Am sangat hakiki artinya, sebab bukan saja melalui jabatan itu mereka menjalankan peranan keulamaannya, melainkan juga melalui jabatan itu ia dapat mengendalikan Tanfidziyah (Pengurus Besar) dan seluruh gerak partai. Di saat suasana menjelang Pemilu 1982 makin hangat PB Syuriah mengadakan rapat pleno tanggal 29 Januari 1982 (di saat itu Idham Chalid anggota ex-officio tidak hadir).(176) Dalam rapat itu ditegaskan bahwa kemelut dalam NU dan NU dengan PPP harus diselesaikan secara tuntas. NU juga akan mempertimbangkan kedudukannya dalam PPP,

Nahdlatul Ulama akan mempertimbangkan kedudukannya dalam lingkungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada saat yang tepat, apabila asas musyawarah, solidaritas intern dan prinsip-prinsip organisasi yang lainnya tidak dapat ditegakkan di dalamnya.(177)

Bergabung dalam PPP merupakan pengalaman pahit bagi NU. Boleh dikatakan NU tidak serasi dalam PPP. Sebagai partai politik sudah tentu para politisi harus menguasai “seni berpolitik”, harus praktis dan lincah. Itulah yang dilakukan oleh para politisi NU (Tanfidziyah). Sudah tentu ini akan menimbulkan konflik dengan ulama (Syuriah). Syuriah ingin mengamankan identitas keagamaan NU (dengan referensi tradisi) sedangkan Tanfidziyah ingin mengamankan pengaruh politik (dengan referensi situasi).

Perkembangan NU selanjutnya ditentukan oleh perkembangan ekstern, yaitu lahirnya keputusan MPR agar semua kekuatan sosial politik berasaskan Pancasila, yang dituang dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN.(178)

———————————–

  1. Umaidi Radi, Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional, (Jakarta: Integrita Pers, 1984), hlm. 94. Resensi buku ini dibuat oleh Kusnadi, “Wajah PPP: Dari Krisis ke Krisis”, dalam Optimis, nomor 54, 31 Januari 1985, hlm. 26-30. 
  2. Ibid, hlm. 96. 
  3. Ibid., hlm. 184-185. 
  4. Ibid., hlm. 82. 
  5. Ibid., hlm. 83. 
  6. Lihat, Yusuf, et al., op. cit., hlm. 65.
  7. Ibid., hlm. 64. 
  8. Ibid., hlm. 64-65. 
  9. Ibid., hlm. 65. 
  10. Lihat, Radi, op.cit., hlm. 122-126. 
  11. Ibid., hlm. 116. 
  12. Lihat, Ibid., hlm. 148-149. 
  13. Ibid., hlm. 150.
  14. Lihat, Ensiklopedi Politik, jilid 1, hlm. 265 di bawah “Ekaprasetia Pancakarsa. “
  15. Lihat, Ibid., jilid 2, hlm. 242-243 di bawah “Aliran Kebatinan.”
  16. Fachry Ali, Islam. Pancasila dan Pergulatan Politik, kumpulan artikel. (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), hlm. 52.
  17. Ibid., hlm. 52-53.
  18. Supra, hlm. 61.
  19. Supra, hlm. 64.
  20. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 188.
  21. Supra, hlm. 66.
  22. Harian Abadi, 29-3-1973, dikutip di dalam Ensiklopedi Politik, jilid 2 hlm. 240. Cetak tebal dari saya. 
  23. Lihat, Ibid., hlm. 235; Radi, op.cit., hlm. 146-151;Bandmgkan Geertz, Abangan, hlm. 478-479.
  24. Masyhuri, Al-Maghfurlah, hlm. 61-62. 
  25. Yusuf, et al., op.cit., hlm. 66. 
  26. Ibid. 
  27. Ibid., hlm. 69. 
  28. Ibid., hlm. 70. 
  29. Lihat, Ibid., hlm. 71.
  30. Yusuf, et al., op.cit., hlm. 70. Identifikasi dengan Masyumi ditolak sinis oleh Mohammad Natsir, tokoh Masyumi yang terkenal itu: “Bahwa hal itu akan membuat pertanyaan orang. Kalau hukum nyaris mau dibawa, coba perlihatkan akte kelahirannya dulu, supaya silsilah terang!” Majalah Kiblat No. 12 TH XXIX Nopember 1/1981, dikutip oleh Saifuddin Zuhri, “NU Sekedar Mempertahankan Asas Musyawarah”, dalam, PPP, NU dan Ml: Gejolak Wadah Politik Islam, kumpulan artikel polemis K.H. Saifuddin Zuhri, Drs. H. Ridwan Saidi, H. Mahbub Djunaidi dan Fachry Ali, diterbitkan oleh Integrita Press, (Jakarta: Integrita Press, 1984), hlm. 13.
  31. Yusuf, et al., loc.cit.
  32. Machfoedz, op.cit., hlm. 269. Cetak tebal dari saya 
  33. Bandingkan, Irsyam, op.cit., hlm. 122-123.
  34. Machfoedz, loc.cit.
  35. Ibid., hlm. 160-161.
  36. Ali, op.cit., hlm. 59.
  37. Ibid.
  38. Lihat, Anam,op.cit., hlm. 282.
  39. Ibid., hlm. 281.
  40. Ibid., hlm. 286.
  41. Dikutip dalam, Ibid., hlm. 287.
  42. Lihat, Supra, hlm. 1; Infra, hlm. 197-199.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*