Category Archives: Artikel

Keutamaan Bulan Sya’ban

Keutamaan Bulan Sya’ban
Oleh: H. Ahsan Ghozali
 Sya’ban adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan ini adalah pintu menuju bulan Ramadlan. Siapa yang berupaya membiasakan diri bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan ini, ia akan akan menuai kesuksesan di bulan Ramadlan.
 Dinamakan Sya’ban, karena pada bulan itu terpancar bercabang-cabang kebaikan yang banyak (yatasya’abu minhu khairun katsir). Menurut pendapat lain, Sya’ban berasal dari kata Syi’b, yaitu jalan di sebuah gunung atau jalan kebaikan. Dalam bulan ini terdapat banyak kejadian dan peristiwa yang patut memperoleh perhatian dari kalangan kaum muslimin. Continue reading Keutamaan Bulan Sya’ban

Ikhtiar Menata Organisasi NU (1)

Oleh: KH. Abd. Nashir Fattah (Rais Syuriah PCNU Jombang)

Sebagai sebuah jam’iyah yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan (jam’iyah diniyah itjima’iyah) yang telah berdiri sejak 85 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama seharusnya sudah matang dalam pengelolaannya. Kematangan organisasi ditandai dengan kuatnya internal kelembagaan dan baiknya hubungan eksternal. Dua tanda kematangan ini merupakan sesuatu yang harus terus diupayakan pencapaiannya agar Nahdlatul Ulama (NU) betul-betul menjadi organisasi yang mampu memberikan manfaat bagi umat.
Kekuatan internal organisasi berkaitan dengan: pertama, bagaimana perekrutan dilakukan; kedua, bagaimana sistem dibuat; ketiga bagaimana program disusun; serta yang terakhir bagaimana pendanaan digali. Sedangkan kekuatan eksternal meliputi kemampuan organisasi dalam bergaul dan mempengaruhi orang atau organisasi lain.
Yang pertama, dalam perekrutan harus betul-betul berdasarakan kemampuan seseorang. Namun, disamping memiliki kemampuan, juga yang perlu dipertimbangkan adalah amanah dalam menjalankan kepengurusan. Karena dengan kriteria amanah dan memiliki kemampuan, maka orang tersebut akan betul-betul menjalankan kepengurusan dengan penuh tanggungjawab serta bisa bekerja dengan baik.
Memang agak sulit mengukur tingkat ke-amanah-an seseorang. Karena ke-amanah-an merupakan sesuatu yang abstrak. Hal ini bisa diselesaikan dengan melihat track record selama ini ketika aktif di NU atau di lembaga lain. Amanah ini penting, karena tanpa amanah akan sulit memberikan pertanggungjawaban.
Sedangkan dari segi memiliki kemampuan, adalah kemampuan untuk menjalankan (action) kegiatan-kegiatan, tidak hanya sekedar bicara. Bicara penting, tetapi jika hanya bicara, maka tidak akan ada sesuatu yang dilakukan. Karena itu, yang paling penting dari segi kemampuan ini adalah kemauan untuk merencanakan dan melaksanakan. Merencanakan itu penting, tetapi jika perencanaan itu tidak dijalankan, maka tidak ada sesuatu yang dihasilkan.
Karena itu, ikhtiar itu tidak saja membuat rencana, tetapi juga bagaimana melaksanakan rencana tersebut. Sedangkan hasil dari membuat dan melaksanakan rencana itu, meskipun bisa kita perhitungkan, tetapi tidak mesti kita dapatkan. Yang palig penting kita sudah ikhtiar, persoalan berhasil dan tidak itu kita serahkan pada Yang Maha Membuat Rencana.
Perekrutan ini harus dilakukan secara terbuka bagai siapa saja yang memenuhi kriteria itu. Karena dengan keterbukaan, maka akan bisa ditemukan kader yang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan, disamping itu yang perlu dijadikan acuan adalah bagaimana membangun tim dalam kepengurusan, karena dengan itu kekompakan akan bisa diwujudkan.
Yang kedua berkaitan dengan pembuatan sistem atau aturan main dalam organisasi. Pembuatan sistem atau aturan main ini harus betul-betul dirancang dengan baik. Tentu, dalam membuat sistem ini harus melibatkan orang yang akan terlibat dalam pelaksanaan, agar mudah dipahami. Dengan sistem dan aturan main ini, fungsi dan wewenang diatur agar tidak saling tumpang tindih dan bisa saling mendukung, serta tidak terjadi tabarakan antara satu dengan yang lain.
Selanjutnya, untuk membuat organisasi kuat secara internal adalah pembuatan program kerja yang baik. Secara umum program adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi organisasi. Organisasi yang dimaksud di sini adalah pengurus dan seluruh anggota atau warganya. Karena itu sebelum menyusun program harus dilihat dulu persoalan-persoalan apa yang dirasakan oleh organisasi, kemudian dicarikan cara untuk menyelesaikannya, selanjutnya disusunlah program itu.
Agar program tidak sekedar program, maka perlu ada pekerja yang menjalankan program tersebut. Orang ini bekerja secara penuh untuk menjalankan program. Karena dalam organisasi keanggotaan yang semua pengurusnya memiliki kesibukan, maka tidak bisa diandalkan untuk menjalankan program secara penuh. Dari sini pengurus harus mempercayakan kepada orang di luar struktur kepengurusan yang secara khusus menjalankan program dengan kewenangan yang diberikan sebatas persoalan menjalankan program.
Yang terakhir adalah bagaimana organisasi bisa menggali pendanaan secara mandiri, tidak tergantung dengan siapapun dengan berusaha mencari dana sendiri. Untuk organisasi perkumpulan yang memiliki anggota, pendanaan harus diperoleh dari anggota. Hal ini karena organisasi adalah alat perjuangan untuk mencapai tujuan semua orang yang bergabung dalam organisasi. Karena itu, dalam membiayai organisasi ini harus dibiayai oleh anggota organisasi.
Namun kemandirian ini bukan berarti menolak sumbangan dari pihak-pihak lain, karena sumbangan dari pihak lain merupakan salah satu wujud kepercayaan dari pihak lain. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai sumbangan dari pihak lain ini akan mencengkeram kita, kemudian mengendalikan kita, sehingga kita tidak lagi bebas menentukan arah kita gerak sendiri. Pengendalian bisa melalui berbagai cara. Bisa saja kita dibebaskan untuk menggunakan dana yang telah disumbangkan, tetapi disisi lain kita diwajibkan membuat laporan secara khusus tentang apa yang telah disumbangkan, padahal laporan kita, harus secara khusus dibuat untuk anggota atau warga organisasi yang memberi amanah kepada kita, bukan yang lainnya. Karena pengurus dipilih oleh anggota atau warga, bukan pihak yang memberi bantuan.
Adapun yang berkaitan dengan menjaga hubungan dan mempengaruhi pihak lain secara eksternal, kita harus upayakan dengan selalu menjaga hubungan baik. Dengan hubungan yang baik, maka akan dengan mudah kita bisa mempengaruhi pihak luar agar bisa mendukung atau tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi.
Itulah kondisi yang harus terjadi jika NU ingin menjadi organisasi yang memiliki kematangan. Karena itu, sebagai i’tibar bagi kita semua, marilah kita lihat organisasi NU mengikuti tanda-tanda di atas. Apakah tanda-tanda di atas sudah kita jalankan atau kita alami, sehingga kita bisa dikatakan sebagai organisasi yang matang di usia yang sudah cukup tua, jika dinisbatkan dengan umur manusia. Dalam prosesnya tanda-tanda di atas (kekuatan internal dan kemampuan eksternal) bisa dibolak-balik, tidak harus sesuai dengan urutan seperti di atas. Misalnya, perekrutan bisa saja dilakukan setelah program selesai disusun. Karena kebutuhan orang (personalia) sesungguhnya adalah untuk memenuhi kebutuhan program. Bukan menentukan orang dulu, kemudian mencari-carikan programnya.
Marilah kita lihat secara bersama-sama, bagaimana kondisi yang terjadi. Yang pertama berhubungan dengan perekrutan. Selama ini, seperti yang kita lihat dan alami, dari sisi perekrutan, kita masih belum memperhatikan faktor kemampuan dan ke-amanah-an seseorang, yang terjadi justru sebaliknya, perekrutan banyak didasari oleh faktor kedekatan seseorang dengan pengurus inti, bahkan tidak bisa kita hindari ada juga yang berdasarkan lobi-lobi agar bisa duduk di kepengurusan NU serta untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan. Karena misalnya, ketika seseorang duduk menjadi pengurus, maka bisa mudah aksesnya ke kekuasaan atau karena gengsi tertentu. Kondisi ini, jika kita ingin benar-benar melakukan kritik secara internal, bisa kita lihat terjadi hampir merata di semua tingkatan. Mulai tingkatan yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas.
Serta yang cukup parah yang kita saksikan terjadi di NU, terutama di cabang-cabang yang banyak warga NU-nya seperti di Jombang adalah upaya memaksakan diri untuk mengisi personalia semua lembaga/lajnah yang ada, padahal lembaga dan lajnah tersebut belum tentu dibutuhkan, atau lembaga dan lajnah tersebut secara pekerjaan memiliki fungsi yang hampir sama satu dengan yang lain. Kondisi seperti ini terjadi, salah satunya karena keinginan untuk memasukkan lebih banyak orang menjadi bagian dari kepengurusan NU. Padahal ketika dipaksakan masuk menjadi pengurus, tidak pernah menjalankan kegiatan.
Disamping itu, pembentukan lembaga/lajnah NU yang tidak disertai dengan petunjuk atau pedoman pelaksanaannya (sistemnya) menjadikan lembaga/lajnah berjalan tergantung kreatifitas dari pengurus yang telah dipilih. Jika pengurus memiliki kemampuan maka lembaga/lajnah itu bisa jalan, tetapi sebaliknya jika pengurusnya tidak memiliki kemampuan, maka lembaga/lajnah itu tidak berjalan. Akibat yang selama ini kita rasakan adalah lembaga/lajnah yang berjalan karena kreatifitas pengurusnya merasa bahwa mereka bisa berjalan bukan karena pengurus inti NU tetapi karena kemampuan mereka sendiri, sehingga pengurus inti NU jangan ikut campur. Ini sangat fatal. Bagaimana mungkin, lembaga/lajnah yang menjadi departemen pelaksana pengurus inti NU tidak boleh dicampuri oleh pengurus lembaga/lajnah.
Pembuatan petunjuk atau pedoman ini harus dibicarakan secara bersama-sama dengan orang yang akan menjalankan lembaga/lajnah. Karena ketika tidak dilibatkan dalam pembuatannya dikhawatirkan orang yang akan mengisi kepengurusan itu tidak memahami pedoman yang dibuat.
Selanjutnya, yang berkaitan dengan pembuatan program adalah belum sinkronnya antara program satu lembaga dengan lembaga lain. Sehingga terjadi kondisi dimana satu lembaga/lajnah menjalankan program yang dibutuhkan oleh lembaga/lajnah tersebut, padahal program tersebut tidak menjadi wewenang serta tidak sesuai fungsinya. Ini karena tidak adanya program yang dibuat secara menyeluruh dan secara bersama-sama.
Selama ini pembuatan program dilakukan oleh pengurus yang sudah ditetapkan terlebih dulu. Sehingga seperti yang dikatakan di atas, rumusnya adalah mengangkat orang dulu, baru kemudian menyusun (mencarikan) programnya. Rumus seperti ini mengakibatkan, pertama, banyaknya tumpang tindih antara lembaga/lajnah, karena sulit mengontrol kegiatan satu lembaga/lajnah dengan lembaga/lajnah lainnya.
Kedua, pengurus lembaga/lajnah akan mencari-cari kegiatan/program sesuai dengan kemauannya sendiri. Padahal ketika seluruh program/kegiatan lembaga/lajnah dikumpulkan menjadi satu, maka akan terjadi banyak kesamaan kegiatan antara satu lembaga/lajnah dengan lembaga/lajnah yang lain. Hal ini menjadi alamat tidak akan jalannya rencana kegiatan yang dibuat
Karenanya penentuan siapa orang yang akan duduk di dalam kepengurusan inti atau dalam kepengurusan lembaga/lajnah dilakukan setelah seluruh program selesai dibuat. Karena dengan seperti ini, kita bisa tepat menentukan siapa orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan program tersebut.
Kemudian, yang berkaitan dengan pendanaan. Selama ini, di NU mulai pusat sampai cabang belum bisa menggali dana dari warga/anggota sesuai yang diatur dalam AD/ART tentang i’anah (iuran anggota). Padahal NU adalah organisasi yang berlatar belakang keanggotaan, yang seharusnya bisa dibiayai oleh anggota. Berjalan dan tidaknya organisasi tergantung anggota. Karena itu i’anah anggota itu adalah salah satu syarat seseorang menjadi anggota NU. Seseorang dikatakan sebagai anggota NU, syaratnya: pertama, menjalankan amaliah Aswaja Annahdliyah; kedua, membayar iuran.
Namun, karena selama ini anggota kurang mendapat perhatian dan bahkan pengurus seringkali memakai NU (dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah anggota NU) untuk kepentingan pribadi, terutama yang berbau politik praktis, maka porsi terbesar yang berkepentingan terhadap NU adalah pengurus. Penguruslah yang susah jika NU secara organisasi tidak berjalan. Sedangkan anggota/warga seolah-seolah tidak memiliki kepentingan, apakah NU berjalan atau tidak. Hal ini karena anggota/warga tidak pernah diperhatikan kepentingan-kepentingannya. Padahal seharusnya, anggota/wargalah yang memiliki porsi kepentingan terbesar, dan karena itu harus didahulukan kepentingannya.
Jika anggota/warga betul-betul diperhatikan oleh pengurus, dimana kepentingan anggota/warga akan selalu diperjuangkan oleh pengurus, maka anggota/warga tidak akan keberatan untuk memberikan sumbangsihnya kepada NU. Misalnya dalam hal ikhwal ekonomi, pengurus mampu untuk membantu anggota dengan mendirikan lembaga keuangan, atau pengurus NU memperjuangkan kepada pemerintah agar anggota NU (ingat, bukan pengurus) mendapat kemudahan dalam berusaha dan mencari modal, maka anggota akan dengan mudah untuk memberikan bantuan ke NU.
Jika kita di sini bicara tentang anggota, maka yang dimaksud adalah anggota yang terdaftar, yang ada di ranting-ranting, bukan anggota yang hanya diklaim. Misalnya di Jombang, sebagaian besar umat Islam adalah orang yang menjalankan amaliah NU, tetapi tidak semuanya terdaftar sebagai anggota. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan telah memperjuangkan orang NU ketika kita memperjuangkan orang Jombang, karena kita menganggap semua orang Jombang itu NU. Ini namanya mengklaim orang Jombang sebagai anggota NU semua. Padahal kenyataannya tidak, karena di Jombang ada organisasi Islam lain selain NU.
Ada yang mengatakan anggota/warga jama’ah dan jam’iyah NU itu berbeda. Jama’ah NU adalah semua orang yang menjalankan amaliah NU, sedangkan anggota jam’iyah NU adalah yang terdafar sebagai anggota jam’iyah NU. Pendataan keanggotaan ini, melalui pembuatan kartu NU saat ini terus dilakukan oleh PBNU, meskipun saat ini masih ada daerah yang belum berjalan dengan baik dalam pendataan.
Dalam menggali pendanaan ini tidak saja datang dari anggota/warga, meskipun dana dari anggota adalah yang utama. Kita tidak bisa menolak bantuan dari pihak lain. Selama ini bantuan-bantuan tersebut sudah kita peroleh. Namun, yang perlu diperhatikan jangan sampai bantuan-bantuan dari pihak luar tersebut membelenggu NU, sehingga NU kesulitan dalam bergerak. NU sebagai jam’iyah diniyah itjima’iyah harus tetap bebas menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang menjadi visi-misinya.
Itulah ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan secara bersama-sama, jika kita berkehendak untuk menjadikan NU sebagai jam’iyah yang memiliki kematangan di usianya yang sudah cukup tua. Dengan ikhtiar-ikhtiar ini diharapkan kita bisa mengemban amanah dari para pendahulu kita, para mu’assis jam’iyah Nahdlatul Ulama serta seluruh warga Nahdlatul Ulama. Wallahu ’alam.

RSNU Jombang Adalah Milik Umat

RSNU Jombang Adalah Milik Umat
Oleh: H. Abdul Nashir Fattah

Pada tahun ini, warga Nahdlatul Ulama Jombang telah memiliki rumah sakit baru. Sebuah badan khusus yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang digagas dan direalisasikan oleh PCNU Jombang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga NU Jombang khususnya dan, kepada masyarakat Jombang umumnya. Gagasan pendirian rumah sakit tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2008 yang lalu, dan baru bisa direalisasikan pada akhir tahun 2010. Realisasi pembangunan ini terkait dengan berbagai persoalan, baik yang bersifat teknis maupun persoalan yang bersifat strategis.

Sedangkan pemilihan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas dilakukan setelah melalui kajian yang cukup panjang, dengan berbagai pertimbangan. Untuk memantapkan bentuk badan hukum RSNU, PCNU Jombang melakukan langkah-langkah yang cukup cermat. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain melakukan study banding ke berbagai rumah sakit yang sudah berdiri, terutama yang dimiliki oleh organisasi masyarakat seperti NU, kemudian melakukan kajian berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing bentuk badan hukum (Yayasan, Perkumpulan dan Perseroan Terbatas), dilanjutkan dengan melakukan konsultasi dengan struktur NU, baik yang ada di Pengurus Beasr Nahdlaltul Ulama’ (PBNU), Pengurus Wilayah Nahdlaltul Ulama’ (PWNU) Jawa Timur, serta dengan Majlis Wakil Cabang Nahdlaltul Ulama’ (MWC-NU) yang ada di kecamatan seluruh Jombang. Hasil dari semua langkah-langkah tersebut, terakhir ditetapkan dalam Rapat Pleno PCNU Jombang.

Pembangunan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) ini bisa dilakukan berkat kerja secara bersama-sama semua unsur, terutama warga Nahdlatul Ulama Jombang yang dengan ikhlas menyumbangkan sejumlah uang yang digunakan untuk pembelian tanah yang selanjutnya diwakafkan untuk pembangunan rumah sakit.
Disamping sumbangan dari warga Nahdlatul Ulama, pembangunan rumah sakit ini juga disumbang oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Juga yang tidak kalah besar sumbangannya adalah dari warga NU yang aktif di partai politik. Semua sumbangan itu menjadikan rumah sakit betul-betul menjadi milik masyarakat, khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama.

Karena itu, pernyataan bahwa, “RSNU ini adalah milik umat NU, tidak boleh berpindah tangan ke pihak diluar NU dan, tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh perorangan”, harus selalu kita dengungkan dan sebarluaskan. Sehingga pernyataan atau slogan tersebut akan tertanam dalam kesadaran umum atau kesadaran seluruh warga Nahdlatul Ulama’, yang akhirnya seluruh warga NU akan menjaga aset tersebut benar-benar menjadi milik umat, tidak dipindah tangankan kepada pihak-pihak lain diluar Nahdlatul Ulama, serta tidak dikuasai oleh orang perorang baik pengurus NU sendiri, warga NU atau orang-orang di luar Nahdlatul Ulama’.

Hal ini penting kami nyatakan disini, karena berdasarkan pengalaman, banyak sekali aset yang seharusnya menjadi milik Nahdlatul Ulama’ berpindah tangan menjadi milik organisasi lain atau badan lain, dan juga tidak sedikit yang ‘dikuasai’ oleh orang per-orang. Pengalaman ini jangan sampai terulang di masa-masa yang akan datang. Karena apa yang kita pegang saat ini di Jam’iyah Nahdlatul Ulama’ adalah amanah dari para pendiri dan para pendahulu kita. Amanah untuk menjaga dan melestarikan, baik tradisi-nya maupun seluruh hal yang ada di dalam organisasi, termasuk aset yang dimiliki.

Uraian di atas adalah prinsip dasar yang harus kita pegang secara bersama-sama berkaitan dengan posisi RSNU di tengah-tengah masyarakat yang menyatakan dengan tegas bahwa RSNU adalah milik umat dengan berbagai penjelasannya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan RSNU ke depan. Dengan prinsip-prinsip dasar ini kita berikhtiyar untuk betul-betul menjaga agar kelangsungan RSNU bisa berjalan dengan baik, tanpa dibebani oleh persoalan-persoalan pola hubungan antara PCNU dengan RSNU, serta persoalan-persoalan manajerial (pengelolaan) RSNU itu sendiri.

Yang pertama, berkaitan dengan pola hubungan antara PCNU dengan RSNU, adalah “tidak boleh ada rangkap jabatan di PCNU dan RSNU”. Semua unsur dalam PCNU tidak boleh merangkap jabatan atau terikat pekerjaan dalam RSNU. Ini artinya: jika ada person PCNU yang berkehendak untuk menjadi direksi atau pengelola atau pegawai RSNU, maka yang bersangkutan harus mundur atau diberhentikan dari PCNU, begitu juga sebaliknya, jika ada jajaran direksi atau pengelola atau pegawai RSNU yang berkehendak menjadi salah satu unsur di PCNU, maka yang bersangkutan harus mundur dari jabatan atau ikatan pekerjaan di RSNU.

Prinsip yang pertama ini penting untuk ditegaskan sedari dini, karena jangan sampai ada konflik kepentingan antara PCNU dengan RSNU. Konflik kepentingan yang dimaksud di sini adalah terjadinya konflik dalam diri seseorang berkaitan dengan kepentingan yang berbeda mengenai persoalan yang sama dalam organisasi yang berbeda. Seseorang yang menjabat/bekerja untuk PCNU sekaligus juga untuk RSNU, maka ketika ada kepentingan yang berbeda antara PCNU dan RSNU, maka orang tersebut akan mengalami konflik dalam dirinya. Misalnya, ketika Direksi RSNU melaporkan hasil kerjanya kepada Komisaris RSNU (dimana PCNU adalah salah satu unsurnya), maka seseorang yang merangkap jabatan akan melakukan: satu sisi mempertahankan laporan pekerjaannya, dan di sisi lain mempertanyakan laporan pekerjaannya.

Termasuk dalam prinsip ini adalah: unsur-unsur PCNU selain yang diberi amanah menjadi Komisaris RSNU tidak boleh terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh RSNU, baik kegiatan atau proyek yang berkaitan dengan perekrutan pegawai atau direksi, proyek yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan pra-sarana atau apapun yang menjadi kewenangan komisaris dan direksi beserta jajarannya.

Yang kedua, penetapan Komisaris RSNU dari unsur PCNU harus dilakukan melalui Rapat Pleno PCNU. Sebagaimana yang kita ketahui, Rapat Pleno PCNU adalah alat organisasi dalam mengambil kpeutusan-keputusan di bawah Konferensi Cabang (Konfercab) dan Musyawarah Kerja Cabang (Musykercab). Pengurus yang terlibat dalam Rapat Pleno PCNU diatur dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama’ Pasal 13 Ayat (3) Point (f), yang menyatakan bahwa unsur PCNU terdiri Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah dan unsur gabungan yang dinamakan Pengurus Cabang Pleno.

Unsur PCNU dalam Komisaris RSNU adalah orang yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Cabang, karena itu tidak secara otomatis komisaris dari unsur PCNU tersebut adalah Ro’is Syuriah atau Ketua Tanfidziyah. Rapat Plenolah yang akan menggodok dan menguji tentang kemampuan dan kepatutan seseorang dari unsur PCNU yang akan menjadi komisaris. Hal ini patut dilakukan karena belum tentu Ro’is Syuriah PCNU memiliki kemampuan dan kepatutan dalam mengawasi jalannya pengelolaan rumah sakit.

Konsekuensi dari prinsip ini adalah: Ro’is Syuriah bukanlah pengambil keputusan tertinggi dan terakhir dalam RSNU. Pengambil keputusan tertinggi dalam RSNU adalah Komisaris yang salah satunya adalah unsur dari PCNU. Dalam menjalankan tugas sebagai komisaris, unsur dari PCNU membawa mandat dari Rapat Pleno Cabang. Karena itu Rapat Pleno Cabang bisa memberhentikan komisaris dari unsur PCNU jika dirasa tidak bisa membawa mandat Rapat Pleno Cabang.
Hal ini penting untuk ditegaskan di sini, karena menurut Anggaran Dasar (AD) Nahdlatul Ulama, Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, dan tentu juga sebagai pengambil keputusan tertinggi. Karena jika tidak ditegaskan di sini, dikhawatirkan nantinya Syuriah PCNU sebagai pimpinan tertinggi PCNU, tanpa melalui Rapat Pleno Cabang membuat keputusan-keputusan yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang tertulis di atas.
Itulah prinsip-prinsip dasar yang harus kita jalankan dalam mengelola RSNU. Prinsip-prinsip tersebut dibuat berdasarkan pengalaman kita sebagai warga Nahdliyin, baik yang ada di jombang maupun di wilayah-wilayah lain, yang banyak mengelola berbagai badan atau unit pendidikan. Pengalaman-pengalaman tersebut digali kemudian disesuaikan dengan berbagai peraturan yang berlaku. 

Saat ini proses menyusun konsep pengelolaan RSNU sedang dipersiapkan oleh ahlinya: oleh orang-orang yang memiliki pengalaman cukup dalam hal pengelolaan rumah sakit serta badan hukum perseroan terbatas. Proses ini dilakukan agar pengelolaan RSNU nantinya bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas.
Selanjutnya konsep tersebut harus dikritisi oleh panitia yang selama ini dibentuk, kemudian dibicarakan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Cabang. Proses ini harus dilewati dengan penuh kehati-hatian dan membutuhkan kritik dari semua pihak. Jangan sampai ada yang terlewatkan, sehingga bisa menjadi konsep yang cukup matang untuk ditetapkan. Setelah proses itu dilalui, maka selanjutnya konsep yang sudah matang tersebut baru disahkan secara hukum dengan di-aktanotaris-kan.
Kami berharap, konsep yang sudah disiapkan secara matang dan disahkan secara hukum tersebut, bisa dijalankan dengan baik. Untuk menjalankan konsep tersebut perlu dukungan dari seluruh PCNU dan pengelola RSNU, serta yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dan pengawasan dari seluruh warga NU, khususnya yang ada di Jombang. Semua itu perlu dilakukan agar RSNU Jombang betul-betul menjadi milik umat. 

Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi

Sejarah Berdarah Sekte 
Salafi Wahabi
“Mereka memerangi orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala”
 (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ahmad)
Penulis: Syaikh Idahram
Penerbit: Pustaka Pesantren (Grup LKIS)
Tahun Terbit: 2011
Ketika akan memulai menulis review buku ini saya sedikit ragu. Ada sedikit ragu untuk bersiap menghadapi serangan atau bahkan hujatan dari kelompok Salafi yang kebakaran jenggot melihat kelompok mereka dikritik sedemikian rupa. Saya kira sudah jadi identitas bagi kelompok Salafi untuk ringan lisan mengkafirkan, membid’ahkan dan menyesatkan orang/kelompok yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka.
Buku ini saya temui di pameran buku di Jogja Expo Center beberapa hari lalu. Ditulis oleh seorang penulis Syaikh Idahram (yang saya sayangkan, biografi singkat penulis tidak dijelaskan sedikitpun di buku ini. Sepertinya ini nama pena). Selain penulis tersebut, buku ini juga di-endorser oleh beberapa tokoh kompeten yaitu: KH. Arifin Ilham (Pimpinan Majelis Dzikir Adz Zikra), KH. DR. Ma’ruf Amien (Ketua MUI) dan Prof. Said Agil Siraj (Ketua Umum PBNU).
KH. Ma’ruf Amien misalnya menyatakan bahwa “Buku ini layak dibaca oleh siapa pun. Saya berharap setelah membaca buku ini, seorang muslim meningkat kesadarannya, bertambah kasih-sayangnya, rukun dengan saudaranya, santun dengan sesama umat, lapang dada dalam menerima perbedaan dan adil dalam menyikapi permasalahan.”
Ringkasan, Sangat Ringkas
Adapun buku ini terbagi ke dalam 6 bab pembahasan.
Bab pertama, bercerita tentang seluk beluk Salafi. Saya mencatat bahwa berdirinya kelompok (atau sekte menurut penulis buku) tidak lepas pula dari kepentingan ekonomi-politik duet Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab untuk melepaskan diri dari Kekhalifahan Turki Utsmani dan mendirikan negara/pemerintahan baru. Terbukti hari ini, dinasti Raja Saudi didukung pewaris madzhab Salafi Wahabi bergandengan tangan duduk satu meja dengan pihak barat dalam banyak hal.
Bab kedua, bercerita tentang sejarah kejahatan Salafi. Susah untuk dipercaya, dan mungkin memang harus dikonfirmasi terlebih lebih lanjut. Tapi, data dan fakta yang disampaikan penulis cukuplah kuat untuk membuktikan tuduhan kejahatan ini. Beberapa peristiwa terkini, seperti pembantaian jamaah haji dari Yaman (tahun 1921) sejumlah hampir 1000 orang. Juga jamaah haji dari Iran (tahun 1986), sedikitnya 329 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Anda tahu kenapa jamaah Iran dibantai? Jawabannya karena mereka berdemo melaknat negeri-negeri barat. Bagaimana pendapat anda? Kalau anda tidak merasa aneh dan miris, justru saya akan mempertanyakan ke-Islaman anda…
Bab ketiga, bercerita tentang hadits-hadits Rasul tentang Salafi. Ada beberapa hadits yang diangkat, akan tetapi Hadits Bukhari, Muslim, dan Hakim sepertinya cukup mewakili: “Akan terjadi di tengah umatku perbedaan dan perpecahan. Akan muncul suatu kaum yang membuatmu kagum, dan mereka juga kagum terhadap diri mereka sendiri. Namun orang-orang yang membunuh mereka lebih utama di sisi Allah daripada mereka. Mereka baik perkataannya, namun buruk perbuatannya. Mereka mengajak kepada kitab Allah, tetapi tidak mewakili Allah sama sekali. Jika kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah.”
Saya kira kalau kelompok umat Islam lain konsisten bertindak secara tekstual (seperti yang dipraktekkan Salafi), bisa jadi kelompok Salafi sudah dibunuh sejak dulu –tidak akan ada yang rugi saya kira. Akan tetapi, saya kira sebagian umat Islam lebih cerdas dan arif dalam melihat perbedaan sehingga tidak gegabah dan bodoh dalam bertindak.
Bab keempat, bercerita tentang fatwa-fatwa yang menyimpang dari Salafi Wahabi. Seperti biasa yang kita tahu, bahwa fatwa-fatwa mereka seringkali otoriter dan bila tidak dilaksanakan lalu kuasa bahasa bermain (sesat, kafir, bid’ah, boikot sampai halal darahnya). Saya heran hari seperti ini sempat-sempatnya memfatwakan haramnya belajar bahasa selain bahasa arab, gila bukan? Menurut Salafi belajar bahasa selain arab adalah bentuk tasyabbuh kuffar (menyerupai orang-orang kafir). Entah dimana akal sehat ditaruh pada fatwa ini. Padahal bahasa adalah ilmu alat yang amat penting, tanpa bahasa ilmu tidak akan pernah menyebar luas, dakwah pun hanya akan terjepit di lokal tertentu.
Selain fatwa aneh haram belajar bahasa lain, ada juga fatwa-fatwa janggal lain seperti: haram membawa jenazah dengan mobil, ucapan hari raya adalah bid’ah dan sesat, dsb.
Bab kelima, bercerita tentang kerancuan konsep dan manhaj Salafi. Inti dari bab ini kurang lebih senada dengan buku Prof. Said Ramadhan Al Buthi Assalafiyyah Marhalatun Zamaniyyatun mubârakatun lâ Madzhabun Islâmiyyun yang menyatakan bahwa Salafi pada dasarnya hanyalah sebuah fase sejarah bukan madzhab. Ada dua argumen yang harusnya dijadikan catatan: Pertama, bahwa kaum Salaf pun ketika itu tidak selalu seragam dalam menghadapi permasalahan. Adalah suatu kejanggalan ketika sekarang harus diseragamkan, atau jangan-jangan keseragaman ini bukan muncul dari kaum Salaf tapi justru dari pemaksaan ajaran Muhammad ibnu Abdul Wahab?  Kedua,  kelompok Salafi begitu gencar mengkampanyekan anti taqlid dan madzhabiyah (Syafii, Hanbali, Hanafi dan Malik). Sayangnya, mereka tidak konsisten! Justru mereka sendiri sangat taqlid terhadap ulama mereka seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Fauzan, dll. Lucu bukan?? Lucu sekali…
Epilog
Hari ini perbedaan yang sifatnya furuiyah seharusnya tidak dihadapi dengan semangat bid’ah-membid’ahkan atau bahkan kafir-mengkafirkan. Itu terlalu jauh dan kasar terhadap sesama umat Islam. Kalau konsisten dengan Salaf, seharusnya akhlak Rasul mereka junjung tinggi, bukan justru akhlak Khawarij yang gemar menuduh kafir, bid’ah dan sesat.
Pada akhirnya, hari ini sudah jelas siapa musuh Islam. Sudah jelas siapa yang harus kita lawan bersama-sama. Jangan sampai kelompok anti Islam, dari Zionis maupun barat terus menertawai umat Islam yang lebih senang ribut di internal alih-alih mensolidkan diri. Dan tolong dicatat: saya adalah salah seorang yang paling sakit hati melihat ada kelompok yang begitu keras dan kasar terhadap sesama muslim, namun begitu acuh dan toleran terhadap imperalisme bangsa barat.

Ketika Kitab-Kitab Dipolitisasi

Ketika Kitab-Kitab Dipolitisasi
Judul :  Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik: Episode Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi
Penulis: Syaikh Idahram
Tebal: 306 hlm
ISBN: 978-602-8995-01-6
Terbit: Cetakan I, 2011
Penerbit: Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
Peresensi: M. Ajie Najmuddin*
Buku ini merupakan lanjutan dari Trilogi Data dan Fakta Penyimpangan Salafi Wahabi, sebuah kelompok yang namanya dinisbatkan dari nama pendidinya, yakni Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Dalam buku pertama Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, sang penulis buku, Syaikh Idahram, telah memaparkan beberapa kekejaman dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sekte Salafi Wahabi. Sedangkan dalam buku kedua ini, ia membahas kembali episode kebohongan Sekte Salafi Wahabi, yang memalsukan kitab dan menyelewengkan teks agama guna memuluskan kepentingan/kekuasaan (politisasi) kelompok mereka.
Kitab atau buku, bagi kaum muslim merupakan salah satu media utama dalam mencari kebenaran. Setelah Al-Qur’an dan hadist, kitab-kitab klasik karya ulama-ulama besar menjadi referensi setelah keduanya. Kitab-kitab seperti kitab Shahih Bukhari (Imam Bukhari), Ihya’ Ulumuddin (Imam Ghozali) dan kitab-kitab dari ulama besar lain, merupakan hujjah yang isinya banyak dijadikan sandaran bagi umat Islam. Lalu, apa jadinya jika kitab-kitab para ulama yang mewarisi ilmu dan petunjuk itu dikotori, diselewengkan, dan bahkan diselewengkan?
Barangkali anda akan terperanjat, ketika di dalam buku ini banyak dipaparkan sejumlah fakta kasus-kasus penyelewengan kitab yang dilakukan oleh Salafi Wahabi. Mulai dari pemusnahan dan pembakaran buku; sengaja meringkas, men-tahkik (penelitian secara mendalam terhadap sebuah manuskrip sebelum mencetak/menerbitkannya), men-takhrij (penelitian terhadap suatu hadist untuk menunjukkan atau menisbatkan hadist tersebut kepada sumber-sumbernya yang asli) kitab-kitab hadist yang jumlah halamannya besar untuk menyembunyikan hadist-hadist yang tidak mereka sukai; menghilangkan hadist-hadist tertentu yang tidak sesuai dengan faham mereka;
Sekte Salafi Wahabi sangat menyadari bahwa buku merupakan salah satu media yang paling efektif untuk ‘mengarahkan’ umat kepada faham yang mereka inginkan. Karenanya, tidak aneh jika mereka sangat concern dalam ranah perbukuan, penerbitan, dan penerjemahan. Beragam jenis buku-baik buku kertas maupun e-book/digital-mereka cetak untuk dibagikan secara gratis maupun dengan harga murah. Anda mungkin tidak percaya, tapi inilah di antara buktinya.
Modus Penyelewengan dan Pemalsuan
Salafi Wahabi menggunakan segala usaha untuk menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan akidah mereka. Lebih dari itu, para pendukung kelompok Salafi Wahabi bahkan berani melakukan pengubahan dan pemalsuan pada kitab-kitab ulama terdahulu maupun ulama saat ini, yang mana kitab-kitab tersebut menjadi rujukan dan tumpuan umat Islam dalam mengklarifikasi kebenaran.
Untuk memperkokoh ajaran mereka yang rapuh secara dalil (naqli) maupun secara ilmiah (aqli) apapun mereka lakukan. Diantara modusnya adalah, Pertama, dengan menyelewengkan isi kitab-kitab turats dan makhtuthat (manuskrip) dari teks aslinya, baik dengan menghapus, menambah dan mengubah tulisannya, ataupun membelokkan maksud dan artinya dalam edisi cetakan mereka. Atau dengan sengaja mentahkik, mentakhrij, atau menyembunyikan hadist-hadist yang tidak mereka sukai.
Sebagai contoh, kasus hilangnya beberapa hadist dari kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan lainnya, yang diringkas dengan alasan untuk memudahkan dalam membacanya. Padahal dalam ringkasan tersebut, banyak hadist-hadist penting yang mereka buang karena tidak sesuai dengan faham mereka. Seperti yang terjadi pada kitab Syarh Shahih Muslim, dimana mereka membuang hadist-hadist tentang sifat Allah. Juga, sebagaimana hilangnya 49 kalimat dalam kitab Shahih Bukhari.
Kedua, mereka memotong-motong dan mencuplik pendapat ulama terkenal sehingga menjadi tidak sempurna, untuk kemudian diselewengkan maksud dan tujuannya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada pendapat Imam Syatibi dan Ibnu Hazm. Salafi Wahabi mengklaim bahwa Ibnu Hazm mengatakan, “Taqlid (mengikuti dan mencontoh ulama dalam beragama) itu haram.” Padahal, kalimat Ibnu Hazm itu sengaja mereka potong dan belum sampai titik. Adalah benar Ibnu Hazm mengharamkan taklid. Akan tetapi, keharaman taklid itu hanya bagi umat Islam yang mampu berijtihad dalam hukum, bukun bagi setiap orang Islam seperti yang diklaim oleh Salafi Wahabi. (Hal. 41)
Selain kedua modus itu, masih banyak lagi cara yang mereka lakukan dalam rangka memalsukan dan menyelewengkan teks. Diantaranya mereka juga aktif dalam hal pembajakan kitab. Pembajakan ini tidak hanya dilakukan oleh penerbit Darul Kutub al-Ilmiyah di Lebanon terhadap kitab Sirajut Thalibin karya Syaikh Ihsan Jampes (Kediri). Belakangan juga diungkap beberapa manipulasi dalam kitab terbitan Timur Tengah yang beredar di Indonesia.
Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang, KH Aziz Masyhuri, mengungkapkan bahwa dalam kitab al-Adzkar terbitan Saudi Arabia, salah satu bagian penting yang menjelaskan tentang ajaran tawasul (berdoa dengan perantara) sengaja dihapus, karena bertentangan dengan ajaran Salafi Wahabi. Padahal kitab yang dikaji di berbagai pesantren itu ditulis oleh ulama Sunni yang dikenal menganjurkan tawasul.
Bahaya (Laten) Wahabisme di Nusantara
Meski banyak gambaran yang serba negatif tentang pemikiran dan gerakan Wahabiyyah, menurut Prof Azyumardi Azra, ironisnya sampai sekarang paham ini merupakan aliran keagamaan yang dianut dan diterapkan Kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga di dalamnya berusaha melakukan penyebaran Wahabisme lewat pemberian dana dan bantuan lainnya kepada institusi, organisasi, dan kelompok muslim di berbagai wilayah dunia. Mereka juga membagi-bagikan Al-Qur’an dan literatur Islam, khususnya buku-buku karya Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dan Ibnu Taymiyyah, yang merupakan sumber pokok Wahabisme dan Salafisme.
Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Wahabisme tidak pernah populer. Gerakan yang bertujuan untuk ‘pemurnian’ Islam ini menemukan momentumnya di Nusantara sejak awal abad ke-20 berkat pengaruh tokoh semacam Syaikh Muhammad Abduh dan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Dengan karakter Islam Nusantara yang secara tradisional sangat dipengaruhi tasawuf dan tarekat, Wahabisme sejatinya sulit mendapat pijakan yang kuat di Indonesia dan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara.
Namun, bila kita melihat sejarah dari aliran ini, seperti beberapa kekejaman yang pernah dilakukan terhadap para ulama (Lihat Buku pertama) dan sejumlah penyelewengan/pemalsuan terhadap teks-teks agama Islam seperti yang telah dipaparkan dalam buku ini, maka kita juga mesti tetap mewaspadai keberadaannya. Cukup dilematis memang, orang bijak yang mengatakan seratus musuh di luar lebih baik daripada musuh di dalam. Dalam konteks ini, di satu sisi kita mesti tetap memperkuat ukhuwah terhadap sesama umat Islam untuk menghadapi musuh di luar, namun ketika mendapati fakta-fakta yang demikian, maka kita juga lebih hati-hati dan waspada akan bahaya (laten) Salafi Wahabi,yang bisa diibaratkan sebagai musuh dari dalam.
*Penulis adalah Aktivis PMII Solo, tinggal di Sukoharjo.

http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/12/32137/Buku/Ketika_Kitab_Kitab_Dipolitisasi.html

Kembali Ke Semangat Awal Pendiri NU

Kembali Ke Semangat
Awal Pendiri NU
Posted by admin on June 4th, 2011
Tulisan menyambut Harlah NU Ke-87:
Oleh: KH. Abd. Nashir Fattah (Rais Syuriah PCNU Jombang)
Sesuai dengan hasil keputusan Muktamar NU ke-32 di Makassar Sulawesi Selatan bahwa, hari lahir Nahdlatul Ulama diperingati mengikuti penanggalan Hijriyah. Karena itu pada tahun ini peringatan hari lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama akan jatuh pada sekitar bulan Juni 2011, bertepatan dengan bulan Rajab 1432 H. Pada tahun ini NU telah berumur 87 tahun. Puncak acara Harlah Nahdlatul Ulama (NU) khusus di Cabang Jombang akan diselenggarakan secara serentak di 4 Kawedanan: Jombang, Ploso, Mojoagung dan Ngoro.
Dalam perigatan Harlah kali ini, saya mengusulkan tema ”Belajar Dari Awal Bedirinya Nahdlatul Ulama”. Tema ini dipilih sebagai upaya bagi kita semua, pengurus dan warga NU khususnya di wilayah Jombang, dalam merefleksikan dan mengkaji ulang tentang latar belakang kenapa NU didirikan. Disamping itu juga untuk melihat kembali apa dan bagaimana semangat para pendahulu kita atau para Masyayikh pendiri dan penggerak awal organisasi NU. Dari sini kita bisa melihat sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan dalam menggerakkan NU dan sejauh mana kiprah NU dalam turut serta mendirikan Negara Republik Indonesia.
Ketika saya masih anak-anak, saya pernah mendengar petuah dari DR. KH. Tolhah Manshur SH (menantu KH. Abdul Wahib Wahab) dalam suatu acara di Tambakberas. Beliau pernah mengatakan: Dulu orang masuk NU itu untuk menghidupi NU, bukan mencari penghidupan di NU. Hal ini sering saya sampaikan dengan bahasa: Dadio pengurus NU sing bener-benar NU, ojo dadi pengurus NU sing NU (nunut urip) ono Nggone NU (Jadilah pengurus NU yang benar-benar NU, jangan menjadi pengurus NU yang numpang hidup di NU). Perkataan ini jika dimaknai secara mudah bisa diartikan: ketika menjadi pengurus NU kita harus berprinsip ”apa yang bisa kita berikan ke NU, bukan apa yang bisa saya dapat dari NU”.
Namun, petuah yang dikatakan diatas mengandung makna yang cukup mendalam. Ketika kita menjadi pengurus NU harus dilakukan dengan sepenuh hati. Untuk melakukan sepenuh hati, bukan hanya pikiran dan tenaga yang dicurahkan, bahkan dukungan materi juga harus diberikan. Hal ini demi untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan secara bersama dalam organisasi NU. Tujuan tersebut tertuang dalam tujuan (visi) organisasi NU dan, bagaimana cara meraih visi tersebut tertuang dalam usahanya (misi-nya). Jika apa yang telah dilakukan sudah mengarah pada visi dan mengikuti rel misi tersebut, maka NU akan mengalami kemajuan. Karena dalam menentukan visi-misi tersebut para ulama melakukan secara seksama dan hati-hati.
Untuk menerjemahkan visi dan misi tersebut pengurus NU menyusun program. Dalam menjalankan program inilah kita membutuhkan pengorbanan, karena sesungguhnya perjuangan dalam NU itu adalah bagaimana kita berkorban untuk menjalankan program. Sejauhmana kita bisa menjalankan program tersebut dengan daya dan upaya kita, sejauh itulah perjuangan yang kita lakukan di NU.
Dalam menjalankan program tersebut, kita memiliki rambu-rambu yang telah diputuskan dalam Muktamar NU, agar dalam meraih visi tidak menyimpang dari ketentuan syari’at dan ketentuan dasar di negara Indonesia. Rambu-rambu yang selama ini tertuang dalam AD/ART serta peraturan teknis organisasi lainnya adalah tata cara organisasi yang harus dijalankan. Karena jika kita sudah menjalankan rambu-rambu tersebut, maka kita sudah berjalan dalam rel yang benar.
Itulah penjelasan yang dimaksud dalam dadio pengurus NU sing bener-benr NU. Sedangkan penjelasan petuah selanjutnya: ojo dadi pengurus NU sing NU (nunut urip) ono Nggone NU, saya kira berlawanan dengan penjelasan diatas. Jika kita menginginkan NU berjalan sesuai dengan visi awal NU, maka jangan sekali-kali berharap numpang hidup di NU. Seolah-olah tidak bisa hidup jika tidak menjadi pengurus NU. Hal ini mungkin karena sumber hidupnya tergantung pada kebesaran NU, sehingga NU betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan warga NU.
Petuah di atas ternyata juga pernah disampaikan oleh pediri NU, KH. Wahab Chasbullah. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Kiyai Affandi Indramayu, salah satu murid Kiyai Wahab bahwa, Kiyai Wahab pernah menyampaikan sebuah petuah: Urip-uripono NU, ojo nggolek panguripan ono NU (Hidupilah NU, jangan cari penghidupan di NU). Petuah ini memperkuat petuah yang disampaikan di atas, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Petuah Kiyai Wahab ini menunjukkan bahwa, semangat untuk selalu menghidupi NU dan tidak numpang hidup atau mencari hidup di NU, muncul sejak jam’iyah Islam terbesar di Indonesia ini didirikan.
Disamping semangat untuk menghidupi NU tersebut, semangat lain yang selalu tertanam dalam diri para pendahulu kita adalah semangat saling tolong menolong, dimana hubungan antar kiyai ketika itu sangat dekat. Satu kiyai ketika mendapatkan masalah, maka kiyai yang lain akan membantu untuk turut menyelesaikan. Kalaupun ada ikhtilaf, bisa mejadi rahmat, karena itu tidak sampai menimbulkan permusuhan.
Hubungan saling tolong menolong inilah yang mengakibatkan organisasi NU bisa tumbuh pesat dan cepat berkembang di seluruh Indonesia. Para kiyai yang seluruhnya adalah penganut madzhab empat dan sebagian besar adalah berguru kepada guru yang sama memiliki hubungan yang cukup erat. Karena itu ketika gagasan pendirian NU disampaikan, para ulama yang berada di seantero Indonesia dengan cepat bisa menerima dan ikut bergabung.
Dari semangat sing bener-bener NU atau semangat ”apa yang bisa kita berikan ke NU, bukan apa yang bisa kita dapat dari NU” dan semangat untuk saling membantu (ta’awun) dalam NU itulah yang melatarbelakangi para pendahulu dan masyayikh yang mendirikan serta berjuang agar NU bisa menjadi wadah bagi penganut ajaran Ahlissunnah wal Jamaah. Keikhlasan dan keberanian beliau-beliau dalam berjuang dan berkorban serta sikap saling membantu diantara mereka bisa kita rasakan sampai saat ini, dimana NU betul-betul menjadi organisasi besar.
Latar belakang kenapa para Ulama bisa menggerakkan dan menghidupi NU diatas bisa kita jadikan sebagai i’tibar bagi kita, bagaimana kita yang hidup di masa sekarang bisa selalu berupaya untuk menghidupi atau menggerakkan NU agar bisa menjadi wadah bagi Nahdliyin secara keseluruhan untuk mempertahankan ajaran Ahlissunah wal Jama’ah An Nahdliyyah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan kesosialan seluruh penganut Aswaja An Nahdliyyah.
Disamping itu, secara kebangsaan, semangat-semangat di atas bisa dijadikan sebagai i’tibar bagi kita untuk selalu mempertahankan Negara Republik Indonesia. Bagaimana kita sebagai warga NU bisa selalu menghidupi negara ini dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, misalnya dengan melakukan korupsi, berusaha mengganti Pancasila dengan negara Islam dan lain-lain, serta dengan menjaga kesepakatan-kesepakatan ketika negara ini dibentuk.
Saat negara ini dibentuk, NU melalui para Ulama salah satunya KH. Wahid Hasyim sudah bersepekat bahwa, negara ini berdasarkan Pancasila dan berpedoman pada Bhineka Tunggal Ika. NU bersepakat untuk menerima dasar dan pedoman ini, sudah melalui kajian yang cukup mendalam. Ketika kita sudah bersepakat dengan dasar dan pedoman tersebut, maka kita harus mentaatinya, kalau tidak kita melakukan tindakan bughot yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Sedangkan kita sebagai pengikut para ulama yang telah bersepakat dengan dasar dan pedoman negara ini, maka kita harus mengikuti pendapat para ulama pendahulu kita.
Peran serta NU yang besar dalam mendirikan negara ini menunjukkan bahwa, NU merupakan salah satu pemilik saham bagi berdirinya Negara Republik Indonesia. Meskipun saat ini, sebagai pemilik saham terbesar bagi negara ini, warga NU sebagian besar masih belum bisa hidup sejahtera. Namun, melalui i’tibar di atas kita sebagai warga NU tetap berada di garis depan dalam mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena itu, jika ada anak bangsa lain yang belum memiliki kesadaran dengan sejarah tersebut, dan berusaha melakukan tindakan-tindakan radikalisme yang merugikan negara ini, maka NU akan berdiri di depan untuk menjaga negara ini, dengan tetap selalu berpedoman pada prinsip kemasyarakatannya: tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang) dan ta’adul (adil). Selamat ber-Harlah kepada NU, semoga bisa terus menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.