DIALEKTIKA DEMOKRASI NU

Versi PDF

 DIALEKTIKA DEMOKRASI NU

(Mengurai Konflik Pada Muktamar NU Ke-31 di Solo)

 

  Penyusun;

Drs. Ibnu Anshori & Muhlisin,S.Ag

2007

 

 Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

PENGANTAR PENULIS

SAMBUTAN PBNU

DAFTAR ISI

 

Bagian Satu

PENDAHULUAN

A.    Pola dialektika atas perubahan

B.    NU di tengah Perubahan

C.    Demokrasi sebagai Issue Kontemporer

D.    NU dalam Denyut Demokrasi

E.     Muktamar NU ke-31, Cermin Demokrasi NU abad ke-21

Bagian Dua

MEMOAR MUKTAMAR NU KE-31 DI SOLO

A.    Pra Muktamar ke-31 di Solo

B.    Proceding Muktamar ke-31 di Solo

1.     LPJ Kiai Hasyim Masa Khidmat 1999-2004

  1. Sidang Komisi

a.      AD\ART

b.     Politik

c.      Sosial Budaya

  1. Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU

C.    Orientasi NU Pasca Muktamar ke-31 di Solo

Bagian Tiga

MENGURAI KONFLIK NU DI MUKTAMAR KE-31 DI SOLO

A.     Conflict Story

B.    Issue Firqoh NU di Muktamar ke-31 di Solo

  1. Kubu Gus Dur

a.      Kiai Sepuh

b.     Kelompok Muda NU

  1. Kubu Hasyim Muzadi

C.    PEMETAAN WILAYAH KONFLIK PASCA MUKTAMAR NU KE-31

  1. NU dan PKB
  2. Politisasi Khittah
  3. “Pendiri” dan “Bukan Pemdiri”
  4. Suksesi Kepemimpinan NU Periode 2004-2009

D.    Resolusi Konflik

  1. Tataran Idealistik
  2. Kubu Gus Dur
  3. Kubu Hasyim Muzadi

Bagian Empat

DIALEKTIKA DEMOKRASI NU

A.    NU dan Demokrasi

B.    Lunturnya Tradisionalisme NU

C.    Nilai-Nilai Demokrasi yang harus dikembangkan NU

D.    Pendekatan Konflik

E.     Integrasi Kekuatan Struktural dan Kultural; Maksimalisasi Peran NU

Bagian Lima

IKHTITAM

Bagian satu

 

PENDAHULUAN

     Perubahan merupakan sebuah bentuk implementasi dari perjalanan hidup dan kehidupan manusia. Intensitas perubahan  yang berjalan terus menerus menghasilkan satu bentuk kreativitas manusia (human creative) dalam bentuk proses pergeseran  segenap ranah dan system kehidupan suatu umat manusia. Pergeseran (transfomation) sejumlah aspek kehidupan  mengandung hubungan kausalitas yang berjalan secara komplementer antara yang satu dengan yang lainnya.  Jika kita melakukan determinasi terhadap system kehidupan dalam khazanah politik, ekonomi, sosial dan budaya, kita melihat secara faktual  bahwa jika satu unsur mengalami pergeseran atau perubahan,  maka akan menghasilkan satu relasi kausalitas  pada sejumlah aspek lain. Misalnya dalam aspek politik berubah maka sejumlah aspek lainnya ikut berubah, jika aspek ekonomi  berubah maka meniscayakan aspek sosial budaya dan politik pun ikut berubah.

     Relasi  kausalitas akan menghasilkan satu bentuk  respon  sebagai gerak refleks dinamis  dalam diri manusia.  Melalui sejumlah medium yang dimiliki oleh manusia ini, sejumlah pengetahuan dan paradigma berfikir menjadi titik acu lahirnya bentuk–bentuk transformasi dalam realitas sekeliling manusia. Daya respon yang ada pada diri manusia  akan terus berjalan seiring perjalanan waktu yang terus bergulir  sebagai realitas hukum alam (sunnatullah). Perjalanan waktu menjadi satu titik simpul sebuah perubahan  demi perubahan  yang mampu ditampilkan dan diaktualkan oleh manusia dalam mengatur kehidupan ini menuju proses yang lebih berkelanjutan.  Daya respon  manusia dalam menemukan solusi alternatif atas sejumlah masalah dan fakta disekelilingnya menghasilkan satu upaya dialektika dari segenap elemen alam (cosmos) ini  dalam bentuknya yang sinergis.

     Ruang terbuka yang  acapkali menjadi  indikator munculnya perubahan adalah struktur sosiologis dalam sebuah komunitas masyarakat.  Struktur sosiologis ini bertumpu pada kualitas dan kuantitas perubahan yang ditampilkan oleh struktur masyarakat berdasarkan satu bentuk eklektis (selektivitas logis)  atas pilihan rasional (rational choice) untuk merespon dan berdialektika dengan view (lingkungan) yang ada disekelilingnya. Disinilah pergeseran masyarakat dari struktur yang ada menuju bentuk yang berikutnya menjadi cermin atas kapasitasnya mengelola alam dan segenap strukturnya ini sebagai wujud tanggung jawab kekhalifahan yang harus diemban. 

A. Pola Dialektika Atas Perubahan

     Pola dan karakteristik responsitas atas struktur sosial menghasilkan dan mewujud dalam bentuknya yang sangat variatif. Diferensiasi dialektika ini terus berlangsung dengan intensitas yang  konstan. Tentu dimungkinkan adanya  faktor kausalitas yang ikut mengiringinya sehingga meniscayakan   terjadinya diferensiasi dialektik yang variatif tersebut. Adalah hampir tidak mungkin untuk membendung laju diferensiasi tersebut, dan kemudian mengkerucut dalam satu bentuk tertentu  serta  mendistorsi  paradigma yang lainnya. Dengan kata lain adalah tidak mungkin untuk melahirkan satu bentuk respon yang baku  dan kemudian diberlakukan pada segenap problem kemasyarakatan. Bahkan dalam persoalan yang sama sekalipun respon baku itu tidak mungkin dapat dijadikan konsep rujukan. Disinilah adanya proses relatifitas dialektik  dalam merespon persoalan kemasyarakatan.

     Cara pandang (paradigma) sejumlah komunitas dalam merespon dan berdialog dalam menghadapi perubahan  melahirkan sejumlah model yang beragam. Keberagaman respon inilah yang disebut sebagai differensiasi dialektik. Keberagaman ini tentu dipengaruhi oleh sejumlah factor yang melingkupi komunitas masyarakat yang bersangkutan.  Dalam kaitan ini keberagaman dalam mengelola dan menghadapi perubahan dapat dikelompokkan dalam  beberapa tipologi.

     Pertama, kelompok yang protectif (antipati) terhadap perubahan. Kelompok ini mengatakan bahwa perubahan hanya akan mejadi pemicu awal munculnya krisis, prilaku merusak dan lenyapnya keharmonisan masyarakat. Perubahan akan memberikan  efek yang negatif dan kemudian menghancurkan nilai-nilai masyarakat yang sudah termapankan. Nilai yang selama ini dianggap sebagai nilai luhur, nilai yang menempatkannya sebagai  masyarakat yang bermartabat dan diwariskan secara  turun-temurun dari satu generasi ke generasi, pada akhirnya harus berhadap-hadapan dengan  nilai baru (kontemporer) yang mereka pandang bersifat merusak. Dengan bertumpu pada khazanah klasik kelompok ini berpedoman bahwa segala persoalan kontemporer sudah dapat diselesaikan. Sehingga jikalau ada  hal–hal  yang bertentangan dengan khazanah klasik harus ditolak. Tradisi  lama menjadi satu-satunya rujukan penyelesaian persoalan hidup. Disinilah kemudian kelompok ini diklaim sebagai kaum tradisionalis, pemahaman dan paradigma yang digunakan disebut tradisionalisme.

     Kedua, kelompok yang permisif atas perubahan. Dengan mengatakan bahwa  masa lalu penuh dengan kebodohan, keterbelakangan, kejumudan sehingga sudah tidak layak dijadikan  pedoman rujukan dalam menyelesaikan persoalan hidup. Untuk itu kelompok ini  senantiasa menempatkan perubahan sebagai satu-satunya prinsip untuk menggeser nilai-nilai lama menuju satu posisi yang dianggap lebih tinggi dan modern.  Dalam logika mereka hidup adalah perubahan  dan penyesuaian diri secara adaptip atas realitas modern kontemporer. Segala sikap, prilaku dan nilai-nilai kemasyarakatan  yang sudah mapan harus diganti dengan nilai baru sebab tanpa sikap yang demikian menurutnya tidak mungkin kita dapat survive dalam kehidupan modern. Manusia maju adalah manusia yang dapat melakukan  pembaharuan  dan  responsif  terhadap segala perubahan. Perubahan dan pembaharuan adalah   kata kunci dalam menata kehidupan yang lebih baik. Nilai lama adalah cerita masa  lalu yang membikin  masyarakat mundur, tertinggal, irasional, penuh mitos  dan menjadikan hidup terasa sempit.  Untuk itu harus diberantas dan diganti dengan nilai lain yang lebih superior menuju  cita-cita masyarakat dan tatanan masyarakat modern.

     Ketiga kelompok yang berpihak pada  selektifitas eklektis atau  transformation of exellence terhadap segala macam perubahan. Dengan bertumpu pada al muhafadlah ala qadim as salih wal akhdzu bi al jadid al ashlah, kelompok ini mencoba melakukan satu bentuk–bentuk upaya untuk mensikapi  segenap perubahan dalam ranah apapun. Dalam wacana ini, kelompok tersebut berada dalam posisi yang tengah (tawasuth)  atas dasar pemahaman bahwa nilai historis memang tidak mungkin bisa dilepaskan  sebagai simbol yang mewujud dari para  leluhur. Akan tetapi pada sisi yang lain  perubahan meniscayakan seorang manusia untuk dapat melakukan dialog dalam menata dan mengatur dunia dan segenap isinya ini secara lebih bertanggung jawab.  Dengan azas kemanfaatan dan kemaslahatan umat,  barisan ini cukup akomodatif terhadap bentuk perubahan. Proses akomodasi ini dilakukan melalui sejumlah medium filter dan eklektifitas sebagai upaya komparasi dari sejumlah nilai masa lalu yang sudah mapan, sehingga dinyatakan harus diadaptasikan dengan realitas zaman yang berubah dari waktu ke waktu. 

     Pemahaman demikian meniscayakan untuk menengok dan melakukan pelacakan khazanah klasik sebagai media rujukan dan kemudian dilakukan modifikasi nilai untuk merespon perubahan secara selektif. Kelompok ini tidak terlalu antipati terhadap perubahan dan juga tidak terlalu permisif mempertahankan nilai klasik secara ekstrim. Disinilah wacana moderat menjadi satu konsep yang senantiasa menjadi paradigma berfikir.  Kelompok ketiga  ini dalam posisi tertentu memang dikatakan double standard. Satu sisi dia menerima perubahan disisi yang lain dia mempertahankan tradisi dan khazanah klasik sebagai rujukan dalam  merespon fenomena aktual yang ada di tengah masyarakat.  Sehingga titik problematika yang jadi   persoalan  adalah bagaimana mengatur proporsionalisasi  antara   standar nilai dari khazanah klasik dengan standard nilai–nilai baru yang harus diakomodasikan dalam mensikapi satu perubahan ataupun permasalahan. Terkadang posisinya tidak seimbang, satu sisi mereka lebih mempertahankan nilai tradisi khazanah  klasik dan sangat minim ataupun terkadang  kurang memahami nilai baru  secara lebih mantap dan terbuka. Dalam bahasa yang lain kelompok ini lebih banyak “al- muhafadlah ‘ala qadim..” jika dibandingkan dengan “ akhdzu bi al jadid…”. Sehingga mafhum  ini melahirkan satu bentuk dan stereotype yang ambivalen.

 

B. NU di Tengah Perubahan

     Di kalangan  pengamat, para pakar dan teoritisi terdapat sebuah stigma bahwa NU adalah jam’iyyah ijtima’iyyah yang dalam kerangka paradigma organisasinya melandaskan pada konsep tradisionalisme. Sehingga apapun yang sudah terjadi  di dalam  jam’iyyah ini tetap saja mendapat klaim  dan  stereotype tradisionalis yang dilekatkan pada organisasi NU ini.  Padahal sejumlah  upaya dan kreativitas  strategis telah dilakukan oleh NU  terhadap sederetan persoalan dan problem sosial keagamaan, tapi persoalan ini kurang dipahami oleh pihak eksternal dan para pengamat umumnya yang terkadang  warga nahdliyyin-pun kurang memahami sejumlah  ikhtiar yang telah dilakukan jam’iyyahnya dalam merespon denyut perubahan di tengah komunitas kemasyarakatan.

     Komunitas NU adalah masyarakat pondok pesantren   yang memiliki basic community  para santri dan kiai yang berjumlah sangat besar di seluruh pelosok tanah air.  NU sebagai jam’iyyah ijtimaiyyah  merupakan satu organ dari sebuah struktur civil society  yang  melakukan pemberdayaan (empowering) secara  maksimal di tengah kehidupan  kemasyarakatan. Sejumlah problem keumatan  tentu membutuhkan  upaya pemecahan dan langkah solutif  agar dapat terselesaikan dengan tepat. Untuk itu, bertumpu pada konsep bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah ijtima’iiyyah  diniyyah)  maka secara realistik NU mengambil peran dalam menyelesaikan dan  memberikan solusi alternatif segala persoalan sosial keagamaan  yang berkembang di tengah masyarakat.  Hal ini terbukti, dengan usia yang sudah berumur 70 tahun (berdiri  tahun 1926) sampai saat ini NU tetap eksis untuk mendampingi masyarakat melalui penguatan civil society dalam  memecahkan sejumlah problem sosial keagamaan.

     Adalah sebuah hal yang cukup monumental dengan usia yang sedemikian tua (70 tahun) NU tetap bertahan dan  mampu mempertahankan peran strategisnya. Jika dibandingkan dengan sejumlah organisasi  lain di luar NU, sudah cukup banyak bukti  ternyata mereka berguguran manakala  fungsi pragmatis ormas itu sudah  tidak strategis lagi. Akan tetapi NU melalui basis kultural yang kuat dan kokoh, NU tetap mengakar di hati umat dan masyarakat Indonesia. Bahkan dari hari ke  hari  jam ‘iyyah NU ini  semakin  menampakkan semangat inovasi dan akselerasi yang sangat luar biasa. Dalam  kancah akademis NU cukup memiliki peran yang signifikan dalam memperkaya wacana  pemikiran keagamaan di tanah air. Sehingga  hari ini muncul kader-kader intelektual NU yang mulai tampil ke permukaan. Dipandang secara sepintas hal demikian tentu akan memberikan pencerahan pemikiran bagi masyarakat secara lebih luas.

     Dengan dipelopori oleh sejumlah  kiai kharismatik yang berwawasan maju yang kemudian di dukung oleh semangat juang kaum muda yang kaya dengan  wacana akademis, NU hari ini  berkibar menembus jagat (go internasional).  Dengan posisi yang sudah meng-internasional saat ini NU manjadi  satu organ strategis dalam mengambil peran dan fungsinya dalam kancah global internasional. Maka dengan posisi yang demikian jam’iyyah NU memiliki  kompetensi yang cukup untuk merespon dan  memberikan solusi alternatif atas sejumlah problem dan persoalan global. Secara jujur dapat dikemukakan manakala NU menyelenggarakan ICIS  (International Conference of  Islamic Scholarship)  pada bulan pebruari 2004. disana dihadirkan tokoh-tokoh internasinal dan diikuti oleh delegasi-delegasi negara-negara di dunia yang  memiliki concern pada dunia Islam dengan menghadirkan pakar intelektual dan akademisi Indonesia, Barat dan Timur Tengah. Kegiatan ini sebagai bentuk solutif taktis dari NU untuk mengembangkan pemikiran demi kemaslahatan umat  dan tegaknya nilai universalitas islam yang rahmatan lil’alamin yang berhaluan ahlus sunnah wal jama’ah. Hal ini semua dilakukan NU dalam rangka merepon perubahan yang tengah terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia sebagai akibat terjadinya globalisasi.

 

C. Demokrasi sebagai Isu Kontemporer

     Globalisasi  menjadi sesuatu yang meniscayakan untuk diterima sebagai satu  bentuk nilai dan cara pandang dalam mensikapi sejumlah perubahan. Sejumlah isu kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat  dalam dunia global akan menjadi  nilai baru bagi sejumlah masyarakat dan elemen  bangsa yang ada di seluruh penjuru dunia. Dalam posisi ini globalisasi menjadi sebuah kekuatan luar biasa dalam mempengaruhi pola pikir, sikap, prilaku dan nilai budaya seluruh penghuni bumi ini secara massif.  Satu realitas konkrit bahwa globalisasi ini digerakkan oleh sebuah mesin besar melalui kecanggihan teknologi dan diplomasi, yang  terjalin dan berhubungan (conection) sedemikian rupa dalam proses yang cepat.  Ketersalinghubungan (inter-conection) tersebut melahirkan sejumlah nilai. Nilai tersebut pada satu sisi membawa dampak positif dan pada posisi yang lain akan memberikan efek negatif. Lahirnya sejumlah penilaian ini tentu ditentukan oleh sejumlah paradigma berfikir yang berpangkal pada satu fokus bagaimana sebuah komunitas itu dalam merespon perubahan dalam kesejarahannya.

     Hubungan inter-koneksi  dalam dunia kontemporer telah membawa perubahan yang sangat daksyat di berbagai pelosok benua.  Segala aspek  secara simultan mengalami sejumlah efek perubahan ini  akibat hubungan inter-koneksi tersebut. Nilai–nilai baru yang mencakup perkembangan politik, ekonomi, teknologi dan sosial budaya  telah terjadi perubahan yang sangat massif dan tidak mungkin dapat dibendung oleh kekuatan apapun. 

     Jika diamati secara aktual dan kontemporer  hari ini  masyarakat dunia internasional sedang dilanda grand issue  yang berkutat pada sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Issu itu jika dapat disebutkan adalah demokratisasi. Konsep demokrasi yang berkembang secara massif di berbagai belahan dunia akhirnya melahirkan issu–issu turunan yang mencakup misalnya Hak Asasi Manusia (HAM), pluralisme agama, kesetaraan gender,  multiculturalism, free market, issu lingkungan hidup dan lain sebagainya.

     Sejumlah issu tersebut saat ini secara aktual sedang merebak ke segenap relung masyarakat dunia. Tidak ketinggalan di Indonesia yang sampai hari ini issu tersebut sedang menjadi primadona bagi segenap aktivis, akademisi dan bahkan elit politik yang ada berkoar-koar memperjuangkan secara gigih dan melontarkan issu-issu demokratisasi dalam segala aspek kehidupan terlebih lagi dalam sistem pengelolaan negara. NU sebagai basis civil society tidak boleh tidak (la budda)  harus  melakukan respon  atas issu demokratisasi ini secara dialektik dengan mempertimbangkan nilai internal yang melekat kuat di tengah jama’ah nahdliyyin. Oleh karena itu, kita menemukan seorang tokoh monumental KH. Abdurahman Wahid yang dianggap sebagai kampium demokrasi adalah lahir dari rahim NU. Sehingga adalah hal wajar apabila di tengah-tengah bangsa yang masyarakatnya ramai-ramai menuntut reformasi, terwujudnya negara yang berdemokrasi, ia dipilih dan dipercaya masyarakat untuk memimpin negara Indonesia tercinta ini (presiden) meskipun dalam waktu yang teramat singkat (kurang dari dua tahun). Hal ini membuktikan bahwa NU sangat responsive terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam upaya mewujudkan cita-cita demokratisasi di Indonesia.

 

D. NU Dalam Denyut Demokrasi

     Dalam sejarahnya, NU lahir sebagai bentuk  sikap eklektisme atas problem dan persoalan keummatan yang sedang menggejala. Para kiai mewujudkan bentuk kegelisahannya dengan mengorganisir diri dengan membentuk jam’iyyah, yang kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama (kebangkitan para ulama). Dengan demikian, secara filosofis berdirinya jam’iyyah NU merupakan bentuk kebangkitan ulama dalam  merespon sejumlah perubahan yang ada di tengah kehidupan kemasyarakatan umumnya dan problem sosial keagamaan khususnya.

     Dalam perkembangannya, NU dari waktu ke waktu semakin mengakar dan mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Sehingga jam’iyyah ini memiliki tidak kurang 40 juta anggota  yang menyebar di berbagai pelosok Nusantara. Disinilah diakui oleh semua pihak bahwa NU adalah jama’ah yang terbesar diantara organisasi-organisasi kemasyarakatan lainya. Ikatan emosional dan basis kultural yang kuat semakin memperkokoh organisasi ini untuk berkhitmat bagi pemberdayaan umat. Basis kultural ini menjadi potensi utama bagi NU untuk mengembangkan  dirinya  menjadi organisasi  sosial keagamaan yang  mampu berbuat  sesuatu yang lebih maksimal untuk merespon perubahan masyarakat. Gerakan NU akan sangat menentukan deret laju pengembangan dan pembangunan masyarakat di tanah air yang menyebar di berbagai pelosok.

     NU yang berawal  dari kumpulan para kiai dengan anggotanya berbasis pondok pesantren memiliki pola dan karakter tradisionalis. Demikian stereotype yang diberikan oleh para pengamat. Pola dan karakter ini tidak mungkin dapat dihilangkan begitu saja. Khazanah pesantren  pada satu sisi mengandung nilai-nilai yang respek terhadap perubahan  dan pada sisi yang berbeda nilai pesantren justru terkadang menjadi daya hambat dari sebuah nilai baru yang dianggap bertentangan dengan intelektualitas yang melekat pada kaum sarungan ini.  Cermin dan stereotype  organisasi NU tidak mungkin dilepaskan atas sejumlah khazanah yang berkembang di dunia pondok pesantren dan sosok kiai sebagai pemimpinnya.

     NU secara otomatis merupakan komunitas kiai yang membentuk satu ikatan struktur  sedemikian rupa dengan mekanisme yang disepakati berdasarkan kaidah keorganisasian.  Melalui sejumlah kaidah yang dikembangkan di pesantren secara otomatis menjadi pijakan NU dalam menentukan  model struktur dan bentuk organisasi  yang diinginkannya. Disinilah terjadi sebuah pencampuran (mix) dengan karakter demokrasi yang juga mulai dikembangkan. Akan tetapi sejumlah nilai dan doktrin pesantren yang menjadi akar kultural NU memiliki kecenderungan  untuk tidak memiliki sinergisitas dengan nilai wacana demokrasi yang menjadi isu kontemporer. Meski demikian sejumlah kader dan warga NU  cukup memiliki pertimbangan bahwa kecenderungan itu hanya merupakan sebuah  stigma tidak berdasar dan diilhami oleh sebuah pembacaan yang sangat dangkal. Argumen ini misalnya sebagaimana diketahui lahirnya seorang tokoh KH. Abdurahman Wahid yang dianggap sebagai kampium demokrasi adalah warga NU. Sehingga ia dipilih dan dipercaya masyarakat –yang ramai-ramai menuntut reformasi, terwujudnya negara yang berdemokrasi– untuk memimpin negara Indonesia tercinta ini (presiden) meskipun dalam waktu yang teramat singkat (kurang dari dua tahun). Hal ini membuktikan bahwa NU sangat responsive terhadap perkembangan zaman.

 

E. Muktamar NU ke-31; Cermin Demokrasi NU Abad 21

     Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana NU –yang menjadi bagian dari bangsa ini—menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam dirinya (organisasi NUI). Dalam rangka menjawab persoalan ini maka perlu menelaah sejumlah fakta yang terjadi dilapangan dengan lebih realistik dan empirik. Untuk itu, deskripsi  yang gamblang atas sejumlah konflik dan solusi demokratis yang sudah dipraktekkan oleh jam’iyyah NU ini secara  paradigmatik dan merujuk kasus di lapangan akan dilakukan dalam risalah ini, guna mendapatkan gambaran tentang bagaimana NU yang selama ini dinilai kolot, kampungan, dheso dan lain sebagainya ternyata memiliki nilai-nilai demokrasi yang saat ini sedang booming dibicarakan dalam segala aspek kehidupan. Disinilah peran strategis dan signifikansi dari penulisan risalah berikut.  Risalah ini disusun atas dasar satu keyakinan bahwa saat ini NU sedang diuji oleh dialektika sejarahnya dalam merespon sejumlah benrtuk perubahan.  Perubahan dimaksud  tentu berfokus pada sejumlah wacana organisasi yang sedang menggejala di NU.

     Dalam kaitan ini  diambil sampel manakala NU melakukan satu aktivitas akbar yang menjadi forum tertinggi untuk merumuskan model dan bentuk jam’iyyah secara konstitusional yang disebut dengan Muktamar, terfokus pada Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Jawa Tengah. Muktamar ini menurut pengamat dan pakar  sosiologi merupakan   tonggak sejarah yang sangat dramatik dan monumental.  Karena dalam muktamar ke-31 Donohudan Solo Jawa Tengah ini, NU mendapat ujian besar, karena banyaknya konflik yang terjadi sehingga mengancam existensi NU sendiri. Disamping itu, di Muktamar NU ke-31 ini pula NU mulai belajar menegakkan demokrasi dan memberikan solusi alternatif bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat dikembangkan dalam khazanah pesantren.

     Secara kasuistik pada Muktamar 31 itu terdapat konflik yang cukup luar biasa dan mengkristal  dalam dua kubu yang saling berhadap-hadapan. Satu kelompok menyatakan sebagai barisan kultural, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Gus Dur. Sedangkan kelompok yang lain disebut sebagai NU struktural, yang direpresentasikan oleh Hasyim Muzadi. Dua firqah ini  melakukan sejumlah strategi dengan   semangat  dan jurus-jurus masing-masing untuk melumpuhkan lawan kelompoknya. Keduanya berargumentasi sama yakni menegakkan demokrasi.

     Diasumsikan oleh barisan kultural bahwa kelompok  struktural telah melanggar demokrasi sebab dalam prosesnya selama ia menjabat sebagai elit pengurus NU tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada proses penyerapan aspirasi  dari kaum nahdliyyin yang ada di bawah, sehingga pejabat struktural NU telah membawa NU dalam keterpurukan. Para funsionaris struktural NU selama ini telah menjadikan NU sebagai kendaraan untuk kepentingan pribadi dan tidak mencerminkan nilai demokrasi. Pengurus NU struktural telah mengabaikan keterwakilan aspirasi kelompok kultural yang menyebar di luar struktur dan mengakar di masyarakat.

     Sementara itu  kelompok struktural mengatakan bahwa mereka  telah menjalankan amanat organisasi sesuai dengan demokrasi yang bersumber dari ruh dan semangat  umat yang tercermin dalam kaidah organisasi. Selama kaidah dan pedoman organisasi ini tidak dilanggar selama itu pula telah tegak semangat demokrasi di jam’iyyah NU.  Menurut barisan struktural ini bahwa sangat tidak beralasan jika nilai–nilai demokrasi yang sudah mulai tumbuh dan berkembang dalam budaya organisasi NU ini  kemudian dikotori dengan sikap–sikap yang tidak realistik dan justru bertentangan dengan demokrasi.

     Sejumlah  kenyataan menunjukkan bahwa mereka yang mengklaim diri sebagai barisan kultural menghendaki bahwa  tonggak kepemimpinan dan struktur  organisasi NU harus dikelola oleh  dzurrriyah (anak keturunan) dari Kiai Hasyim Asy’ary.  Dan mereka menolak secara tegas model suksesi kepemimpinan yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah organisasi yang dikehendaki oleh  peserta Muktamar.  Nalar waras tentu akan mengatakan apakah pendiri NU itu hanya dzurriyah (keturunan) Hasyim Asy’ary, Tebuireng Jombang  sementara diketahui bahwa  berdirinya NU adalah hasil kerja kolektif  sederetan kiai yang tergabung dalam lembaga musyawarah tasywiru al afkar  di Surabaya. Dalam proses berdirinya NU ini  berhasil membentuk kepemimpinan kolektif   yang bekerja secara maksimal melalui sejumlah amal usaha.

     Inilah satu contoh isu yang diperdebatkan oleh dua  firqoh (kelompok) yang sedang bertarung dalam arena Muktamar yang jika kita melihat disitulah sebagai pesta demokrasinya kaum sarungan.  Akhirnya mengkerucutlah kedua kelompok itu  dalam  bentuk  barisan kelompok struktural dipimpin oleh KH. A. Hasyim Muzadi  yang telah menjabat ketua Umum PBNU sejak tahun 1999 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar 31  untuk masa jabatan 2004-2009. sementara kelompok barisan kultural dipandegani oleh tokoh monumental KH. Abdurrahman Wahid (Musytasyar PBNU). Kedua  kubu ini saling berebut pengaruh untuk mendapatkan dukungan dan sekali lagi mereka sama-sama berargumentasi menegakkan demokrasi.

     Dengan kerangka inilah perlu ada sebuah  pemaparan yang lebih sistemik berkaitan dengan dealektika demokrasi NU dengan sejumlah implikasinya yang sampai risalah ini ditulis sejumlah konflik dan solusi demokrasi sedang dicarikan jalan alternatifnya. Untuk itu sekali lagi dikatakan bahwa risalah  berikut  merupakan satu bentuk respon atas pengamatan lapangan. Sebagai insan akademis  berharap dapat dilakukan pemotretan atas realitas empiris yang sedang  terjadi di jam’iyyah NU dalam berdemokrasi.

     Sejumlah paparan yang ditampilkan dalam risalah ini adalah  merekam kasus dan sejumlah wacana yang berkembang di arena Muktamar ke-31 tanggal 28 November s/d 2 Desember 2004  di Donohudan Solo, Jawa Tengah. Dalam kaitan ini dipaparkan secara deskriptif deretan fenomena pra Muktamar, selama proses Muktamar  dan pasca Muktamar yang pada realitas empiris memilih KH. MA. Sahal Mahfudh dan KH. A. Hasyim Muzadi  sebagai pasangan Rais Aam dan Ketua Umum untuk periode 2004-2009.

     Dalam risalah ini akan dipaparkan  sejumlah strategi, propaganda, isu yang berkembang  selama Muktamar (pra muktamar dan selama muktamar berlangsung) dari kedua belah kubu yakni NU kultural dan NU struktural. Selanjutnya akan dikembangkan  dan disajikan argumentasi masing-masing kelormpok tentang konfilk yang terjadi diantara keduanya. Kemudian dijabarkan sejumlah titik-titik polemik yang kemudian melahirkan konflik dan firqoh dalam tubuh NU. Dalam hal inilah secara implisit akan kami tampilkan nilai-nilai demokrasi yang dijadikan konsep untuk membangun demokrasi di organisiasi nahdliyyin ini.

     Penulisan ini kami dasarkan pada sejumlah keterangan dari narasumber, tokoh dan pengamat yang  berhasil kami wawancarai, dokumen rekaman, media massa, koran, majalah, bulletin dan berita,  televisi. Tidak ketinggalan kami juga melengkapinya dengan sejumlah literatur berkaitan dengan tema dimaksud berdasar  studi  pustaka yang berhasil kami temukan.  Demikian semoga risalah sederhana ini memberikan secercah harapan bagi kita untuk melakukan dokumentasi dan media evaluasi  atas sejumlah prinsip yang selama ini kita pedomani dan kemudian didialogkan dengan situasi kondisi kontemporer secara lebih arif. Semoga bermanfaat

 

 

(())

Bagian Dua

MEMOAR  MUKTAMAR NU Ke-31 DI SOLO

Dalam setiap  tatanan organisasi (jami’iyah) secara faktual mengandung sejumlah aspek tata kelola yang  menjadi pola konsep manajerial dan struktur organisasi yang bersangkutan. Nahdlatul Ulama sebagai satu bentuk organisasi sosial keagamaan (jami’iyah diniyah ijtima’iyah) dengan pengalamannya yang sedemikian panjang, dari hari kehari senantiasa menata dirinya agar mewujud sebagai sebuah jami’iyah yang dapat melakukan pemberdayaan secara lebih maksimal demi kemajuan ummat. Dalam konsep ini, jajaran fungsionaris NU  berupaya secara maksimal untuk menentukan langkah-langkah strategis organisasinya melalui sejumlah forum permusyawaratan pada setiap level dan jenjang kepengurusan. Mulai dari fungsionaris NU tingkat ranting, anak  cabang, pengurus cabang, pengurus wilayah dan pengurus besar pada puncak kepemimpinan organisasi di tingkat pusat.

Dalam bentuk praktisnya permusyawaratan tertinggi  di jam’iyyah NU adalah Muktamar. Dalam forum permusyawaratan inilah sejumlah kebijakan–kebijakan strategis NU dimusyawarahkan oleh segenap warga nahdliyyin. Dalam hajatan muktamar inilah sederetan konsep dikaji, diprogramkan, diputuskan dan dievaluasi atas langkah-langkah dan perkembangan organisasi NU secara maksimal dan optimal.  Forum muktamar menjadi satu bentuk media demokrasi untuk  mengambil keputusan-keputusan strategis yang harus dijalankan oleh organisasi NU secara konsisten.

Sebagai forum permusyawaratan tertinggi dan juga suksesi kepemimpinan PBNU,  maka adalah sebuah kemakluman manakala dalam forum muktamar tersebut penuh dengan perdebatan yang sangat alot dan seru dari semua peserta. Perdebatan itu mengarah pada  satu titik bagaimana formulasi organisasi NU ini ideal sesuai dengan amanat salaf shalih dan juga  dapat mempertahankan eksistensinya di tengah dentuman dunia kontemporer.

Sejumlah forum dipersiapkan untuk memfasilitasi perdebatan konsep dan pengkajian atas langkah strategis yang akan dijadikan ketetapan muktamar. Perdebatan dan gesekan konsep yang terus berkembang semakin menjadikan forum muktamar dipenuhi dengan konflik, agitasi, provokasi, propaganda dan  adu argumentasi antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Bahkan tidak jarang konflik dan perdebatan itu tidak dapat dibendung, dan pada akhirnya meluas sampai di luar arena muktamar dan akar rumput, bahkan konflik ini menjadi semakin kentara manakala pertarungan itu sudah sampai pada konflik politik dan kepentingan dengan modal basis dukungan masing-masing. Tentu ini menjadi bidikan  yang sangat potensial bagi segenap media massa yang sangat  sensitif dengan issu dan konflik selama hajatan muktamar ini berlangsung. Hal inilah yang terjadi dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Solo, Jawa Tengah.

 Pra Muktamar ke-31 di Solo

Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Boyolali, Jawa Tengah 28 November – 2 Desember 2004 satu bulan sebelum muktamar digelar mulai bermunculan berbagai wacana dan manuver yang ujung-ujungnya menyangkut suksesi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Atau lebih mengerucut lagi perang wacana, issu dan opini antara pendukung KH Hasyim Muzadi dan kelompok yang menolak yang dimotori oleh KH. Abdurrahman Wahid.

Dari sejumlah wacana dan manuver yang muncul, —-yang mungkin paling mengejutkan—- adalah pertemuan sejumlah kiai senior di Museum NU Surabaya pada  tanggal 23 November 2004. Pertemuan ini dalam faktanya merupakan pertemuan kelompok yang menolak Hasyim tampil kembali di pucuk pimpinan organisasi massa keagamaan terbesar di tanah air itu.

Pertemuan yang dipimpin KH Anwar Iskandar (Ketua Dewan Syura PKB Jawa Timur) tersebut menghasilkan lima opsi yang ditujukan untuk mengganjal pencalonan kembali Hasyim, karena dalam pandangan mereka Hasyim dianggap telah menyeret NU ke politik praktis sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh NU. Hal ini terjadi ketika Hasyim maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat pemilihan presiden pada September 2004 serta hal tersebut dilakukan tanpa restu dari KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Dewan Syura PKB).

Langkah konkrit yang dilakukan oleh kelompok yang menolak Hasyim untuk mengganjal keikutsertaan Hasyim dalam suksesi PBNU pada Muktamar ke-31 di Solo ini diantaranya membentuk sebuah tim sesuai dengan peran masing-masing dan dipandegani oleh Choirul Anam (Ketua PKB Jawa Timur). Dari lima opsi yang ada, opsi yang cukup mengejutkan adalah kemungkinan membentuk pengurus NU tandingan jika Hasyim yang memiliki pendukung kuat di struktural NU terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2004-2009, bahkan mereka mengatakan telah mendapat restu Kiai Abdullah Faqih – Langitan. Wacana NU tandingan cukup mengejutkan, karena dimunculkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah kiai yang juga memiliki pengaruh besar di kalangan nahdliyin (sebutan bagi warga NU) seperti KH Muhaiminan Gunardo (Parakan, Jateng), KH Warsun Munawwir (Krapyak, Yogyakarta), KH Abdurrahman Chudlori (Magelang, Jateng), KH Mas Subadar (Pasuruan, Jatim), KH Yusuf Hasyim (Jombang, putra pendiri NU KH Hasyim Asy’ari), utusan Tuan Guru Turmudzi (NTB), utusan KH Hamdan (Banjarmasin, Kalsel), dan Gus Ubaidillah Faqih (putra KH Abdullah Faqih, Langitan Tuban ).

Yang menarik, kiai sepuh yang hadir dalam pertemuan itu juga ada dua-tiga orang yang memberi saran untuk mempertimbangkan secara masak-masak untuk menjalankan kelima opsi itu. Misalnya, KH Mas Subadar mengingatkan agar keputusan yang diambil melalui pertimbangan yang matang, karena jika benar-benar terjadi konflik antara Gus Dur dengan Hasyim Muzadi, maka NU akan hancur. Sebab konflik Gus Dur dan Hasyim Muzadi bukan konflik yang menggoyang keduanya. Akan tetapi menggoyang puluhan juta umat NU di Indonesia dan bahkan masyarakat Indonesia. Apalagi, konflik Gus Dur-Hasyim Muzadi bukan didasari pertikaian pribadi, melainkan konflik NU dan PKB yang selama ini memang belum diatur secara rinci, jelas, dan komunikatif (Tempo, 23/11/04).

Selain opsi NU tandingan, empat opsi lainnya yang dilontarkan oleh gerakan ini adalah pertama mengirim tim untuk menemui KH Hasyim Muzadi guna meminta agar yang bersangkutan tidak mencalonkan lagi. Kedua, mengirim tim untuk menemui KH Mustofa Bisri (Gus Mus) untuk mau dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU mendatang. Ketiga,  mengembalikan PBNU kepada dzurriyat (keturunan) KH Hasyim Asy’ari. Keempat mendorong Gus Dur untuk mau menjadi Rois Aam Syuriah PBNU dengan catatan ada jaminan dilakukan secara sungguh-sungguh (Tempo, 23/11/04).

Opsi pembentukan NU tandingan kontan mengingatkan warga nahdliyin pada kemelut yang menyertai Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 1994. Dimana saat itu Abu Hasan yang dikalahkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam perebutan ketua umum PBNU akhirnya membentuk pengurus NU tandingan yang diberi nama Koordinasi Pengurus Pusat (KPP) NU. Bahkan, KPPNU pimpinan Abu Hasan yang saat itu mendapat dukungan politik yang cukup besar dari pemerintah Orde Baru (Suharto)  dan sempat menggelar muktamar luar biasa (MLB) di Asrama Haji Pondok Gede. Seiring perjalanan waktu akhirnya organisasi tandingan itu kandas. Abu Hasan sendiri akhirnya rujuk dengan Gus Dur dan turut menemani Gus Dur dan Mbak Tutut r(putri Mantan Presiden Soeharto) masuk ke kantong NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjelang Pemilu 1997 yang menghasilkan suara cukup besar bagi Golkar pada Pemilu tahun itu (Tempo, 18/1104).

Menurut pengamat politik  dari UI, Arbi Sanit, Muktamar ke-31 NU sebagai muktamar terpanas karena sejak awal (pra muktamar) telah muncul kubu-kubuan dalam perebutan posisi ketua umum (Antara, 29 November 2004). Aroma persaingan memperebutkan posisi Ketua Umum Tanfidziyah (Dewan Pengurus Harian) sudah tercium sebelum pembukaan muktamar lewat aksi saling klaim antara kubu pendukung Hasyim Muzadi yang didominasi kalangan ‘NU struktural’ dan kubu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang mendapat sokongan kalangan ‘NU kultural’  yang dalam versi mereka mengklaim sebagai kiai yang tergabung dalam poros kiai khos dan kiai sepuh.

Sebagaimana dikatakan, perseteruan kedua kubu tersebut tidak lain adalah sebagai imbas Pilpres 2004. Hasyim Muzadi yang bersama Megawati Soekarnoputri gagal dalam Pilpres 2004, didukung oleh pengurus struktural NU untuk kembali memimpin NU, dituduh telah melakukan politisasi NU ketika menjadi calon wapres pada Pilpres 2004. Sehingga para kiai ingin mengembalikan NU kepada dzuriyat KH Hasyim Asy’ari, dan dengan demikian  NU dikembalikan kepada khittah 1926. Oleh karena itu, pencalonan Hasyim untuk memimpin kembali NU mendapatkan tentangan yang luar biasa dari mantan Presiden dan mantan Ketua Umum PBNU dan Ketua Dewan Syuro PKB KH. Abdurrahman Wahid yang mengklaim diri merupakan representasi dari kubu kultural NU.

Langkah lain yang dilakukan oleh kelompok yang menolak Hasyim adalah —–menjelang Muktamar tepatnya dua hari sebelum pelaksanaan Muktamar yakni tanggal 25 November 2004—– menggelar sebuah seminar dengan tema “Meneguhkan Kembali  Khittah 1926” dan dihadiri oleh Gus Dur sebagai pembicara inti di sebuah hotel di Surabaya (tempo, 26 November 2004). Ini dimaksudkan dalam rangka membangun image dan stigma bahwa  upaya mereka untuk mengganjal Hasyim  adalah amanat Khittah 1926. Disamping itu kelompok ini juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul “NU dan Ambisi Kekuasaan”. Buku ini disusun oleh MH. Rofiq (Ketua GP Ansor Jatim dan anggota Fraksi PKB Jawa Timur) dengan pengantar dari Gus Dur, yang di dalamnya secara implisit berargumentasi bahwa Hasyim telah melakukan politisasi NU dan Hasyim sangat berambisi  dengan kekuasaan.

Buku ini mengambil kasus atas keterlibatan PWNU Jawa Timur dalam pencapresan Hasyim Muzadi yang menurutnya lebih mempunyaii  ghirah politik dibanding PKB sendiri yang dalam pilpres 2004 saat itu malah bersikap netral pada putaran kedua, sebab calon PKB itu sendiri telah “keok” pada putaran pertama yang berkoalisi dengan Golkar dengan calon Gus Solah sebagai Cawapres (Baca: NU dan Ambisi Kekuasaan, karya: HM. Rofiq). Disisi yang lain Gus Sholah (adik kandung KH. Abdurrahman Wahid) juga menulis sebuah buku yang berjudul “Ikut Membangun Demokrasi”. Buku tersebut secara tersirat adalah pledoi (upaya pembelaan) pencalonan Gus Solah dan membangun image negatif (mendiskreditkan) atas pencalonan Hasyim yang bergandengan dengan Megawati yang tanpa restu Gus Dur (Baca: Ikut Membangun Demokrasi, Karya: Sholahudin Wahid atau Gus Sholah.

Menanggapi akan tuduhan pada dirinya yang dianggap telah melakukan politisasi NU oleh lawan kubunya, Hasyim Muzadi membantah bahwa dirinya telah melakukan politisasi NU, karena selama menjadi kandidat calon wapres mendampingi Megawati, ia telah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu non aktif dari Ketua Umum PBNU.  Bahkan secara fakta kepemimpinan PBNU di pegang oleh KH. Masdar Farid Mas’udi dan manakala Susilo Bambang Yudhoyono  berkunjung  ke PBNU kiai Hasyim tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal secara politis Yudhono berseberangan dengan Hasyim Muzadi. Tentu ini membuktikan bahwa Hasyim manakala mencalonkan Cawapres ia tidak dapat memanfaatkan struktur untuk kepentingan Hasyim.

Demikian wacana yang berkembang menjelang perhelatan muktamar NU ke-31 di Boyolali, Jawa Tengah 28 November-2 Desember 2004 Asrama Haji Donohudan Solo. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pengamat politik dari UI, Arbi Sanit mengatakan bahwa Muktamar NU ke-31 merupakan Muktamar terpanas karena masing-masing kubu sama kuatnya. 

Procedding Muktamar ke-31 di Solo

Suasana panas memang terasa pada Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Hajatan lima tahunan warga nahdiyin, yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berakhir 2 Desember 2004 itu, ada yang menggambarkan sebagai sebuah “perang bubat”. Hal tersebut dikarenakan aroma persaingan memperebutkan posisi Rais dan Ketua Umum Tanfidziyah (Dewan Pengurus Harian) sudah tercium sebelum pembukaan muktamar lewat aksi saling klaim antara kubu pendukung Hasyim Muzadi yang didominasi kalangan ‘NU struktural’ dan kubu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang mendapat sokongan kalangan ‘NU kultural’ terutama para kiai yang tergabung dalam Poros kiai sepuh dan kiai khos. Nuansa persaingan juga terkesan dilakukan oleh kalangan NU yang berafiliasi ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan kubu yang kurang akrab atau berseberangan.

Selain itu, dalam muktamar 2004 itu diagendakan untuk meninjau kembali hubungan NU dengan partai yang dilahirkannya itu. Istilah ‘keren’-nya memurnikan ‘khitah NU’, sebuah garis tegas yang membedakan NU sebagai gerakan civil society terhadap political society. Dari sinilah semua silang pendapat dan silang langkah berangkat. Sehingga muncul desakan, sebagai imbas Pilpres 2004, untuk menegaskan ke arah mana NU akan dibawa; yakni murni sebagai gerakan sosial keagamaan dan antipati urusan politik praktis ataukah tetap dalam posisi yang lintas partai dengan mengedepankan politik kebangsaan dan melepaskan beban sejarah dari sejumlah partai yang pernah berafiliasi dan didirikan oleh NU. Gaung yang cukup menggema kepermukaan adalah NU didesak kembali ke format awalnya seperti ditegaskan dalam Khitah 1926 di Situbondo, Jawa Timur.

Prosesi Muktamar NU ke-31 di Solo ini juga diwarnai oleh protes dari aktivis muda NU yang menamakan kelompoknya dengan sebutan Nahdliyyin Crisis Center (NCC). Salah satu faktor pemicunya disebabkan tidak hadirnya banyak kiai sepuh dan minimnya pembahasan masalah sosial pada rapat komisi pada muktamar. NCC ini mendirikan mimbar bebas di sekitar arena muktamar. Usai pembukaan muktamar mereka pun beraksi. Puluhan aktivis muda itu beristighasah. Mereka memprihatinkan sejumlah persoalan, karena pengurus NU dianggap telah mengabaikan garis-garis Khitah 1926 dengan kerap menjadikan NU sebagai kendaraan berpolitik praktis. Kelompok ini tidak lain adalah kelompok pendukung Gus Dur.

Kemudian disusul, para kiai sepuh (yang juga kelompok pendukung Gus Dur) yang melanjutkan aksinya. Mereka berkumpul di Borobudur Ballroom Hotel Novotel Solo, yang saat itu kemudian mendaulat Gus Dur untuk bersedia menjadi Rois Aam. KH Muhaiminan Gunardo tampil sebagai juru bicara. Pengasuh Ponpes Bambu Runcing Ki Ageng Parak di Parakan, Temanggung, tersebut dengan tegas menyatakan ia diminta para kiai sepuh untuk meminta kesediaan Gus Dur menjadi Rois Aam. Gus Dur yang juga hadir tidak memberi jawaban tegas. Sebelumnya, dalam jumpa pers di Hotel Lor In Gus Dur mengancam jika pihaknya diganjal dalam muktamar maka akan keluar dari NU untuk selanjutnya atas perintah para kiai sepuh membidani sebuah organisasi baru (Tempo, 29 November 2004).

Menanggapi issu tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ahmad Bagdja membantah bahwa panitia tidak mengundang para kiai sepuh. Ia menjelaskan para kiai sepuh seperti KH Chotib Umar, KH Ilyas Ruchiyat, dan Syeh Muda Nasution, diundang, tetapi sebagian dari mereka tidak hadir karena faktor usia yang sudah lanjut. Selain tentang tudingan bahwa panitia mendukung salah satu calon, Bagdja juga membantah. “Tidak ada kepentingan perorangan yang diemban panitia. Kami hanya berkonsentrasi untuk kesuksesan pelaksanaan muktamar,” tegasnya.

Selain kubu Gus Dur, para kiai sepuh yang mendukung pasangan Hasyim Muzadi dan Sahal Mahfudz berduet kembali juga muncul dimotori KH Idris Marzuki dari Lirboyo, dan KH Masduqi Mahfudz dari Malang. Mereka menggelar konferensi pers di gedung belakang panggung utama untuk menyatakan dukungan resmi kepada Hasyim. (Tempo, 29 November 2004).

Dermikianlah suasana yang terjadi dalam perhelatan Muktamar NU ke-31 di Boiyolali, Jawa Tengah. Berkaitan dengan konflik yang tengah terjadi di NU, Muktamar sebagai tempat permusyawaratan tertinggi di Jam’iyyah, ada beberapa hal urgent yang harus dievaluasi dan diputuskan. Diantaranya, sebagaimana dikatakan oleh Gun Gun Heryanto (dalam tempo, 29 November 2004) bahwa harus adanya kebijakan yang jelas dan mengikat mengenai hubungan NU dengan politik. Meskipun NU secara tegas telah menyatakan sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah), sering kali NU berada di arus utama politik praktis. Seharusnya, di masa mendatang NU secara kelembagaan membuat aturan main perihal jabatan rangkap, khususnya bila pengurus NU dari pusat hingga daerah menjadi caleg, capres, cawapres, dan tim sukses.

Ketegasan itu misalnya pertama, dalam bentuk keputusan mengikat apakah mereka yang terkait dengan posisi politik seperti di atas cukup nonaktif atau justru harus diberhentikan. Karena hal ini, akan memperjelas kiprah warga NU dalam kepengurusan mendatang. NU sudah semestinya membebaskan diri dari ‘belenggu’ dan beban berat untuk selalu memberi dukungan resmi terhadap kekuatan politik tertentu, termasuk kepada PKB.

Kedua, muktamar harus kembali menjadi medium perumusan gagasan dan sikap NU terhadap berbagai fenomena permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh bangsa Indonesia. NU merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Secara teoritis, modal sosial yang dimiliki NU selama ini, bila dikelola dengan baik, bisa menjadi modal utama bagi perubahan nasib bangsa. Sejumlah masalah mulai dari pengelolaan birokrasi, TKI, kehutanan, pendidikan, sumber daya air, sumber daya manusia dan lain-lain merupakan permasalahan nyata yang membutuhkan penanganan seluruh elemen bangsa termasuk NU sebagai organisasi besar.

Seharusnya di ‘ruang’ seperti inilah kebijakan NU diprioritaskan. Kerja pemberdayaan melalui pendekatan kultural yang dulu menjadi trademark NU sudah selayaknya mengarahkan NU untuk kembali menjadi lokomotif dalam penguatan civil society. Jika NU dengan elemen-elemen bangsa yang lain bersatu padu, mendedikasikan diri bagi kepentingan publik dan bukan sebaliknya terjebak pada pola akomodasi pragmatis, maka akan turut mempercepat demokratisasi dan reformasi yang sedang berlangsung saat ini.

Demikianlah procedding Muktamar NU ke-31 di Solo, Jawa Tengah. Lebih jelasnya akan di paparkan di bawah ini:

1. LPJ Kiai Hasyim Masa Khitmat 1999-2004

Salah satu hal penting yang menjadi agenda dalam procedding Muktamar NU adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum PBNU masa bakti 1999-2004. Agenda ini dilakukan pada hari kedua Muktamar Ke-31 NU tanggal 29 November 2004. Fokus persoalan terhadap LPJ PBNU 1999-2004 menyangkut sejumlah hal (issu) sebagai berikut, pertama  dikatakan bahwa sejak dipegang KH Hasyim Muzadi arus politisasi di tubuh NU semakin meningkat. Indikasi sekaligus buktinya, banyak pengurus NU, baik di tingkat pusat hingga ranting serta Banom dan lembaga ikut terjun dalam arus politik praktis. Menjadi tim sukses Capres–Cawapres di Pemilu 2004, khususnya Mega–Hasyim.

Kedua, banyaknya pengurus PBNU yang menjadikan NU sebagai ‘kendaraan’ mencari kekuasaan. Ketiga, mengacu keputusan muktamar NU ke-30 Kediri, program yang dijalankan PBNU dibandingkan kinerjanya dinilai telah gagal. Dan keempat, muncul sinyalemen penyalahgunaan pengurus PBNU terhadap dana organisasi. Indikasinya, tidak adanya transparansi dari itu semua.

Dimunculkannya sejumlah issu yang terus berkembang di arena muktamar, rupanya mempengaruhi sikap para utusan Muktamar NU ke-31. Misalnya ketika menanggapi laporan pertanggung jawaban (LPJ) PBNU 1999-2004. Menaggapi LPJ PBNU sikap sejumlah peserta sangat beragam, ada yang menyatakan bahwa selama lima tahun kepemimpinan KH Hasyim Muzadi, NU telah mengalami pergeseran dari organisasi yang melayani kepentingan ummat menjadi organisasi yang melayani kepentingan-kepentingan elit pengurus. 

Menurut mereka pergeseran tersebut juga telah menimbulkan polarisasi kepentingan dalam tubuh NU dan telah menyulut terjadinya perpecahan di kalangan ummat. Dan sebagian peserta yang lain menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) PBNU adalah bagus. Sederetan PWNU menerima LPJ dengan bulat dan tanpa catatan apapun dan mereka berharap pengurus PBNU 199-2004 untuk melanjutkan kepengurusannya kembali pada periode 2004-2009. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh ke-13 PWNU. Tiga belas PWNU itu antara lain Maluku, Sumatra Selatan, Jambi, Banten, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Papua, dan Sumatra Barat.

Laporan pertanggungjawaban (Lpj) Ketua Umum PBNU, KH A. Hasyim Muzadi, di depan peserta Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, tanggal 29 November 2004, Juga disambut dengan demonstrasi ratusan nahdliyin. Mereka, yang antara lain para aktivis Nahdliyyin Crisis Center (NCC) pimpinan Mu’tashim Billah, secara khusus menyoal masalah keuangan PBNU. Untuk itu Hasyim diminta menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan NU selama periode kepemimpinannya sejak 1999-2004.

Salah seorang peserta demo malah ada yang khawatir dana NU juga digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan NU. Menurut kelompok ini adalah memungkinkan bahwa dana NU digunakan untuk kepentingan politis Pilpres kemarin. Karena itu, harus dijelaskan biar Pak Hasyim tidak terus direcoki masalah ini. Sebab bukan tidak mungkin orang akan mengkaitkan pula dengan harta kekayaan Pak Hasyim yang menurut KPK sebesar Rp 7.696.883.500 per 30 Agustus 2004 lalu. Kalau untuk calon Wapres harus menyebutkan daftar kekayaan, ketua umum PBNU juga harus diperlakukan sama demi menghilangkan suudzon demikian ungkap seorang demonstran.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo NCC, menegaskan bahwa pemasukan keuangan PBNU dalam periode KH Hasyim Muzadi sebesar Rp 8,9 miliar. Terdiri atas Rp 4,7 miliar diperoleh melalui ketua umum, Rp 112 juta diperoleh melalui Sekjen PBNU H Muhyiddin Arubusman, Rp 3,3 miliar dari Bendahara PBNU, serta panitia muktamar NU sebanyak Rp 149 juta. Padahal, menurut Rais Aam PBNU KH M.A. Sahal Mahfudh, PBNU sendiri tidak mempunyai rekening di bank. Karena itu, mereka meminta Hasyim Muzadi menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keuangan tersebut. Ketua Umum PBNU sendiri dalam laporan pertanggungjawabannya menyebutkan, saldo keuangan PBNU kini sebanyak Rp 5.442.924.780.

Bukan hanya itu, berbagai elemen warga NU juga mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka antara lain dari Forum Warga NU Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Serikat Difabel Anti-Diskriminasi, Jaringan Muda NU Magelang, Aliansi Santri NU Blora, Serikat Warga NU Semarang, Forum Warga NU Ponorogo, Komite Bersama Warga NU Ngawi, dan Jaringan Warga NU Tuban. Dalam pernyataan sikapnya, mereka berpendapat Muktamar ke-31 NU hanya menghambur-hamburkan uang. Sebab dana Muktamar lebih banyak untuk acara mendengarkan pidato pejabat dan tidak memikirkan nasib warga NU.

Forum warga NU itu menilai justru lebih baik jika Muktamar NU diselenggarakan di basis-basis NU seperti pesantren, sehingga nama besar NU tidak saja di panggung Muktamar tapi secara kualitas bisa pula menyentuh warga NU. Apalagi terbukti banyak peserta dan warga NU tidak mendapatkan tempat di Asrama Haji sehingga harus ngungsi ke rumah-rumah masyarakat. Karena itu, mereka juga mendesak agar Hasyim Muzadi menjelaskan dana Muktamar secara transparan dalam LPJ-nya itu.

Memang secara kasat mata mendekati hari-hari terakhir pelaksanaan Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama, pertarungan merebutkan posisi Ketua Umum Tanfidziyah dan Rois Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit saja. Para kiai dan muktamirin Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah (PW) yang pro KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) seakan tiada henti berusaha mengganjal laju KH Hasyim Muzadi yang mendapat dukungan kuat dari PWNU dan PCNU se-Indonesia. Hal itu bisa terlihat ketika sidang pleno tanggapan atas laporan pertanggungjawabannya (LPj) dilangsungkan hari kedua.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dalam penyampaian LPJ-nya berharap pengurus PBNU yang akan datang tidak lagi memiliki persoalan berat seperti yang dialaminya selama memimpin NU. Menurut Hasyim, pada masa awal kepemimpinannya, dirinya disibukkan dengan berbagai permasalahan internal NU, di antaranya lemahnya sisi manajemen karena lebih mengandalkan kultur tanpa struktur. Apalagi sebagian besar pengurus NU di wilayah dan cabang banyak yang tidak aktif. Mereka tidak memiliki kantor untuk berorganisasi.

“Alhamdulillah, PBNU periode 1999-2004 memberikan sirkah (sumbangan) sebesar Rp 5.442.924.780, semoga saja dana itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pengurus PBNU selanjutnya karena saya tidak ingin PBNU yang akan datang mengalami masa-masa berat seperti yang saya alami,” kata Hasyim ketika menyampaikan laporan pertanggungjawaban di depan peserta Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali.

Dikatakan, untuk menjalankan organisasi Islam terbesar di tanah air tersebut sangat tidak mudah. Dia menyebutkan dari sisi keuangan saja, PBNU membutuhkan uang yang tidak sedikit karena acara-acara internal PBNU dan kegiatan administrasi saja setiap bulannya paling tidak dibutuhkan uang Rp 129 juta. “Belum lagi anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang ditujukan bagi warga nahdliyin,” katanya.

Selama lima tahun memimpin PBNU, sebagian besar sumber daya PBNU lebih banyak disibukkan berbagai persoalan yang sebenarnya bukan menjadi keputusan Muktamar yang harus dijalankan. Pada dua tahun awal kepemimpinannya, Hasyim mengatakan berada dalam situasi dilematis tatkala posisi mantan Ketua PBNU KH Abdurrahman Wahid yang kala itu menjadi Presiden diguncang aksi demonstrasi. “Ini membuat gerakan khittah NU dalam wilayah abu-abu,” tukasnya.

Dalam pidato pertanggungjawaban yang disampaikan selama satu jam lebih itu, dia mengungkapkan selama lima tahun dia bersama seluruh pengurus telah bahu-membahu mengangkat harkat dan martabat NU di hadapan dunia internasional. Hasyim menyebut kepeloporan NU dalam Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi bersama dengan organisasi keagamaan lainnya dan dalam gerakan moral melawan terorisme serta berbagai program lainnya.

Hasyim juga menyatakan kebanggaannya bahwa PBNU sekarang ini lebih sering mengutus anggotanya ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah. “Sehingga orang luar negeri mengenal betapa besarnya kualitas warga NU,” katanya. Seperti ingin menjawab tudingan miring soal keuangan NU yang disampaikan para pengunjuk rasa di luar arena Muktamar selama penyampaian LPJ, Hasyim mengatakan, tudingan tersebut tidak berdasar. Dia mengatakan laporan keuangan yang disusunnya tidaklah ngawur karena semua dapat dipertanggungjawabkan. Dia menjamin seluruh dana yang masuk ke kas PBNU adalah “halalun thoyibun”. Dia mengatakan sejumlah PWNU mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan kantor bukan berasal dari kas PB NU. “Saya telepon sana-sini, dan alhamdulillah banyak yang membantu,” katanya.

Dalam laporan keuangan yang menjadi lampiran LPJ, disebutkan selama lima tahun, PBNU mendapatkan pemasukan Rp 8,9 miliar. Pemasukan terbesar diperoleh Ketua Umum PB Hasyim Muzadi mencapai Rp 4,7 miliar dan Bendaraha Umum Rp 3,3 miliar. Selebihnya pemasukan berasal dari sekretaris Rp 112 juta dan lain-lain (Duta, 30 November 2004).

Dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kinerja PBNU periode 1999-2004 pimpinan KH Hasyim Muzadi rata-rata disambut positif oleh PWNU-PWNU dalam pandangan umum di arena Muktamar XXXI NU di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jateng,. Namun ada juga beberapa kritrik dan koreksi terhadap LPJ Hasyim, diantaranya seperti diungkapkan oleh sekretaris PCNU Kab. Pasuruan Gus Hakim mengatakan, dalam menilai kinerja PBNU seharusnya dilandaskan pada alat ukur yang jelas untuk menentukan apakah kepengurusan ini telah dianggap melaksanakan amanat dan untuk itu perlu diberi kesempatan memimpin lagi. “Ataukah sebaliknya, dianggap gagal sehingga tidak layak mencalonkan lagi,” paparnya.

Alat ukur tersebut, meliputi landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal adalah Qanun Asasiy dan Khittah 1926. Yakni menjalankan mandat sebagai organisasi sosial keagamaan dengan paham keagamaan Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan sikap kemasyarakatan. Selain itu, bagaimana memposisikan NU sebagai organisasi non-politik praktis dalam tarik menarik mobilisasi politik. Dengan alat ukur ini, terbukti telah terjadi political trouble dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena PBNU tidak memaksimalkan tiga model hubungan NU-PKB. Yakni hubungan historis dan kultural aspiratif.

Menurut barisan ini Ketua Umum PBNU KH A. Hasyim Muzadi memimpin organisasi dan membawa gerbong NU berdasarkan “ijtihad politik” yang dilakukan secara pribadi. Hasyim tidak mencari konsensus organisasi.  “Misalnya dia memposisikan NU sebagai milik semua partai politik, dan mencalonkan diri sebagai wapres dalam rangka mengawinkan nasionalisme dan agama,” hal itu adalah ijtihat politik pribadi Hasyim.

Dengan alat ukur landasan konstitusional, yakni AD/ART yang dihasilkan dalam Muktamar XXX NU di Lirboyo, Kediri, tahun 1999, banyak hal yang patut dikritisi dari kinerja PBNU. Terutama menyangkut politisasi NU. Menurut kelompok ini  PBNU tidak mengingatkan beberapa perilaku PWNU dan PCNU yang secara tegas menggunakan institusi untuk kepentingan politik praktis. Lebih jauh dikatakan, PBNUdalam kepengurusan Rais Aam Dr KH M.A. Sahal Mahfudh dan Ketua Umum Hasyim Muzadi tidak fokus dan memprioritaskan perhatiannya pada 10 program pokok yang dimandatkan oleh muktamar XXX. Tapi justru dikalahkan oleh aktivitas politik praktis.

Program penataan organisasi (institutional building) adalah mandat pertama dari 10 program pokok dan merupakan faktor paling lemah dan ditelantarkan oleh PBNU masa khidmat 1999-2004. Akibatnya, cabang-cabang ke bawah tidak merasakan program penataan organisasi sebagaimana pembinaan teknis keorganisasian dan program-program yang langsung menyentuh pada hajat hidup warga NU. Juga dalam hal keuangan, memang cukup menggembirakan karena PBNU mendapat pemasukan yang sangat besar. Namun muncul kritikan mengapa hal itu tidak dijelaskan bagaimana pemasukan itu diperoleh. Jadi kiranya perlu diaudit pemasukan PBNU, khususnya pos dropping dari ketua umum yang nilainya mencapai Rp 4,7 milyar. Duit darimana itu?”dan sebagainya.

Dalam kesempatan itu sejumlah kelompok  menyayangkan mengapa LPj hanya disampaikan oleh Tanfidziyah saja. Padahal, sesuai mekanisme pertanggungjawabannya, maka Syuriah NU pertang-gungjawab terhadap kebijakan umum menyangkut arah, sikap, dan prinsip NU.

Sedangkan Tanfidziyah, bertanggungjawab dalam hal “day to day” programnya. Dalam banyak hal, Tanfidziyah PBNU telah mengambil bidang kerja dan otoritas yang mestinya merupakan kewenangan Syuriah. Namun Syuriah cenderung “diam” dengan perilaku “over aktif” Tanfidziyah. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perilaku Tanfidziyah merupakan murni kesalahan organisasi Tanfidziyah.

Penilaian senada diungkap oleh peserta muktamar yang menyatakan bahwa pidato Hasyim Muzadi hanya manis di bibir tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Pernyataan Hasyim bahwa dirinya masih mendapat dukungan mayoritas umat NU, kata Hadi, jelas klaim sepihak yang tidak ada buktinya. “Kalau dia didukung oleh mayoritas umat NU, mestinya dia menang dalam pemilihan presiden langsung kemarin. Tetapi nyatanya dia kalah dan itu artinya dia tidak mendapat dukungan mayoritas umat NU. Kalau mendapat dukungan mayoritas pengurus struktural itu memang benar karena sebagian besar pengurus NU baik di tingkat wilayah maupun cabang, ikut menjadi tim sukses saat kampanye pilpres kemarin, Hal itu tidak aneh.” tutur Hadi.

Pendapat berbeda disampaikan delegasi dari Kabupaten Nabire, Papua. Ketua Tanfidz Pengurus Cabang Nabire, A.F. Maftukhin, mengatakan, selama dipimpin Hasyim Muzadi organisasi NU semakin tertata. Sebelumnya, kata dia, NU hanya besar di namanya saja tapi struktur organisasi NU tidak teratur. Kepemimpinan Hasyim Muzadi punya perhatian serius sehingga aktivitas NU mulai dari tingkat wilayah hingga cabang, bahkan anak cabang, semakin hidup. “Selama lima tahun ini, koordinasi dengan pengurus, baik wilayah dan PBNU terus berjalan. Bidang-bidang yang lain seperti lajnah dan maarif juga terbina dengan baik (Duta 30\11\2004).

Akhirnya, Sidang menerima LPJ pemimpin PBNU Hasyim Muizadi masa bakti 1999-2004. Dengan diterimanya pertanggungjawabannya selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1999-2004 secara aklamasi, berarti langkah-langkah selama lima tahun sebelumnya sejalan dengan amanat organisasi. Meskipun demikian, Hasyim dalam LPJ nya berharap PBNU periode 2004-2009 untuk dapat meneruskan lima program kerja yang telah dirintis dalam lima tahun kepemimpinannya tapi belum optimal dijalankan (Tempo, 3 Desember 2004).

2.     Sidang Komisi

Sidang Komisi dalam Muktamar ke-31dilaksanakan pada hari ketiga pelaksanaan Muktamar, tepatnya hari selasa tanggal 30 November dan dilanjutkan pada hari berikutnya tanggal 1 Desember 2004. Banyak agenda yang dibahas dalam sidang komisi ini antara lain :

Dalam arena  pembahasan AD/ART, sejumlah interupsi juga muncul misalnya mengenai  mukaddimah pada bagian alenia ketiga. Yang disana disebutkan sejumlah azas bernegara NU yakni Ketuhanan YME saja sudah cukup tanpa harus melengkapi dengan empat sila lainnya. Namun juga ada yang langsung mengungkapkan bahwa sayogyanya dengan kalimat yang lebih efektif yakni berazaskan Pancasila.  Akan tetapi dalam keputusan finalnya muktamirin tetap menghendaki sebagaimana draft yang ada yakni Ketuhahan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap,persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksnaan dalam permusyawaratan\perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, ketika sidang AD\ART tentang penetapan Peraturan Pemilihan Ketua Umum PBNU, sidang berlangsung sangat sengit. Hal ini tidak terlepas karena adanya  pertarungan diantara dua kubu (kubu Gus Dur vs kubu Hasyim Muzadi). Para kiai dan muktamirin Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah (PW) yang pro KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) seakan tiada henti berusaha mengganjal laju KH Hasyim Muzadi yang mendapat dukungan kuat dari PWNU dan PCNU se-Indonesia. Hal itu bisa terlihat ketika sidang komisi berlangsung di kompleks Asrama Haji Donohudan, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2004.

Saat sidang komisi organisasi yang dipimpin Hafizh Utsman dan Rozy Munir akan diskors, ketegangan antar pendukung kubu struktural dan kultural tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Sidang yang membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di gedung Muzdalifah ini akhirnya ricuh, beberapa saat setelah Gus Dur tiba ke arena muktamar. Karena materi yang dibahas dalam sidang ini termasuk krusial sebab menyangkut mekanisme atau tata cara pemilihan rois aam dan ketua umum yang dilaksanakan (1/11/04) malam, Gus Dur menyempatkan diri mampir untuk memantau pembahasan materi yang termaktub dalam Bab VII Pasal 37 tentang Susunan Pengurus Besar. Berawal dari kedatangan Gus Dur inilah kericuhan terjadi. Kehadiran Mustasyar PBNU yang sangat gigih meneriakkan menolak pencalonan kembali Hasyim Muzadi ini membuat konsentrasi peserta sidang terpecah. Mereka tidak lagi memberikan perhatian penuh pada pembahasan materi sidang tetapi secara spontan beralih ke arah Gus Dur (Media, 3 Desember 2004).

Dalam Muktamar Ke-31 Nahdlatul Ulama (NU) yang membahas anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) akhinya menyepakati ketentuan bahwa ketua umum dipilih langsung muktamar dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan rois aam terpilih. Ketika pemimpin sidang komisi Rozy Munir memberikan kesempatan kepada peserta membahas materi ini, sejumlah Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah (PW) NU langsung menyampaikan tanggapan.

PWNU Jawa Timur menyatakan persetujuan pada draf Pasal 37 mengenai Susunan Pengurus Besar ini, diikuti Sumatra Selatan yang beralasan, kalau ketua umum dipilih langsung muktamirin maka telah tercerminlah demokratisasi di tubuh NU. Adapun anak kalimat ‘dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan rois aam terpilih’ dimaksudkan untuk membangun kerja sama yang lebih baik antara rois aam dan ketua umum di masa mendatang. “Jika ada hal negatif pada ketua umum yang ditunjuk maka ia akan lebih bertanggung jawab. Tidak akan mencla-mencle nanti,” ujar peserta dari Jawa Timur.

Ditambahkan oleh peserta dari Klaten dan Jember, jika pemilu presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan langsung kelak diikuti pemilihan kepala daerah juga langsung maka sangat wajar bila belakangan pemilihan ketua umum tanfidziah meniru tata cara pemilu nasional dan lokal. “Saya yakin, NU bisa semakin demokratis nanti,” ujar juru bicara PCNU Klaten. “Masak kita mau setback, lebih baik kita kembangkan demokratisasi di sini. Mari kita memilih langsung,” sambung wakil Jember. Mengutip ungkapan sesama muktamirin yang berasal dari luar Jawa, ia mengatakan, “Untuk apa kami jauh-jauh kemari kalau tidak memilih langsung.” Ucapannya ini disambut tepukan meriah peserta sidang. Utusan PCNU Tuban menimpali hal tersebut, alasan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rois aam terpilih juga ditujukan untuk mengembalikan wibawa syuriah sebagai lembaga tertinggi NU yang merepresentasikan keterwakilan para ulama. Dengan klausul ini, maka secara struktural, keberadaan syuriah akan lebih kuat.

Dijelaskan juru bicara PCNU Tuban, ketua umum ditunjuk rois aam dan wakil rois aam terpilih menggambarkan otoritas yang tinggi di tangan syuriah. Tetapi, di samping itu, Tuban juga mengusulkan agar draf tersebut ditambah klausul bahwa rois aam dan wakilnya menunjuk bakal calon yang kemudian diserahkan kepada muktamirin untuk memilihnya.

PCNU Surabaya menyetujui PCNU Tuban. Hanya saja, Surabaya mengingatkan bahwa persetujuan rois aam tersebut jangan sampai menafikan semangat demokrasi. Karena itu, ia mengusulkan tambahan anak kalimat ‘dengan tetap memerhatikan pendapat muktamirin’. Syamsul Muarif dari PCNU Bangil mendesak agar materi ini tidak perlu divoting, tetapi ditetapkan sebagai putusan sidang komisi. Setelah diselingi pendapat PWNU Sulawesi Tenggara, Rozy mengetokkan palunya dengan terlebih dulu menanyakan persetujuan peserta yang disahut dengan ‘setuju’.

Memasuki pembahasan periodeisasi masa jabatan, pendapat peserta yang muncul didominasi keinginan untuk memberikan kesempatan kepada rois aam dan ketua umum dipilih kembali tanpa batasan waktu alias seumur hidup. Rumusan drafnya, rois aam dan ketua umum dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya dua periode secara berturut-turut.

Utusan PWNU Maluku meminta agar rois aam dan ketua umum hanya dipilih satu periode untuk menghindari caci maki kaum nahdiyin kepada petinggi NU di sana sekalipun yang bersangkutan berprestasi. Rozy menyahut, kepengurusan satu periode tidak lazim di organisasi mana pun.

Sementara itu Marzuki Abdullah dari PCNU Palembang berpendapat, cukup dituliskan ‘dapat dipilih kembali’ tanpa diikuti pembatasan masa khidmat mengingat NU merupakan organisasi keagamaan yang kepengurusannya menuntut kualitas keulamaan. Rozy akhirnya mengetukkan palunya dengan bunyi pasal lengkap, ‘rois aam dan ketua umum dapat dipilih kembali’.

Memasuki Pasal 45 pembahasan bertambah ramai. Pada draf pasal ini terdapat ayat yang menyatakan semua tingkat pengurus harian NU tidak dapat merangkap dengan jabatan pada tingkat kepengurusan yang lain terutama di dalam jamiyah NU atau badan otonom di NU. Ayat lain, pada semua tingkat kepengurusan, tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian organisasi politik dan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. Di samping itu, jika pengurus harian NU mencalonkan diri untuk mendapatkan jabatan politik tertentu maka yang bersangkutan harus nonaktif sementara sampai penetapan jabatan politik tersebut dinyatakan final. Adapun rincian aturan pelarangan rangkap jabatan ditetapkan PBNU dengan mementingkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas serta tenaga yang tersedia (Media, 02 Desember 2004).

Tuntutan agar Muktamar NU ke-31 memutuskan Nahdlatul Ulama menjaga jarak yang sama dengan partai politik manapun, termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjadi salah satu keputusan Muktamar.

Hasil komisi Tausiyah (rekomendasi) pada Rabu (1/12) yang diantaranya juga membahas masalah ini menegaskan dalam masalah politik, NU harus kembali kepada Etika Berpolitik warga nahdliyin yang diputuskan pada muktamar NU ke-28 di Yogyakarta. Keputusan muktamar di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta tersebut diantaranya menegaskan NU terlepas dari semua partai politik serta menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Namun kepada seluruh warga NU, baik yang berada dalam struktur kepengurusan di semua tingkatan secara individu diperbolehkan memilih partai politik sesuai dengan aspirasi masing-masing dengan menjaga keutuhan jam’iyah (organisasi) NU. Keputusan tersebut sebagai konsekuensi kembalinya NU kepada khittah 1926.

Hasil pleno komisi Tausiyah ini akan diplenokan kepada para peserta muktamar untuk dijadikan keputusan muktamar. KH Cholil Anwar, salah satu anggota tim komisi politik pada komisi Tausiyah mengatakan, penegasan menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai politik diambil dalam rangka memayungi semua kepentingan politik warga NU. Warga NU tidak hanya di PKB, tapi juga di PPP, PDIP, PKS dan sejumlah partai lain. Jika NU mendukung kepada salah satu partai, maka akan menyakiti warga NU lain yang berada di partai lain. tegasnya (Tempo, 1/12, 2004).

Bagaimana dengan keputusan muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri yang menyatakan bahwa dalam berpolitik, warga NU hendaknya memperhatikan partai politik yang kelahirannya dibidani oleh NU. Cholil yang mengaku menjadi salah satu deklarator PKB ini mengatakan, keputusan tersebut diambil karena waktu itu PKB baru saja dideklarasikan. Tapi sekarang, NU harus menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik, ujarnya. Hal senada juga disampaikan Enceng Sobirin, yang juga anggota tim komisi politik. Dengan demikian, keputusan ini menganulir keputusan di Muktamar di Lirboyo, ujarnya. Menurut Sobirin, dalam redaksi Tausiyah tersebut, tidak menyebut secara tegas NU melepaskan PKB. Hal itu dikarenakan rekomendasi harus bersifat makro. Jika perlu penjelasan yang lebih mikro, maka hal itu harus dirumuskan dalam program kerja (Tempo, 01 Desember 2004).

Hal senada juga diutarakan oleh Kiai Sahal dalam pidatonya pada pembukaan Muktamar NU ke-31. Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudz menegaskan perlunya organisasi Islam terbesar di tanah air itu secara serius menjauhkan diri dari politik praktis yang terbukti justru merugikan organisasi para ulama tersebut. Menurut kiai Sahal, sebenarnya secara institusi NU memang tidak terlibat politik praktis, namun perilaku warga NU yang terjun atau bersinggungan dengan politik praktis yang tidak memegang teguh amanat Khittah 1926-lah yang membuat NU akhirnya terseret-seret ke politik yang berorientasi kekuasaan yang sebenarnya bukan menjadi area garapan NU.

Kondisi seperti itu, menurut pengamatan kiai Sahal, disebabkan keterlibatan warga NU, baik sengaja atau tidak dalam politik praktis, tidak disertai oleh sikap kenegarawanan, penguasaan yang memadai terhadap seluk-beluk politik, dan tidak begitu peduli terhadap garis-garis, seperti Pedoman Berpolitik yang diputuskan Muktamar ke-28 di Yogyakarta. Orang-orang seperti itu akhirnya hanya mengandalkan pada dukungan NU tanpa memperhatikan Khittah NU dan kepentingan NU sendiri yang akibatnya NU menjadi kehabisan energi sehingga urusan lain yang sangat diperlukan umat dan masyarakat banyak yang terbengkelai. Oleh karena itu, Kiai Sahal mengusulkan agar NU “menyapih” (memisahkan) warganya yang bersinggungan dengan politik praktis secara tegas dengan institusi NU untuk menghindari praktik-praktik politik yang akhirnya menyeret NU ke politik praktis.

Modifikasi Khitah hasil Muktamar ke-30 di Lirboyo yang masih memberi isyarat penggiringan warga, misalnya, perlu ditiadakan dan pengurus NU di setiap jajaran tidak boleh sama sekali merangkap dengan pengurus partai politik dan berkiprah di dalam kegiatan politik praktis. Tak lama setelah kiai Sahal melontarkan pendapatnya, segera muncul tanggapan dari warga NU yang berkecimpung di politik praktis. Reaksi positif muncul dari politisi NU yang berkandang di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tosari Wijaya. Dia menyatakan sudah semestinya NU tidak bersentuhan dengan politik praktis, sengaja atau tidak. Sudah seharusnya NU lebih berkonsentrasi pada masalah keumatan dengan politik kebangsaan dan kerakyatan, sementara politik praktis menjadi urusan partai politik.

Reaksi berbeda dilontarkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendi Choirie yang mengatakan muktamar kali ini seolah kehabisan isu. Choirie sebenarnya sependapat dengan seruan kiai Sahal untuk tidak menjadikan NU sebagai alat politik, namun lontaran seperti itu menurutnya tidak lantas berarti NU menghindari politik seratus persen dan memisahkan secara dikotomis antara dunia politik dan dunia kultural. Menurut Choirie, politik merupakan bagian dari kehidupan NU. Fakta menunjukkan NU pernah menjadi partai politik, pernah mendukung salah satu parpol, dan sekarang punya partai tersendiri, yakni PKB. Nuansa politik di NU tidak bisa dihindarkan dan fakta ini tidak bisa dibuang begitu saja.

Mengenai masalah hubungan antara NU dan politik, menurutnya, ada dua hal yang penting ditegaskan yakni tidak mempolitisasi struktur NU dan orang yang sudah duduk di struktur NU tidak boleh lagi secara personal untuk memimpin atau menduduki jabatan-jabatan politik karena hal itu akan rentan terjadi politisasi.

Tapi, Effendi tidak sepakat kalau hasil keputusan muktamar Lirboyo yang merekomendasikan warga NU mengarahkan dukungan pada partai yang kelahirannya dibidani PBNU—yang oleh kiai Sahal disebut sebagai modifikasi khittah itu—ditiadakan dengan alasan sejarah itu fakta dan perjuangan tidak bisa dengan hanya perjuangan kultural. “NU punya partai politik yang lahir dari dirinya, itu fakta. Oleh karena itu, keputusan Lirboyo tetap tidak bisa hilang cuma harus dipisahkan aktivitas politik praktis di dalam NU dan PKB. PKB tidak boleh mempolitisir NU dan NU tidak boleh membiarkan dirinya dijadikan alat politik,” katanya (Sigit Pinardi dalam Antara).

Tanggapan lain datang dari pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Moh Mahfud MD berpendapat, muktamar kali ini bisa jadi memang akan menentukan bagaimana hubungan NU dan PKB selanjutnya. Sekarang pun sudah terasa ada beban politik jika Hasyim Muzadi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU lagi sehingga muncul upaya meninjau kembali hubungan NU-PKB. “Hasyim merasa tidak didukung PKB ketika menjadi calon wakil presiden pemilu lalu. Karena itu, sekarang ini bahkan, menurut sumber yang sangat dipercaya, Hasyim dan orang-orangnya sedang menyiapkan draf partai politik baru kalau nanti terpilih lagi,” kata Mahfud di kompleks Asrama Haji, Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.

Mahfud sendiri sangat menyesalkan niatan tersebut. Ia menjelaskan, jika dulu PKB tidak mendukung Hasyim mendampingi calon presiden dari PDIP Megawati Soekarnoputri, itu semata-mata lantaran yang bersangkutan maju sebagai cawapres dari PDIP, bukan dari PKB. Sedangkan, Muktamar NU maupun Muktamar PKB tidak menginstruksikan PKB untuk mendukung pasangan calon yang diajukan PDIP. “Ini kayaknya disalahpahami. Kalau putusan itu dianggap salah oleh Hasyim, seharusnya jangan lantas hubungan institusionalnya dirusak. Jangan hubungan NU dan PKB secara institusi dihancurkan,” tandasnya.-Mahfud mengingatkan, Muktamar NU di Boyolali memperkuat keputusan Muktamar NU di Lirboyo yang intinya lebih menegaskan untuk memberikan arahan kepada warga NU menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai yang dilahirkan PBNU, yakni PKB.

Mahfud menolak keengganan menolak peninjauan hubungan NU-PKB sebagai bentuk belum mandirinya PKB dari NU. “Ini hanya karena NU harus mempunyai tangan politik. Politik inspiratif seperti penegakan demokrasi, pemberantasan korupsi dan sebagainya, dilakukan NU. Sedangkan politik praktis seperti menempatkan orang-orang yang pas untuk sebuah kedudukan di birokrasi, dilakukan PKB,” tegas dia.

Ketua Wilayah PKB Jawa timur Choirul Anam menilai pidato Rais Aam PBNU itu sangat bagus karena tentang peniadaan modifikasi Khitah 1926 hasil Muktamar NU ke-30 di Kediri menyangkut hubungan NU-PKB. Posisi partai yang didirikan warga NU itu, lanjutnya, sudah tidak mungkin tergoyahkan.”Nahdliyyin sudah paham betul hubungan NU-PKB. Dengan demikian, tidak akan berpengaruh bagi eksistensi PKB ke depan. Justru saya melihat apa yang disampaikan Mbah Sahal itu sangat bagus,” katanya.

Ia membantah pernyataan itu tidak akan membuat gerbong PKB kempis. “Tidak. Soal hubungan NU-PKB itu sebenarnya sudah selesai. Nahdliyyin sudah paham betul mana partainya. Karenanya, mau ditinjau, silakan, itu bagus,” tegas Cak Anam, panggilan akrab Chorul Anam. Masih menurutnya, sesungguhnya persoalan PKB termasuk kecil. Tetapi, apapun pun keputusan muktamar akan diterima. Tapi, diingatkan, yang paling penting adalah menyelamatkan jamiyah diniyah NU.”Soal hubungan NU dengan partai politik, mau ditinjau atau mau diapakan, terserah. PKB misalnya, tetap saja sejarah mencatat PKB lahir dari rahim NU. PKB itu lahirnya sudah jelas. Akte kelahiran jelas, lahir dari rahim NU. Akta kelahiran itu kan tidak mungkin diubah,” tandasnya.

Mengenai hubungan NU-PKB, Cak Anam menegaskan, sudah jelas dalam sembilan pedoman politik bagi warga NU. Yaitu, hubungan historis dan ideologis yang tidak perlu diubah atau ditinjau kembali (Media, 30 November 2004).

Jadi tidak membuat gerbong PKB kempes? “Tidak. Soal hubungan NU-PKB itu sebenarnya sudah selesai. Nahdliyin sudah paham betul mana partainya. Karenanya, mau ditinjau, silakan, itu bagus,” tegasnya kepada Duta, Ahad (28/11) kemarin. Masih menurut Cak Anam, sesungguhnya soal PKB itu, kecil. Apapun keputusannya silakan. Tapi, yang paling penting adalah keberadaan jam’iyah diniyah NU, ini harus diselamatkan. Soal hubungan NU dengan partai politik, mau ditinjau atau mau diapakan, terserah. PKB misalnya, tetap saja sejarah, mencatat PKB lahir dari rahim NU. “PKB itu lahirnya sudah jelas. Akte kelahiran jelas, lahir dari rahim NU. Akte kelahiran itu kan tidak mungkin diubah,” tandasnya.

Kalau dikatakan NU itu dekat dengan wilayah politik. Bisa saja. Karena hampir semua kegiatan NU bisa dilihat dari sudut politik. Dalam bahasa Yunani politik artinya urusan pemerintah, negara dan masyarakat. Semua itu, NU ikut mengurusi.Tapi, persoalan sekarang, NU jangan terjebak politisasi, seperti perebutan kekuasaan. Kalau NU dipakai untuk merebut kursi kekuasaan, itu sangat keliru. “NU memainkan politik ketika negara dalam keadaan bahaya, ideologi bangsa terancam. Di situlah wilayah politik yang harus dimainkan NU,” tutur Cak Anam.

Cak Anam mencontohkan, saat Gus Dur menjadi presiden, kondisi bangsa di ambang perpecahan, sehingga Gus Dur harus turun tangan. Ini harus dipahami. Sehingga posisi Gus Dur saat itu, dalam konteks penyelamatan bangsa. “Beda dengan yang dilakukan Pak Hasyim Muzadi saat menjadi calon wakil presiden, negara dalam keadaan damai. Maka yang terjadi adalah politisasi, banyak kantor-kantor NU menjadi tempat rapat tim sukses, ini ironis,” tegasnya.

Mengenai rangkap jabatan, menurutnya, yang penting bukan soal rangkap jabatan, tapi fungsi-fungsi mereka itu berjalan atau tidak. “Kalau rangkap tapi fungsi jalan, kenapa dilarang? Janganlah kita membuat peraturan-peraturan yang sebetulnya tidak benar. Nah Sekarang sudah merangkap saja pekerjaannya tidak ada,” katanya Lantas apa yang harus dibenahi dalam muktamar kali ini? Cak Anam memaparkan, sebagai organisasi ulama, NU harus menjadi pembimbing umat dan penjaga moral bangsa. Dikatakan, dalam berbangsa ada dua kelompok, yaitu ulama dan umaro. NU mengambil peran ulama, sehingga peran umaro harus dimainkan pihak lain. Dua kelompok ini sama pentingnya di mata masyarakat.

”Hubungan ini mesti dibetulkan. Jangan kemudian ulama, menjadi presiden, nanti gak karu-karuan. Kalau sudah mengambil peran urusan umat, ya harus ditekuni biar umat sejahtera. NU memang menjalankan fungsi ulama, tapi hubungan dengan umaronya harus tetap berjalan baik,” paparnya (Duta, 29 Nopember 2004).

Sejak Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984 memutuskan NU kembali ke khittah, memang secara institusi NU yang pernah menjadi partai politik tidak lagi bersentuhan dengan politik praktis dan membebaskan warganya untuk menyalurkan hak politiknya masing-masing. Namun, satu setengah dekade kemudian sejarah mencatat NU secara institusional akhirnya kembali berurusan dengan politik praktis ketika harus menyokong partai yang dilahirkannya, PKB, bertarung di Pemilihan Umum 1999.

Keterlibatan itu semakin jauh ketika mantan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden keempat RI, terutama saat cucu pendiri NU KH Hasyim Asyari itu digoyang posisinya yang berujung pada lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan.Ketika goyangan pada Gus Dur semakin kencang, NU-lah yang paling sibuk membela dan menandingi aksi para penggoyang tersebut, termasuk dalam hal pengerahan massa, dan energi NU habis tersedot untuk mengurusi persoalan tersebut. Energi NU kembali tersedot urusan politik praktis ketika Hasyim maju sebagi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada pemilihan presiden lalu yang mengakibatkan bukan saja pecahnya suara NU namun juga memunculkan pertentangan internal di NU.

Pencalonan Hasyim tersebut akhirnya memunculkan dua kubu di kalangan ulama NU yang dikenal sebagai Poros Lirboyo yang mendukung dan Poros Langitan yang menolak. Imbas dari pemilihan presiden itu juga masih terasa di muktamar kali ini di mana kedua kubu kembali saling berseberangan terkait pencalonan kembali Hasyim sebagai ketua umum PBNU periode 2004-2009. Oleh karena itu, menjadi sangat penting memperhatikan pernyataan Kiai Sahal yang mengajak NU secara serius menjauhkan diri dari praktik politik praktis baik secara organisasi maupun dari warganya yang terjun atau bersinggungan dengan politik praktis.

            Sejumlah issu lain yang cukup mengemuka  dalam sidang komisi adalah munculnya sejumlah harapan dari sejumlah cabang dan wilayah untuk tidak memasukkan komunitas JIL (Jaringan Islam Liberal)  dalam jajaran kepengurusan PBNU. Sebab dikhawatirkan akan terjadi  kegelisahan bagi segenap warga NU yang ada di bawah. Isu juga mengemuka berkaitan dengan pembahasan bahsul masail NU yang menolak tentang  penafsiran alqur’an dengan  pendekatan Hermeneutik, kemudian hukum Risywah dan tes DNA.

3.     Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU

Hal penting lain yang menjadi agenda dalam Perhelatan Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jateng, 28 November-2 Desember 2004, adalah memilih pemimpin organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia dengan anggota sekitar 40 juta orang itu. Muktamar NU itu memilih duet, Ketua Umum Tanfidziah PBNU dan Rais Aam Syuriah PBNU periode 2004-2009. Hal ini dilakukan pada tanggal 1 Desember 2004.

Berkaitan dengan pemilihan pengurus struktural terdapat beberapa ketentuan sesuai keputusan rapat pleno pertama yang membahas tata tertib, calon ketua umum dewan tanfidziah harus didukung oleh 99 suara, calon harus aktif menjadi anggota NU atau badan otonom NU sekurang-kurangnya empat tahun dan tidak menjadi pengurus harian partai politik.

Sejumlah nama calon Ketua Umum Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Rais Aam mulai bermunculan. Adapun nama-nama calon Ketua Umum Tanfidziah PBNU yang muncul antara lain, KH Hasyim Muzadi (pemimpin PBNU pada periode 1999-2004),, mantan Menteri Agama KH Tholchah Hasan, pemimpin pondok pesantren Raudlatul Tholibin (Rembang, Jateng) KH Mustofa Bisri, Katib Syuriah PBNU KH Masdar Farid Mas’udi yang sempat menjadi Pelaksana Harian Ketua Umum PBNU saat Hasyim Muzadi mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2004, KH Cecep Syarifuddin, KH Said Aqil Siradj, KH Ahmad Bagdja, dan Salahuddin Wahid.  Sedangkan untuk calon Rais Aam Syuriah PBNU sejauh ini ada dua, yakni KH Sahal Mahfudz dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Di arena Muktamar NU ke-31 di Solo, jawa Tengah, perebutan pucuk pimpinan NU terpolarisasi ke dalam dua kubu yaitu “kubu kultural” dan “kubu struktural”. Kubu NU kultural, juga disebut “Poros Langitan”, mengusung Gus Dur sebagai rois aam dan Mustofa Bisri (Gus Mus) menjadi ketua umum tanfidziah. Sedangkan kubu NU struktural—“poros Lirboyo”–menjagokan Hasyim Muzadi terpilih kembali menjadi ketua umum tanfidziah yang bersanding dengan Sahal Mahfudz sebagai rois aam. Kedua poros itu akan memperebutkan 477 suara yaitu 432 suara dari pengurus cabang (PCNU), 31 suara dari PWNU, dan 14 suara dari cabang istimewa yaitu kepengurusan NU yang berlokasi di luar negeri.

Hasyim Muzadi yang bersama Megawati Soekarnoputri gagal dalam Pilpres 2004, didukung oleh pengurus struktural NU untuk kembali memimpin NU. Tetapi ia mendapatkan tantangan yang luar biasa dari mantan Presiden dan mantan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid yang memiliki pengaruh luas di NU. Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid mendukung Gus Mus (Mustofa Bisri), Tholchah Hasan, atau Cecep, dan bila Hasyim yang terpilih, Gus Dur pernah menyebut akan membuat NU Tandingan.

Hasyim didukung sejumlah kiai berpengaruh seperti KH Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri), KH Masduqi Mahfudz (Malang), KH Muchit Muzadi (Jember), KH Muttawakil (Genggong, Probolinggo), Zainudin Jazuli (Ploso, Kediri), KH Fawaid As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), dan KH Noer Iskandar SQ (Jakarta). Di pihak lain, sejumlah kiai sepuh lainnya, seperti, KH Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), KH Warsun (Krapyak, Yogyakarta), dan KH Muhaimin Gunardo (Temanggung), justru mencalonkan Gus Mus dan Gus Dur.

Dalam pemilihan Rais Aam, akhirnya, KH Sahal Mahfudz kembali terpilih untuk memimpin NU masa bakti 2004-2009. Dalam pemilihan yang berlangsung dini hari tanggal (2/11, 2004) di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Sahal jauh memimpin dari calon-calon lainnya. Kiai asal Pati, Jawa Tengah itu memperoleh 363 suara. Adapun Gus Dur hanya meraih 75 suara, kemudian disusul Hasyim Muzadi 5, Mustofa Bisri 3, Alwi Shihab 2, Said Aqil SIradj 1, Ayahanda Rahman Sabang 1, dan abstain 1. Total ada 452 suara, dari 455 suara yang semestinya ada. Sesuai dengan tata tertib pemilihan, hanya calon yang mampu meraih 99 suara yang berhak maju dalam pemilihan berikutnya. Karena hanya Kiai Sahal yang mampu melewati batas itu, maka muktamirin pun secara aklamasi memilih Kiai Sahal.

Akan tetapi Kiai Sahal, tak begitu saja menerima keinginan muktamirin yang telah memilihnya. Dia mengajukan syarat, dirinya mau menerima jabatan Rais Aam jika wakil Rais Aam yang akan dipilihnya, dan ketua umum yang akan dipilih peserta muktamar mau menerima persyaratan jam’iyah (organisasi) yang ditentukannya. Permintaan dalam bentuk surat itu dibacakan pimpinan sidang. Muktamirin pun menyetujui. Syarat itu intinya meminta wakil rais dan ketua umum tepilih menaati AD/ART, khittah, rais aam, dan keputusan lembaga syuriah. Sahal juga meminta mereka tidak mengatasnamakan NU langsung atau pun tidak langsung, kecuali bersama rais aam, atau keputusan bersama PBNU, atau mengambil tindakan sendiri kecuali berkonsultasi dengan rais aam. Sahal juga meminta mereka berjanji tak melakukan tindakan yang dapat diartikan kegiatan politik praktis. Dan  yang penting, Sahal meminta mereka tidak mencalonkan diri untuk jabatan politis baik di legislatif maupun di eksekutif.

Oleh karena itu, Hasyim dan Masdar F. Mas’udi yang akhirnya berhasil maju dalam pencalonan tahap kedua, mau menerima persyaratan Kiai Sahal itu. Mereka membacakan janji itu di hadapan para muktamirin.

Adapun dalam pemilihan Ketua Tanfidziyah akhirnya Hasyim Muzadi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PBNU masa bakti 2004-2009. KH Hasyim Muzadi terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU setelah melalui poses yang cukup alot. Pada pemilihan putaran pertama, Hasyim Muzadi meraih 293 suara, sedangkan pesaing terdekatnya KH Masdar Farid Masudi meraih 103 suara. Keduanya berhasil lolos karena meraih di atas 99 suara, akhirnya maju ke pemilihan putaran kedua. Hasil akhir, Hasyim Muzadi menang mutlak dengan 346 suara sementara Masdar justru melorot menjadi 99 suara.

Begitu dinyatakan sebagai pemenang Hasyim langsung berpelukan dengan Ali Maschan Moesa, koleganya dari Jawa Timur. Setelah itu, tampak Masdar memberi ucapan selamat pada Hasyim dan keduanya juga saling berpelukan. Menyadari pertentangan dalam perebutan kursi pimpinan yang mengancam keutuhan NU itu, Hasyim dalam pidato kemenangannya meminta warga NU melupakan persaingan dan pergesekan yang terjadi sebelum dan selama Mukmamar ini. Ia mengajak warga NU berkonsentrasi membangun NU menjadi lebih baik. Sedangkan dalam pidato terakhir sebelum muktamar ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sahal Mahfud mengharapkan semua pihak menerima hasil Muktamar PBNU ini, termasuk terpilihnya Hasyim dan pengurus periode 2004-2009.

            Akhirnya, duet KH Sahal Mahfud dan KH Hasyim Muzadi kembali terpilih untuk memimpin Nahdlatul Ulama (NU) dalam muktamar ke 31. Kiai Sahal terpilih sebagai Rais Aam Syuriah dan Hasyim sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU periode 2004-2009. Kemenangan duet ini sekaligus memupus upaya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sejak awal gencar berkampanye menentang tampilnya Hasyim sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Dur bahkan pernah menegaskan akan mendirikan NU tandingan jika Hasyim terpilih kembali.

Orientasi NU Pasca Muktamar ke-31 di Solo

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, sesaat setelah dinyatakan sebagai Ketua Tanfidziah PB NU periode 2004-2009 dalam Muktamar-ke 31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, KH Hasyim Muzadi dalam pidato kemenangannya meminta agar semua muktamirin melupakan hal-hal yang tidak baik, khususnya selama muktamar. Hasyim juga meminta agar semua pihak melupakan pertikaian, perselisihan, isu dan manuver serta tuduhan dan fitnah. “Lupakan hal-hal yang menyakitkan itu dan mari semuanya saling bekerja sama untuk kebangkitan NU,” kata Hasyim (Tempo, 2/12, 2004). 

Menurut Hasyim, yang diperlukan NU saat ini adalah pelayan bukanlah penguasa terhadap warganya. Untuk mengangkat harkat martabat kaum dhuafa dan mustadzafin yang diperlukan NU adalah khadam bukan juragan. Hasyim meyakini organisasi NU sesungguhnya memiliki ajaran dan wawasan yang sangat hebat dan luhur. Hanya saja kehebatan dan keluruhan itu belum dapat dinikmati warga NU. “Organisasi NU itu bernazab bagus tetapi bernasib kurang bagus dalam sepanjang masa. Itu bukan karena pendahulu salah mengatur metodologi perjuangan tetapi karena orang NU belum sebaik NU sebagai ajaran. NU sebagai organ masih berjarak dengan NU sebagai ajaran. Mari kita NU kan kembali orang NU, dalam segi akidah, syariah, akhlak dan segi metode perjuangannya,” kata Hasyim.

Pengasuh pondok pesantren Al Hikam Malang ini tampak menitikkan air mata selama berpidato. Belasan banser menjaga ketat di depan meja pimpinan sidang yang ditempati Hasyim. Dengan nada optimis, Hasyim mengungkapkan keluhuran dan kehebatan NU akan dapat terlihat 5-10 tahun yang akan datang apabila orang-orang NU mau bekerja sama. Dia menyebutkan sejumlah prasyarat agar NU memberikan manfaat yang bisa dinikmati warganya. “Keiklhasan, persatuan, kerja keras, kepintaran, ketabahan, jaringan perjuangan dan tawakal. Kita juga harus mengakui sebagai organisasi agama, selama ini NU kurang memikirkan yang menciptakan agama, kurang memikirkan hanya untuk diri sendiri bukan untuk kebaikan bersama,” kata dia (Tempo, 2 Desember 2004).

Kiai Hasyim Muzadi menyatakan amat bersyukur atas suksesnya pelaksanaan Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, yang berakhir pada Kamis (2/12) kemarin, walau harus melewati tarik menarik kepentingan dan kekuatan yang sangat melelahkan. Hasyim menegaskan pula, sebagai Ketua Umum NU yang terpilih kembali untuk masa khidmat 2004-2009, ia akan mematuhi sepenuhnya hasil muktamar dan patuh pada Rais Aam Syuriah NU terutama dalam menentukan langkah-langkah strategis keagamaan. Menurutnya, kepatuhannya sudah ia buktikan dengan menandatangani kontrak jam’iyyah sebelum dipilih muktamirin untuk periode kedua.

Selain bersyukur atas suksesnya pelaksanaan muktamar, Hasyim bersyukur pula atas terpilihnya kembali Kiai Haji Sahal Mahfudh sebagai Rais Aam Syuriah NU. Menurut Hasyim, Kiai Sahal merupakan orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Hasyim menjelaskan, Rais Aam merupakan jabatan tertinggi di NU, yang tidak saja berwenang mengendalikan organisasi tapi juga berwenang mengeluarkan fatwa sesuai syariat, sekaligus memiliki kewenangan dalam pembinaan umat. Kewenangan yang besar ini hanya dapat dijalankan oleh orang sekaliber Kiai Sahal.

Ketokohan Kiai Sahal, kata Hasyim, sudah teruji dan terbukti. Sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia), dia sangat dikenal di Indonesia. Dari sisi kapasitas keagamaan, Kiai Sahal seorang ahli fikih, sekaligus pendidik karena memiliki pesantren. “Sejauh ini, beliau telah dapat membuktikan dirinya sebagai figur teladan yang baik karena kepribadian dan perilaku, serta ucapan-ucapannya. Karena ucapan seorang Rais Aam bagi organisasi adalah aturan dan untuk agama adalah fatwa, maka tidak akan mungkin (jabatan Rais Aam) dipegang tokoh yang tidak punya konsistensi di bidang aturan dan syariat, apalagi kalau pendapatnya gampang berubah-ubah,” kata Hasyim.

Selanjutnya, karena sudah meneken kontrak jam’iyyah, maka Hasyim menegaskan, ia dan NU tidak akan bisa lagi ditarik untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis apa pun. Dalam kaitan itu pula, Hasyim akan meneruskan lima program kerja yang telah dirintis dalam lima tahun kepemimpinannya tapi belum optimal dijalankan. Agenda tersebut antara lain, pertama yakni pembangunan institusi (institutional building). Semua potensi NU harus dirangkul dan diwadahi dalam sebuah sistem dan mekanisme yang mapan, disertai langkah-langkah yang terprogram secara komprehensif.  “Kedepan kultur NU harus dibuat sistemik sehingga tatanannya menjadi jelas. Siapa pun yang menjadi pengurus harus tunduk pada tatanan ini, sehingga ganti-ganti pengurus nantinya merupakan agenda rutin, tapi tetap saja bahtera NU jalan ke depan. Dalam kaitan ini, semua tokoh harus ikut NU dan bukan NU-nya yang ikut mereka, dan ini sedang berjalan di tengah jalan,” katanya.

Kedua, NU harus mampu mengukuhkan dan mengembangkan posisi dan pemikiran keagamaannya. Ini harus dibakukan dalam paradigma yang jelas, bahwa NU adalah ahlissunnah waljamaah, berpikir moderat, tidak ekstrem dan tidak juga liberal, mempunyai konsep jelas tentang hubungan agama dengan negara. Ketiga, pemantapan program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi keumatan, serta pembinaan sumber daya manusia. Selama ini, karena pembangunan institusi belum optimal, ditambah tarik-menarik posisi keagamaan, program tersebut masih sebatas dalam wacana. “Dalam lima tahun ke depan, kita upayakan dengan sungguh-sungguh agar program itu menjadi realita, dengan dukungan 3M (man, money, dan management) yang mumpuni. Keempat, NU akan lebih meningkatkan peranan kebangsaan dan internasional. Posisi NU, kata Hasyim, bagi bangsa harus jelas dan terasa gunanya, serta jangan sampai NU terisolasi dari komponen bangsa yang lain. Di tingkat internasional, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dan dunia, NU hendak go international sebagai jembatan antara dunia Islam dan Barat. Dan kelima, NU harus meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM-nya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Keadilan tidak hanya bisa dicapai secara top down, tapi juga bisa dihadirkan dari bawah (bottom up). Jika keadilan sudah tercapai, maka kesejahteraan pun akan mudah digapai.

Jika kelima program itu berjalan dengan baik, Hasyim menyimpulkan, “Maka saya berharap lima sampai 10 tahun mendatang NU sanggup hadir di Indonesia dan dunia sebagai lembaga kultural yang sistemik, bermanfaat, dan menjadi rahmatan lilalamin” (Tempo,3 Desember 2004).

Semantara itu Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Naghdlatul Ulama (PBNU), KH MA Sahal Mahfudz dalam khutbah ikhtitam (pidato penutupan) Muktamar NU ke-31, meminta agar faksi-faksi yang sempat muncul selama Muktamar berlangsung hendaknya segera diakhiri. “Jangan ada lagi faksionalisasi dan upaya faksionalisasi NU ke depan,” tegasnya. Kiai Sahal juga menegaskan, pimpinan PBNU yang baru, berjanji akan segera konsolidasi organisasi untuk kembali mengukuhkan ikatan persatuan dan persaudaraan yang muncul dalam Muktamar dengan cara merangkul semua pihak yang saling berhadapan. “Hal ini bukan hanya untuk merajut jalinan persahabatan yang sempat terkoyak, tetapi juga karena beban berat yang telah diamanatkan muktamar,” katanya. Dalam bagian lain pidatonya, Sahal juga meminta kepada seluruh warga nahdliyin agar menyikapi seluruh dinamika yang muncul dalam arena Muktamar, sebagai dinamika yang wajar, sekaligus sebagai rahmat bagi kehidupan bermasyarakat.

Muktamar yang berlangsung sejak 28 November 2004 tersebut ditutup resmi oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Kamis (2/12/04) pagi. Hadir dalam penutupan antara lain Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid serta beberapa perwakilan dari Negara sahabat. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui setiap bangsa selalu punya masalah. “Namun bangsa kita yang juga didera banyak masalah, ternyata masih mampu bekerja dengan meningkatkan perekomian hingga 4 persen. Itu hasil dari sebuah kerja keras. Oleh karena itu apapun perbedaannya kita tetap harus bersatu. Sebagai bangsa yang mayoritas umat Islam, maka maju mundurnya bangsa ini juga terpengaruh maju mundurnya umat Islam yang mayoritas juga warga NU,” tutur Jusuf Kalla dalam pidato penutupan Muktamar NU Ke-31 di Solo.

(())

Bagian Tiga

MENGURAI KONFLIK NU DI MUKTAMAR KE-31 DI SOLO

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, meski NU mendapat stigma yang kurang baik bahwa NU merupakan sebuah organisasi yang berlandaskan pada tradisionalisme tapi NU ternyata cukup responsive terhadap perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat bahwa dari rahim NU ternyata lahir seorang yang oleh para pengamat dianggap sebagai kampium demokrasi yaitu Gus Dur.

Demokrasi telah menjadi pembicaraan yang aktual di akhir abad ke-20. bukan hanya di kalangan akademisi dan praktisi politik saja, tetapi pers dan kaum sarungan-pun ikut membangun konsep demokrasi di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi kajian yang menarik baik di kampus, seminar diskusi maupun di kantor-kantor dan aktivis fungsionaris organisasi sosial kemasyarakatan. Hal tersebut dapat mendorong tumbuhnya kesadaran tentang demokrasi secara bersamaan di kalangan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa telah terjadi kesadaran secara kolektif tentang demokratisasi

Demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk merealisasikan diri dan mengaktualkan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia utuh yang menyadari jati dirinya. Demokrasi memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan berpartisipasi dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan di tengah lingkungan sekitar sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang. Oleh karena itu demokrasi merupakan bentuk medium yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab.

Dalam demokrasi terkandung beberapa nilai yang ideal. Nilai-nilai demokrasi dimaksud adalah nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul dari tindak tanduk sesungguhnya dari suatu sistem demokrasi. Sistem politik yang demokratis dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh setiap wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam keadaan terjaminnya kebebasan politik (Demokrasi salah satu cara mengelola konflik, Dewi kurniasih S.Ip)

Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan saja, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata kelola masyarakat yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moril yang sarat di dalamnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). Jika diperinci nilai-nilai tersebut, adalah : pertama, Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict). Kedua Menyelenggarakan pergantian pemimpin/penguasan secara teratur (orderly succession of rules). Ketiga, Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion). Keempat,  Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity). kelima, Menjamin tegaknya keadilan. dan Keenam Menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi.

Dengan kerangka yang demikian inilah, sebagai titik acu untuk  meneropong dialektika demokrasi NU maka perlu ditampilkan sejumlah  sejarah konflik (conflic story)  yang mencuat ke permukaan pada Muktamar NU ke-31 di Donohudan Solo Jawa Tengah.

A. Conflict Story

 Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Boyolali, Jawa Tengah 28 November-2 Desember 2004 satu bulan sebelum muktamar digelar mulai bermunculan berbagai wacana dan manuver yang ujung-ujungnya menyangkut suksesi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Atau lebih mengerucut lagi perang wacana, issu dan opini antara pendukung KH Hasyim Muzadi dan kelompok yang menolak yang dimotori oleh KH. Abdurrahman Wahid.

Konflik elite di tubuh NU tersebut kian menguat. Konflik yang tidak muncul serta-merta, melainkan akumulasi dari berbagai relasi antagonistik di seputar pengelolaan organisasi kaum nahdliyyin ini. Tentu saja, determinan utamanya tak lepas dari proses rivalitas politik yang berlangsung sebelum maupun sesudah Pemilu 2004. Dalam konteks itulah, muktamar menjadi momentum paling strategis bagi kaum nahdliyyin untuk mereformulasi tata kelola organisasinya dalam pergulatan internal maupun eksternal di masa depan. Menuju paradigma dan logika demokrasi yang lebih ideal.

Disinyalir ada beberapa indikasi yang menjadi bukti munculnya kumulasi perpecahan elite NU sebelum muktamar berlangsung. Pertama, disinyalir hampir sebagian besar nahdliyyin yang duduk di jajaran struktural mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWC sampai ranting, termasuk juga badan otonom dan lajnah/lembaga, saat pemilu kemarin ramai-ramai menjadi tim sukses partai maupun capres/cawapres. Mereka melakukan gerilya ke kantong-kantong nahdliyyin, sehingga banyak pesantren yang tak bisa melepaskan diri dari anasir politik seperti ini. Akibatnya, muncul polarisasi kekuatan politik di antara elite dan warga NU. Dan secara bersinggungan ini menjadikan PKB sebagai Parpol yang kelahirannya difasilitasi NU merasa tersinggung bahwa ruang politiknya di langkahi oleh NU.

Kedua, sejumlah pihak yang —-dipelopori oleh elit PKB—- menyatakan bahwa keputusan dan nasihat para ulama yang kebanyakan duduk di syuriah hampir tidak memiliki pengaruh apa pun. Mereka menyebutkan misalnya saja, keputusan syuriah pada 16 Mei 2004 tentang Qarar untuk menonaktifkan seluruh pengurus (dari pengurus besar sampai ranting) yang terlibat dalam proses pemilu presiden, baik sebagai capres/cawapres maupun tim sukses sama sekali tidak dipatuhi. Buktinya, mereka yang terlibat, masih tetap aman di jajaran struktural NU tanpa adanya sangsi yang ketat dan mengikat. Tausiyah Rais Am PBNU KH. Sahal Mahfud di Pondok Pesantren Hamdalah Kemadu Rembang (30 Juni 2004), agar warga NU memperlihatkan etika dan akhlak asli NU, juga tidak mempunyai pengaruh signifikan.

Ketiga, mencuatnya perbedaan tajam antara Gus Dur dan KH Hasyim Muzadi. Konflik di antara mereka sangat nyata, terlihat dari silang pendapat yang rame di angkat media massa, bahkan kian menajam pada saat muktamar berlangsung sekarang ini. Kedua tokoh NU ini, memiliki basis massa ke bawah, meskipun diasumsikan bahwa Gus Dur jauh lebih kuat dibanding Hasyim. Perpecahan di antara mereka sedikit banyaknya juga merembet ke tingkat bawah. Kita tentunya menyadari bahwa hingga saat ini budaya politik yang dominan terjadi di kalangan NU adalah politik patron-client sehingga saat patron-nya konflik dengan tokoh lain, maka dengan sendirinya warga NU di level bawah akan turut terkotak-kotak. Terlebih manakala situasi itu didukung dengan sorotan media massa cetak dan elektronik yang demikian bebas dan secara kuantatitas cukup besar peranannya dalam meningkatkan dan memperluas arena konflik itu demikian dramatik.

Keempat, sempat muncul silang pendapat di antara sembilan ulama mustasyar (penasihat) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Para ulama mustasyar menggelar pertemuan di pondok pesantren Cipasung, Singaparna, Tasik Malaya, Jawa Barat pada 15 Juli 2004. Hasil pertemuan tersebut sepakat mencopot para pengurus NU yang terlibat politik praktis, khususnya dalam pemilihan presiden-wakil presiden periode 2004-2009.

Tentu saja, keputusan tersebut tidak bulat didukung oleh para ulama mustasyar. Ulama musytasyar yang hadir pada pertemuan Cipasung tersebut yakni Abdurrahman Wahid (Jakarta), KH Tuan Guru Turmudzi (Mataram), KH Ayip Abdullah Abas (Buntet, Cirebon), KH Ilyas Rukhiyat (Tasikmalaya). Sementara yang hadir melalui media teleconfrence yaitu KH Abdullah Faqih (Tuban), dan KH Sanusi Baco (Makassar, Sulsel). Tiga ulama mustasyar yang banyak berbeda pendapat dengan ulama-ulama di atas ada tiga orang, yakni KH Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri), KH Haderani HM, dan KH Syech Muda Nasution.

Menurut keterangannya, butir keputusan sebagian besar ulama mustasyar ini merupakan keputusan jangka pendek sebagai upaya penyiapan keputusan jangka panjang yang akan dituangkan di dalam amandemen AD/ART NU tentang aturan larangan bagi pengurus NU di semua level yang terlibat dalam proses politik praktis, baik dalam jabatan legislatif, maupun eksekutif. Hanya saja, keputusan para ulama mustasyar ini pun kurang mendapat perhatian. Misalnya saja, KH Hasyim Muzadi melihat keputusan tersebut sebagai rekomendasi yang tidak mengikat (Gun Gun Heryanto dalam Tempo, 29 November 2004).

Pengamat politik Maswadi Rauf mengatakan bahwa konflik yang terjadi tidak sekadar “struktural” dan “kultural”, namun melebar kepada persoalan lainnya seperti “pendiri” dan “bukan pendiri” serta “darah biru” dan “non-darah biru”, ia melihat bahwa itu adalah konteks yang ada di antara kedua kubu. Sebenarnya konflik diantara dua kubu tersebut lebih cenderung kepada konteks konflik personel, dan itu disebabkan oleh berbagai faktor yang cukup rumit. Yang menjadi masalah pokoknya adalah lebih karena persoalan-persoalan politik.

Hal itu, bisa dilihat ketika Hasyim Muzadi tidak mengerahkan warga nahdliyyin atau tidak menggunakan organisasi NU untuk mendukung kepentingan-kepentingan politik PKB atau kepentingan politik yang ada pada agenda Gus Dur. Inilah hal yang pokok yang menjadi pemicu konflik. Sedangkan kalau dikaitkan dengan pendiri dan bukan atau darah biru dan bukan darah biru, hal itu dilihatnya sebagai “tambahan” dan “bunga-bunga”. Tetapi, yang pokok adalah implikasi dari politisasi NU atau usaha-usaha memolitisasi NU dari kedua belah pihak.

Sejumlah pihak menyatakan bahwa ghirah Gus Dur dalam pengambilan peran di arena muktamar hakekatnya ia  ingin memanfaatkan NU untuk kepentingan politik PKB, sementara Hasyim Muzadi kemungkinan untuk kepentingan politiknya sendiri yang tidak sesuai dengan kepentingan politik PKB. “Karena, terutama pada pilpres lalu, Hasyim Muzadi tidak mendukung calon PKB, dalam hal ini adalah Salahudin Wahid (pasangan Capres Wiranto) dan bahkan dia (Hasyim Muzadi) sendiri malah maju sebagai pasangan capres Megawati (Soekarnoputri), inilah akar utamanya,” katanya (Media, 04 Desember 2004).

Disini dapat diambil sebuah pemahaman bahwa munculnya konflik kepemimpinan NU antara Hasyim dengan Gus Dur dipicu oleh sejumlah kenyataan faktual sebagai berikut Pertama terdapat sebuah asumsi bahwa perseteruan Gus Dur dengan Megawati masih menyisakan perasaan sakit hati yang dalam di benak kaum nahdliyyin. Sebagaimana kita maklum manakala Gus Dur turun dari presiden, pelaku pelengseran itu adalah Megawati namun manakala suksesi nasional 2004  justru Hasyim Muzadi yang notabene Ketua Umum PBNU menggandeng Megawati sebagai Cawapres. Tentu persoalan ini   memunculkan reaksi dari Gus Dur yang saat itu memimpin gerbong PKB. Ditambah dengan basis structural PKB yang jalinan hubungannya dengan structural NU kurang harmonis. Bahkan bukti ini menguat manakala PKB memiliki dukungan calon sendiri yakni Gus Solah yang berpasangan dengan Wiranto namun dalam kenyataannya tidak dapat masuk pada tahap kedua.

Kedua, jauh sebelum itu perpecahan dan konflik Gus Dur-Kiai   Hasyim ada yang mengungkapkan bahwa itu muncul semenjak awal tahun 2001 yang disana terjadi pelengseran Gus-Dur dari kursi kepresidenan. Diasumsikan saat itu Hasyim tidak maksimal dalam membela Gus Dur, bahkan  menurut pihak Gus Dur sering menuduh bahwa Hasyim sedang bermain dengan Matori yang saat itu membelot dari kubu PKB Gus Dur. Pada saat demikian inilah dalam prakteknya Hasyim mulai main mata dengan Megawati.  Sementara pihak Hasyim semua itu dilakukan dalam kerangka menyelamatkan NU bahwa NU saat itu sedang terpuruk dan tidak ingin NU ini dianggap sebagai organisasi terlarang seperti kasus PKI pada tahun 1965.

Ketiga manakala Gus Dur naik sebagai presiden pada Juli 1999 Gus Dur merestui Hasyim untuk menduduki ketua umum PBNU berdasar  muktamar  30 di lirboyo. Pada saat itulah Gus Dur mengamanatkan Hasyim untuk  membangun gedung PBNU melalui sejumlah dukungan dana. Dalam prosesnya  rencana pembangunan gedung PBNU  telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pada tahap selanjutnya muncul sebuah penilaian yang kurang mengenakkan bahwa Hasyim telah berlaku tidak jujur dan melakukan penyelewengan anggaran pembangunan. Isu ini merebak di kalangan fungsionaris PKB dan menjadi isu segar bagi mereka untuk mendiskreditkan Hasyim. Telak hal demikian memicu konflik hubungan NU – PKB pada setiap lini struktur yang ada sampai di tingkat bawah. Inilah satu fakta real manakala seringkali gu Dur dalam segenap keterangan manakala diwawancarai media selalu mengatakan “Hasyim tidak jujur, dia tidak jujur….”

Keempat, sejumlah benturan politis pilkada di Jawa Timur. Disharmoni hubungan NU-PKB dari hari-kehari semakin menguat dan mengemuka. Jawa Timur   sebagai stereotype basis kultural dan structural kedua kelompok, baik PKB dan NU memiliki andil yang  besar dalam proses hubungan disharmoni antar keduanya. Berangkat dari sebuah asumsi bahwa NU memiliki struktur dan kultural yang mantap sehingga NU di Jawa Timur  cukup memiliki bargain politik yang memadai. Wujud itu nampak manakala PKB memiliki kursi di DPRD Jawa timur dengan jumlah yang cukup signifikan (31 kursi) namun dalam kenyataannya PKB tidak mampu mengantarkan kadernya untuk duduk sebagai Gubernur (Kepala Daerah) Jawa Timur. Dalam perspektif ini dapat diambil sebuah kesimpulan kekalahan ini berangkat dari munculnya gejala disharmonis hubungan NU dan PKB yang ada di Jawa Timur. Disitu ditemukan bukti bahwa calon yang diusung  oleh PKB (Kahfi) tidak dapat diterima oleh NU. Untuk lebih konkret tentang informasi ini penulis menyarankan untuk membaca buku karya Fuad Anwar yang berjudul “Melawan Gus Dur”. Dalam buku ini dipaparkan secara kasat mata sejumlah kasus pilkada di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai kasus Bangkalan, Jombang, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo dll.

Kelima pada pemilu legislative  2004  PBNU menolak permintaan PKB untuk mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh warganya agar menyalurkan aspirasinya kepada PKB. Tentunya semua pihak dapat memaklumi, bahwa PKB tidak mungkin mendapatkan basis dukungan konstituen secara signifkan tanpa dukungan penuh dari warga nahdliyyin. Untuk itu melalui sejumlah lobi dengan menyampaikan surat secara resmi DPP PKB meminta kepada PBNU untuk mengeluarkan rekomendasi dan semacam instruksi agar warga nahdliyyin  menyalurkan aspirasi politiknya pada partai kebangkitan bangsa (PKB). Keinginann ini ditolak oleh PBNU, PBNU disini tentu Rais Syuriyah dan Ketua Umum tanfidziyah PBNU. Maka polemik dan konflik-pun muncul ke permukaan. Misalnya PKB menyatakan bahwa Itu merupakan strategi awal Hasyim untuk memuluskan pencalonannya sebagai Cawapres melalui partai lain, PBNU arogansi dan lain sebagainya yang memicu perdebatan di media massa.

Dan keenam, Manakala secara kasat mata terjadi polarisasi politik yang sangat  luar biasa, yakni pada Pemilu Pilpres 2004.  Dalam faktanya Gus Dur dan Hasyim  bersebrangan. Gus Dur sebagai representasi PKB dan Hasyim sebagai representasi NU saling bertolak belakang. Gus Dur mendukung pencalonan Gus Solah dan Hasyim Muzadi berpasangan dengan Megawati. Jelas masyarakat tahu bahwa kedua orang ini memiliki basis yang sama yakni kaum nahdliyyin. Dalam faktanya kedua orang ini sama-sama gagal dalam suksesi pemilu 2004. Akhirnya disinilah pertarungan dan konflik-pun semakin seru manakala Muktamar ke 31 digelar di Donohudan Solo. Demikianlah sekelumit conflic story  yang menyelimuti muktamar NU ke-31di Solo, Jawa Tengah ini.

B.    Issu firqoh NU di Muktamar ke-31 di Solo

Pada Muktamar ke-31 NU di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, wacana yang berkembang adalah bagaimana mengembalikan dimensi kultur (kebudayaan) NU, yang diasumsikan bahwa jam’iyyah diniyyah ini telah terjebak dalam siklus politik kekuasaan. Khittah 26 kembali menemukan relevansinya, sebab praktik pelanggaran atasnya ternyata masih menjadi mainstream pelaksanaan organisasi. Seperti suasana Muktamar ke-29 NU di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994, discourse yang berkembang mengerucut pada dua kubu yang saling berhadapan: kubu politisi versus gerakan kebudayaan. Kubu pertama diwakili oleh kelompok Cipete; Idham Chalid, Chalid Mawardi dan belakangan Abu Hasan, sementara kubu penjaga Khittah diwakili duet Gus Dur dan KH Sahal Mahfudz. Wacana politik yang berkembang adalah kritik terhadap usaha sayap politisi untuk terus “mulitiki” NU lewat PPP.

Dalam Muktamar ke-31 NU ini, sayap struktural direpresentasikan oleh kubu Kiai Hasyim Muzadi, sementara firqoh NU kultural diwakili oleh kubu Gus Dur. Firqoh yang berasumsi menginginkan penyelamatan terhadap NU, pasca politisasi pencawapresan Kiai Hasyim ini, memunculkan nama KH Mustofa Bisri (Gus Mus) sang budayawan untuk kandidat tanfidziyah, di samping ada beberapa nama lain seperti Masdar Farid Mas’udi, Gus Solah, dan KH Tholchah Hasan. Sementara Gus Dur sendiri maju sebagai kandidat rais aam berhadapan dengan KH Sahal Mahfudz. 

Memang tidak bisa dipungkiri, kenapa tema utama Muktamar kali ini terfokus pada politik (suksesi kepemimpinan), sehingga agenda semacam bahtsul masail, sidang umum, bahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj), seolah menjadi agenda furu’iyyah yang bahkan dicurigai hanya sebagai arena lobying bagi “ecek-ecek” politik. Bau politisasi menyebar kemana-mana dengan adanya praktik-praktik “pengangkutan” jamaah ke dalam forum-forum tertentu.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, sebab NU sebagai jamaah diniyyah telah memiliki trade mark sebagai organisasi penjaga tradisi (kultur). Muktamar yang merupakan forum tertinggi umat nahdliyin sebenarnya bisa diharapkan sebagai media sillaturrahim antarwarga NU dengan para kiai-nya. Muktamar, seperti juga NU dan pesantren, seharusnya menjadi “warung solidaritas” atau semacam majelis taklim, di mana umat bisa mencurahkan keluh kesahnya kepada sang ulama. Bukankah Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan berbagai tradisi keagamaan, guna lebih mendekatkan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari umat, dengan satu tujuan sebagai media al-khidmah al-ummah?

Harapan yang mengemuka, terlebih dari kalangan anak muda –yang juga kelompok Gus Dur”– adalah terjadinya perubahan kepemimpinan di tubuh PBNU. Hal ini merupakan akumulasi keprihatinan atas praktik penyeretan jam’iyyah ke ranah politik praktis, demi syahwat kekuasaan segelintir orang. Anak muda yang pada 8-10 Oktober 2004 melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU di Pesantren Babakan, Cirebon Jawa Barat ini sangat berkepentingan bagi proses penyelamatan NU atas kubu politisi guna terjaganya Khittah 26.

Pasca Muktamar ke-27 NU, tarik ulur politik praktis dan gerakan sosio-keagamaan seakan menjadi takdir sejarah yang entah kapan berakhir. Era kepemimpinan Gus Dur sebagai Ketum Tanfidziyah-pun diwarnai dengan usaha-usaha pelanggaran Khittah 26 bahkan dengan dalil-dalil konstitusional. Hingga PBNU secara resmi melahirkan PKB, guna menciptakan jalur sah politik NU, tetap saja terjadi penyelewengan organisasional, dengan “nyawapres” nya Kiai Hasyim melalui jam’iyyah.

Syahwat kaum politisi pada satu sisi memeungkinkan akan meminggirkan kerja-kerja sosio-keagamaan yang diamanatkan founding fathers. Tercatat ketika aktivitas politik NU menguat era 1952-1967, banyak Banom dan lajnah kekurangan dana, agenda tidak berjalan dan sebagainya. Yang jelas, kaum politisi tersebut sudah melupakan bahwa NU sebagai institusi jamaah, terbangun dari embrio “kantong-kantong” kebudayaan, seperti Nahdlatul Wathon yang mengakomodir kekuatan gerakan kebangsaan vs kolonialisme Belanda, Nahdlah al-Tujjar sebagai media pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan Tashwir al-Afkar yang merupakan kantong kajian penggemblengan keilmuan.

Lebih luas lagi, orientasi kebudayaan NU yang meliputi sosio-ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, yang selama ini hanya menjadi deretan program formalis, bisa mendapatkan inspirasi motivatif, ketika sang pemimpin memberikan uswah keulamaan. Tantangannya adalah, Gus Mus harus menutup jalan menuju bahaya (saddudz-dzari’ah), sebab tidak menutup kemungkinan kubu politisi akan menciptakan “NU Tandingan” (sebagaimana ancaman Gus Dur jika Kiai Hasyim yang menang) layaknya Koordinasi Pengurus Pusat NU (KPPNU) yang didirikan Abu Hasan pasca kekalahan atas Gus Dur pada Muktamar ke-29 Cipasung.

Apalagi, jika agenda PBNU era ini yang ingin “menceraikan diri” dengan PKB sebagai partai politik sah NU, bisa terlaksana. Perpolitikan NU lima tahun mendatang (pilkada dan Pemilu 2009) akan semakin mengalami polarisasi yang sangat tajam. Bisa jadi, PBNU terpilih dan “NU Tandingan” masing-masing menciptakan pengkotakan politik yang akan semakin memecah belah umat. Sehingga, bolak-balik, agenda sosio-religius dari NU terpinggirkan oleh cakar-cakaran politik.

Permasalahan yang lain adalah, format organisasi yang sangat structure oriented. NU yang selama ini diklaim sebagai ormas kebudayaan yang memiliki sekian banyak tradisi dan memposisikan diri sebagai penjaga paguyuban (keakraban), ternyata sangat mengedepankan paradigma struktur. Format kelembagaan yang bersifat vertikal hierarkhis (jenjang karir) dari mulai Ranting, MWC, Cabang, Wilayah hingga PB, telah menciptakan “kasta” yang melahirkan “jurang” antara elite dengan warganya. NU kemudian menjadi “kerajaan” yang elitis, dimana motivasi khidmah kepada umat dari para elite telah mengalami degradasi.

Hal ini salah satunya dengan keterpisahan antara NU struktural dengan gerakan NU kultural yang dipelopori anak-anak muda NU non-struktural semisal LKiS, P3M, Syarikat, dan lain-lain (yang pada Muktamar kali ini mendirikan Nahdliyin Crisis Center). NU kultural yang membumikan berbagai pemberdayaan umat pada level intelektual dan advokasi. Ada semacam keterpisahan yang amat sangat, antara NU struktural, yang cenderung bermain politik, dengan anak mudanya yang ingin mengadakan berbagai pembaruan (Aris Junaidi dalam Tempo, 1 Desember 2004).

Selain itu, di arena Muktamar muncul indikasi upaya adu domba antara pendiri NU dengan kelompok lain, sehingga masalah “trah” atau silsilah pendiri NU pun disoal. Akan tetapi dua gus yang mengklaim memiliki “darah biru” NU  mengharapkan warga nahdliyin tidak terjebak dalam trah untuk menentukan pimpinan. Keduanya adalah Fawa’id Asad Syamsul Arifin dan Hasib Wahab Hasbullah. Sebagaimana namanya, Fawaid As’ad adalah putra As’ad Syamsul Arifin asal Situbondo, sedangkan Hasib Wahab Hasbullah adalah cucu Wahab Hasbullah asal Jombang. Keduanya menggelar jumpa pers di Ruang Sekretariat Panitia Muktamar, Senin (29/11), khusus menyoal masalah “darah biru” tersebut.

Hasib yang berbicara di awal jumpa pers menyatakan, NU bukanlah warisan tapi organisasi. “NU merupakan hasil karya dan perjuangan keagamaan dan kebangsaan secara bersama-sama. Setiap orang berperan di dalamnya,” katanya. Hasib menceritakan, pada awal pendiriannya, NU dirancang oleh Wahab Hasbullah dan sejumlah kiai di Jawa Timur. Karena Hasyim Asy’ari (ayahanda Pak Ud dan kakek Gus Dur) terbilang kiai tua, Wahab Hasbullah harus meminta izin untuk mendirikan organisasi itu. Hasyim Asy’ari pun menyetujuinya, dan berdirilah NU pada tahun 1926. “Jadi NU bukan milik perorangan. NU bukan milik Tebu Ireng dan Denanyar Jombang, tapi milik nahdliyin seutuhnya,” tandasnya. Oleh karena itu, setiap warga dipersilakan berperan serta, tidak mengenal trah. Apalagi saat pencalonan pemimpin NU.  Sementara Fawaid As’ad menegaskan, seluruh agenda Muktamar ditujukan bagi nahdliyin. Tidak ada kaitannya dengan pemilu dan pilpres yang baru saja lewat. Karena itu, setiap peserta dilarang membawa-bawa wacana lain selain agenda Muktamar. Terakhir, Pengasuh Ponpes Salafiyah Safi’iyah Situbondo ini yakin Hasyim bakal terpilih lagi sebagai Ketua mendampingi KH Sahal Mahfudh. Pasalnya, Hasyim dinilai mampu membangun NU selama lima tahun lalu. Begitu juga di masa  mendatang (Duta, 30 November 2004).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Muktamar ke-31 ini,  discourse yang berkembang mengerucut pada dua kubu yang saling berhadapan yaitu: kubu NU kultural versus kubu NU stuktural. Dalam perebutan pucuk pimpinan NU, Kubu NU Kultural, juga disebut Poros Langitan, mengusung Gus Dur sebagai rois aam dan Mustofa Bisri (Gus Mus) menjadi ketua umum tanfidziah. Sedangkan kubu NU Struktural—poros Lirboyo—menjagokan Hasyim Muzadi terpilih kembali menjadi ketua umum tanfidziah yang bersanding dengan Sahal Mahfudz sebagai rois aam.

1.     Kubu Gus Dur

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa Gus Dur mendapat dukungan dari kelompok yang menginginkan perubahan yaitu NU dikembalikan kepada zhurriyahnya. Adapun para pendukung Gus Dur tersebut antara lain:

a.     Kiai Sepuh

Salah satu pendukung Gus Dur adalah Kiai sepuh. Para kiai sepuh kharismatik NU mendukung Gus Dur dengan mengukuhkan duet KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH A. Mustofa Bisri (Gus Mus) untuk memimpin PBNU periode mendatang. Gus Dur diminta bersedia menjadi Rais Aam, sedangkan Gus Mus didaulat berkenan sebagai Ketua Umum PBNU. Pengukuhan duet Gus Dur-Gus Mus itu disaksikan ratusan warga NU yang memadati Borobudur Room, Hotel Novotel, Solo (tempo 28/11\2004). Permintaan kesediaan Gus Dur menjadi Rais Aam disampaikan secara terbuka oleh KH Muhaiminan Gunardo, pengasuh PP Bambu Runcing, Parakan, Temanggung, Jateng.

Kiai sepuh yang hadir dalam kesempatan itu di antaranya KH Abdullah Abbas (Buntet, Cirebon), KH Chotib Umar (Sukowono, Jember), KH Nurul Huda Jazuli (Ploso, Kediri), KH Mas Subadar (Besuk, Pasuruan), KH Ahmad Sufyan (Situbondo), KH Hamdan Chalid (Amuntai, Kalsel), KH Soleh Qosim (Sidoarjo), dan TGH Turmudzi Badruddin (Lombok, NTB). Pengasuh PP Langitan, Widang, Tuban, KH Abdullah Faqih, yang sangat disegani berhalangan hadir lantaran kondisi kesehatannya. Mbah Faqih mewakilkan kepada salah seorang putranya, KH Ubaidillah Faqih, untuk mengikuti pertemuan.

Warga NU dari berbagai kalangan langsung menyambut pernyataan Mbah Minan dengan aplaus meriah dan pekik takbir. Gus Dur yang juga hadir dalam acara itu langsung diminta para kiai memberikan jawaban atas permintaan tersebut. Dalam jawabannya, Gus Dur menyerahkan kepada Muktamar NU ke-31 yang tengah berlangsung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Pernyataan itu ditafsirkan sebagai kesediaan untuk dicalonkan sebagai Rais Aam PBNU dalam muktamar yang dibuka tanggal 28 November 2004. Para kiai sepuh juga terlihat lega dengan kesediaan Gus Dur itu.

Gus Da—begitu kiai pengasuh PP Al-Falah, Ploso, Kediri, ini biasa disapa—yakin di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU akan menjadi NU yang sebenar-benarnya. Kehadiran Gus Dur di posisi puncak Syuriah PBNU diyakini juga bakal membawa NU sesuai rel yang telah ditetapkan sejak dilahirkan pada tahun 1926 silam. Pandangan serupa disampaikan TGH Turmudzi Badruddin. Pengasuh PP Qamarul Huda, Bagu, Lombok, NTB, ini mengatakan bahwa Gus Dur pas sebagai Rais Aam PBNU. Sedangkan Ketua Umum PBNU adalah Gus Mus. Setelah itu, langsung dilakukan pengukuhan duet calon pemimpin NU selama lima tahun mendatang. Disusul dengan doa yang disampaikan para kiai sepuh secara bergiliran. Yang menarik, dalam doanya, Kiai Chotib menyebut Gus Dur sebagai al-Muqtadhol. Yakni pemimpin NU yang sangat ditunggu-tunggu (Tempo, 29 November 2004).

Para Kiai Sepuh kompak tidak menghendaki tampilnya kembali KH A. Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Sebelum berangkat mengikuti pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-31 NU di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jateng, Rabu (1/12) malam, sekitar pukul 18.45 WIB mereka pun menyatakan sikapnya.

Dengan mengambil tempat di Hotel Lor In, Jalan Adi Sucipto, Solo, mereka menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas perkembangan dalam Muktamar NU kali ini. Melihat perjalanan NU akhir-akhir ini dan terutama dalam Muktamar yang tidak lagi menggunakan cara-cara akhlaqul karimah, para Kiai Sepuh akhirnya menyerahkan NU kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Penyerahan itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Gus Dur. Sebelum diserahkan langsung kepada Gus Dur yang selama Muktamar berlangsung menginap di hotel tersebut, KH Ibnu Ubaidillah Syatori (Pengasuh PP Arjawinangun, Cirebon) diminta membacakan surat dari para kiai tersebut.

Isi surat itu adalah bahwa NU adalah jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang didirikan oleh para ulama untuk kemaslahatan umat. “Tidak untuk mencari kedudukan. Apalagi kekayaan. Melihat perjalanan NU akhir-akhir ini yang menyimpang dan lebih-lebih melihat jalannya Muktamar NU kali ini yang tidak mengindahkan akhlaqul karimah, maka kami para kiai menyerahkan kepada dzurriyat (keturunan, Red.) pendiri NU yakni Gus Dur untuk membentuk PBNU yang benar berkedudukan di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat,” demikian Abah Inu—sapaan akrab Kiai Ibnu Ubaidillah Syatori.

Surat tersebut ditandatangani lebih dari 15 kiai dari berbagai daerah yang dikenal memiliki pengaruh kuat. Mereka antara lain KH Abdullah Faqih (PP Langitan, Widang, Tuban), KH Sonhaji, TGH Turmudzi Badruddin (PP Qamarul Huda, Bagu, Lombok, NTB), KH Hamdan Chalid (Jakarta), KH Muhaiminan Gunardo (PP Bambu Runcing, Parakan, Temanggung), KH Sanusi Baco (Sulsel), dan KH Akrom Malibary. Kemudian ada KH Abdurrahman Chudlori (PP Tegalrejo, Magelang), KH Masbuchin Faqih (Gresik), KH Khalilurrahman, KH Ubaidillah Abdullah Faqih (Langitan), KH Mahfudz Shiddiq, KH Zaim Ahmad Syakir Ma’shum (Lasem), KH Chotib Umar (Jember), dan KH Abdullah Abbas (Buntet, Cirebon). Selanjutnya, KH Ibnu Ubaidillah Syatori (Cirebon), KH Anwar Iskandar (Kediri), KH Nuril Huda (Jakarta), KH Idris Hamid (Pasuruan), KH Mas Ahmad Subadar (Pasuruan), KH Yahya Masduqi, Syech Muchtar Muda Nasution (Medan), KH Shiddiq Fauzi, KH Sholeh Qosim (Sidoarjo), KH Suflihat, KH R Cholil As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), KH Maghrabi, KH Mustaqim, dan KH Ahmad Muntoha. “Dan masih banyak lagi kiai-kiai lain yang mendukung pernyataan yang tertuang dalam surat ini,” imbuh Abah Inu.

Dalam penyerahan surat kepada Gus Dur, didampingi, di antaranya oleh TGH Turmudzi Badruddin, KH Hamdan Chalid, serta sejumlah Kiai Sepuh lainnya. Menanggapi surat tersebut, Gus Dur menyatakan, dirinya menerima tugas dari para Kiai Sepuh untuk menyelamatkan NU. Mengenai tindak lanjut dari penyerahan para Kiai Sepuh kepada dirinya, Gus Dur menyatakan masih menunggu perkembangan Muktamar. “Kalau memang suara kita nggak kuat dan diakali oleh Hasyim Muzadi, ya sudah, kita akan buat organisasi baru dan berkedudukan di Gedung PBNU sekarang di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, sesuai permintaan para Kiai Sepuh,” tandasnya.

Lebih lanjut, Gus Dur menjelaskan, pembentukan organisasi baru akan dilakukan jika hasil Muktamar kali ini memasukkan 10 orang dalam struktur PBNU. “Saya sudah kirim surat kepada Kiai Sahal (Dr KH M.A. Sahal Mahfudh, Red.), jika ada 10 orang masuk dalam struktur maka akan dibentuk organisasi baru. Kenapa demikian, karena saya tidak ingin NU tercerai berai dan penuh kedustaan,” tukasnya.

Kesepuluh orang itu, antara lain KH A. Hasyim Muzadi, Prof Dr H Said Aqil Siradj, H Ahmad Bagdja, H Mustofa Zuhad Mughni, Dr H Andi Jamaro Dulung, Drs H Taufiq R Abdullah, Drs H Saiful Bahri Anshori, H Abdullah Machrus, Drs H Ali Maschan Moesa MSi, dan H Muhammad Adnan MA. Mereka ini juga ditolak kalangan muda NU lantaran telah menyeret NU ke kubangan politik praktis dalam Pilpres lalu (Duta, 2 Dresember 2004).

Setelah KH Hasyim Muzadi terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU menang mutlak dari Masdar (kandidat Gus Dur) dengan 346 suara sementara Masdar memperoleh 99 suara, KH Lutfi Abdul Hadi, salah satu Kiai pendukung Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur, menegaskan bahwa Gus Dur telah siap membentuk NU baru setelah Hasyim Muzadi kembali terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam Muktamar NU ke 31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Kamis (2/12) pagi. Menurut Lutfi, beberapa cabang NU sudah menyatakan kesediaannya untuk mendukung Gus Dur mendirikan cabang NU baru. Biarpun begitu menurut KH Zaim Ahmad Ma’shum, seorang Kiai pendukung Gus Dur lainnya mengatakan, saat ini bola ada di tangan Gus Dur. Sebabnya, para kiai sudah menyerahkan mandat pada Gus Dur untuk membentuk PB NU Baru yang berkantor di Jalan Kramat Raya No 164 Jakarta.

Surat mandat itu menurut Gus Zaim, bukan legitimiasi untuk membentuk NU tandingan. Sebab menurut Gus Zaim, NU tandingan itu tidak ada dalam rumusan para Kiai. Surat itu hanya memberikan mandat kepada Gus Dur untuk membentuk PBNU yang benar. “Ternyata sampai sekarang belum dibentuk oleh Gus Dur, kita tidak tahu,” kata Gus Zaim. Surat mandat itu sendiri diserahkan para kiai kepada Gus Dur, setelah melihat perkembangan Muktamar. Awalnya, para kiai ingin agar dua kiai yang berseteru yaitu, Gus Dur dan Hasyim tidak mencalonkan diri. “Nah, pada perkembangannya Gus Dur bersedia untuk turun, tapi pak Hasyim tak mau. Dan itu bisa kita nilai mana yang masih berpegang pada etika dan moral NU, mana yang tidak. Akhirnya, kita sepakat menyerahkan pada Gus Dur untuk membentuk PBNU,” tegas Gus Zaim.

Gus Zaim membantah kalau surat mandat itu disebut sebagai gertak sambal dan upaya menawar kepada Hasyim. Menurutnya, surat itu diserahkan kepada Gus Dur, karena merupakan dzurriyat Hasyim Asy’ari. “Betul-betul tak ada tendensi apa-apa,” tegasnya. Saat ini, lanjut Gus Zaim, tugas para Kiai sudah selesai. Karena, mandat pembentukan PB NU itu sudah dilaksanakan sebelum pemilihan. Usai menyerahkan mandat sepenuhnya pada Gus Dur, menurut Gus Zaim, para kiai menganggap tugasnya sudah selesai. “Masalahnya sekarang berada di tangan Gus Dur,” katanya. Kalaupun nantinya Gus Dur memilih menerima hasil muktamar, menurut Gus Zaim, “Ini mencerminkan ahlak NU, saya rasa why not,” kata Gus Zaim (Tempo, 2 Desember 2004).

Sesuai mandat para kiai, mantan Ketua Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid menegaskan akan tetap membentuk PBNU tandingan. Pengurus tandingan tersebut juga akan tetap berkantor di Kantor PBNU, di Jl Kramat Raya, Jakarta. Hal itu dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat ditemui wartawan di Kantor PBNU, kemarin, sesaat sebelum dia berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta untuk bertolak ke India dan Pakistan (Tempo, 4 Desember 2004).

Gus Dur mengaku, secara pribadi tidak menginginkan adanya PBNU tandingan. Hanya saja, menurut dia, pembentukan PBNU harus dia jalankan karena perintah dari kiai sepuh NU. Dia tidak menyebut siapa kiai sepuh yang memerintahkannya membentuk PBNU tandingan tersebut. Ancaman Gus Dur untuk mendirikan PBNU tandingan tersebut merupakan buntut dari kekalahan kubunya oleh kubu KH Hasyim Muzadi dalam perebutan kursi pimpinan PBNU di Muktamar Ke-31 NU di Boyolali, Jawa Tengah, yang berakhir Kamis (2/12).

Sejak sebelum muktamar, Gus Dur telah melontarkan tekadnya untuk mendirikan PBNU tandingan jika Hasyim terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU dalam muktamar itu. Dan, kenyataan yang terjadi, Hasyim menang telak dalam pemilihan Ketua Umum PBNU, mengalahkan Masdar F Mas’udi yang dijagokan Gus Dur (Media, 3/12). Kepada pers, Gus Dur juga menegaskan, dirinya tidak akan meninggalkan kantor di Gedung PBNU. Sehingga, nanti akan ada dua PBNU di alamat yang sama. Akan ada manajemen berbeda dari gedung yang sama. Sehari-harinya dua kelompok itu menggunakan gedung, barang, dan nama yang sama. Yang berbeda hanya nomor suratnya. Satu hari bisa saja pengurus yang satu mengangkat seseorang dengan surat A, besoknya pengurus yang lain mengangkat dengan surat B,” katanya.

Menurut dia, hal seperti itu sudah pernah terjadi di tubuh PBNU usai Muktamar Ke-29 di Cipasung, Jawa Barat, pada 1990-an. Pada muktamar di Cipasung, Gus Dur bersaing dengan Abu Hasan dalam perebutan posisi Ketua Umum PBNU. Setelah kalah dalam pemilihan, Abu Hasan, pengusaha yang waktu itu menjabat Ketua Lembaga Mubarat yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi NU, menolak hasil muktamar. Dengan alasan bahwa muktamar cacat demi hukum, Abu Hasan membentuk Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (KPPNU). Namun, KPPNU hanya bertahan sekitar dua tahun, setelah pengurusnya membubarkan diri. Hanya saja kemarin Gus Dur mengatakan, upayanya untuk membentuk PBNU tandingan kali ini adalah sebagai cara untuk memecahkan permasalahan pascamuktamar. Namun, Gus Dur mengaku belum mengatur teknis pembentukan PBNU tandingan itu, dan bagaimana mengatur dua manajemen tersebut.

Di tempat terpisah, Masdar yang disebut-sebut sebagai calon Ketua Umum PBNU tandingan, mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap rencana Gus Dur itu. Aksi membentuk NU tandingan tersebut tidak perlu terjadi, sebab keutuhan NU adalah mutlak. Masdar berharap rencana itu jangan sampai menjadi sebuah gerakan yang benar-benar mewujud (Tempo, 4 Desember 2004).

Sementara itu, dikesempatan lain mantan Ketua Umum PBNU, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), membantah akan mendirikan NU Tandingan. Namun Mustasyar PBNU ini membenarkan dirinya akan mendirikan organisasi baru sesuai mandat para Kiai Sepuh. Organisasi baru itu akan dideklarasikan tanggal 15 Desember 2004 sekaligus mengumumkan kepengurusannya. Gus Dur tampaknya memandang perlu meluruskan berita di berbagai media massa yang menyebut dirinya akan mendirikan “NU Tandingan”. Padahal tidak ada rencana yang selama ini digembar-gemborkan media massa sebagai perpecahan dalam tubuh NU tersebut.

Sedang soal organisasi baru, Gus Dur belum bersedia menjelaskan bentuk, nama, maupun susunan pengurus yang akan dibentuk tersebut. Menurut mantan presiden RI ini, semua masih dibicarakan lebih lanjut dengan kalangan muda NU dan Kiai Sepuh. Untuk itu Gus Dur menjelaskan, bahwa dia akan berangkat ke Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (7/12) hari ini, untuk memenuhi undangan anak muda NU dan para Kiai Sepuh. Gus Dur belum mau menjelaskan agenda pertemuan di pesantren asuhan KH Abdullah Abbas tersebut. Pertemuan di Pesantren Buntet diduga merupakan tindak lanjut dari pertemuan para Kiai Sepuh beberapa jam sebelum pemilihan Rais Aaam Syuriah dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU di Muktamar ke-31 NU di Boyolali, Rabu (1/12) lalu, yang memberi mandat pada Gus Dur untuk membentuk “PBNU yang benar”.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Adhie Massardi, juru bicara Gus Dur bahwa untuk merealisasikan rencana pembentukan NU tandingan tanggal 6 Desember 2004 Gus Dur akan bertemu sejumlah kiai khos untuk menggodok wadah baru di kalangan nahdliyin tersebut.

Adhie Massardi, mengungkapkan bahwa pertemuan dengan sejumlah kiai sepuh itu akan digelar di Ponpes Buntet, Cirebon, Jawa Barat, siang ini. Sejumlah kiai yang hadir di ponpes pimpinan KH Abdullah Abbas tersebut, antara lain, KH Mas Ahmad Subadar, KH Abdullah Faqih, KH Muhaiminan Gunardo, dan KH Abdurrahman Khudori.

Rencana pendirian NU tandingan tersebut tak lepas dari kekecewaan pendukung Gus Dur atas hasil Muktamar Ke-31 NU di Solo pada pekan lalu. Para pendukung Gus Dur menolak KH Hasyim Muzadi yang kembali terpilih menjadi ketua umum. Mantan wartawan tersebut memperkirakan bahwa NU tandingan akan terbentuk sebelum 20 Desember 2004. Sebelum pendeklarasian, akan dibentuk panitia penyelamat NU. Siapa saja kiai atau tokoh NU yang akan dilibatkan dalam panitia penyelamat NU, dia mengaku belum tahu.

Adhie juga mengaku tidak mengetahui siapa saja kiai serta tokoh NU yang akan masuk dalam kepengurusan NU tandingan tersebut. Tapi, dirinya berani menjamin bahwa penunjukan orang-orang yang duduk dalam kepengurusan NU bentukan Gus Dur itu akan dilakukan secara demokratis. “Kami akan meminta saran-saran serta orang-orang yang menjadi pengurus nanti dari para kiai sepuh dan ulama muda NU. Dalam pertemuan dengan kiai sepuh di Buntet, masalah ini juga akan dibahas, termasuk program-programnya,” jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Adhie memastikan, NU bentukan Gus Dur -yang dikabarkan akan bernama NU 1926 atau Nahdlatul Alim Ulama- tersebut akan berkantor di kantor PB NU saat ini, yakni di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat. Berarti, Gus Dur memang akan mempertahankan kantor PBNU yang diklaim telah dibangunnya tersebut. Dan, bila hal itu terjadi, di kantor tersebut akan ada dua kepengurusan. Sebab, Hasyim juga akan berkantor di situ (Duta, 06 Des 2004).

Gus Dur menjelaskan, organisasi yang akan dibentuknya nanti mengarah pada langkah rekonsiliasi sehingga sifatnya tidak permanen. Artinya masih mungkin bersatu dengan NU yang sekarang asal kepengurusannya bersih dari orang-orang yang disebutnya tidak jujur. Gus Dur membantah jika pembentukan organisasi baru itu lantaran dirinya kecewa dengan terpilihnya KH M.A. Sahal Mahfudh sebagai Rais Aam dan Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU. Kalaupun kecewa, tambah Gus Dur, perasaan itu muncul di awal Muktamar karena sejumlah Kiai Sepuh tidak diundang (Duta, 7 Desember 2004).

 

b.     Kelompok Muda NU

Pendukung berat Gus Dur yang lain adalah para kelompok muda NU. Sebagai salah satu contoh wujud dukungan mereka terhadap Gus Dur ialah sekitar 600 orang berlatar kelompok Muda NU dari berbagai elemen semisal LKiS, P3M, Syarikat, Kaum Muda Nahdlatul Ulama (KMNU), Muktamirin Peduli NU, Forum Penyelamat NU dan lain-lain (yang pada Muktamar kali ini mendirikan Nahdliyin Crisis Center), Selasa (30/11) menggelar aksi di depan Asrama Haji Donohudan tempat berlangsungnya Muktamar ke-31 NU. Kelompok yang dikenal sebagai pendukung Gus Dur itu tertahan di depan gerbang pintu masuk karena dihadang oleh aparat kepolisian dan Banser.

Sebagian besar massa menutup mulut mereka dengan kain putih tanda berkabung. Mereka tidak menggelar orasi, tetapi hanya membagi-bagikan selebaran dan aksi penggalangan tanda tangan. Mereka mengecam pelaksanaan Muktamar yang dinilai menjegal KH Abdurrahman Wahid. Sementara itu, koordinator aksi Muhammad Arif Rubai menegaskan, NU saat ini membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang sekaligus mampu mengembalikan NU ke basis tradisinya, yang mampu menyambungkan kenyataan historis masyarakat nahdliyin dengan percepatan gerak dunia. Selain itu, katanya, dibutuhkan pemimpin yang mampu menjadi jembatan liberalisme pemikiran dengan dunia batin masyarakat santri, serta mampu berteriak garang ketika NU dan bangsa ini hendak diceraiberaikan (Duta, 1 Desember 2004).

Nahdliyin Crisis Center (NCC) yang dimotori para kader muda NU menilai pelaksanaan Muktamar ke-31 NU gagal dalam banyak segi fundamental. Selain itu NCC juga menilai Muktamar tersebut sangat elitis, politicking, serta tidak transparan dalam hal dana Koordinator NCC, Jazuli A. Kasmani, mengatakan, dari evaluasi yang dilakukan NCC, kekhawatiran bahwa berbagai persoalan yang seharusnya diselesaikan dalam Muktamar akhirnya terbukti gagal dilakukan. Kegagalan itu, antara lain gagal menegaskan penyapihan NU dari politik praktis “Sehingga masih membuka kesempatan pengurus NU di berbagai tingkatan memasuki politik praktis, serta tidak adanya sanksi organisasi yang tegas dan jelas,” kata Jazuli di Solo beberapa saat setelah penutupan muktamar.

Kontrak sosial Rais Aam dengan Ketua Tanfidziyah meskipun dapat dipahami sebagai upaya melengkapi AD/ART, namun sangat diragukan efektifitasnya terutama karena tidak memperoleh landasan konstitusionalnya dan hanya mendasarkan pada komitmen personal,” lanjut menantu Mbah Liem, kiai kenamaan dari Klaten tersebut. NCC juga menilai Muktamar gagal menegaskan perombakan sistem organisasi NU yang partisipatif dan akomodatif atas keragaman aspirasi dan kepentingan warga NU dan gagal menegaskan orientasi pelayanan kewargaan terutama bagi yang lemah. Selain itu juga gagal memperkuat akses dan kontrol syuriah atas tanfidziyah (Duta, 3 Desember 2004).

Sementara itu, Wakil Koordinator Nahdliyin Crisis Center (NCC), mengatakan, pelaksanaan Mukatamar NU ke-31 tidak sepenuhnya dijadikan sebagai ajang refleksi perjalanan NU selama ini. Pasalnya, banyak Kiai Sepuh yang selama ini menjadi ujung tombak perjalanan NU tidak mendapat undangan dari panitia. Kalau pun akhirnya ada undangan, itu pun dikirim setelah adanya pemberitaan dari beberapa madia massa menjelang pelaksanaan Muktamar.

Namun Panitia Muktamar, Ahmad Bagdja membantah tudingan itu. Panitia mengaku sudah mengundang semua kiai senior, namun sebagian tidak datang karena uzur. Bantahan Ahmad Bagdja ini disampaikan kepada wartawan di arena muktamar NU kemarin. Dikatakan, Panitia tidak mengurus undangan muktamar NU kepada para kiai sepuh. Sebab, undangan untuk kiai-kiai sepuh itu diserahkan kepada Pengurus Wilayah (PW) masing-masing (Duta, 29 Nopember 2004).

2.     Kubu Hasyim Muzadi

Selain mendapat dukungan kuat dari PWNU dan PCNU se-Indonesia, Hasyim Muzadi juga mendapat dukungan dari para Kiai. Hal ini nampak ketika beberapa waktu setelah acara pembukaan Muktamar, sejumlah kiai yang dikenal menjadi pendukung Ketua Umum PBNU KH A. Hasyim Muzadi saat menjadi calon wakil presiden menggelar konferensi pers di ruang sekretariat panitia. Mereka bersepakat mendukung kembali duet Dr KH M.A. Sahal Mahfudh dan Hasyim memimpin PBNU. Para kiai itu di antaranya KH Idris Marzuqi (Lirboyo, Kediri), KH Masduqi Mahfudz (Malang), KH Abdul Muchith Muzadi (Jember), KH Zainuddin Jazuli (Ploso, Kediri), KH Nur Muhammad Iskandar SQ (Jakarta), KH Fawaid As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), dan Dr KH Abdul Ghofur (Lamongan).

Kubu Hasyim Muzadi membantah para kiai sepuh berada di belakang Gus Dur. Koordinator Tim Sukses Hasyim, KH Ali Maschan Moesa, menyatakan tidak semua kiai sepuh mendukung Gus Dur. Ali bahkan mengklaim telah memperoleh dukungan luas dari para kiai sepuh di Jatim. Selain dari Lirboyo, juga dari Genggong, Bangil, Tulung Agung, Ploso, Sidogiri, Situbondo. “Pak Hasyim juga memperoleh dukungan dari kiai sepuh atau kiai kultural,” tandasnya. (Tempo, 29 November 2004).

Sementara dukungan Hasyim dari PWNU di seluruh Indonesia nampak ketika sebanyak 31 Ketua PWNU meminta pasangan Sahal Mahfudz dan Hasyim Muzadi meneruskan kepengurusan NU periode 2004-2009. Permintaan ke-31 Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) itu disampaikan dalam pemandangan umum atas laporan pertanggungjawaban Hasyim Muzadi selaku Ketua Umum PBNU. Ke-31 Ketua PWNU tersebut menerima laporan pertanggungjawaban Hasyim, sekaligus memintanya, bersama Rois Aam Sahal Mahfudz, untuk kembali memimpin NU lima tahun mendatang. Diantara ke-31 Ketua PWNU tersebut antara lain Maluku, Sumatra Selatan, Jambi, Banten, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Papua, dan Sumatra Barat. Mereka rata-rata bisa memahami kepemimpinan Hasyim yang tidak bisa berjalan sepenuhnya, karena selama dua tahun awal dipergunakan untuk melakukan pembelaan terhadap Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang waktu itu menjadi presiden dan sedang berseteru dengan MPR.

C.  Pemetakan Wilayah Konflik

     Setelah mengurai tentang subyek dari konflik elite di tubuh NU, yang dalam hal ini terpolarisasi kedalam dua kubu, yaitu kubu struktural yang direpresentasikan oleh Hasyim Muzadi dan kubu kultural yang direpresentasikan oleh Gus Dur di dalam pembahasan sebelumnya, maka dalam bahasan berikut akan melakukan pemetaan terhadap penyebab dari terjadinya konflik diantara keduanya, yang telah menyebabkan warga NU terpolarisasi kedalam beberapa kubu. Karena sebagaimana dikatakan oleh para pengamat bahwa politik dari warga NU adalah politik patron client, yang selalu mengikuti “bos”nya.

 

1.     NU dan PKB

Sebagaimana dikatakan oleh para pengamat bahwa konflik elite yang terjadi di tubuh NU yang kian menguat saat ini tidak muncul secara serta-merta, melainkan akumulasi dari berbagai relasi antagonistik di seputar pengelolaan organisasi kaum nahdliyyin ini. Tentu saja, determinan utamanya tak lepas dari proses rivalitas politik yang berlangsung sebelum maupun sesudah Pemilu 2004.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pengamat politik Maswadi Rauf bahwa konflik yang terjadi lebih kepada konteks konflik personel. Yang menjadi masalah pokoknya adalah lebih karena persoalan-persoalan politik. Hal itu, bisa dilihat ketika Hasyim Muzadi tidak mengerahkan warga nahdliyyin atau tidak menggunakan organisasi NU untuk mendukung kepentingan-kepentingan politik PKB atau kepentingan politik yang ada pada agenda Gus Dur. Gus Dur ingin memanfaatkan NU untuk kepentingan politik PKB, sementara Hasyim Muzadi kemungkinan untuk kepentingan politiknya sendiri yang tidak sesuai dengan kepentingan politik PKB. “Terutama pada pilpres lalu, Hasyim Muzadi tidak mendukung calon PKB, dalam hal ini adalah Salahudin Wahid (pasangan Capres Wiranto) dan bahkan dia (Hasyim Muzadi) sendiri malah maju sebagai pasangan capres Megawati (Soekarnoputri), inilah akar utamanya,” katanya (Media, 04 Desember 2004).

Selain itu, manakala kita merujuk pada kubu kultural yang dipandegani oleh Gus Dur pada hakekatnya mereka adalah kelompok politisi formal. Karena kalau dilihat secara kasat mata personalitas yang ada di dalam gerakan NU kultural ini yang meliputi, Pertama, Gus Dur ia adalah Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Kedua, Tuan Guru Turmudzi, Ia adalah aanggota Dewan Syuro DPP PKB,  Ketiga,  KH. Muhaiminan Gunardo dan KH. Abdurrahman Khudlori mereka adalah Dewan Syuro dan pengurus PKB di daerah Magelang Jawa Tengah. Keempat, Choirul Anam sebagai  ketua tim yang memelopori gerakan anti Hasyim, ia adalah Ketua tanfidziyah PKB Jawa Timur. Kelima, KH. Anwar Iskandar yang memprakarsai  pertemuan sejumlah kiai  di Museum NU, ia adalah Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Timur.   Sehingga dengan melihat fakta yang demikian ini hakekatnya adalah  sangat ironis kalau kemudian harus mengklaim diri sebagai barisan kultural dan  ingin mengembalikan NU yang steril dari politik. Sehingga dalam benak mereka adanya kekhawatiran terhadap misi Hasyim yang mengombang-ambingkan warga NU dan ini akan membahayakan NU secara organisatoris adalah tidak sepenuhnya dibenarkan (Antara, 4 Desember 2004).

 

2.     Politisasi Khittah

Konflik yang terjadi diantara kedua kubu juga disebabkan adanya tuduhan telah terjadi politisasi khittah oleh salah satu kubu, yaitu kubu Hasyim Muzadi. Hal tersebut sebagai imbas dari pencalonan Hasyim Muzadi sebagai wakil presiden mendampingi Megawati dalam pemilu 2004.

Dalam pandangan kubu kultural, Hasyim Muzadi telah menyeret NU ke politik praktis ketika menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati ketua Umum PDIP saat pemilihan presiden pada September 2004 serta hal tersebut dilakukan tanpa restu dari KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Dewan Syura PKB). Hal tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh NU (Tempo, 18 November 2004).

Tuduhan tersebut sebenarnya telah dibantah oleh Hasyim bahwa pencalonannya sebagai wakil presiden mendampingi Megawati dari PDIP dalam pemilu 2004 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia non aktif dari kepengurusan NU. Hal ini telah dilakukan oleh para pengurus NU sebelumnya, bahkan Gus Dur pun pernah melakukan hal yang sama ketika ia terpilih menjadi Presiden pada saat itu ia masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Dengan demikian tuduhan atas dirinya telah melakukan politisasi NU adalah tidak tidak beralasan dan mengada-mangada.

3.     Suksesi Kepemimpinan NU; “Pendiri” dan “Bukan Pendiri” NU

Adanya tuduhan bahwa hasyim Muzadi telah melakukan politisasi khittah menyebabkan para kiai dan kelompok muda NU –yang merupakan pendukung kubu kultural– ingin mengembalikan NU kepada dzuriyat KH Hasyim Asy’ari yang dianggap sebagai pendiri NU. Dengan demikian  NU dikembalikan kepada khittah 1926. Oleh karena itu, pencalonan Hasyim untuk memimpin kembali NU mendapatkan tentangan yang luar biasa dari mantan Presiden dan mantan Ketua Umum PBNU dan Ketua Dewan Syuro PKB KH. Abdurrahman Wahid yang merupakan keturunan KH. Hasyim Asy’ari (Tempo, 24 November 2004).

Para kiai dan kelompok muda NU yakin dengan dikembalikan NU kepada dzurriyahnya (Gus Dur yang mengatasnamakan kelompok kultural), tidak akan terjadi lagi pol/itisasi  NU. Padahal sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa kelompok yang mengatasnamakan kelompok cultural ini pada hakekatnya adalah kelompok politisi formal.

Sebagaimana dikatakan diatas bahwa pencalonan kembali Hasyim Muzadi –yang didukung oleh pengurus struktural NU untuk kembali memimpin NU— dalam Mukatamar NU ke-31 di Solo, Jawa Tengah ditentang keras oleh Gus Dur dkk. Karena dalam pandangan kelompok ini Hasyim Muzadi telah melanggar khittah (menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati dalam pemilu 2004) sehingga Hasyim tidak layak memimpin kembali NU.

Berbagai langkah dilakukan oleh kubu kultural untuk mengganjal pencalonan tersebut, diantaranya: pertama, pertemuan sejumlah kiai senior di Museum NU Surabaya pada  tanggal 23 November 2004. Pertemuan ini dalam faktanya merupakan pertemuan kelompok yang menolak Hasyim tampil kembali di pucuk pimpinan organisasi massa keagamaan terbesar di tanah air itu.

Pertemuan yang dipimpin KH Anwar Iskandar (Ketua Dewan Syura PKB Jawa Timur) tersebut menghasilkan lima opsi. Opsi yang cukup mengejutkan adalah kemungkinan membentuk pengurus NU tandingan jika Hasyim yang memiliki pendukung kuat di struktural NU terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2004-2009, bahkan mereka mengatakan telah mendapat restu Kiai Abdullah Faqih – Langitan.

Wacana NU tandingan cukup mengejutkan, karena dimunculkan dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah kiai yang juga memiliki pengaruh besar di kalangan nahdliyin (sebutan bagi warga NU) seperti KH Muhaiminan Gunardo (Parakan, Jateng), KH Warsun Munawwir (Krapyak, Yogyakarta), KH Abdurrahman Chudlori (Magelang, Jateng), KH Mas Subadar (Pasuruan, Jatim), KH Yusuf Hasyim (Jombang, putra pendiri NU KH Hasyim Asy’ari), utusan Tuan Guru Turmudzi (NTB), utusan KH Hamdan (Banjarmasin, Kalsel), dan Gus Ubaidillah Faqih (putra KH Abdullah Faqih, Langitan Tuban ).

Empat opsi lainnya yang dilontarkan oleh gerakan ini adalah pertama mengirim tim untuk menemui KH Hasyim Muzadi guna meminta agar yang bersangkutan tidak mencalonkan lagi. Kedua, mengirim tim untuk menemui KH Mustofa Bisri (Gus Mus) untuk mau dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU mendatang. Ketiga,  mengembalikan PBNU kepada dzurriyat (keturunan) KH Hasyim Asy’ari, serta Keempat mendorong Gus Dur untuk mau menjadi Rois Aam Syuriah PBNU dengan catatan ada jaminan dilakukan secara sungguh-sungguh (Tempo, 23/11/04).

Kedua, menjelang Muktamar tepatnya dua hari sebelum pelaksanaan Muktamar yakni tanggal 25 November 2004 menggelar sebuah seminar dengan tema “Meneguhkan Kembali  Khittah 1926” dan dihadiri oleh Gus Dur sebagai pembicara inti di sebuah hotel di Surabaya (tempo, 26 November 2004). Ini dimaksudkan dalam rangka membangun image dan stigma bahwa  upaya mereka untuk mengganjal Hasyim  adalah amanat Khittah 1926. Disamping itu kelompok ini juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul “NU dan Ambisi Kekuasaan”. Buku ini disusun oleh MH. Rofiq (Ketua GP Ansor Jatim dan anggota Fraksi PKB Jawa Timur) dengan pengantar dari Gus Dur, yang di dalamnya secara implisit berargumentasi bahwa Hasyim telah melakukan politisasi NU dan Hasyim sangat berambisi  dengan kekuasaan. Buku ini mengambil kasus atas keterlibatan PWNU Jawa Timur dalam pencapresan Hasim Muzadi yang menurutnya lebih mempunya Ghirah politik dibanding PKB sendiri yang dalam pilpres 2004 saat itu malah bersikap netral pada putaran kedua, sebab calon PKB itu sendiri telah “keok” pada putaran pertama yang berkoalisi dengan Golkar dengan calon Gus Solah sebagai Cawapres (Baca: NU dan Ambisi Kekuasaan, karya: HM. Rofiq). Disisi yang lain Gus Sholah (adik kandung KH. Abdurrahman Wahid) juga menulis sebuah buku yang berjudul “Ikut Membangun Demokrasi”. Buku tersebut secara tersirat adalah pledoi (upaya pembelaan) pencalonan Gus Solah dan membangun image negatif (mendiskreditkan) atas pencalonan Hasyim yang bergandengan dengan Megawati yang tanpa restu Gus Dur (Baca: Ikut Membangun Demokrasi, Karya: Sholahudin Wahid atau Gus Sholah.

Demikian pula dalam Muktamar ke-31, Para kiai dan muktamirin Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah (PW) yang pro KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) seakan tiada henti berusaha mengganjal laju KH Hasyim Muzadi yang mendapat dukungan kuat dari PWNU dan PCNU se-Indonesia. Hal itu bisa terlihat ketika sidang pleno tanggapan atas laporan pertanggungjawaban (LPj) yang dilangsungkan pada hari kedua.

Dalam Muktamar ke-31, sejumlah nama calon Ketua Umum Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Rais Aam mulai bermunculan. Adapun nama-nama calon Ketua Umum Tanfidziah PBNU yang muncul antara lain, KH Hasyim Muzadi (pemimpin PBNU pada periode 1999-2004),, mantan Menteri Agama KH Tholchah Hasan, pemimpin pondok pesantren Raudlatul Tholibin (Rembang, Jateng) KH Mustofa Bisri, Katib Syuriah PBNU KH Masdar Farid Mas’udi yang sempat menjadi Pelaksana Harian Ketua Umum PBNU saat Hasyim Muzadi mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2004, KH Cecep Syarifuddin, KH Said Aqil Siradj, KH Ahmad Bagdja, dan Salahuddin Wahid. 

Meskipun demikian, perebutan pucuk pimpinan NU terpolarisasi ke dalam dua kubu pula. Kubu NU Kultural, juga disebut Poros kiai sepuh, mengusung Gus Dur sebagai rois aam dan Mustofa Bisri (Gus Mus) menjadi ketua umum tanfidziah. Sedangkan kubu NU Struktural–poros Lirboyo–menjagokan Hasyim Muzadi terpilih kembali menjadi ketua umum tanfidziah yang bersanding dengan Sahal Mahfudz sebagai rois aam. (Media, 30 November 2004).

Hasyim Muzadi didukung oleh pengurus struktural NU untuk kembali memimpin NU. Tetapi ia mendapatkan tantangan yang luar biasa dari mantan Presiden dan mantan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid yang memiliki pengaruh luas di NU. Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid mendukung Gus Mus (Mustofa Bisri), Tholchah Hasan, atau Cecep, dan bila Hasyim yang terpilih, Gus Dur pernah menyebut akan membuat NU Tandingan.

Hasyim didukung sejumlah kiai berpengaruh seperti KH Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri), KH Masduqi Mahfudz (Malang), KH Muchit Muzadi (Jember), KH Muttawakil (Genggong, Probolinggo), Zainudin Jazuli (Ploso, Kediri), KH Fawaid As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), dan KH Noer Iskandar SQ (Jakarta). Di pihak lain, sejumlah kiai sepuh lainnya, seperti, KH Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), KH Warsun (Krapyak, Yogyakarta), dan KH Muhaimin Gunardo (Temanggung), justru mencalonkan Gus Mus dan Gus Dur (Antara, 29/11/04).

D.    Resolusi Konflik

Konflik di arena Muktamar ke-31 NU di Boyolali yang terpolarisasi kedalam dua kubu yaitu kubu structural dan kubu kultural memang terlihat menajam. Mbah Sahal sendiri membenarkan kondisi gawat tersebut. Bahkan dalam pandangannya, pertentangan yang terjadi di Boyolali lebih keras dibandingkan dengan Muktamar ke-29 NU di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, 10 tahun lalu. “Saat itu pertentangan terjadi karena adanya intervensi dari pemerintahan Soeharto yang melibatkan birokrasi dan militer. Tapi, meski tidak ada intervensi dari pihak luar, pertentangan kali ini malah lebih hebat,” ujar Mbah Sahal di Solo. Dia menyatakan harus ada kebesaran hati dari kedua kubu yang bersaing untuk duduk bersama guna mencari kompromi atas perbedaan kepentingan yang muncul (Duta, 1 Desember 2004).

Pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan konflik yang terjadi antara Gus Dur dan Hasyim Muzadi memang agak mendalam dan sudah meyangkut persoalan pribadi. Sehingga, keduanya sulit dipertemukan. Dia mengingatkan, konflik di antara kedua tokoh NU tersebut akan sangat merugikan organisasi sosial dan keagamaan terbesar di Indonesia itu. Kalau konflik itu tidak terselesaikan secara tuntas, kemajuan NU di masa mendatang akan tertahan. NU akan menjadi sebuah organisasi yang berjalan di tempat, sehingga akan tertinggal dibanding organisasi yang lain. “Pertarungan sekarang ini menentukan masa depan NU. Apakah NU bisa membangun civil society atau melayang-layang di antara dunia society dan state, dengan menjadi onderbouw partai politik atau kaki tangan politisi partai. Tidak perlu ada kompromi di antara keduanya karena memang seharusnya mereka bermain di luar NU. Kalau ada kompromi, berarti NU masih membiarkan dirinya dipolitisasi oleh tokoh-tokoh NU,” papar Arbi (Duta, Rabu, 1 Desember 2004).

Berkaitan dengan ancaman Gus Dur yang akan membentuk NU tandingan –sebagai wujud kekecewaannya atas kekalahannya atas Hasyim Muzadi– pengamat politik Azyumardi Azra melihat bahwa bila benar-benar ada NU tandingan, maka kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bagi warga nahdliyyin. Tapi juga merugikan bangsa (Indonesia) secara keseluruhan. “Kalau sampai itu (NU tandingan) terbentuk, akan semakin sulit untuk menyatukan kembali, karena ada hambatan-hambatan psikologis, struktural dan sebagainya,” kata Azyumardi Azra, yang juga Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta itu.

Oleh karena itu, kata dia, dalam waktu secepatnya para kiai sepuh berkumpul dan melakukan usaha-usaha untuk rujuk. Ia menyarankan, yang perlu dilakukan saat ini adalah bukan membentuk organisasi (NU) tandingan. “Melainkan melakukan rekonsiliasi, rujuk dan islah,” katanya. Islah tersebut, katanya, perlu dilakukan di antara kelompok-kelompok yang ada, baik dari kubu Hasyim maupun Gus Dur.”Sebagai Rais Aam KH Sahal Mahfudz harus mengundang secepat mungkin kiai-kiai sepuh baik yang selama ini dianggap mendukung Gus Dur maupun Hasyim Muzadi, kedua belah pihak dikumpulkan dan mencoba melakukan islah, sehingga tidak ada keterbelahan,” katanya (Media, Sabtu, 04 Desember 2004).

Karena itu harus segera dicarikan jalan keluarnya, karena akan berakibat memudarnya kesolidan dan saling percaya (trust each other) di antara para elite dan warga NU. Demikian pendapat beberapa pengamat mengenai dinamika perubahan yang terjadi di Muktamar ke-31 NU di Solo.

1.     Tataran Idealistik

Terkait dengan konflik yang terjadi di Mukatamar ke-31 di Solo Jawa tengah para pengamat mengatakan Ulama (NU) perlu merumuskan dan sekaligus mengembangkan etika dalam berpolitik agar ke depan tidak terjebak dalam politik praktis yang merugikan warga dan bangsa Indonesia.

Hal ini sebagaimana dikatakan pengamat politik, Anas Urbaningrum, bahwa etika politik yang harus dibangun oleh NU melalui para kiai antara lain adalah berpolitik kelas tinggi atau adiluhung. Menurut dia, Khitah 1926 hendaknya dimaknai secara dinamis dan yang paling penting adalah bagaimana NU dapat mengayomi warga dan meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga tidak tertinggal dibanding kelompok lainnya (Media, 29 November 2004).

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit malah menganjurkan agar NU dibersihkan dari kiai-kiai politikus atau yang berorientasi politik karena bisa membawa organisasi ini menjadi political society. Karena NU adalah organisasi kemasyarakatan maka ia harus dikembalikan pada orientasi gerakan civil society. “Yang mengurus NU jangan kiai politisi, tetapi figur yang benar-benar mengurusi NU full time,” ujarnya.

Ketua Umum Tanfidziyah (Dewan Pengurus Harian) Hasyim Muzadi dan anggota Mustasyar (Dewan Penasihat) Pengurus Besar NU Abdurrahman Wahid alias Gus Dur bagi Arbi keduanya masuk dalam kategori kiai politisi. Hasyim kini secara diam-diam menggalang kekuatan untuk terpilih kembali, sementara Gus Dur mencalonkan diri untuk menjadi Rois Aam (Ketua Umum) Syuriah (Dewan Tertinggi), yang dalam tata tertib baru bisa menentukan figur ketua umum yang dikehendaki. Sebetulnya NU telah memiliki aturan yang jelas ketika memutuskan Khitah 1926 yang kemudian diterjemahkan bagi warga NU yang berorientasi politik sudah disediakan partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara NU adalah wadah bagi gerakan civil society.

Namun, karena khitah diterjemahkan berdasarkan kepentingan, perdebatan politik dan nonpolitik selalu muncul di tubuh NU dari dulu hingga kini. Menurut Arbi, jika mau keluar dari masalah tersebut, NU harus melaksanakan sebuah aturan yang jelas, dengan memberikan rincian-rincian aturan berikut sanksi jika khitah dilanggar. “NU secara tegas harus berani menjatuhkan sanksi bagi pengurus yang melanggar aturan. Jangan sampai ada aturan yang tidak bersanksi, itu bukan aturan namanya,” tambahnya.

Pengurus NU, lanjut Arbi Sanit, harus memilih antara NU sebagai polical society atau civil society. Kalau sebagai civil society, berarti setiap warga NU memilih full time menjadi pengurus di NU. Konsekuensinya, yang bersangkutan tidak boleh lagi bicara politik. Adapun jika memilih polical society, maka tempatnya adalah di partai politik. Konsekuensinya, tidak boleh mencampuri urusan NU.

Mengenai mekanisme nonaktif bagi pengurus yang terlibat politik praktis, Arbi mengatakannya sebagai langkah setengah hati. Langkah nonaktif seperti Hasyim Muzadi saat menjadi calon wakil presiden sebagai sikap setengah-setengah dalam menjalankan khitah NU. “Nonaktif itu tidak cukup, itu tidak memilih. Hak politik NU harus memilih. Kalau mau menjalankan hak politiknya, NU harus ditinggalkan” (Media, 29 November 2004).

Hal senada juga disampaikan oleh Gun Gun Heryanto (dalam tempo, 29 November 2004) bahwa harus adanya kebijakan yang jelas dan mengikat mengenai hubungan NU dengan politik. Meskipun NU secara tegas telah menyatakan sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah), sering kali NU berada di arus utama politik praktis. Seharusnya, di masa mendatang NU secara kelembagaan membuat aturan main perihal jabatan rangkap, khususnya bila pengurus NU dari pusat hingga daerah menjadi caleg, capres, cawapres, dan tim sukses.

Ketegasan itu misalnya, dalam bentuk keputusan mengikat apakah mereka yang terkait dengan posisi politik seperti di atas cukup nonaktif atau justru harus diberhentikan. Karena hal ini, akan memperjelas kiprah warga NU dalam kepengurusan mendatang. NU sudah semestinya membebaskan diri dari ‘belenggu’ dan beban berat untuk selalu memberi dukungan resmi terhadap kekuatan politik tertentu, termasuk kepada PKB (Tempo, 29 November 2004).

Menurut pengamat NU dari Universitas Hamburg Marjani Gustiana Isya mengatakan, saat ini nilai-nilai dan tradisi pesantren sebagai ciri khas NU semakin ditinggalkan warganya di dalam membangun NU ke depan. Akibatnya, NU kehilangan arah dalam menentukan posisinya sehingga terkesan bersikap materialisme pragmatis.

Kondisi ini dapat dilihat dari perilaku para politisi NU yang semakin jauh integritas moralitasnya di dalam berpolitik. Ia mencontohkan warga NU saat ini sedang mengalami pergeseran moral yang dapat disaksikan bagaimana banyak oknum pengurus struktural NU, baik yang di NU-nya maupun di badan otonom (banom) mencari kehidupan di NU. “Bagi oknum itu, NU bukan lagi sebagai instrumen untuk mengabdi, beramal, dan beribadah sosial, melainkan sarana mencari penghidupan yang lebih layak,” ujarnya.

Mengapa keadaan ini terjadi? Menurut dia, karena sejak reformasi 1998 lalu NU telah menjadi komoditas yang sangat menjual. NU bahkan bisa dijual kepada politisi yang sedang membutuhkan dukungan massa. NU juga bisa dimanfaatkan sebagai kendaraan politik untuk mengantarkan yang membutuhkan dukungan NU ke posisi jabatan-jabatan politik, baik di eksekutif maupun legislatif. (Media, 29 November 2004).

Hal diatas terjadi karena warga NU kurang konsisten dalam  memegang Khittah NU untuk tidak berpolitik praktis. Hal ini sebagaimana diungkap dalam pidato iftitah Kiai Sahal yang menyatakan, pengalaman pahit yang dialami NU disebabkan kurang konsistennya warga NU memegang Khittah NU untuk tidak berpolitik praktis. Politik praktis, kata Kiai Sahal, selain sering merepotkan NU dan warganya, juga tidak bisa membuat warga NU optimal dalam melaksanakan politik kebangsaan dan kerakyataan. Hal itu terjadi karena keterlibatan warga NU dalam politik praktis tidak disertai sikap kenegarawanan serta penguasaan yang memadai terhadap seluk beluk politik. Mereka yang terlibat dalam politik praktis lebih mengandalkan pada dukungan NU. Lebih parah lagi tanpa memperhatikan Khittah NU dan kepentingan NU sendiri.

KH Sahal menilai, NU dari muktamar ke muktamar hingga terakhir muktamar di Lirboyo, Kediri (1999) sudah mengalami pahit dan manis serta dinamika yang melingkupinya dalam berbangsa dan bernegara. Semua telah memberikan hikmah dan khidmat pada NU. Hanya saja dalam perkembangan terakhir ini NU tidak konsisten dengan Khittah 1926 yang dipegangnya, sehingga NU diseret-seret untuk kepentingan politik praktis. “Ketidakkonsistenan itu menjadikan Khittah NU rentan dan mudah dipengaruhi oleh kepentingan luar yang tidak menguntungkan NU dan bangsa Indonesia. Mestinya kita harus berpegang teguh dengan Khittah NU tersebut, sehingga mampu menetralisir kepentingan politik praktis. Sebab, kalau pimpinan NU konsisten berpegang pada Khittah, maka NU akan terselamatkan,” tandas Kiai Sahal.

Padahal, berpegang teguh pada Khittah NU dalam rangka mewujudkan dan membangun kenegarawanan dalam berpolitik sudah ditegaskan kembali pada Muktamar ke-28 di Jogjakarta tahun 1989. Selain itu, dengan diseretnya NU ke politik praktis, justru NU akan menghabiskan energi secara mubadzir sehingga menimbulkan kerenggangan dalam warga NU sendiri. Lalu umat pun terbengkalahi. “Politik yang mesti dibangun adalah politik kerakyatan yang membela rakyat, bukan politik kekuasaan untuk kepentingan politik segelintir orang dan kelompok,” katanya

Terbukti dengan diseretnya NU ke politik praktis, lanjut Kiai Sahal, NU tidak lagi mampu secara optimal melaksanakan politik kebangsaan, tidak sebagaimana dicontohkan oleh ulama dan kiai-kiai NU terdahulu. Untuk itu Kiai Sahal menyarankan agar NU “menyapih—memisahkan” diri dari kepentingan politik praktis. Pengurus NU tidak boleh rangkap jabatan antara politik dan NU. Selanjutnya Kiai Sahal minta agar semua keterpurukan tersebut agar dibenahi (Duta, 29 Nopember 2004).

“NU memang tidak melarang warganya berpolitik praktis, akan tetapi kurangnya pemahaman warga NU terhadap khitahnya atau ketidakkonsistenan terhadap pedoman yang ada, membuat mereka sering melibatkan NU sebagai institusi dan mengabaikan kepentingan yang lebih besar,” katanya. Sahal memaparkan pada lima tahun perjalanan NU belakangan, yang telah memberikan pengalaman sekaligus pelajaran pahit. Hal itu terjadi karena kurang konsistennya NU dalam mengamalkan khitahnya.

Lebih disayangkan lagi, keadaan NU menjadi seperti sekarang ini disebabkan keterlibatan warga nahdliyyin dalam politik praktis yang tidak disertai sikap kenegarawanan, penguasaan terhadap seluk-beluk politik, dan tidak peduli terhadap garis-garis organisasi seperti Pedoman Berpolitik yang diputuskan dalam muktamar ke-28 di Yogyakarta. Akibatnya, sering kali secara psikologis menyebabkan kerenggangan di antara sesama warga. Lebih dari itu, mengakibatkan NU tidak dapat optimal melaksanakan ‘politik kebangsaan’ dan ‘politik kerakyatan’-nya sebagaimana dicontohkan para pendahulu (Tempo, 29 November 2004).

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya konflik serupa diakan datang, diharapkan NU (ulama) dapat merumuskan kebijakan yang jelas dan mengikat mengenai hubungan NU dengan politik.Seharusnya, dimasa mendatangNU secara kelembagaan membuat aturan main perihal jabatan rangkap, khususnya bila pengurus NU dari pusat hingga daerah menjadi caleg, capres, cawapres, dan tim sukses. Ketegasan itu misalnya, dalam bentuk keputusan mengikat apakah mereka yang terkait dengan posisi politik seperti di atas cukup nonaktif atau justru harus diberhentikan. Karena hal ini, akan memperjelas kiprah warga NU dalam kepengurusan mendatang.

Sementara Sekjen PP Muhammadiyah Heidar Nasir mengatakan, bila NU tandingan seperti yang digagas mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk menolak kepemimpinan Hasyim Muzadi sampai terwujud, maka akan menjadi ujian sangat berat bagi Hasyim. Sebab langkah Gus Dur seperti itu akan menggoyahkan sendi-sendi kerukunan warga NU dan memperlemah posisi NU secara keseluruhan. Mengenai sikapnya tentang dinamika perkembangan NU pasca Muktamar ke-31, Heidar mengatakan secara prinsip semua kaum Muslim yang masih punya hati nurani termasuk segenap warga NU sangat berharap agar ancaman Gus Dur tersebut tidak menjadi kenyataan. Karena hanya akan memperlemah kekuatan NU itu sendiri. Untuk itu, katanya, setelah menduduki posisi sebagai Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi harus secepatnya mengambil inisiatif untuk mengakomodir semua aspirasi warga NU dan para kyai sepuh NU termasuk Gus Dur.

Pada saat yang sama, Hasyim Muzadi juga harus secepatnya mengubah gaya kepemimpinannya yang selama ini menekankan pendekatan politik ketimbang dengan pendekatan kultural yang bisa terterima oleh semua pihak. “Pendeknya, Hasyim jangan coba-coba lagi bermain api dengan menceburkan diri kedalam kancah politik praktis yang telah menyebabkan dirinya mengalami penolakan seperti sekarang dari kubu Gus Dur dan sejumlah sesepuh NU lainnya,” katanya (Antara, 3 Desember 2003).

Demikian konsep idealistik dari pendapat beberapa tokoh politik menanggapai akan resolusi konflik yang terjadi ditubuh NU selama Muktamar ke-31.

2.     Kubu Gus Dur

Ketua Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid menegaskan akan tetap membentuk PBNU tandingan. Pengurus tandingan tersebut juga akan tetap berkantor di Kantor PBNU, di Jl Kramat Raya, Jakarta. Hal itu dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kantor PBNU. Gus Dur mengaku, secara pribadi tidak menginginkan adanya PBNU tandingan. Hanya saja, menurut dia, pembentukan PBNU harus dia jalankan karena perintah dari kiai sepuh NU. Hanya saja, dia tidak menyebut siapa kiai sepuh yang memerintahkannya membentuk PBNU tandingan tersebut.

Ancaman Gus Dur untuk mendirikan PBNU tandingan tersebut merupakan buntut dari kekalahan kubunya oleh kubu KH Hasyim Muzadi dalam perebutan kursi pimpinan PBNU di Muktamar Ke-31 NU di Boyolali, Jawa Tengah, yang berakhir Kamis (2/12). Sejak sebelum muktamar, Gus Dur telah melontarkan tekadnya untuk mendirikan PBNU tandingan jika Hasyim terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU dalam muktamar itu. Dan, kenyataan yang terjadi, Hasyim menang telak dalam pemilihan Ketua Umum PBNU, mengalahkan Masdar F Mas’udi yang dijagokan Gus Dur (Media, 3/12).

Gus Dur juga menegaskan, dirinya tidak akan meninggalkan kantor di Gedung PBNU. Sehingga, nanti akan ada dua PBNU di alamat yang sama. Akan ada manajemen berbeda dari gedung yang sama. Sehari-harinya dua kelompok itu menggunakan gedung, barang, dan nama yang sama. Yang berbeda hanya nomor suratnya. Satu hari bisa saja pengurus yang satu mengangkat seseorang dengan surat A, besoknya pengurus yang lain mengangkat dengan surat B.

Menurut dia, hal seperti itu sudah pernah terjadi di tubuh PBNU usai Muktamar Ke-29 di Cipasung, Jawa Barat, pada 1990-an. Pada muktamar di Cipasung, Gus Dur bersaing dengan Abu Hasan dalam perebutan posisi Ketua Umum PBNU. Setelah kalah dalam pemilihan, Abu Hasan, pengusaha yang waktu itu menjabat Ketua Lembaga Mubarat yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi NU, menolak hasil muktamar. Dengan alasan bahwa muktamar cacat demi hukum, Abu Hasan membentuk Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (KPPNU). Namun, KPPNU hanya bertahan sekitar dua tahun, setelah pengurusnya membubarkan diri (Tempo, 4 Desember 2004).

Untuk merealisasikan rencana pembentukan NU (Nahdlatul Ulama) tandingan, Mantan Ketua PB NU Abdurrahman Wahid tak menghentikan langkahnya. Hari ini, dia akan bertemu sejumlah kiai khos untuk menggodok wadah baru di kalangan nahdliyin tersebut.Adhie Massardi, juru bicara Gus Dur, mengungkapkan bahwa pertemuan dengan sejumlah kiai sepuh itu akan digelar di Ponpes Buntet, Cirebon, Jawa Barat, siang ini. Sejumlah kiai yang hadir di ponpes pimpinan KH Abdullah Abbas tersebut, antara lain, KH Mas Ahmad Subadar, KH Abdullah Faqih, KH Muhaiminan Gunardo, dan KH Abdurrahman Khudori. Adhie memperkirakan bahwa NU tandingan akan terbentuk sebelum 20 Desember 2004. Sebelum pendeklarasian, akan dibentuk panitia penyelamat NU. Siapa saja kiai atau tokoh NU yang akan dilibatkan dalam panitia penyelamat NU tersebut? Dia mengaku belum tahu.

Adhie juga mengaku tidak mengetahui siapa saja kiai serta tokoh NU yang akan masuk dalam kepengurusan NU tandingan tersebut. Tapi, dirinya berani menjamin bahwa penunjukan orang-orang yang duduk dalam kepengurusan NU bentukan Gus Dur itu akan dilakukan secara demokratis. “Kami akan meminta saran-saran serta orang-orang yang menjadi pengurus nanti dari para kiai sepuh dan ulama muda NU. Dalam pertemuan dengan kiai sepuh di Buntet, masalah ini juga akan dibahas, termasuk program-programnya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Adhie memastikan, NU bentukan Gus Dur -yang dikabarkan akan bernama NU 1926 atau Nahdlatul Alim Ulama- tersebut akan berkantor di kantor PBNU saat ini, yakni di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat. Berarti, Gus Dur memang akan mempertahankan kantor PB NU yang diklaim telah dibangunnya tersebut. Dan, bila hal itu terjadi, di kantor tersebut akan ada dua kepengurusan. Sebab, Hasyim juga akan berkantor di situ (Duta, 06 Des 2004).

Gus Dur mengatakan, upayanya untuk membentuk PBNU tandingan kali ini adalah sebagai cara untuk memecahkan permasalahan pascamuktamar. Namun, Gus Dur mengaku belum mengatur teknis pembentukan PBNU tandingan itu, dan bagaimana mengatur dua manajemen tersebut (Tempo, 4 Desember 2004).

3. Kubu Hasyim Muzadi

Menanggapi akan tuduhan yang diberikan oleh kubu kultural pada dirinya yang dianggap telah melakukan politisasi NU –ketika mrencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Ketua Umum PDIP pada pilpres 2004– sehingga menyebabkan NU terpolarisasi, Hasyim Muzadi membantah karena selama menjadi kandidat calon wapres mendampingi Megawati, ia telah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu non aktif dari Ketua Umum PBNU.  Bahkan secara fakta kepemimpinan PBNU di pegang oleh KH. Masdar Farid Mas’udi dan manakala Susilo Bambang Yudhoyono  berkunjung  ke PBNU kiai Hasyim tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal secara politis Yudhono berseberangan dengan Hasyim Muzadi. Tentu ini membuktikan bahwa Hasyim manakala mencalonkan Cawapres ia tidak dapat memanfaatkan struktur untuk kepentingan Hasyim.

Sedangkan berkaitan dengan rencana dibentuknya NU tandingan oleh Mantan Ketua PB NU Abdurrahman Wahid yang biasa dipanggil Gus Dur sebagai representasi dari kubu kultural, kubu Hasyim  berharap hal tersebut tidak akan terjadi, karena hanya akan merugikan Gus Dur, NU dan PKB. “Saya berharap agar Gus Dur tidak melakukan itu, karena pertama-tama akan merugikan Gus Dur sendiri. Predikat Gus Dur sebagai kampiun demokrasi akan hilang. Karena beliau ikut terlibat dan mencalonkan dalam muktamar lalu, beliau ikut bertanggung jawab apa pun hasilnya,” ujar Hasyim kepada Metro TV, tadi malam. Menurut Hasyim, hal itu juga akan merugikan PKB sebagai partai yang didirikan NU. Karena, tindakan itu akan menciptakan kristalisasi masyarakat. “Apa-apa yang dikehendaki oleh Gus Dur itu hendaknya dicairkan dalam suatu musyawarah dan silaturahmi organisasi,” ujarnya (Tempo, 4 Desember 2004).

Akan tetapi pada kesempatan lain, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU Hasyim Muzadi membantah adanya perpecahan di NU. Dia tak mau berkomentar tentang rencana pembentukan NU tandingan yang digagas Gus Dur tersebut. “NU tandingan itu masih wacana. Nanti kalau benar-benar berdiri, baru boleh ditanyakan,” katanya di kantor PB NU Jakarta. Mantan ketua PWNU Jawa Timur itu terkesan tidak mau terpancing langkah Gus Dur yang juga cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari tersebut. Saat dikonfirmasi rencana Gus Dur mengambil alih Kantor PB NU Jl Kramat Raya Jakarta jika NU tandingan sudah terbentuk, Hasyim malah balik bertanya. “Kenapa tidak tanya sama Gus Dur saja? Jangan pada saya.” Hayim hingga kemarin terus berkonsentrasi mempersiapkan susunan kepengurusan baru NU. Untuk penyusunan kepengurusan lima tahun ke depan, Hasyim membantu Rais Am KH Sahal Mahfudz bersama sejumlah anggota formatur lainnya.

Mereka adalah KH Tholhah Hasan, KH Rusdiansyah (mewakili Sumatera), KH Sofyan (Jawa), KH Harifuddin Cawidu (Indonesia Timur), dan KH Khairuddin. “Ketujuh formatur ini yang nanti bertugas menyusun kepengurusan. Semua yang ingin masuk harus melalui tim tersebut. Target pengurusan 2-3 hari selesai,” ungkap Hasyim. Hasyim menuturkan, dalam menyusun dan menata kepengurusan, formatur akan menggunakan landasan silaturahmi. Dengan demikian, kepengurusan NU tidak terbatas pada hasil muktamar saja, tapi juga kalangan lain, terutama yang berada pada lembaga-lembaga dalam NU.

Sementara itu, mantan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Ahmad Bagdja yakin rencana Gus Dur membentuk NU tandingan tidak akan terwujud. Sebab, menurut pengurus dari hasil muktamar di Lirboyo itu, kiai-kiai sepuh yang disebut-sebut pendukung Gus Dur tidak menginginkan NU tandingan. Bagdja kemudian menuturkan bahwa dirinya sudah bertemu KH Mas Ahmad Subadar. Menurut Bagdja, Subadar tidak menginginkan perpecahan. Dia juga sudah berbicara dengan mantan kandidat ketua umum PBNU yang didukung Gus Dur, Masdar Farid Mas’udi. Masdar menegaskan hal serupa. Untuk menghindarkan melebarnya perpecahan NU, Bagdja yang juga koordinator Forum Komunikasi dan Silaturahmi Keluarga Alumni (Foksika) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu berharap KH Sahal Mahfudz mendekati kiai-kiai sepuh. Dia yakin, langkah Kiai Sahal akan bisa menghasilkan solusi.”Gus Dur sendiri kan pada waktu pemilihan hadir, bersedia dicalonkan, dan kemudian kalah. Dalam logika demokrasi, itu kan artinya beliau melegitimasi muktamar. Nah, seharusnya tidak perlu ada NU tandingan,” ujar Bagdja (Duta, 06 Des 2004).

(())

Bagian Empat

DIALEKTIKA  DEMOKRASI NU

 

Nahdlatul Ulama sejak berdirinya dipelopori oleh kaum santri dan kiai yang menyebar di berbagai pelosok. Dengan basis kultural pesantren,  NU menjadi satu gerakan struktur kelembagaan organisasi masyarakat pinggiran sebagai wujud solidaritas dan soliditas warganya. Oleh karena itu, stereotype masyarakat pinggiran tentu dilekatkan dalam organisasi ini, yang didalamnya mengandung sejumlah tradisi yang mendarah daging dalam bentuk budaya dan karakter kepribadian. Hal ini memiliki imbas yang sangat signifikan dalam membentuk budaya dan tata kelola organisasi jam’iyyah warga nahdliyyin ini.  Sehingga dengan sejumlah aspek dan pengaruh kultur menjadikan organisasi ini mendapat stereoype yang kurang mengenakkan atas sejumlah  kebiasaan dalam merespon realitas lingkungan yang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya, basis kaum sarungan  warga nahdliyyin secara umum dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok jam’iyyah lainnya.

Tolok ukur dari indikator tersebut adalah misalnya dalam aspek sumber daya manusia warga NU sampai saat ini masih cenderung kurang memiliki daya kompetitif yang memadai. Terlebih dalam melakukan responsitas atas fenomena kemasyarakatan yang cenderung lambat dan “ketinggalan kereta”. Terlepas dari penilaian tersebut saat ini warga NU mulai belajar berdemokras. Demikian pendapat beberapa pakar politik, melihat fenomena muktamar ke-31di Solo, Jawa tengah.

Demokrasi lahir sebagai bentuk dan wujud konsep rasionalitas serta menjadi konsep kontemporer dalam pengaturan sistem kemasyarakatan (komunitas masyarakat, negara dan pemerintahan). Konsep demokrasi  muncul sebagai kritik atas sejumlah model dan sistem kepemimpinan organisasi (baik organisasi pemerintahan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya) yang memililiki identitas diktator, otoriter, dan monarkhi absolut. Yang mengandung inti bahwa leadership \kepemimpinan didominasi oleh faktor perseorangan, nasab (keturunan) dan menjadi wilayah dominan sebuah pribadi dinasti perseorangan. Disana kepemimpinan menjadi wilayah yang tertutup bagi siapapun untuk memperebutkannya.

Dalam ranah demokrasi hal itu berbanding terbalik dengan konsep ini. Dengan konsep demokrasi  kepemimpinan menjadi wilayah yang terbuka bagi siapapun. Berdasar pada sebuah bentuk persamaan hak dan terjaminnya hak asasi manusia maka demokrasi melahirkan konsep bahwa kepemimpinan adalah hasil konsepsi dialogis antar semua unsur untuk memiliki posisi yang sama dalam pengaturan dan tata kelola organisasi. Jargon yang cukup terkenal dan sering terngiang dalam benak kita adalah satu bentuk konsep bahwa demokrasi adalah sebuah pola dan sistem pengelolaan organsisasi yang berlandaskan pada filosofi dari, rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga demokrasi merupakan sebuah fenomena dari kesadaran kolektif sebuah komunitas masyarakat yang dalam pengaturannya melibatkan dan mempertimbangkan aspirasi ataupun perwakilan segenap unsur yang ada di dalamnya.

Demikian halnya yang terjadi di dalam organisasi NU. Kepemimpinan NU yang selama ini selalu diidentikkan dengan “keturunan kiai” sebagai basic communitynya, belakangan ini mulai berubah, dengan memperhatikan hak asasi masing-masing warganya untuk dipilih dan meilih sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula dalam mengambil kebijakan –mengingat akan politik warga NU adalah patron clien—warga NU selalu mengikuti patron (kiai). Hal ini menurut sebagian pengamat dianggap sebagai perubahan menuju langkah yang lebih baik, artinya telah terjadi peningkatan kesadaran gerakan civil society di kalangan warga NU, sebagai contoh kasus adalah Muktamar NU ke-31 di Solo, Jawa tengah.

 

A. NU dan Demokrasi

Pertanyaan besar yang mula-mula akan dijawab dalam pemabahasan ini adalah bagaimana logika tata kelola dari pengaturan kemasyarakatan (organisasi) kaum sarungan (Nahdlatul Ulama) ?. Adalah sebuah pengamatan  yang logis, jika terlebih dahulu menelaah konsep tata kelola yang dikembangkan di pondok pesantren. Mengingat pondok pesantren sebagai basis kultural bagi warga nahdliyyin yang memiliki stereotype  kepemimpinan yang unik, yaitu yang jika diamati sepintas  jauh dari nilai demokrasi.

Dalam tata kelola organisasinya kaum sarungan ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai kharismatik, patron clien dan dinasti nasab menjadi faktor kunci dalam menentukan seorang pemimpin. Untuk itu paradigma yang berlaku di pesantren adalah berpusat pada lingkaran nasab (keturunan). Disinilah kepemimpinan ditentukan oleh sebuah lingkaran kekerabatan yang ada di elit pesantren yakni nasab kiai dan gus. Adalah hampir tidak ada sebuah pesantren tradisional yang  pola kepemimpinannya ditentukan oleh lembaga musyawarah. Tentu ini sangat logis sebab seorang identitas kekiaian adalah tidak mungkin diadakan semacam lembaga musyawarah pengangkatan dan  pelantikan Kiai. Kiai sebagai simbol sosial ia tidak mungkin diperoleh melalui lembagai demokrasi. Hal itu muncul manakala sebuah komunitas masyarakat menghendakinya secara naluriah. Dan hal itu bukanlah jabatan formal sebagai layaknya sebuah lembaga demokrasi.

Untuk itu merupakan sebuah penilaian yang kurang arif manakala wacana kajian demokrasi di wilayah kaum sarungan, hanya didasarkan pada satu paradigma berfikir barat tanpa berkenan melakukan pemahaman konsep-konsep  lain yang menjadi narasi dari tradisi kultural komunitas masyarakat yang bersangkutan. Apakah kemudian kita memiliki semangat untuk  melakukan perubahan revolusioner dan merubah kiai sebagai jabatan formal dari sistem lembaga demokrasi,  mungkin konsep ini perlu dijadikan rujukan semua pihak yang berkompeten dalam mengusung  nilai dan budaya demokratisasi ke dalam jam’iyyah Nahdlatul Ulama dan umumnya dalam dunia kaum sarungan ini.

Akan tetapi secara  jujur dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan peran dan fuingsinya  Nahdlatul Ulama saat ini dari hari kehari semakin menujukkan realitas yang semakin mengglobal. Dalam bahasa yang sederhana seringkali kita mendengar pepapatah bahwa NU saat ini sudah “go internasional”, bahkan NU sudah membuka cabang istimewa di sejumlah negara di luar negeri. Untuk itu maka adalah sebuah kepatutan apabila NU harus responsif dan adaptif dengan sejumlah konsep kontemporer yang lebih modern sebagai bentuk bagian dari dunia global internasional. Tentu didalam  kaitan ini adalah isu demokratisasi, sebagai isu global yang sedang menggejala diseluruh belahan bumi ini.

Secara kasat mata kita mengenal sosok KH. Abdurrahman Wahid selama dekade dsawarsa terakhir telah mampu menjadi ikon demokratisasi diseluruh penjuru dunia. Dengan segala konsep  yang dimilikinya Gus Dur telah “memelekkan” mata dunia  bahwa dari rahim kaum “sarungan”  mampu melahirkan konsep demokrasi yang lebih orisinal. Hal ini tentu menjadi lompatan kultural yang sangat luar biasa bagi NU kontemporer. Pertanyaannya adalah bagaimana memahami dialektika warga NU berdemokrasi ? sebagai satu konsep demokrasi maka hajatan pesta demokrasi yang digelar melalui Muktamar ke 31 NU menjadi satu cermin monumental bagaimana kaum sarungan menjalankan konsep berdemokrasi, yang disebut oleh seorang pakar dinyakatan bahwa dengan bercermin pada kasus muktamar 31 Solo NU telah menembus batas determinasi budaya yang selama ini dijadikan paradigma organisasi. Dalam kajian antropologi budaya proses yang demikian ini membutuhkan rentang waktu yang panjang dan bahkan ratusan tahun, dan diluar dugaan NU telah menerapkan konsep demokrasi itru secara apik dan melalui pengelolan konflik yang aplikatif dan rasional. Konsep ini tentu masih menjadi bayangan dan perlu daya ampuhnya manakala pasca muktamar NU mampu ataukah tidak organisasi ini menyelesaikan konflik  itu dengan cara-cara yang damai, demokratis dan pendekatan rasional.

Melihat secara sepintas misalnya manakala Muktamar Ke-31 Nahdlatul Ulama (NU) yang membahas anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) menyepakati ketentuan bahwa ketua umum dipilih langsung muktamar dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan rois aam terpilih. Ketika pemimpin sidang komisi Rozy Munir memberikan kesempatan kepada peserta membahas materi ini, sejumlah Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah (PW) NU langsung menyampaikan tanggapan.

PWNU Jawa Timur menyatakan persetujuan pada draf Pasal 37 mengenai Susunan Pengurus Besar ini, diikuti Sumatra Selatan yang beralasan, kalau ketua umum dipilih langsung muktamirin maka telah tercerminlah demokratisasi di tubuh NU. Adapun anak kalimat ‘dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan rois aam terpilih’ dimaksudkan untuk membangun kerja sama yang lebih baik antara rois aam dan ketua umum di masa mendatang. “Jika ada hal negatif pada ketua umum yang ditunjuk maka ia akan lebih bertanggung jawab. Tidak akan mencla-mencle nanti,” ujar peserta dari Jawa Timur.

Ditambahkan oleh peserta dari Klaten dan Jember, jika pemilu presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan langsung kelak diikuti pemilihan kepala daerah juga langsung maka sangat wajar bila belakangan pemilihan ketua umum tanfidziah meniru tata cara pemilu nasional dan lokal. “Saya yakin, NU bisa semakin demokratis nanti,” ujar juru bicara PCNU Klaten. “Masak kita mau setback, lebih baik kita kembangkan demokratisasi di sini. Mari kita memilih langsung,” sambung wakil Jember. Mengutip ungkapan sesama muktamirin yang berasal dari luar Jawa, ia mengatakan, “Untuk apa kami jauh-jauh kemari kalau tidak memilih langsung.” Ucapannya ini disambut tepukan meriah peserta sidang. Utusan PCNU Tuban menimpali hal tersebut, alasan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rois aam terpilih juga ditujukan untuk mengembalikan wibawa syuriah sebagai lembaga tertinggi NU yang merepresentasikan keterwakilan para ulama. Dengan klausul ini, maka secara struktural, keberadaan syuriah akan lebih kuat.

Dijelaskan juru bicara PCNU Tuban, ketua umum ditunjuk rois aam dan wakil rois aam terpilih menggambarkan otoritas yang tinggi di tangan syuriah. Tetapi, di samping itu, Tuban juga mengusulkan agar draf tersebut ditambah klausul bahwa rois aam dan wakilnya menunjuk bakal calon yang kemudian diserahkan kepada muktamirin untuk memilihnya.

PCNU Surabaya menyetujui PCNU Tuban. Hanya saja, Surabaya mengingatkan bahwa persetujuan rois aam tersebut jangan sampai menafikan semangat demokrasi. Karena itu, ia mengusulkan tambahan anak kalimat ‘dengan tetap memerhatikan pendapat muktamirin’. Syamsul Muarif dari PCNU Bangil mendesak agar materi ini tidak perlu divoting, tetapi ditetapkan sebagai putusan sidang komisi. Setelah diselingi pendapat PWNU Sulawesi Tenggara, Rozy mengetokkan palunya dengan terlebih dulu menanyakan persetujuan peserta yang disahut dengan ‘setuju’.

Memasuki pembahasan periodeisasi masa jabatan, pendapat peserta yang muncul didominasi keinginan untuk memberikan kesempatan kepada rois aam dan ketua umum dipilih kembali tanpa batasan waktu alias seumur hidup. Rumusan drafnya, rois aam dan ketua umum dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya dua periode secara berturut-turut.

Utusan PWNU Maluku meminta agar rois aam dan ketua umum hanya dipilih satu periode untuk menghindari caci maki kaum nahdiyin kepada petinggi NU di sana sekalipun yang bersangkutan berprestasi. “Kami kasihan dengan kian di Maluku sana yang habis dicaci maki,” jelasnya tanpa panjang lebar. Rozy menyahut, kepengurusan satu periode tidak lazim di organisasi mana pun.

Sementara itu Marzuki Abdullah dari PCNU Palembang berpendapat, cukup dituliskan ‘dapat dipilih kembali’ tanpa diikuti pembatasan masa khidmat mengingat NU merupakan organisasi keagamaan yang kepengurusannya menuntut kualitas keulamaan. Rozy akhirnya mengetukkan palunya dengan bunyi pasal lengkap, ‘rois aam dan ketua umum dapat dipilih kembali’.

Memasuki Pasal 45 pembahasan bertambah ramai. Pada draf pasal ini terdapat ayat yang menyatakan semua tingkat pengurus harian NU tidak dapat merangkap dengan jabatan pada tingkat kepengurusan yang lain terutama di dalam jamiyah NU atau badan otonom di NU. Ayat lain, pada semua tingkat kepengurusan, tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian organisasi politik dan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. Di samping itu, jika pengurus harian NU mencalonkan diri untuk mendapatkan jabatan politik tertentu maka yang bersangkutan harus nonaktif sementara sampai penetapan jabatan politik tersebut dinyatakan final. Adapun rincian aturan pelarangan rangkap jabatan ditetapkan PBNU dengan mementingkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas serta tenaga yang tersedia (Media, 02 Desember 2004).

Demikianlah salah satu fakta yang menunjukkan bahwa saat ini warga NU (yang dianggap sebagai organisasinya wong dheso) telah merespon dengan baik dan berusaha mewujudkan demokrasi yang sedang booming dibicarakan oleh semua kalangan, meskipun hal tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. 

 

B. Lunturnya Tradisionalisme NU

Kemenangan telak KH Hasyim Muzadi dalam pemilihan Ketua Tanfidziyah pada Muktamar Ke-31 Nahdlatul Ulama (NU) sudah diduga sebelumnya. Muktamar yang diselenggarakan di Boyolali, Jawa Tengah, itu boleh dikatakan sebagai tonggak baru perjalanan organisasi sosial-keagamaan terbesar di Tanah Air ini ke depan.

Perjalanan Hasyim menuju kursi utama eksekutif di PB NU itu dicapai dengan tidak mudah. Sejak awal bahkan sebelum ajang muktamar dilaksanakan, kiai sepuh (khos) yang selama ini paling disegani bahkan dianggap representasi di tubuh NU sudah ‘menyerang’ Hasyim Muzadi, yang dituding telah menyeret warga nahdiyin dalam arus politik (kekuasaan) yang terlalu dalam. Semangat Asal Bukan Hasyim (ABH) begitu kuat mewarnai muktamar.

Namun demikian, ‘serangan-serangan’ anti-Hasyim yang juga secara langsung dilakukan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga sebagai Mutyasar PB NU itu tidak mampu menggerogoti dominasi atau pengaruh Hasyim yang sepertinya sudah mengkristal. Seorang warga nahdiyin pernah mengakui bahwa penggalangan dukungan yang dilakukan kubu Hasyim ini sebenarnya dilakukan jauh-jauh hari menjelang muktamar.

Terlepas dari ungkapan saling tuding antarkubu tadi, yang patut digarisbawahi di sini adalah benarkah telah muncul ‘tradisi baru’ di kalangan nahdiyin di dalam memandang persoalan organisasi yang asalnya milik kiai yang juga menjadi tulang punggung dan urat nadi NU. Kedudukan kiai (khos) yang selama ini cukup sentral dalam tradisi NU, sekarang tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan, ketika warga nahdiyin dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang bersifat duniawi. Tanda-tanda ke arah itu sudah tampak ketika dalam pilpres baru-baru ini banyak warga nahdiyin menjatuhkan pilihannya kepada figur (wapres dan cawapres) yang berlatar belakang bukan NU. Bahkan, Hasyim sendiri yang digandeng capres Megawati dari PDIP juga tidak mendapat dukungan bulat.

Juga yang diperlihatkan oleh panitia muktamar ke-31 –dalam acara pembukaan– dengan tidak mengundang para kiai sepuh atau kalau diundang pun dalam jangka waktu mendadak. Kenyataan itu sangat berbeda dengan penyelenggaraan muktamar di tahun-tahun sebelumnya yang nuansanya sangat didominasi penghormatan kepada kiai sepuh. Figur Gus Dur yang sebelumnya oleh awam dianggap representasi NU, pada akhirnya juga ‘diabaikan’ oleh nahdiyin. Hasil pemilihan Ketua Rois Aam menunjukkan Gus Dur tidak lebih dikehendaki daripada KH Sahal Machfud.

Kemenangan Hasyim Muzadi di tanfidziyah mengungguli calon yang direstui Gus Dur secara langsung oleh banyak pengamat diperkirakan akan memengaruhi ghirah NU ke depan, yang disebut-sebut lebih berorientasi pada struktural yang berhadap-hadapan dengan barisan kultural. Namun hakekatnya manakala kita merujuk barisan kultral, yang dipandegani oleh Abddurrahman Wahid hakekatnya adalah gerakan kelompok polistisi formal. Marilah kita melihat secara kasat mata personalitas yang ada di dalam gerakan NU kultural ini yang meliputi, Pertama, Gus Dur ia adalah Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Kedua, Tuan Guru Turmudzi, Ia adalah aanggota Dewan Syuro DPP PKB,  Ketiga,  KH. Muhaiminan Gunardo dan KH. Abdurrahman Khudlori mereka adalah Dewan Syuro dan pengurus PKB di daerah Magelang Jawa Tengah. Keempat, Choirul Anam sebagai  ketua tim yang memelopori gerakan anti Hasyim, ia adalah Ketua tanfidziyah PKB Jawa Timur. Kelima, KH. Anwar Iskandar yang memprakarsai  pertemuan sejumlah kiai  di Museum NU, ia adalah Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Timur.   Sehingga dengan melihat fakta yang demikian ini hakekatnya adalah  sangat ironis kalau kemudian harus mengklaim diri sebagai barisan kultural dan  ingin mengembalikan NU yang steril dari politik. Sehingga dalam benak mereka adanya khawatir terhadap misi Hasyim yang mengombang-ambingkan warga NU dan ini akan membahayakan NU secara organisatoris.

Terlebih dengan alasan sikap Hasyim yang menyinggung elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telanjur memproklamasikan diri sebagai anak kandung NU. Seperti diketahui, terbentuknya PKB dimaksudkan sebagai wadah nahdiyin untuk melakukan agenda-agenda politik praktis. Sementara NU yang menggarap masalah-masalah sosial keagamaan. Hasyim dinilai telah mengkhianati ‘garis kebijakan’ yang diambil warga nahdiyin.

Penyikapan makna urusan duniawi (politik) oleh warga NU semacam itu sebenarnya bisa dibenarkan karena pada AD/ART organisasi tidak secara eksplisit mengatur pilihan politik warganya. Dan itu sebenarnya juga telah dipraktikkan beberapa kader NU yang aktif hampir di semua partai politik yang ada saat ini. Yang membedakan adalah Hasyim waktu menentukan pilihannya itu sedang menjabat Ketua Umum PBNU sehingga dianggap melalaikan amanah untuk memajukan gerakan sosial keagamaan dan dengan egois berorientasi kekuasaan.

Sejarawan Anhar Gonggong justru mencermati kemenangan Hasyim Muzadi pada muktamar ke-31 itu bisa dilihat dari isu yang sempat mencuat dalam muktamar. Di mana, kubu kiai sepuh yang menyebut dirinya ‘NU kultural’ mencium adanya upaya pihak tertentu yang ingin mengadu domba dengan menghembuskan isu bahwa NU kultural itu sama saja dengan ‘NU darah biru’ (feodal). Lebih spesifik lagi keberadaannya banyak diisi oleh kiai-kiai yang merupakan trah dari salah satu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari. Kelompok ini dipimpin Abdurrahman Wahid.

Namun, sesuai dengan kebangkitan euforia politik maka ‘NU rakyat biasa’ yang dikomando Hasyim Muzadi lebih mendapat simpati. Kelompok ini, menurut Anhar, dimotori oleh trah dari salah seorang lagi pendiri NU, yakni KH Wahab Hasbullah yang berlatar belakang rakyat biasa, seorang wartawan, penulis.

Namun, Anhar tidak mau berpolemik bagaimana seharusnya NU ke depan akan lebih baik dipimpin oleh salah satu dari dua kelompok yang ada tersebut. Dia juga tidak menyalahkan adanya anggapan dari golongan ‘NU kultural’ yang mengungkapkan kecurigaan adanya gerakan ‘NU struktural’ itu. Lebih jauh dia mengatakan dukungan kepada Hasyim ketika mencalonkan diri sebagai wapres belum lama ini datang dari kelompok tersebut. Dan ini tidak dikehendaki kelompok ‘NU kultural.’

Berbeda jika menengok sejarah. Kelahiran NU pada 1926 memang tidak terlepas dari bayang-bayang politik. Para pendiri NU; KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, dan KH Bisri Syansuri, melalui organisasi ini secara politis melakukan gerakan politik memerdekakan Indonesia dari belenggu kolonialisme.

Menurut pakar NU, Shonhadji Sholeh dalam suatu artikelnya menggarisbawahi bahwa agaknya orientasi politik memang merupakan sesuatu yang sulit dihindari NU. Romantisme sejarah NU yang mulai memasuki arena politik melalui Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada 21 September 1937 sampai keluar dari Partai Islam Masyumi serta menjelma menjadi sebuah parpol pada Pemilu 1955, sebenarnya tidak dapat memungkiri bahwa NU telah berpolitik. Dan, pada perjalanan politik 1959 di mana NU bersedia kembali ke UUD 1945 dengan syarat Piagam Jakarta, kemudian 1960 semua partai politik diminta mengubah anggaran dasarnya yang secara jelas menerima Pancasila dan bersedia membelanya. Juga keterlibatan NU bersama-sama militer menumpas komunisme (1965).

Sampai akhirnya setelah Pemilu 1971, pemerintah memperkuat posisinya dengan ‘mengawinkan’ NU dengan PPP. Namun, ketika NU sudah memasuki kondisi yang kian dirugikan dalam PPP, maka kekecewaan semakin membuat para aktivis nahdiyin menyesali kelalaian NU terhadap kegiatan sosial dan pendidikan karena terlalu tenggelam dalam politik praktis. Sehingga, dalam Muktamar Situbondo 1984, NU memutuskan mengundurkan diri dari gelanggang politik praktis dengan menyatakan kembali ke Khitah 1926. Inti dari khitah adalah mengembalikan NU kepada bentuk semula sebagai organisasi keagamaan Islam (jam’iyah diniyah Islamiyah). Kendati demikian, menurut Sonhadji, tidak berarti warga nahdiyin tidak berpolitik, meski secara organisatoris NU sudah melepaskan diri dari ikatan semua kekuatan politik.

Hingga pada akhirnya timbul kesadaran, dan ini kebetulan diwakili kubu Hasyim Muzadi bahwa warga NU sebenarnya bisa ikut secara aktif dalam proses politik yang berujung pada kekuasaan namun tetap menjaga dan dilandasi nilai-nilai NU. Sebagai potensi kekuatan, Hasyim secara implisit ingin mengatakan bahwa peranan NU sudah sewajarnyalah memasuki semua sektor kehidupan. Namun, tanpa terlibat dalam kekuasaan struktural dan kekuasaan politik praktis maka akan sulit untuk mengambil peran-peran yang penting dan menguntungkan warga nahdiyin (Antara, 04 Desember 2004).

Tentang jalannya Muktamar NU ke-31 di Solo yang telah memilih kembali Hasyim Muzadi untuk masa jabatan kedua, Sekjen PP Muhammadiyah Heidar Nasir mengatakan menyatakan, dirinya dan segenap warga Muhammadiyah merasa bangga dengan tanda-tanda telah terjadinya peningkatan kesadaran gerakan civil society di kalangan warga NU. “Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat untuk Pak Hasyim Muzadi dan saya percaya dia akan mampu memimpin NU dengan catatan harus segera menggaungkan kesadaran civil society tersebut dan secara total meninggalkan panggung politik, hanya dengan cara itu dia akan bisa menyatukan semua pihak di tubuh NU,” katanya (Antara, 03 Desember 2004).

 

C. Nilai-Nilai Demokrasi yang harus dikembangkan NU

Demokrasi, secara etimologi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos  atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah ”kekuasaan rakyat”. Mengutip pendapat Abraham Lincoln yang menegaskan bahwa Democracy is government from the people by the people and for the people (Sukarna, 1981:3). Dengan demikian dalam sistem demokrasi ini rakyatlah yang memegang kekuasaan sebab pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi sebagai suatu gejala masyarakat yang berhubungan erat dengan perkembangan negara, mempunyai sifat yang berjenis-jenis. Masing-masing seperti terlihat dari sudut kemasyarakatan yang dapat ditinjau bahwa demokrasi adalah bentuk system yang akan menjalankan proses pengendaliannya  tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi dikenal adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk merealisasikan diri dan mengaktualkan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia utuh yang menyadari jati dirinya. Demokrasi memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan berpartisipasi dalam bidang sosial politik di tengah lingkungan sendiri sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang. Oleh karena itu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab.

Dalam demokrasi terkandung beberapa nilai yang ideal. Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo yang dikutip Miriam Budiardjo “ … adalah nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul dari tindak tanduk sesungguhnya dari suatu sistem demokrasi” (Budiardjo, 1996:158). Sedangkan sistem domokrasi yang dimaksud disini adalah : “Sistem politik yang demokratis dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh setiap wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam keadaan terjaminnya kebebasan politik (A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effectif popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political freedom) (Budiardjo, 1996:61).

Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan saja, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moril. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). Jika kemudian diperinci nilai-nilai ini bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai tersebut adalah pertama bagaimana  sebuah organisasi menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict); kedua, bagaimana system     penyelenggaraan pergantian pemimpin/penguasan secara teratur (orderly succession of rules); Ketiga ada upaya untuk membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion); Keempat,adanya pengakuan dan menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity); kelima adanya unsure jaminan tegaknya keadilan; dan keenam, Menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi. (Budiardjo, 1996:165-191).

Dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan pendapat serta kepentingan yang terkadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan-perselisihan ini diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapa kompromi, konsensus atau mufakat.

Dalam logika tata kelola organisasi pemerintahan, pergantian pemimpin/penguasa di Indonesia melalui pemilihan (umum) sudah pula mencerminkan sikap yang demokratis, sebab pergantian atas dasar keturunan atau pengangkatan diri sendiri dianggap tidak wajar dalam suatu sistem demokrasi. Ini tentu sejalan dan seiring dengan konsep nilai demokrasi dari sebuah system organisasi social kemasyarakatan sebagaimana NU.

Semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama. Anggapan ini akan mempermudah terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia di dalam sebuah komunitas masyarakat, sehingga setiap unsur paksaan digunakan sesedikit mungkin. Golongan minoritas yang sedikit banyak akan terkena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan suatu keputusan, dengan begitu mereka terdorong untuk memberikan dukungan dan turut bertanggung jawab.

Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam struktur masyarakat yang terlihat pada keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkah laku merupakan ciri masyarakat demokratis. Untuk hal ini perlu terselenggaranya komunitas masyarakat (basic community) terbuka (open society) yang akan menjamin kebebasan-kebebasan masing-masing warga secara adil dan seimbang. Namun, keanekaragaman ini perlu dijaga jangan sampai melampau batas, sebab di samping keanekaragaman diperlukan juga persatuan (Ittihat) dan integrasi(ijtima’iyah). Dalam hubungan ini demokrasi sering disebut sebagai gaya hidup. Dalam suatu masyarakat demokratis, pada umumnya pelanggaran terhadap keadilan jarang terjadi, karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga struktur perwakilan organisasi.

Demikianlah nilai-nilai demokrarsi yang harus dikembangkan dalam organisasi NU. Oleh karena itu, Pengamat politik Maswadi Rauf meminta Gus Dur mengurungkan niatnya untuk membentuk NU tandingan (sebagai akibat dari kekalahan Gus Dur atas hasyim Muzadi), karena pemilihan tersebut telah dilaksanakan berdasar tata tertib demokratis yang sudah menjadi konsensus.

Ia mengatakan ancaman akan membuat NU tandingan adalah bukti bahwa Gus Dur–begitu Wahid disapa–tidak demokratis. Sikap tersebut, katanya, bukanlah pendidikan politik yang baik bagi warga NU. Seperti diberitakan sejumlah kiai sepuh memberi mandat kepada Gus Dur untuk membentuk NU tandingan jika Hasyim Muzadi terpilih dalam Muktamar Ke-31 NU. Hasyim akhirnya terpilih dalam muktamar dan Gus Dur tetap berkeinginan untuk membentuk NU tandingan. Kiranya Gus Dur bukanlah seorang demokrat, kalau dia kalah lalu membentuk NU tandingan itu tindakan yang sangat keliru. Gus Dur harus belajar demokrasi. Demikian ujar Maswadi Rouf, staf pengajar Universitas Indonesia itu.

Menurutnya, sikap Gus Dur dan segelintir elite NU itu menunjukkan kultur paternalistik yang masih berkembang. Seharusnya Gus Dur menempatkan diri sebagai ‘resi’, tidak perlu bermain politik praktis. Sikap Gus Dur tidak memberi contoh yang baik terhadap warga NU dalam konsep demokrasi. Itu bukan pendidikan politik yang bagus bagi warga NU, itu adalah anutan yang salah. Dengan sikap seperti itu Gus Dur tidak layak dianggap sebagai seorang tokoh demokrat . Seharusnya Gus Dur lebih bisa arif menyikapi kekalahannya dalam forum muktamar yang telah berjalan sebagaimana logika formal demokrasi warga nahdliyyin. Kekalahan Gus Dur dari kubu Hasyim Muzadi menunjukkan ia sudah tidak mempunyai pendukung lagi dan sudah mulai lunturnya sistem monarkhi absolut. Yang mereka sebut sebagai konsep “mengembalikan kepempimpinan NU pada dzurriyyah”. Konsep dzurriyaat ini berkembang sebagai satu dari sederetan opsi yang dilontarkan oleh kelompok anti Hasyim. 

Kekhawatiran lain bila benar-benar ada NU tandingan, yang mengatasnamakan dzurriyaat Hasyim Asy’Ary  maka kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bagi warga nahdiyin akan tetapi juga menunjukkan bahwa hal itu sebagai bentuk pelecehan tergadap logika demokrasi yang telah bersemi subur di arsy warga nahdliyyin. Bila hal semacam itu muncul NU, kiranya yang merugi bukan hanya warga nahdiyin saja, tapi juga merugikan seluruh elemen bangsa (Indonesia) secara keseluruhan mendukung dan menyuarakan isu demokratisasi dalam segenap ranah kehidupan.

Kalau sampai NU tandingan terbentuk, akan semakin sulit untuk menyatukan kembali, karena ada hambatan-hambatan psikologis, struktural dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam waktu secepatnya para kiai sepuh harus berkumpul dan melakukan usaha-usaha untuk rujuk, bernegosisasi dan berdiplomasi sebagai resolusi konflik. Yang perlu dilakukan saat ini adalah bukan membentuk organisasi (NU) tandingan, melainkan melakukan rekonsiliasi, rujuk dan islah. Islah tersebut perlu dilakukan di antara kelompok-kelompok yang ada, baik dari kubu Hasyim maupun Gus Dur sebagai resolusi konflik yang mengedepankan aspek  diplomasi, negosiasi dan musyawarah mufakat. Untuk itu disarankan sebagai Rais Aam KH Sahal Mahfudz harus mengundang secepat mungkin kiai-kiai sepuh baik yang selama ini dianggap mendukung Gus Dur maupun Hasyim Muzadi, kedua belah pihak dikumpulkan dan mencoba melakukan islah, sehingga tidak ada keterbelahan,” katanya (Media, Sabtu, 04 Desember 2004).

 

D. Pendekatan Konflik

Sebenarnya pendekatan konflik dibangun untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme-struktural. Pendekatan konflik bertolak pangkal dari anggapan-anggapan dasar bahwa pertama Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. Kedua, Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik adalah merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. Ketiga Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Keempat, Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain.

Masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Setiap unsur dilihat sebagai pemicu disintegrasi karena adanya tekanan atau paksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa dan superior. Inti tesis dari teori konflik adalah distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik. Itulah kiranya yang dinamakan konflik.

Konflik adalah interaksi dari beberapa keinginan dan tujuan yang berbeda dan berlawanan yang di dalamnya perselisihan bisa diproses, akan tetapi tidak secara pasti dapat diselesaikan. Oleh karenanya konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif yang bisa diselesaikan, diakhiri dan dihapuskan. Namun demikian, konflik bisa bersifat negatif bisa juga positif, sehingga konflik bisa menjadi titik tolak perubahan sosial dan perbaikan.

Menurut Ritzer konflik mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut Pertama, Sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Kedua, Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Ketiga, Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi. Keempat, Fungsi komunikasi. Sebelum konflik tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tetapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat (Ritzer, 1985).

Penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik. Persoalan konflik ini menjadi bagian penting dari dialog demokratis yang sehat, dengan syarat tetap berada dalam batas-batas “aturan permainan demokratis yang diterima bersama.

Ekspresi kekerasan dari sebuah konflik adalah sisi destruktifnya. Namun demikian, konflik bisa menjadi titik tolak perubahan sosial dan perbaikan. Pengelolaan konflik dengan demikian merupakan penanganan perbedaan dan divergensi yang positif dan konstruktif. Daripada mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik, lebih baik memikirkan hal yang lebih realistis untuk mengelola konflik. Pengelolaan konflik adalah salah satu dari tugas yang paling sulit dan rumit yang bisa diemban manusia, baik secara individual maupun kolektif.  

Demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang dapat diterapkan bagi pengelolaan konflik yang positif. Ciri sistem pemerintahan demokrasi adalah selalu mengkombinasikan tiga kondisi penting, yaitu kompetisi, yang berarti antara individu dan kelompok terorganisir untuk kekuasaan politik; partisipasi, sikap saling terbuka dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, setidaknya melalui pemilihan umum yang adil dan jujur; dan tingkatan tertentu kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk memastikan integritas kompetisi politik dan partisipasi.

Beberapa studi tentang konflik dalam negara ditemukan bahwa demokrasi memiliki catatan perjalanan yang lebih baik bagi pengelolaan damai konflik-konflik dibandingkan dengan sistem lainnya. Fakta empiris lainnya menyatakan bahwa demokrasi memiliki kemungkinan yang kecil untuk menimbulkan peperangan dibandingkan tipe rezim yang lain. Demokrasi memberi dukungan yang lebih kuat terhadap hubungan antara konflik dan demokrasi.

Tidak seperti sistem-sistem lainnya, pemerintahan demokratis membolehkan ketidakpuasan diekspresikan secara terbuka dan mendapat respon. Singkatnya demokrasi bertindak sebagai sistem pengelolaan konflik tanpa kembali terjebak pada kekerasan. Kemampuan menangani konflik tanpa harus menekannya atau terjebak dengannya inilah yang membedakan pemerintahan demokratis dari mayoritas bentuk lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa demokrasi adalah sempurna atau system demokratis bisa langsung menghasilkan hasil-hasil damai.

Para sarjana menunjukkan fakta berdasarkan pengalaman bahwa di abad ke-20 hanya 15 persen konflik dalam sebuah komunitas yang berakhir dengan penyelesaian melalui negosiasi. Meskipun sebagian besar berakhir dengan kemenangan militer. Diharapkan bila isu demokrasi terus diangkat, konflik dapat berkurang, sehingga pembangunan demokrasi menjadi sangat penting.

Nilai inilah yang patut dikembangkan di kalangan jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Yakni bagiaman sejumlah pihak untuk memiliki kedewasaan dalam berfikir, menggunakan nilai rasionalitas dan negoasiasi, diplomasi dan jalan tengah dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Tentu di dalam   NU dimiliki semua itu, disinilah nilai-nilai tasamuh, tawazun dan I’tidal dan tawasuth harus ditegakkan dalam bingkai amar ma’ruf nahi munkar sebagai nilai perjuangan  NU dalam segenap ruang dan realitas  kehidupan secara aplikatif, sehingga konflik yang tengah melanda warga NU menjadikan NU semakin tangguh, dan dewasa sehingga tidak tergilas oleh perubahan zaman dan mampu bersaing ditengah-tengah kehidupan.

E. Integrasi Kekuatan Struktural dan Kultural; Maksimalisasi  Peran NU

Pada tanggal 28 November sampai 2 Desember 2004, organisasi sosial-keagamaan terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama (NU), menyelenggarakan hajatan besar, yakni Muktamar Ke-31 NU. Muktamar kali ini, sebagaimana diprediksi banyak kalangan, akan berlangsung sangat sengit sebagaimana muktamar di Situbondo 1984.

Muktamar ini diwarnai tarik-menarik kepentingan antara kubu gerakan kultural yang dalam pengertian ini mereka bergerak di wilayah kultural dan menolak adanya gerakan politik praktis dalam tubuh NU dengan ‘kubu struktural , yakni para pengurus NU yang aktif  sebagai fungsionaris dalam jajaran NU. Kelompok pertama direpresentasikan oleh kiai-kiai KH Abdurrahman Wahid dkk sementara kelompok kedua diwakili oleh KH Hasyim Muzadi, yang secara struktur Ketua Umum Tanfidziyah PBNU 1999-2004.

Kedua kelompok ini tidak hanya berseteru tentang bagaimana konsep dan masa depan NU tetapi juga sama-sama memiliki calon untuk didudukkan di kursi teratas, yakni Tanfidziyah. Sehingga, perseteruan tidak hanya berhenti pada bahstul masail, lebih sengit justru pada perseteruan pemilihan ketua umum tanfidziyah dan rais am. Justru persoalan yang terakhir ini yang lebih dominan dan memiliki ghirah semangat tinggi untuk saling menjatuhkan. Kedua kelompok tersebut sama-sama memikul kepentingan yang berbeda dan seakan sulit dipertemukan dalam satu forum muktamar.

Sesungguhnya, ‘perseteruan’ di internal NU dan tarik-menarik antara sayap kultural dan sayap aktivis fungsionaris struktural NU tersebut tidak perlu terjadi, jika tiga hal berikut diperhatikan. Pertama, perlu adanya jalinan komunikasi yang intim dan sinergi kekuatan yang padu dalam kedua jalur tersebut secara sekaligus, yaitu jalur struktural dan jalur kultural. Sebab, bagi warga NU, yang paling inti dari dua strategi perjuangan tersebut baik yang kultural maupun yang struktural adalah semakin membaiknya taraf hidup nahdiyin. Oleh karena itu, bahu-membahu di antara keduanya akan cukup menentukan bagi kebaikan masyarakat NU terutama di tingkat grass root. Sebaliknya, sikap saling ‘menggergaji’ antarmereka justru akan merugikan warga NU sendiri.

Kedua, para warga NU yang menyebut dirinya kekuatan kultural —dan secara politis mereka adalah elite Partai Kebangkita Bangsa (PKB), mesti memiliki komitmen ke-NU-an yang kuat, perlu diakui bahwa kehadiran mereka di panggung politik kepartaian dapat difungsikan bagi pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan warga NU di level akar rumput. Pada cita inilah, yang datang dari beragam partai politik itu dapat menemukan titik temu. Namun, sayangnya, komitmen ke-NU-an yang seharusnya menjadi panduan mereka itu hancur lebur karena perebutan kekuasaan dan pertengkaran individual di antara mereka sendiri. Kecuali hanya sebagian kecil saja, mereka lebih kentara disibukkan oleh aktivitas pengukiran karier politiknya sendiri, daripada yang lainnya.

Ketiga, partai politik yang dikelola oleh orang-orang NU termasuk disini adalah PKB mestinya lebih sensitif terhadap sejumlah perkara yang menjadi kebutuhan kaum nahdiyin. Misalnya, terhadap pentingnya peningkatan dana anggaran untuk perbaikan pendidikan di Indonesia, di mana kondisi pendidikan warga NU sangat memprihatinkan. Sebab, jika mau jujur, warga NU yang tinggal di dusun-dusun dan pedalaman, bukan hanya di luar Jawa melainkan juga di Pulau Jawa masih banyak yang illiterate, sehingga perlu mendapatkan penanganan serius dengan suntikan dana yang memadai. Dalam tataran itu, yang terjadi malah kebalikannya. Menghadapi melorotnya anggaran pendidikan di APBN, para politikus NU itu justru terlihat–maaf!–gontai dan kedodoran.

Namun, yang perlu ditegaskan bahwa sebuah partai politik yang menjadi medium artikulasi dan penyaluran aspirasi warga NU tetaplah diperlukan, tanpa perlu menyulap NU sebagai partai politik. Harapannya, tentu bersama dengan partai-partai lain, partai tersebut dapat mendorong proses demokratisasi di Indonesia yang kini berlangsung, seraya dapat membagikan dana-dana pembangunan secara merata ke masyarakat bawah yang membutuhkannya. Dan, bagi NU sendiri, yang perlu dikembangkan sejatinya bukanlah ‘politik kekuasaan’ yang cenderung menguntungkan para elitenya, melainkan yang jauh lebih fundamental adalah ‘politik kewargaan’ yang coba berjuang bagi terentasnya warga NU dari belitan penderitaan dan kemiskinan yang selama ini menderanya.

Oleh karena itu, “perseteruan” antara dua kubu (kubu cultural vs kebu structural ) sudah sepantasnya harus segera diakhiri, karena hanya akan menjauhkan NU dari cita-citanya selama ini, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat disegala bidang. Sebalaiknya integrasi  antara dua kubu akan mempercepat proses terwujudnya kemakmuran bagi seluruh masyarakat, khusunya warga NU, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri NU 80 tahun yang silam.

Dalam kerangka hal tersebut di atas, penting kiranya mencermati kembali tausiyah PBNU pada saat pemilu kemarin. Kalau dibaca lebih mendalam, tausyiah yang dikeluarkan oleh NU ini tidak hanya sebagai panduan moral bagi warga NU. Lebih jauh, pada prinsipnya tausyiah tersebut ingin kembali mengajak organisasi keagamaan di Indonesia untuk bergandengan bersama dalam merancang bangun demokratisasi di Indonesia. Sudah diketahui bersama bahwa peran organisasi keagamaan saat ini justru beralih fungsi dari media kekuatan kultural menjadi kekuatan politik.

Memang harus diakui bersama bahwa organisasi keagamaan di Indonesia semisal NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya tidak hanya menjadi ruang integrasi sosial-keagamaan tetapi juga sebagai media terciptanya rasa kolektivitas yang membentuk identitas kelompok tertentu. Pada titik ini organisasi keagamaan tidak hanya memiliki ikatan struktural dengan warganya, tetapi merasuk menjadi ikatan emosional yang lebih mendalam.

Kepemilikan identitas ini pada gilirannya kerap menyebabkan tumbuhnya komunalisme dan fanatisme (ta’asshubiyah) yang dapat memecah kepentingan bersama seluruh bangsa. Dan dalam konteks politik, identitas tersebut menjadi semangat tumbuhnya politik aliran seperti yang diteliti oleh Geertz. Seperti yang diamati oleh Geertz pada tahun 70-an bahwa ternyata dalam momen pemilu pertarungan antar politik aliran menjadi begitu kental. Dan dikotomi politik aliran yang paling tegas adalah politik aliran berdasarkan organisasi keagamaan.

Harus diakui bersama bahwa tidak sedikit pula partai politik yang sampai saat ini masih merepresentasikan politik aliran walaupun secara eksplisit tumbuh sebagai partai terbuka. Pada konteks ini NU-Muhammadiyah dalam momen apapun bahkan dalam konteks politik telah memainkan kompetisi yang menyejarah. Kepentingan politik yang diemban oleh dua organisasi keagamaan dalam sejarah politik di Indonesia terus berjalan. Baik NU maupun Muhammadiyah bersikukuh untuk menempatkan kadernya dalam struktur pemerintah. Menjadi agenda besar bagaimana pentas politik di Indonesia melepaskan kepentingan komunalisme yang sudah mengakar ini.

Di sini, tausyiah yang dikeluarkan NU menjadi cukup relevan. Dalam hal ini tausyiah tersebut tidak hanya menjadi panduan bagi masyarakat NU tetapi memiliki agenda besar, yakni sebagai penerapan politik kebangsaan yang bersih dari kepentingan kelompok tertentu. Dengan ini, NU telah memainkan apa yang disebutkan dalam tausyiah tersebut, politik kenegaraan dan politik kebangsaan tanpa mencoba melebur dalam ranah politik kekuasaan. Posisi ini menjadi prestasi gemilang bagi NU yang dalam hal tertentu dibidik sebagai organisasi keagamaan masyarakat desa, tradisional. Namun patut dicatat bahwa dengan tausyiah ini NU seakan melontarkan isu baru tentang reformasi peran dan identitas organisasi keagamaan di Indonesia.

Peran yang dimainkan oleh NU saat ini patut menjadi contoh dan referensi bagi yang lain. Bahwa organisasi keagamaan yang kerap menampilkan sentimen politik aliran telah mampu memainkan peran yang lepas dari perayaan kepentingan politik kekuasaan, seperti yang ditampilkan oleh NU saat ini.

Tausyiah yang dikeluarkan oleh PBNU ini menjadi prasasti demokrasi di tubuh NU, khususnya dan sebagai contoh bagi organisasi keagamaan di Indonesia yang setiap momen pemilu kerap dijadikan tambang legitimasi politik kelompok tertentu.

Posisi ideal seperti inilah yang harus dimainkan oleh organisasi keagamaan dalam rangka ikut andil dalam politik kebangsaan di tanah air. Organisasi keagamaan tidak harus mengarahkan warganya pada arus dukungan kelompok tertentu tetapi harus mampu menjadi media kultural untuk membumikan demokratisasi di Indonesia (Tempo, 29/11/04).

Patut diakui meski ada kubu yang terus menentang dan menginginkan adanya perubahan di tubuh NU, namun KH Hasyim Muzadi tetap terpilih kembali dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan Solo. Memang diakui ada banyak pihak yang ingin perubahan, tapi peserta Muktamar sesuai dengan tata tertib yang telah dirumuskan oleh pengurus cabang dan wilayah tetap memilih pasangan Sahal-Hasyim sebagai nahkoda Jami’iyah NU. Artinya, bahwa terpilihnya kai Hasyim untuk periode kedua kalinya ini bukan hal yang aneh dan sangat masuk akal karena ia menguasai secara struktural. Justru kalau Hasyim tidak terpilih, itu merupakan hal yang luar biasa. Berarti ada reformasi demikian ungkap Greg Barton Suatu ketika.

Meski demikian peran Gus Dur di arena Muktamar hakekatnya untuk mewarnai NU yang tetap terbuka untuk sebuah proses demokrasi. Sebab, hal itu sebagia bukti bahwa,  di NU persoalan wibawa dan kharisma masih sangat kuat dan Gus Dur memiliki faktor itu. Dan dalam kenyataannya kharisma dan wibawa ini telah nampak luntur jika kita berkaca dalam muktamar NU ke-31 ini.  Apakah kondisi dan realitas ini akan mengalami penurunan semangat (degradasi) dan soliditas warga nahdliyyin di tingkat akar rumput.  Sebab, kita cukup memaklumi bahwa pada dasarnya NU adalah jaringan ulama dan pesantren. Semangat pesantrennya tidak akan hilang, hanya saja mungkin akan banyak kiai atau pesantren yang merasa tidak perlu aktif di organisasi NU. Tapi secara kultural mereka tetap NU (Duta, 3 Desember 2004).

Dinamika perkembangan NU pasca Muktamar ke-31, secara prinsip semua kaum Muslim yang masih punya hati nurani termasuk segenap warga NU sangat berharap agar ancaman Gus Dur untuk mufaroqoh tersebut jangan menjadi kenyataan. Semua kaum Muslim, sangat menginginkan agar NU tetap utuh dan tidak berpecah belah karena hanya akan memperlemah kekuatan NU itu sendiri. Untuk itu, setelah menduduki posisi sebagai Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi harus secepatnya mengambil inisiatif untuk mengakomodir semua aspirasi warga NU dan para kyai sepuh NU termasuk Gus Dur.

Pada saat yang sama,  Hasyim Muzadi juga harus secepatnya mengubah gaya kepemimpinannya yang selama ini menekankan pendekatan politik ketimbang dengan pendekatan kultural yang bisa terterima oleh semua pihak. Pendeknya, kiai Hasyim jangan coba-coba lagi bermain api dengan menceburkan diri kedalam kancah politik praktis yang telah menyebabkan dirinya mengalami penolakan seperti sekarang dari kubu Gus Dur dan sejumlah sesepuh NU lainnya.

Tentang jalannya Muktamar NU ke-31 di Solo yang telah memilih kembali Hasyim Muzadi untuk masa jabatan kedua, Heidar Nasir (seorang tokoh Muhammadiyah) menyatakan, merasa bangga dengan tanda-tanda telah terjadinya peningkatan kesadaran gerakan civil society di kalangan warga NU. Karena itu pada kesempatan itu ia ingin mengucapkan selamat untuk Pak Hasyim Muzadi dan percaya kiai Hasyim akan mampu memimpin NU dengan catatan harus segera menggaungkan kesadaran civil society tersebut dan secara total meninggalkan panggung politik, hanya dengan cara itu dia akan bisa menyatukan semua pihak di tubuh NU, dan menyetukan basis potensial NU yakni kokohnya integrasi kelompok cultural dan Struktural dalam tenda besar NU yang senantiasa menyebarkan misi rahmatan lil-alamin dan mengayomi warganya dengan penuh pengabdian dan keikhlasan (Antara, 03 Desember 2004).

(())

 

          Bagian Lima

IKHTITAM

 

          Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Setiap unsur dalam masyarakat (seperti politik, ekonomi, sosial budaya, tehnologi, iptek dan sebagainya) memberikan sumbangan bagi terjadinya perubahan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat bisa menuju perubahan yang lebih baik (kemajuan) dan perubahan menuju lebih buruk (kemunduran). Kesemuanya itu tergantung dari masyarakat dalam merespon setiap unsur yang ada. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.

          Tidak bisa dipungkiri, kemajuan di berbagai bidang telah menyebabkan terjadinya globalisasi. Globalisasi menjadi sebuah kekuatan luar biasa dalam mempengaruhi pola pikir, sikap, prilaku dan nilai budaya seluruh penghuni bumi ini secara massif. Sehingga segala aspek secara simultan mengalami perubahan. Nilai-nilai baru yang mencakup perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, tehnoligi dan lain-sebagainya mengalami perubahan pula yang tidak mungkin dapat dibendung oleh kekuatan apapun.

          Grand issue yang berkembang sejak abad ke-20 sampai saat ini –sebagai akibat terjadinya globalisasi—adalah demokrasi. Demokrasi menjadi perbincangan dan kajian yang menarik baik dikalangan akademisi, praktisi politik, masyarakat “bawah” maupun kaum sarungan (warga NU). Bahkan dari NU, dikenal seorang sosok Gus Dur yang sangat getol menyuarakan terwujudnya demokrasi di negara Indonesia tercinta ini, sehingga seiring tuntunan reformasi, ia terpilih untuk memimpin bangsa (presiden) meskipun dalam waktu singkat (tidak sampai dua tahun).

Apabila melihat realita perkembangan NU, NU yang dianggap sebagai organisasi yang berlandaskan pada konsep tradisionalisme, ternyata mampu merespon perubahan dan tuntutan zaman  dengan baik. Ia tidak hanya ikut mendiskusikan tentang konsep demokrasi –topik yang lagi booming dua dekade terakhir—tapi juga mencoba mengimplementasikan dalam organisasinya (NU) yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang secara kasat mata jauh dari nilai-nilai demokrasi. Mengingat akan basic community dari NU adalah santri dan kiai (pondok pesantren) sehingga kiai merupakan pemilik saham terbesar dari organisasi ini. Sebagaimana diketahui, kiai merupakan pimpinan tertinggi di pondok pesantren, sehingga segala kebijakan yang telah dan akan dibuat berada penuh di “tangan kiai” (Anshori, 2004:30).

Sebagai sample dapat dilihat dalam perhelatan Muktamar NU ke-31 di Solo, Jawa Tengah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pengamat Greg Barton suatu ketika bahwa patut diakui meski ada kubu yang terus menentang dan menginginkan adanya perubahan di tubuh NU, namun KH Hasyim Muzadi tetap terpilih kembali dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan Solo. Memang diakui ada banyak pihak yang ingin perubahan, tapi peserta Muktamar sesuai dengan tata tertib yang telah dirumuskan oleh pengurus cabang dan wilayah tetap memilih pasangan Sahal-Hasyim sebagai nahkoda Jami’iyah NU. Artinya, bahwa terpilihnya kai Hasyim untuk periode kedua kalinya ini bukan hal yang aneh dan sangat masuk akal karena ia menguasai secara struktural. Justru kalau Hasyim tidak terpilih, itu merupakan hal yang luar biasa. Berarti ada reformasi.

Meski demikian peran Gus Dur di arena Muktamar hakekatnya untuk mewarnai NU yang tetap terbuka untuk sebuah proses demokrasi. Sebab, hal itu sebagai bukti bahwa,  di NU persoalan wibawa dan kharisma masih sangat kuat dan Gus Dur memiliki faktor itu. Dan dalam kenyataannya kharisma dan wibawa ini telah nampak luntur jika kita berkaca dalam muktamar NU ke-31 ini.  Apakah kondisi dan realitas ini akan mengalami penurunan semangat (degradasi) dan soliditas warga nahdliyyin di tingkat akar rumput.  Sebab, kita cukup memaklumi bahwa pada dasarnya NU adalah jaringan ulama dan pesantren. Semangat pesantrennya tidak akan hilang, hanya saja mungkin akan banyak kiai atau pesantren yang merasa tidak perlu aktif di organisasi NU. Tapi secara kultural mereka tetap NU, demikian kata Greg Barton lebih lanjut (Duta, 3 Desember 2004).

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Heidar Nasir (seorang tokoh Muhammadiyah) bahwa ia merasa bangga dengan tanda-tanda telah terjadinya peningkatan kesadaran gerakan civil society di kalangan warga NU. Karena itu atas terpilihnya Hasyim Muzadi,  ia mengucapkan selamat untuk Pak Hasyim Muzadi dan percaya kiai Hasyim akan mampu memimpin NU dengan catatan harus segera menggaungkan kesadaran civil society tersebut dan secara total meninggalkan panggung politik, hanya dengan cara itu dia akan bisa menyatukan semua pihak di tubuh NU, dan menyetukan basis potensial NU yakni kokohnya integrasi kelompok kultural dan Struktural dalam tenda besar NU yang senantiasa menyebarkan misi rahmatan lil-alamin dan mengayomi warganya dengan penuh pengabdian dan keikhlasan (Antara, 03 Desember 2004).

Dapat dikatakan bahwa terpilihnya kembali Hasyim Muzadi menjadi Ketua Umum PBNU periode 2004-2009 berdasarkan tata tertib yang telah dirumuskan oleh pengurus cabang dan wilayah meskipun ditentang oleh kubu Gus Dur (Kiai dan kelompok muda NU yang menginginkan perubahan di tubuh NU yaitu dengan mengembalikan NU pada dzurriyat-nya), merupakan salah satu bukti telah terjadi peningkatan kesadaran gerakan civil society di kalangan warga NU. Hal ini merupakan modal dasar bagi tegaknya demokrasi di tubuh NU.

Karena demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk merealisasikan diri dan mengaktualkan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia utuh yang menyadari jati dirinya. Demokrasi memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan berpartisipasi dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan di tengah lingkungan sekitar sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang. Oleh karena itu demokrasi merupakan bentuk medium yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab.

Karena itu, dalam demokrasi terkandung beberapa nilai yang ideal. Nilai-nilai demokrasi dimaksud adalah nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul dari tindak tanduk sesungguhnya dari suatu sistem demokrasi. Sistem politik yang demokratis dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh setiap wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam keadaan terjaminnya kebebasan politik (Demokrasi salah satu cara mengelola konflik, Dewi kurniasih S.Ip).

Sedangkan mengenai konflik yang terjadi diantara kubu Gus Dur –yang mengatasnamakan kelompok kultural– dan kubu Hasyim Muzadi –yang mendapat julukan kelompok struktural—yang menurut para pengamat disebabkan oleh masalah personal (akumulasi dari berbagai persoalan antara Gus Dur dan hasyim yang ujung-ujungnya disebabkan pertama, oleh pencalonan Hasyim sebagai cawapres mendampingi Megawati –yang merupakan “musuh” Gus Dur karena Mega “terlibat” secara tidak langsung dalam pelengseran Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden—tanpa restu Gus Dur atau PKB, sehingga Gus Dur Dan kelompoknya menganggap hasyim Muzadi telah menyeret NU kedalam ranah politik. Kedua, Kekalahan  “orang” Gus Dur  yaitu Gus Sholah dalam pemilu putaran pertama sementara Hasyim Muzadi maju pada putaran kedua, semakin memperkeruh keadaan) harus segera diselesaikan, terutama berkaitan dengan ancaman Gus Dur yang akan mendirikan NU tandingan sebagai wujud dari kekecewaanya atas kekalahan “orang”nya (Masdar fuadie) dalam Mukatamar ke-31 di Solo kemaren, sebagaimana amanah para kiai sepuh.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh pengamat politik Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam negeri (UIN) Syarif Hidayatullah bahwa bila NU tandingan benar-benar terjadi maka kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bagi warga NU tapi juga merugikan bagsa (Indonesia). Oleh karena itu, dalam waktu secepatnya para kiai sepuh berkumpul dan melakukan usaha-usaha untuk rrurjuk. Yang diperlukan saat ini adalah bukan membentuk organisasi (NU) tandingan, melainkan melainkan melakukan rekonsiliasi, rujuk dan islah. Islah tersebut perlu dilakukan diantara kelompok-kelompok yang ada, baik dari kubu Hasyim maupun kubu Gus Dur. Sebagai Rais Aam, Kiai Sahal harus mengundang secepat mungkin kiai-kiai sepuh baik yang selama ini dianggap mendukung Gus Dur maupun Hasyim Muzadi, kedua belah pihak dikumpulkan dan mencoba melakukan islah, sehingga tidak ada keterbelahan (Media, 4 desember 2004).

Hal yang sama juga dilontarkan olerh Gun Gun Heryanto bahwa Konflik di NU (Gus Dur Vs Hasyim Musyadi) harus segeraa dicarikan jalan keluarnya, karena akan berakibat memudarnya kesolidan dan saling percaya (trust each other) diantara para elite dan warga NU. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus dilakukan adalah adanya kebijakan yang jelas dan mengikat mengenai hubungan NU dengan politik. Meskipun NU secara tegas telah menyatakan sebagai organisasi sosial keagamaan, seringkali NU berada di arus utama politik praktis. Seharusnya, dimasa mendatang NU secara kelembagaan membuat aturan main perihal jabatan rangkap, khuisusnya bila penguirus NU dari pusat hingga daerah menjadi caleg, capres, cawapres san tim sukses. Ketegasan itu misalnya dalam bentuk keputusan mengikat apakah mereka yang terkait posisi politik  seperti tadi cukup non aktif atau justeru harus diberhentikan. Karena hal ini akan memperjelas kiprah warga NU dalam kepengurusan mendatang (Tempo, 29 November 2004).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua kaum muslimin yang masih punya hati nurani termasuk segenap warga NU sangat berharap agar konflik yang ada anatara keduanya dapat diselesaikan dengan segera dan dengan jalan damai, serta ancaman Gus Dur tersebut tidak menjadi kenyataan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sekjen PP Muhammadiyah, Heidar Nasir “semua kaum muslimin, termasuk juga warga Muhammadiyah sangat menginginkan agar NU tetap utuh dan tidak terpecah belah karena hanya akan memperlemah kekuatan NU sendiri” (Antara, 3 Desember 2004). Apabila hal diatas terwujud, maka Gus Dur yang dikenal sebagai kampium demokrasi dari NU akan menunjukkan kepada masyarakat luas bahkan keseluruh dunia bahwa NU bukan hanya mahir dalam memberikan konsep tentang demokrasi tapi ia juga mencoba mengimplementasikan dalam organisasi NU yang selama ini mendapat stigma sebagai organisasi tradisional, dheso, kampungan dam lain sebagainya, meskipun hal tersebut tidaklah mudah.

Sebenarnya konflik akan selalu ada dalam masyarakat, karena dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan pendapat serta kepentingan yang terkadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan-perselisihan ini diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapa kompromi, konsensus atau mufakat. Oleh karena itu, konflik bukanlah momok yang menakutkan sehingga harus dihindari dan dihilangkan.

Konflik bisa bersifat negatif dan bisa juga positif, sehingga konflik bisa menjadi titik tolak perubahan sosial dan perbaikan. Karena itu, menurut Ritzer konflik mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut Pertama, Sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Kedua, Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Ketiga, Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi. Keempat, Fungsi komunikasi. Sebelum konflik tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tetapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat (Ritzer, 1985).

Dengan demikian harapan penyelesaian konflik secara damai di tubuh NU tersebut merupakan salah satu  nilai yang ada dalam demokrasi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Budiardjo (1996:165-191), bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). Jika kemudian diperinci nilai-nilai ini bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai tersebut adalah pertama, bagaimana  sebuah organisasi menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict). Kedua, bagaimana system penyelenggaraan pergantian pemimpin/penguasan secara teratur (orderly succession of rules). Ketiga ada upaya untuk membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion). Keempat,adanya pengakuan dan menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity). Kelima, adanya unsur jaminan tegaknya keadilan; dan keenam, Menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi.

Oleh karena itu, “perseteruan” antara dua kubu (kubu kultural vs kebu struktural) sudah sepantasnya harus segera diakhiri dengan cara damai dan kekeluargaan. Kedua kubu harus mempunyai kebesaran hati untuk mengalah demi terciptanya tujuan NU sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri NU 70 tahun yang silam, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat, khususnya warga NU, terutrama di tingkat grass root disegala bidang. Konflik diantara elite NU hanya akan mengahambat NU dalam mencapai tujuannya sebaliknya integrasi  diantara kedua akan mempercepat proses terwujudnya kemakmuran bagi seluruh masyarakat, khusunya warga NU. Untuk itu, kepada segenap warga NU, mari tinggalkan semua kepentingan pribadi dan kelompok agar konflik yang melanda organisasi NU tercinta ini segera berakhir. Sebab harapan warga NU terutama di dusun-dusun yang hidup dalam penderitaan dan kemiskinan hanya satu yaitu semakin membaiknya taraf hidup mereka. Semoga kiprah NU semakin bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga NU dan menjadi contoh bagi ormas lain di Indonesia ini, mengingat ia sebagai ormas tertua. Demikian pula dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi. Amin……..

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.