Bagian Ketiga: Aktualisasi Aswaja dan Khittah NU 26

Nuansa Fiqh Sosial

Bagian Ketiga:

Aktualisasi Aswaja dan Khittah NU 26 


  • Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja
  • Aktualisasi Khitah 26
  • Islam dan Politik
  • NU-nisasi Orpol?
  • NU dan Ukhuwah Islamiyah
  • Penguasa Yang Adil
  • Islam dan Demokratisasi

AKTUALISASI NILAI-NILAI ASWAJA

ASWAJA atau Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah sebagai paham keagamaan, mempunyai pengalaman tersendiri dalam sejarah Islam. Ia sering dikonotasikan sebagai ajaran (mazhab) dalam Islam yang berkaitan dengan konsep ‘aqidah, syari’ah dan tasawuf dengan corak moderat. Salah satu ciri intrinsik paham ini -sebagai identitas- ialah keseimbangan pada dalil naqliyah dan ‘aqliyah. Keseimbangan demikian memungkinkan adanya sikap akomodatif atas perubahan-perubahan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan nash-nash formal.

Ekstrimitas penggunaan rasio tanpa terikat pada pertimbangan naqliyah, tidak dikenal dalam paham ini. Akan tetapi ia juga tidak secara apriori menggunakan norma naqliyah tanpa interpretasi rasional dan kontekstual, atas dasar kemaslahatan atau kemafsadahan yang dipertimbangkan secara matang.

Fleksibilitas Aswaja juga tampak dalam konsep ‘ibadah. Konsep ibadah menurut Aswaja, baik yang individual maupun sosial tidak semuanya bersifat muqoyadah -terikat oleh syarat dan rukun serta ketentuan lain- tapi ada dan bahkan lebih banyak yang bersifat bebas (mutlaqoh) tanpa ketentuan-ketentuan yang mengikat. Sehingga teknik pelaksanaannya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi perkembangan rnasyarakat yang selalu berubah.

Demikian sifat-sifat fleksibilitas itu membentuk sikap para ulamanya. Karakter para ulama Aswaja menunut Imam Ghazali menunjukkan bahwa mereka mempunyai ciri faqih fi mashalih al-khalqi fi al-dunya. Artinya mereka faham benar dan peka terhadap kemaslahatan makhluk di dunia. Pada gilirannya mereka mampu mengambil kebijakan dan bersikap dalam lingkup kemaslahatan. Dan karena kemaslahatan itu sering berubah, maka sikap dan kebijakan itu menjadi zamani (kontekstual) dan fleksibel.

Aswaja juga meyakini hidup dan kehidupan manusia sebagai takdir Allah. Takdir dalam arti ukuran-ukuran yang telah ditetapkan, Allah meletakkan hidup dan kehidupan manusia dalam suatu proses. Suatu rentetan keberadaan, suatu urutan kejadian, dan tahapan-tahapan kesempatan yang di berikan-Nya kepada manusia untuk berikhtiar melestarikan dan memberi makna bagi kehidupan masing-masing.

Dalam proses tersebut, kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor dan aspek yang walaupun dapat dibedakan, namun saling kait-mengait. Di sini manusia dituntut untuk mengendalikan dan mengarahkan aspek-aspek tersebut untuk mencapai kelestarian sekaligus menemukan makna hidupnya.

Sedang dalam berikhtiar mencapai kelestarian dan makna hidup itu, Islam Aswaja merupakan jalan hidup yang menyeluruh, menyangkut segala aspek kehidupan manusia sebagai makhluk individual mau pun sosial dalam berbagai komunitas bermasyarakat dan berbangsa. Aktualisasi Islam Aswaja berarti konsep pendekatan masalah-masalah sosial dan pemecahan legitimasinya secara Islami, yang pada gilirannya Islam Aswaja menjadi sebuah komponen yang mernbentuk dan mengisi kehidupan masyarakat, bukan malah menjadi faktor tandingan yang disintegratif terhadap kehidupan.

***

DALAM konteks pembangunan nasional, perbincangan mengenai aktualisasi Aswaja menjadi relevan, justru karena arah pelaksaan pembangunan tidak lepas dari upaya membangunan manusia seutuhnya dan pemba-ngunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa ia tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah (sandang, pangan, papan) semata, atau (sebaliknya) hanya membangun kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Pandangan yang mengidentifikasikan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi belaka atau dengan ber-dirinya industri-industri raksasa yang memakai teknologi tinggi semata, cenderung mengabaikan keterlibatan Islam dalam proses pembangunan. Pada gilirannya sikap itu menumbuhkan perilaku individualistis dan materialistis yang sangat bertentangan dengan falsafah bangsa kita.

Proses pembangunan dengan tahapan pelita demi pelita telah mengubah pandangan masyarakat tradisional berangsur-angsur secara persuasif meninggalkan tradisi-tradisi yang membelenggu dinnya, kemudian mencari bentuk-bentuk lain yang membebaskan dirinya dari himpitan yang terus berkembang dan beragam. Dari satu sisi, ada perkembangan positif, bahwa masyarakat terbebas dari jeratan tradisi yang mengekang dari kekuatan feodalisme. Namun dari segi lain, sebenarnya pembangu-nan sekarang ini menggiring kepada jeratan baru, yaitu jeratan birokrasi, jeratan industri dan kapitalisme yang masih sangat asing bagi masyarakat.

Konsekuensi lebih lanjut adalah, nilai-nilai tradisional digeser oleh nilai-nilai baru yang serba ekonomis. Pertimbangan pertama dalam aktivitas manusia, diletakkan pada “untung-rugi” secara materiil. Ini nampaknya sudah menjadi norma sosial dalam struktur masyarakat produk pembangunan. Perbenturan dengan nilai-nilai Islami, dengan demikian tidak terhindarkan Secara berangsur-angsur etos ikhtiar menggeser etos tawakal, mengabaikan keseimbangan antara keduanya.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menuntut keseimbangan menjadi terganggu, akibat perbenturan nilai itu. Karena itu pembangunan masyarakat model apa pun yang dipilih, yang tentu saja merupakan proses pembentukan atau peningkatan -atau paling tidak menjanjikan- kualitas masyarakat yang tentu akan melibatkan totalitas manusia, bagaimana pun harus ditempatkan di tengah-tengah pertimbangan etis yang berakar pada keyakinan mendasar, bahwa manusia -sebagai individu dan kelompok- terpanggil untuk mempertanggungjawabkan segala amal dan ikhtiarnya kepada Allah, pemerintah dan masyarakat lingkungan sesuai dengan ajaran dan petunjuk Islam.

Manusia yang hidup dalam kondisi seperti terurai di atas dituntut agar kehidupannya bermakna. Ia sebagai khalifah Allah di atas bumi ini justru mempunyai fungsi ganda, pertama ‘ibadatullah yang kedua ‘imaratu al-ardl. Dua fungsi yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Bahkan fungsi yang kedua sangat rnempengaruhi kualitas fungsi yang pertama dalam rangka rnencapai tujuan hidup yakni sa’adatud darain. Makna hidup manusia akan tergantung pada kemampuan melakukan fungsinya sesuai dengan perkembangan kehidupan yang selalu berubah seiring dengan transformasi kultural yang menuntut pengendalian orientasi dan tata nilai yang Islami.

Dalam konteks ini, Aswaja harus mampu mendorong pengikutnya dan umat pada umumnya agar mampu bergaul dengan sesamanya dan alam sekitarnya untuk saling memanusiawikan. Aswaja juga harus menggugah kesadaran umat terhadap ketidakberdayaan, keterbela-kangan serta kelemahan mereka yang merupakan akibat dari suatu keadaan dan peristiwa kemanusiaan yang dibuat atau dibentuk oleh manusia yang sudah barang tentu dapat diatasi oleh manusia pula.

Tentu saja, penumbuhan kesadaran tersebut masih dalam konteks melaksanakan ajaran Islam Aswaja, agar mereka tidak kehilangan nilai-nilai Islami. Justru malah potensi ajaran Islam Aswaja dikembangkan secara aplikatif ke dalam proses pengembangan masyarakat. Pada gilirannya pembangunan manusia seutuhnya akan dapat dicapai melalui ajaran Islam Aswaja yang kontekstual di tengah-tengah keragaman komunitas nasional.

Untuk melakukan pembangunan masyarakat sekarang mau pun esok, pendekatan yang paling tepat adalah yang langsung mempunyai implikasi dengan kebutuhan dari aspek-aspek kehidupan. Karena dengan demikian masyarakat terutama di pedesaan akan bersikap tanggap secara positif.

Kondisi dinamis sebagai kesadaran yang muncul, merupakan kesadaran masyarakat dalam transisi yang perlu diarahkan pada pemecahan masalah, pada gilirannya mereka di sarnping menyadari tema-tema zamannya juga menumbuhkan kesadaran kritis. Kesadaran ini akan meningkatkan kreativitas, menambah ketajaman menafsirkan masalah dan sekaligus menghindari distorsi dalam memahami masalah itu. Kesadaran kritis ini memungkinkan masyarakat memahami faktor-faktor yang melingkupi aktivitasnya dan kemudian mampu melibatkan diri atas hal-hal yang membentuk masa depannya.

***

KEBUTUHAN akan rumusan konsep aktualisasi Islam Aswaja, menjadi amat penting adanya. Konsep itu akan menyambung kesenjangan yang terjadi selama ini, antara aspirasi keagamaan Islam dan kenyataan ada. Suatu kesenjangan yang sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin dalam proses pembangunan masyarakat, yang cenderung maju atas dorongan inspirasi kebutuhan hidup dari dimensi biologis semata.

Merumus kan konsep-konsep yang dimaksud, memang tidak semudah diucapkan. Identifikasi masalah-masalah sosial secara general dan spesifik masih sulit diupayakan, sehingga konsep aktualisasi secara utuh pun tidak mudah diformulasikan. Akan tetapi secara sektoral aktualisasi itu dapat dikonseptualisasikan secara jelas dalam konteks pendekatan masalah yang dilembagakan secara sistematis, terencana dan terarah sesuai dengan strategi yang ingin dicapai.

Kemampuan melihat masalah, sekaligus kemampuan menggali ajaran Islam Aswaja yang langsung atau tidak langsung bisa diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan implementatif yang dilembagakan, menjadi penting. Masalah yang sering disinggung oleh berbagai pihak dan menarik perhatian adalah keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang ada pada garis lingkarbalik (daur). Rumusan Khittah 26 pasal ke-6 juga menyinggung keprihatinan NU atas manusia yang terjerat oleh tiga masalah itu.

Aktualisasi Islam Aswaja dalam hal ini menurut rumusan yang jelas, adalah sebagai konsep motivator untuk menumbubsuburkan kesadaran kritis dan membangkitkan kembali solidaritas sosial di kalangan umat yang kini cenderung melemah akibat perubahan nilai yang terjadi.

Dari sisi lain, ada yang menarik dari konsep Aswaja mengenai upaya penanggulangan kemiskinan. Konsep ini sangat potensial, namun jarang disinggung, bahkan hampir-hampir dilupakan. Yaitu bahwa orang muslim yang mampu berkewajiban menakahi kaum fakir miskin, bila tidak ada baitul mal al muntadzim. Konsep ini mungkin perlu dilembagakan. Dan masih banyak lagi konsep-konsep ibadah sosial dalam Islam Aswaja yang mungkin dilembagakan sebagai aktualisasinya.

Ajaran Islam Aswaja bukan saja sebagai sumber nilai etis dan manusiawi yang bisa diintegrasikan dalam pembangunan masyarakat, namun ia secara multi dimensional sarat juga dengan norma keselarasan dan keseimbangan, sebagaimana yang dituntut oleh pembangunan. Dari dimensi sosial misalnya, Islam Aswaja mempunyai kaitan yang kompleks dengan masalah-masalah sosial. Karena syariat Islam itu sendiri, justru mengatur hubungan antara manusia individu dengan Allah, antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Hubungan yang kedua itu terumuskan dalam prinsip mu’amalah yang bila dijabarkan mampu membongkar kelemahan sekaligus memberi solusi bagi paham kapitalisme dan sosialisme. Konsep itu terumuskan dalam prinsip mu’asyarah yang tercermin dalam berbagai dimensi hubungan interaktif dalam struktur sosial yang kemudian dipertegas oleh rumusan Khittah 26 butir empat, tentang sikap kemasyarakatan NU sebagai aktualisasinya.

Tentang hubungan ketiga antara manusia dengan alam lingkungannya terumuskan dalam prinsip kebebasan mengkaji, mengelola dan memanfaatkan alam ini untuk kepentingan manusia dengan tata keseimbangan yang lazim, tanpa sikap ishraf (melampaui batas) dan tentu saja dengan lingkungan maslahah. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan alam itu tentu saja berorientasi pada prinsip mu’asyarah maupun mu’amalah yang menyangkut berbagai bentuk kegiatan perekonomian yang berkem-bang. Berarti diperlukan konsep mu’amalah secara utuh yang mampu mengadaptasikan perkembangan perekono-mian dewasa ini sebagai aktualisasi ajaran Islam Aswaja.

 

AKTUALISASI KHITTAH 26

HAMPIR semua eksponen NU sibuk memasyarakatkan Khittah 26, pada masa antara pasca-Muktamar NU ke-27 sampai dengan Pemilu 1987. Pada tahap sosialisasi hasil muktamar itu kesibukan beragam, terutama berkisar pada pembicaraan butir-butir yang berkenaan dengan hubungan antara NU dan OPP (organisasi peserta pemilu). Belum adanya kesiapan wawasan politik yang luas di kalangan warga NU, sempat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap makna khittah dan penjabarannya secara utuh.

Ini rnasih ditambah dengan interes-interes pribadi mau pun kelompok yang hanya melihat konstelasi politik dari satu sisi sesuai dengan dorongan kepentingan yang telah dirancang strateginya. Akibatnya muncul ketimpangan pandangan dan wawasan politik, tercermin dari berbagai konflik dan benturan reaksi individual mau pun kelompok selama proses Pemilu 1987.

Dampak macam itu sudah seiak semula diperhitungkan dan diantisipasi sebagai suatu yang wajar terjadi pada masa transisi. Setiap transisi menuju perubahan, hampir dipastikan mengandung gejolak. Apalagi bagi NU yang kaya akan politisi. Ha1 itu tidak mudah diredam begitu saja, tapi hanya dapat dibendung dengan memperkecil atau mempersempit dampak negatif. Masa transisi harus dilalui dengan segala implikasinya. Tanpa melalui masa itu, NU tidak akan mampu menampilkan eksistensi dirinya yang akomodatif dan integratif di tengah-tengah perkembangan masyarakat.

***

SECARA rasional, Khittah 26 yang salah satu butirnya membebaskan warga NU menyalurkan aspirasi nasbu al-imamah melalui salah satu partai politik, menunjukkan adanya starting point (titik awal) bagi tumbuhnya kesadaran berdemokrasi Pancasila secara lugas. Meskipun diakui, masih ada kebingungan kecil di kalangan awam yang memang terbiasa mengikuti panutannya, namun Khittah memproses tumbuhnya kesadaran berpoliitik secara struktural mau pun kultural. Kemudian akan menyusul pula kesadaran berbangsa dan bernegara secara dinamis dan plural.

Pemilu 1987 telah berlalu, mengantarkan bangsa Indonesia ke tingkat lebih maju dan lebih dewasa di bidang politik, sekaligus di bidang keamanan dan ketertiban. Pemilu yang lalu dapat berlangsung aman dan tertib, tanpa rasa resah dan gelisah. Insiden kekerasan tidak menonjol seperti halnya terjadi pada Pemilu 1982.

NU pasca Muktamar Situbondo berarti telah melalui masa transisi yang paling rumit dan rawan. Ini tidak berarti bahwa NU telah selesai secara total menjalani masa transisi. Masih perlu waktu cukup panjang, untuk rnengubah wawasan warga NU kepada orientasi Khittah 26. Dari aspek politik saja, perubahan wawasan itu belum merata. Padahal aspek-aspek lain yang dihadapi makin beragam. Semuanya memerlukan jawaban dalam bentuk ikhtiar kerja nyata. Bila tidak segera dipikirkan, akan makin sulit mencari alternatif pemecahannya.

Menurut ukuran waktu, NU pasca Muktamar Situbondo memang sudah setengah periode lebih sampai saat ini. Suatu waktu yang relatif lama atau panjang. Namun sesuai dengan watak masa transisi NU pasca Pemilu masih perlu membenahi diri. Bahkan sekali lagi masih diperlukan reorientasi pada Khittah 26 secara tuntas, untuk lebih mengarah pada aplikasi program hasil muktamar Situbondo dalam kenyataan sosial yang berkembang, utamanya warga NU sendiri.

Pendalaman Khittah 26 untuk menumbuhkan kesamaan persepsi dan wawasan yang luas di kalangan warga NU, dengan demikian tidak dapat ditawar lagi. Bagaimana NU sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi keagamaan Islam Aswaja dengan pendekatan mazhab dan sebagai organisasi (bukan hanya gerakan murni [mahdlah] atau sebagai subkultur), perlu dikaji lagi berdasar Khittah 26. Bagairnana pula sikap kemasyarakatan NU dalam berbangsa dan bernegara dipahami dan disosialisasikan sesuai dengan Khittah 26, agar warga NU mempunyai sikap akomodatif dan integratif, yang bermuara pada kemampuan berintegrasi secara nasional. Keberadaan NU di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini, dengan demikian selalu aktual.

NU di semua jajaran, dengan berorientasi pada Khittah 26 harus mampu melihat kenyataan yang berkembang dan melihat jauh ke depan dengan analisis antisipatif. Lebih penting lagi, ia harus mampu mengkonsolidasi diri sebagai organisasi dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki.

Kiranya cukup banyak potensi yang dimiliki NU. Dari sisi kuantitas dengan jumlah warga dan simpatisannya yang begitu banyak dan tersebar hampir di semua sektor kehidupan, merupakan potensi yang tidak kecil. Dari sisi kualitas secara umum, sumber daya manusia profesional sudah mulai banyak tumbuh. Tenaga motivator baik dengan keterampilan tabligh, dakwah, mau pun dengan wibawa serta pengaruh para ulama dan kiainya, juga merupakan potensi yang tidak asing

lagi dan sangat diperlukan. Lembaga pendidikan NU, pesantren, madrasah dan perguruan tinggi begitu sulit dihitung secara konkrit karena banyaknya.

Pada bidang ekonomi, dari pengamatan global secara hipotesis bisa dikatakan, persentase warga NU yang ada pada garis ekonomi menengah lebih banyak. Potensi itu justru mudah dikembangkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat yang berekonomi lemah.

Sedangkan untuk menghadapi transformasi kultural, NU memiliki daya tangkal yang tangguh menghadapi pengaruh budaya luar, untuk melestarikan budaya nasional dan kepribadian bangsa Indonesia. Potensi dimaksud adalah ajaran dan nilai-nilai Islam Aswaja yang memang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa dan negara, yaitu Pancasila.

Masalahnya sekarang, mampukah NU mendayagunakan potensi-potensi tersebut dengan pengorganisasian dan dengan kemampuan manajerial yang strategis, terpadu, utuh dan lumintu secara maksimal untuk kemaslahatan umat? Apalah artinya potensi sebagai potensi bila tidak diupayakan daya manfaatnya secara operasional? Untuk mendayamanfaatkan potensi-potensi itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan cara sporadis dan alami. Namun diperlukan keterampilan manajerial, pengorganisasian yang bisa memproyeksikan suatu program rintisan yang aktual dan kontekstua1 bagi kemaslahatan umat dan warga NU.

Kemampuan memaksimalkan potensi diri itu, disebut dengan istilah “aktualisasi diri”. Aktualisasi diri bagi NU berarti “Aktualisasi Khittah 26” secara utuh dan terpadu. Untuk itu diperlukan perencanaan dan pentahapan yang semuanya harus jelas strateginya, tujuannya, metode dan pendekatan masalahnya. Suatu sistematisasi proses interaksi dari serangkaian kegiatan yang mengarah pada aktualisasi diri NU, untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, perlu diupayakan secara kongkrit dan realistis.

Sistematisasi itu sekurangnya dimulai dari diskripsi masyarakat desa (warga NU) secara utuh dari aspek-aspek budaya, pendidikan, ekonomi alam, masalah yang terjadi kini dan esok, sekaligus mengidentifikasi potensi yang ada serta kemungkinan penggalian potensi baru. Baru kemudian merencanakan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang didukung oleh potensi dimaksud. Penentuan alternatif yang paling mudah dan tepat sasaran akan memperlancar suatu upaya penyelesaian masalah. Namun begitu, akan masih tergantung pada rencana berikutnya, yaitu teknis operasional yang menyangkut metode pendekatan dan tenaga pengelolanya.

Bila semua yang tersebut di atas sudah dapat dilakukan, barulah menyusun program secara konseptual, yang mesti ditindaklanjuti dengan langkah yang kongkrit. Suatu program konseptual yang tidak didukung oleh sistematisasi proses interaksi dari serangkaian kegiatan seperti di atas, biasanya sulit diproyeksikan dalam bentuk yang kongkrit. Akhirnya program itu hanya bersifat utopis atau hanya merupakan daftar keinginan.

Untuk mengaktualkan Khittah 26, tentu saja diperlukan keutuhan, keterpaduan potensi semua eksponen dalam NU, setelah lebih dahulu ada kesamaan persepsi dan wawasan Khittah. Dalam hal ini disadari atau tidak, pada masing-masing eksponen NU pasti mempunyai kelebihan dan sekaligus kekurangan sebagaimana fitrah manusia itu sendiri. Tidak ada yang mempunyai kelebihan atau kekurangan absolut. Tidak seharusnya, ada yang menghargai dirinya lebih daripada semestinya. Begitu pula di dalam menghargai orang lain. Oleh karenanya, tidak terjadi di kalangan NU, adanya kesenjangan antara kelompok profesi tertentu dengan profesi lain. Ulama dan kiai NU bersama kelompok cendekiaiwan NU (non-Ulama) harus bekerja sama dan saling berdialog secara lumintu dan menyatu dalam mengaktualisasikan diri, mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi NU dan warganya.

Satu di antara sekian identitas ulama Aswaja (NU) menurut Imam al-Ghazali, adalah “peka terhadap ke maslahatan makhluk”. Ini berarti bahwa para ulama NU harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Tumbuhnya kepekaan sosial itu sendiri memerlukan proses, tidak tumbuh secara otomatis. Namun diperlukan wawasan yang jeli tetapi luas.

Untuk itu diperlukan sekurang-kurangnya informasi dan pengertian tuntas tentang makin luasnya perkembangan sosial. Untuk menunjangnya, perlu berbagai disiplin ilmu, bukan saja dalam lingkup ilmu sosial, namun juga meliputi ilmu-ilmu lain yang lebih luas lagi. Karena semua sektor kehidupan masyarakat maju atau yang sedang berkembang seperti di Indonesia, satu dengan yang lain -meskipun dapat dibedakan menurut diferensiasinya- tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya saling menunjang dan melengkapi, bahkan satu dengan lainnya berada pada garis lingkar balik yang sulit dipotong.

Di sinilah, kerjasama antara ulama dan cendekiawan NU di satu pihak dan dengan umara’ (plus ABRI) dan lembaga swasta yang lain mutlak diperlukan, meskipun masing-masing berada pada posisi yang berbeda. Apalagi NU dalam mengaktualisasikan Khittah 26 itu, berarti melakukan upaya kemaslahatan umat yang berakhir pada titik optimalnya, sa’adatud darain.

 

ISLAM DAN POLITIK

ISLAM sebagai agama samawi yang komponen dasarnya ‘aqidah dan syari’ah, punya korelasi erat dengan politik dalam arti yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat, Islam berperan penting menumbuhkan sikap dan perilaku sosial politik. Implementasinya kemudian diatur dalam syari’at, sebagai katalog-lengkap dari perintah dan larangan Allah, pembimbing manusia dan pengatur lalu lintas aspek-aspek kehidupan manusia yang kompleks.

Islam dan politik mempunyai titik singgung erat, bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup rnanusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekadar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan.

Politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau pemerintahan, hanya akan mengaburkan maknanya secara luas dan menutup kontribusi Islam terhadap politik secara umum. Sering dilupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik. Pemahaman terhadap term politik secara luas, akan memperjelas korelasinya dengan Islam.

Dalam konteks Indonesia, korelasi Islam dan politik juga menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini bukan berarti menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur Islam dalam percaturan politik di tanah air. Sejauh mana unsur Islam mampu memberikan inspirasi dalam percaturan politik, bergantung pada sejauh mana kalangan muslimin mampu tampil dengan gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik untuk memetakan dan menganalisis transformasi sosial.

***

SYARI’AH Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa, misalnya tergambar dalam tatanan syari’at tentang berkomunitas (mu’asyarah) antar sesama manusia. Sedangkan mengenai kehidupan bernegara, banyak disinggung dalam ajaran fiqih siyasah dan sejarah Khilafah al-Rasyidah, misalnya dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah karya al-Mawardi atau Abi Ya’la al-Hanbali.

Pada zaman Rasulullah dan Khulafa’ al-Rasyidin dapat dipastikan, beliau-beliau itu di samping pimpinan agama sekaligus juga pimpinan negara. Konsep imamah yang mempunyai fungsi ganda -memelihara agama sekaligus mengatur dunia- dengan sasaran pencapaian kemaslahatan umum, menunjukkan betapa eratnya interaksi antara Islam dan politik. Tentu saja dalam hal ini politik dimengerti secara mendasar, meliputi serangkaian hubungan aktif antar masyarakat sipil dan dengan lembaga kekuasann.

Dalam teori politik sekuler, agama tidak dipandang sebagai kekuatan. Agama hanya dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan persoalan individual. Padahal secara fungsional, ternyata kekuatan agama dan politik saling mempengaruhi. Memang dalam arti sempit ada diferensiasi, misalnya seperti diisyaratkan oleh interpretasi sahabat Ibnu Mas’ud terhadap ungkapan uli al-amr sebagai umara’ (pemimpin formal pemerintahan), yang dibedakan dengan ulama sebagai pemimpin agama.

Pengertian politik (al-siyasah) dalam fiqih Islam menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, rneskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan rnemberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Bagi para Nabi terhadap kaumnya, menurut pendapat ini, tugas itu meliputi keselamatan batin dan lahir. Bagi para ulama pewaris Nabi, tugas itu hanya meliputi urusan lahiriyah saja.

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari’at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari’at. Tujuan itu ialah: (1) Memelihara, mengem-bangkan dan mengamalkan agama Islam. (2) Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepen-tingan ummat. (3) Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder mau pun suplementer. (4) Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal. (5) Memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik mau pun rohani.

Dari pengertian itu, Islam memahami politik bukan hanya soal yang berurusan dengan pemerintahan saja, terbatas pada politik struktural formal belaka, namun menyangkut juga kulturisasi politik secara luas. Politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif mau pun yudikatif. Lebih dari itu, ia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani mau pun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan.

Bangunan politik semacam ini, harus didasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi, tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat). Ini berarti, bahwa kedudukan kelompok masyarakat sipil dan lembaga kekuasaan tidak mungkin berdiri sendiri.

***

PENYEBARAN Islam di Indonesia dapat disimak melalui pendekatan politik kultural dengan bantuan -atau sekurang-kurangnya toleransi- penguasa. Proses Islamisasi yang relatif cepat di Indonesia dengan jumlah penganut paling besar di seluruh dunia Islam, tidak lepas dari bantuan dan perlindungan yang diberikan penguasa. Dalam sejarah kontemporer, perkembangan politik Islam melalui pemimpin-pemimpinnya menegaskan, negara atau kekuatan politik struktural hanya diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan ajaran-ajarannya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Memang dari sudut pandangan ajaran formalnya, Islam sering -tidak selalu- mendapati dirinya dalam keadaan ambivalen di negeri. Di satu pihak ajaran formal Islam tidak menjadi sumber tunggal dalam penetapan kebijakan kehidupan negara, karena memang negara ini bukan negara Islam. Tetapi negara ini juga bukan negara sekuler, yang memisahkan antara urusan pemerintahan dan keagamaan.

Dalam keadaan demikian, ajaran formal Islam berfungsi dalam kehidupan ini melalui jalur kultural (pendidikan, komunikasi massa, kesenian dan seterusnya). Dapat juga melalui jalur yang tidak langsung, melalui politik struktural. Jalur ini memungkinkan, karena kekayaan Islam yang hendak ditampilkan dalam kehidupan bernegara tidak semata-mata ditawarkan sebagai sesuatu yang Islami saja, melainkan sesuatu yang berwatak nasional.

Nilai-nilai Islam sebagai sumber budaya yang penting di Indonesia, sudah sewajarnya menjadi faktor menentukan dalam membentuk budaya politik, tata nilai, keyakinan, persepsi dan sikap yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam suatu aktivitas dan sistem politik. Indikasi yang paling menonjol dalam hal ini adalah, bahwa ke lima sila dari Pancasila yang telah disepakati menjadi ideologi politik, semuanya bernafaskan nilai-nilai Islami.

Bagaimana implementasi nilai Islam dalam budaya politik yang Pancasilais, bergantung pada kekuatan nilai-nilai itu mempengaruhi proses politik itu sendiri. Bila terjadi kemerosotan pengaruh nilai-nilai keagamaan Islam dalam budaya politik, sesungguhnya yang terjadi adalah sekularisasi kultur politik. Ini lebih membahayakan dan lebih ruwet masalahnya, ketimbang pemisahan secara formal struktur pemerintahan dan keagamaan.

Meskipun di Indonesia tidak akan terjadi sekularisasi fungsional struktur pemerintahan dan keagamann secara tegas, namun sekularisasi kultur politik tidak mustahil dapat terjadi. Kemungkinan terjadinya hal ini cukup besar, seiring dengan perubahan sistem nilai, akibat kemajuan ilmu peangetahuan, teknologi dan industrialisasi. Ini pada gilirannya juga akan mempengaruhi perilaku politik formal-struktural.

Di sinilah pentingnya upaya kulturisasi politik, tanpa menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu terhadap proses perkembangan politik struktural. Bahkan perlu diupayakan adanya keseimbangan antara proses kulturisasi politik dengan proses politik struktural, agar tidak ada kesenjangan antara dua proseitu. Hal ini mungkin juga penting, untuk menghindarkan kecurigaan yang sering muncul dari kalangan elit politik formal terhadap aktivitas politik melalui jalur kultural.

***

DAL.AM ajaran Islam, pemenuhan keadilan dan kesejahteraan merupakan keharusan bagi suatu pemerintahan -tak perlu berlabel Islam- yang didukung oleh masyarakat. Rasulullah sendiri sebenarnya memberikan syarat, bahwa kekuasaan rnemang bukan tujuan dari politik kaum muslimin. Rasulullah sendiri mencanangkan usaha perbaikan budaya politik atau pelurusan pengelolaan kekuasaan dan menghimbau kaum muslimin terutama ulama dan para elite politiknya untuk menjadi moralis politik.

Hal ini memerlukan kesadaran tinggi dari kalangan politisi Islam, untuk dapat menumbuhkan semangat baru yang relevan dengan perkembangan kontemporer dalam corak dan format yang tidak berlawanan dengan moralitas Islam. Cara-cara tradisional dengan mengeksploitasi emosi massa pada simbol-simbol Islam, harus ditinggalkan. Yang lebih penting justru adalah mengorganisir kader politik muslim yang lebih lentur dan punya cakrawala luas, serta punya kejelian menganalisis masalah sosial dan politik, agar pada gilirannya kelompok politisi Muslim tidak selalu berada di pinggiran.

Peran ini sangat bergantung pada keluasan pandangan para elite Islam sendiri, kedalaman memahami Islam secara utuh, sekaligus keluasan cakrawala orang di luar kekuatan politik Islam dalam melihat potensi dan kekuatan moral Islam dalam mengarahkan proses kehidupan bangsa untuk mencapai keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan. Memang upaya ini tidak begitu mudah dan mulus, karena masih cukup banyak kendala di kalangan kaum muslimin sendiri.

Wawasan politik kaum awam yang masih bercorak paternalistik di satu pihak, serta kepentingan melihat politik sebagai pemenuhan kebutuhan sesaat di pihak lain, merupakan kendala yang tidak kecil. Soal politik bukan sekadar soal menyalurkan aspirasi untuk menegakkan kepemimpinan negara (imamah) semata, tapi soal menata kehidupan secara lebih maslahat bagi umat. Karena itu, yang penting bukanlah penguasaan kekuasaan struktur politik formal dengan mengabaikan proses kulturisasi politik dengan warna yang lebih Islami. Bila ini yang terjadi, maka kenyataan sekulerlah yang akan terwujud, dan hanya akan menjauhkan umat dari tujuan utamanya, sa’adatud darain.

 

NU-NISASI ORPOL?

POLITIK itu kenyal, seperti permen karet. Dikunyah terus tak pernah habis. Terkadang rasanya sudah habis, tapi orang masih terus mengunyahnya. Bagi orang yang telah terbiasa mengunyah permen karet, mungkin ia kecanduan dengan kebiasaan yang melekat itu. Rasanya tidak sreg bila pada forum apa saja atau pada kesibukan apa saja, tanpa mengunyah permen karet, dus mengaitkan aktivitas apa saja dengan politik.

Dalarn proses hidupnya, manusia rnemang tidak lepas dari pengaruh watak politis. Telah menjadi sunnatullah barang kali, setiap kelompok manusia ada yang dikuasai dan ada yang menguasai, ada yang diperintah dan memerintah, serta ada yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Itulah konteks politik.

Secara naluriah manusia selalu ingin menguasai, memerintah dan mempengaruhi. Meskipun pada tingkat-tingkat tertentu, sesuai dengan potensi dan otoritas yang dimiliki. Di sini kiranya dapat dibuktikan adanya

adagium, politik merupakan kebutuhan hidup menurut naluri manusiawi. Masyarakat yang hidup dalam suatu negara yang berbentuk apa pun, tentu merasa sebagai makhluk yang berbangsa dan bernegara. Perasaan itu biasanya berkembang menjadi pengertian atau kesadaran kkritis. Dengan demikian mereka sudah terlibat langsung atau tidak, disadari atau tidak berada pada masalah politik. Hanya saja, karena keterbatasan tertentu, di antara mereka ada yang masuk pada golongan kaum elite politik dan ada yang hanya sebagai kaum awam politik. Kelompok kedua inilah yang terbanyak dari masyarakat Indonesia, termasuk warga NU.

Kelompok kedua ini, kelihatan acuh tak acuh dan tidak punya perhatian terhadap masalah politik, kecuali secara temporer karena pengaruh dari panutan mereka

yang masuk pada kelompok pertama. Pada momentum tertentu mereka ikut melakukan aktivitas politik dengan memberikan dukungan atau menolak atas wawasan politik tertentu. Umumnya mereka tidak bisa membedakan antara kultur politik dan struktur politik, apalagi pengetahuan soal infrastruktur dan suprastruktur politik. Meskipun kenyataannya mereka sudah terlibat, sekurang-kurangnya dalam kultur politik, yakni keseluruhan tata nilai, keyakinan, persepsi dan sikap yang mempengaruhi mereka dalam suatu sistem atau kegiatan politik.

***

WARGA Nahdlatul Ulama (NU) yang sebagian besar awam politik beserta ulamanya telah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sejarah pembentukan negara dan bangsa Indonesia. Ketika zaman kolonial Belanda, NU dengan para ulama dan pesantrennya telah mampu menanamkan semangat wathaniyah (nasionalisme) dan kebencian terhadap penjajahan. Semangat itu berpengaruh luas pada masyarakat untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan mempertahankannya. Ini merupakan tindakan politik secara kultural yang kemudian disebut peranan politik dalam sejarah bangsa.

Peranan kesejarahan tersebut sebenarnya juga merupakan khittah perjuangannya serta usahanya untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu berlakunya syariat Islam ‘ala Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah di bumi Nusantara ini. Sikap dan kebijakan para ulama NU seperti itu, bukan tanpa alasan. Justru karena wawasan historis dan wawasan masa depan itulah, para ulama NU sadar akan sejarah yang telah, sedang dan akan berjalan.

Sejarah telah memberikan pelajaran kepada ulama NU, bahwa masuknya Islam di Indonesia sejak awal hingga zaman Wali Songo, tidak melalui jalan politik struktural, namun lewat usaha dan kegiatan yang seiring dengan proses transformasi kultural. Strategi itu menguntungkan, karena tidak menimbulkan perdebatan konflik batin maupun fisik bagi masyarakat sasaran.

Transformasi budaya ini masih terus berproses dan akan terus berproses sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Bagi NU, ini sebuah tuntutan yang mendorong orrnas Islam terbesar itu, untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berpengaruh langsung atau tidak langsung dalam menumbuhkan dan membentuk budaya bernilai Islam.

Adanya indikasi tumbuhnya antusiasme keagamaan Islam di seluruh Indonesia saat ini, merupakan titik cahaya yang akan memberikan terobosan bagi NU untuk memperoleh kesempatan mengisi nilai budaya secara Islami. Tujuan NU bisa terwujud melalui kulturisasi politik tanpa harus menimbulkan ketegangan-ketegangan.

Inilah sebenarnya yang ingin dicapai oleh para ulama NU dengan keputusan strateigisnya, kembali ke Khittah 26. Khittah 26 telah berkali-kali diuji dengan keluar-masuknya NU pada kegiatan po1itik struktural. Ternyata ia masih tetap merupakan garis lurus vertikal mau pun horisontal yang patut menjadi landasan perjuangan NU dan tetap mempunyai relevansi kuat. Khitah 26 akan selalu mampu menarik NU ke tengah-tengah pergumulan sejarah bangsa yang masih panjang. Dengan demikian keberadaan di tengah bangsa Indonesia ini, justru bagai pupuk yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan keberagamaan demi kemajuan optimal bagi bangsa ini.

Di sinilah letak dasar ukuran umum dan wajar yang selalu dipegang oleh para ulama NU sejak berdirinya sampai sekarang. Pada dasar ukuran ini pula terletak kesimpulan, Khittah 26 sejak lahir belum pernah “minus”. Khittah 26 cukup sarat dengan berbagai nilai yang kuat relevansinya di segala zaman. Tidak pernah dan tidak akan ada istilah “Khittah Minus”.

Nahdlatul Ulama dalam sejarahnya sejak lahir tahun 1926 mengalami perubahan kecil atau besar, internal atau eksternal; mulai dengan bergabung ke MIAI, Masyumi, kemudian jadi partai politik dan berfusi ke dalam PPP. Akhirnya kembali menemukan jatidirinya yang asli, menjadi jam’iyah diniyah ijtima’iyah mahdloh (organisasi masyarakat keagamaan murni) yang secara organisatoris tidak mengkaitkan dirinya dengan organisasi politik mana pun.

***

PERUBAHAN tersebut secara umum banyak dipengarahi oleh faktor eksternal dan secara kbusus diletakkan pada strategi yang dipertimbangkan sesuai dengan zamannya. Para ulama NU baik yang terlibat langsung dalam struktur organisasi NU maupun yang di luar struktur, terutama para ulama pengasuh pesantren memberikan kesepakatan bulat atas kembalinya NU pada khittahnya.

Mereka memang punya kepekaan sosial yang tinggi -meskipun bukan tergolong elite politik. Justru identitas mereka adalah faqih fi mashalih al-khalqi. Kepekaan sosial dan pengalaman empirik mereka pada saat NU secara langsung atau tidak langsung terlibat pada politik praktis, mendorong mereka untuk menelaah kembali secara lebih terinci sosok NU menurut esensinya dalam konteks perjuangan keagamaan Islam di Indonesia, dari satu masa ke masa yang lain. Setelah Muktamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1975, tepatnya dalam Konferensi besar (Konbes) pada tanggal 5-8 Mei 1975 di Jakarta, dikeluarkan “Pernyataan Pemantapan Kedudukan dan Fungsi Jam’iyah Nahdlatul Ulama”.

Ada tiga pokok isi dari pernyataan itu yang sangat penting bagi umat NU khususnya dan bangsa serta negara Indonesia umumnya. Pertama memantapkan kedudukan dan fungsi jam’iyah NU sebagai organisasi yang menitikberatkan perjuangannya selaku organisasi umat yang berdasarkan ‘aqidah, syari’ah dan thariqah Islam Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah dan bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk kesejahteraan umat dalam rangka pembangunan bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya.

Kedua, dalam masa pembangunan nasional sekarang ini, NU akan meningkatkan darma baktinya secara persuasif dan edukatif, untuk menciptakan stabilitas dan persatuan nasional, meningkatkan kesadaran dan moral bangsa, serta mendidik hidup berkonstitusi dan berdemokrasi.

Ketiga, jam’iyah NU akan berpartisipasi dalam pembangunan nasional, baik material maupun spiritual untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, serta ikut membina ketahanan nasional. Pernyataan tersebut dikeluarkan atas pertimbangan pertama dalam konsiderannya, bahwa NU mengembalikan kedudukan dan fungsinya seperti ketika dibentuk pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau 30 Januari 1926 M.

Proses perubahan yang terakhir itu cukup panjang. Dari Muktamar 1971, Konbes 1975, Munas 1983 dan Muktamar 1984. Tigabelas tahun berproses. Suatu kurun waktu cukup panjang yang tentu saja sarat dengan berbagai masalah dan liku-liku konstelasi sosial-. Bahkan bersamaan dengan akhir proses perubahan itu, dengan tekad bulat tanpa didorong oleh perundang-undangan, NU telah menyatakan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.

Terlihat di sini, kemampuan NU memadukan antara falsafah negara sebagai buah pikiran manusia yang kemudian menjadi dasar pengikat pada komunitas nasional di dalam berbangsa dan bernegara dengan doktrin keagamaan Islarn sebagai wahyu Allah yang kemudian menjadi dasar pengikat dalam komunitas keberagamaan. Suatu perpaduan yang amat penting artinya bagi bangunan stabilitas di suatu negara.

Perpaduan itu telah dapat dibuktikan oleh NU sendiri secara implementatif dengan rumusan Khittah 26 yang telah ditemukan kembali sebagai ciri intrinsik, yang tidak bisa lepas dari ujud dirinya. Bila ciri itu dilepas -dengan menambah atau mengurangi rumusan khittah- berarti NU kehilangan wujud diri yang sesungguhnya.

Para ulama sebagai penerus dan pewaris para pendiri NU, tidak akan merelakan hal itu terjadi. NU dengan rumusan Khittah 26 seperti itu, telah membebaskan warganya dalam menyalurkan aspirasi politik untuk rnenegakkan kepemimpinan (nashbu al-imamah) lewat salah satu Orpol.

***

PEMBAHASAN soal ini sebenarnya merupakan pendidikan bagi eksekutif (birokrat) untuk menumbuhkan kesadaran hidup berkonstitusi dan berdemokrasi. Sekaligus juga sebagai upaya mengubah sedikit demi sedikit watak paternalistik mereka dalam hal berpolitik, sehingga akan makin dewasa dan obyektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat banyak.

Kemandirian berpolitik seperti itu akan menumbuhkan sikap kritis dan dinamis untuk mengembangkan aspirasi rakyat atau paling tidak menyadarinya. Bisa jadi aspirasi agama, ekonomi, pendidikan dan budaya, akan mudah dicerna apabila melalui pendidikan politik secara kultural.

Tampak NU ingin mendidik warganya secara kultural untuk menjadi insan politik yang kritis dan dinamis tanpa harus menunggu perintah panutannya, tanpa harus terikat oleh petunjuk seseorang dan tanpa adanya ketergantungan pada arahan seseorang. Kedewasaan seperti ini akan menuntut kemauan dan kemampuan Orpol mana pun untuk menyerap aspirasi warga NU yang beraneka ragam, tidak saja aspirasi keagamaannya.

Orpol harus bersikap dan berperilaku aspiratif dan akomodatif terhadap kebutuhan warga NU. Bila aspirasi semacam itu bisa disalurkan dan dipenuhi, kiranya warga NU dengan ke-NU-annya tidak akan memerlukan lagi suatu wadah khusus yang dikelola sendiri atau dengan kata lain “Orpolisasi NU”. Karena semua aspirasi warga NU telah dapat ditampung dan diupayakan realisasinya oleh Orpol tertentu, yang berarti dengan kata lain adalah “NU-nisasi Orpol”.

Meskipun ada isu yang menginginkan memparpolkan NU pasca Pemilu 1987, namun Munas Alim Ulama NU dan Konbes NU pada tanggal 15 s/d 18 November 1987, berlangsung mulus tanpa gejolak dan ketegangan. Sejumlah 25 utusan wilayah ketika diberi kesempatan mengutarakan uneg-uneg dalam forum Munas dan Konbes, tidak satupun yang merespon isu tersebut. Bahkan seluruhnya melaporkan segi-segi posisif penerapan Khittah 26.

Keinginan memparpolkan NU memang punya alasan, mengingat warga NU ketika menjelang Pemilu mengalami kebingungan. Kebingungan itu menjadi indikator belum mapannya wawasan politik praktis warga NU, walaupun sudah cukup lama menjadi anggota Partai Politik NU dan kemudian menjadi penyangga PPP.

Namun perlu diingat, kebingungan itu muncul bukan lantaran NU kembali kepada Khittah 26. Sama sekali bukan karena rumusan Khittah 26 itu sendiri. Kebingungan itu terjadi akibat belum meratanya sosialisasi Khittah. Persepsi mereka tentang Khittah tidak sepenuhnya sesuai dengan yang sebenarnya. Sementara sikap beberapa pimpinan dan ulama NU mengabaikan prinsip tawassuth yang telah digariskan oleh Khittah 26.

Kebingungan seperti itu juga wajar, sebagai akibat dari masa transisi yang kebetulan didukung oleh watak paternalistik warga NU. Bagaikan burung perkutut yang telah cukup lama terperangkap dalam kurungan dan diloloh terus oleh pemiliknya, ketika dilepas dari kurungan untuk mencari makan sendin dan bebas bergabung dengan sejenisnya, maka dalam beberapa waktu ia pasti mengalami kebingungan. Tetapi itu tak akan berjalan lama. Ia akan segera mampu terbang bebas, sesuai dengan alam aslinya dan khittahnya.

Walaupun tidak ada istilah mayoritas minoritas, namun kenyataan menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang terbanyak adalah muslim. Sekitar 75% sampai 80% di antaranya berada di pedesaan. Sebagian besar warga NU pun ada di pedesaan. Penduduk pedesaan itu pada umumnya masih berada di bawah pengaruh para ulama NU yang notabene tidak tergolong kaum elite politik.

Penelitian di lapangan menunjukkan, para ulama NU di pedesaan merasa lebih tenang dengan kembalinya NU kepada Khittah 26, ketimbang masa-masa sebelumnya. Para kiai itu makin mudah berkonsentrasi dan terbuka dalam memikirkan kemaslahatan warganya. Hampir semua bentuk aktivitas di masyarakat sekarang, warga NU terlibat di dalamnya. Di sinilah NU mempunyai banyak kesempatan mempengaruhi mereka untuk dakwah dan menanamkan nilai-nilai Aswaja, seiring dengan proses transformasi kultural.

***

DARI sisi lain timbulnya ide Orpolisasi NU merupakan perbedaan pendapat yang wajar. Dinamika semacam itu diperlukan sepanjang masih menyangkut kepentingan umat dan warga NU sendiri, bukan untuk memenuhi interes pribadi atau kelompok tertentu. Segi positif yang muncul, NU membebaskan warganya mau pun pimpinannya untuk berpendapat dan saling menghargai. Namun perbedaan itu tidak berarti adanya pertentangan internal, apalagi perpecahan.

Tradisi yang masih kental di kalangan ulama NU adalah sikap “sepakat dalam khilaf”, sehingga tak akan mengganggu jalannya roda organisasi. Kedewasaan berorganisasi dan berdemokrasi di dalam NU akan terlihat dari sisi ini. Tetapi perbedaan itu hanya membawa faedah, jika dapat diarahkan untuk membuat demokrasi menjadi “proses belajar dan memecahkan masalah.” Ikhtilaf itu memang rahmat.

 

NU DAN UKHUWAH ISLAMIYAH

NAHDLATUL Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan, bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Dengan bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak ancaman yang membahayakan diri mereka. Persatuan, ikatan batin, saling membantu dan keseia-sekataan merupakan prasyarat dari timbulnya persaudaraan (ukhuwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.(1)

Tujuan utama Nahdlatul Ulama adalah mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan kemasla-hatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian martabat manusia.(2)

Gerakan keagamaan yang digalang dimaksudkan untuk turut membangun dan mengembangkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera.(3)

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama meru-pakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (al-ukhuwah), toleransi (at-tasamuh), keber-samaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara.(4)

Dan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia dan akti mengambil bagian dalam pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.(5)

Nahdlatul Ulama dalam hal ini mengembangkan ukhuwwah Islamiyah yang mengemban kepentingan bangsa.(6) Pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari menekankan pentingnya ukhuwah(7) dengan mengutip berbagai ayat A1-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan ukhuwah dimaksud.

***

KATA ukhuwah berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk abstrak dari kata akhun. Struktur katanya sama dengan kata bunuwah dari kata ibnun yang artinya anak laki-laki. Akhun dapat berarti saudara, bentuk jamaknya ikhwah, dapat pula diartikan kawan, bentuk jamaknya ikhwan. Kata ukhuwah menurut bahasa bisa diartikan kesaudaraan/ persaudaraan atau kekawanan/perkawanan.(8)

Dalam penggunaan sehari-hari, sering juga dipakai dua pengertian tersebut. Dalam Al-Qur’an, hubungan antar kaum mukmin disebut ikhwah bukan ikhwan, yang berarti bahwa orang mukmin bukan sekadar teman bagi mukmin yang lain, namun lebih dari itu adalah saudara.(9) Tetapi dalam ayat lain(10) juga disebutkan sebagai ikhwan yang juga diperkuat oleh hadits.(11)

Ukhuwah Islamiyah, dengan demikian berarti hubungan persaudaraan atau perkawanan antar sesama umat Islam, dan dalam konteks keindonesiaan adalah seluruh umat Islam di Indonesia, baik yang tergabung dalam ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mau pun yang lain.

Ukhuwah Islamiyah dimaksud, seperti lazimnya hubungan persaudaraan antar anggota keluarga tertentu, sebagai suatu komunitas tentu mengandung nilai-nilai pengikat tertentu, baik yang disepakati bersama, yang tumbuh dari keyakinan dogmatis mau pun yang tumbuh secara naluriah atau fitriyah. Tetapi meskipun ada pengikat yang amat kuat dan melekat sekalipun, tidak berarti tanpa perbedaan. Sebagai umat, masing-masing mempunyai ciri, watak, latar belakang kehidupan dan wawasan berbeda satu sama lain.

Unsur pengikat dalam upaya menumbuhkan ukhuwah Islamiyah adalah keimanan atas Allah SWT dan rasulNya, Muhammad SAW. Ikatan akidah inilah yang paling kuat dibandling ikatan darah atau keturunan.(12) Ia merupakan pondasi yang kokoh untuk suatu bangunan yang disebut ukhuwah Islamiyah.

Rasa dan keyakinan satu Tuhan, satu rasul dan seiman, mampu menumbuhkan cinta kasih yang mendalam, yang kemudian diejawantahkan dalam sikap dan perilaku luhur, sarat dengan nilai akhlaq al-karimah dan solidaritas sosial yang dalam. Di sini dituntut adanya kesadaran akan hak dan kewajiban antar sesama muslim dan mukmin.(13)

Meskipun ada perbedaan, kebhinekaan dan keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, hal itu tidak berakibat munculnya khushumah (permusuhan), ‘adawah (perlawanan) maupun muhasadah (saling menghasut), karena kuatnya pengikat tersebut.(14) Dalam hal ukhuwah Islamiyah antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang cukup usia, keduanya mempu-nyai titik temu dalam konteks keindonesiaan. Titik temu itu pada dasarnya adalah sama, ingin berbuat untuk kemaslahatan umat atau masyarakat di Indonesia yang tercinta ini.

Upaya mewujudkan kemaslahatan itu secara kongkrit merupakan partisipasi nyata dalam pembangunan manusia seutuhnya. Keduanya ingin mengejar kemajuan, menghi-langkan keterbelakangan, mengurangi kemiskinan dan mengikis kebodohan. Baik miskin materi, miskin ilmu, miskin moral dan miskin iman.

Ukhuwah yang menumbuhkan sikap saling melengkapi kekurangan dengan dasar ikhlas dan saling pengertian yang luas demi kemaslahatan, merupakan potensi yang selalu didambakan. Tentu saja dalam hal ini masing-masing berada pada posisinya sesuai dengan kelebihan dan potensi yang dimiliki.

***

MEMANG diakui, bahwa realisasi ukhuwah Islamiyah tidak semulus yang ingin dicapai. Di sini perlu telaah mendalam mengenai faktor-faktor penghambat. Secara umum dapat dikemukakan antara lain, adanya fanatisme buta dan rasa bangga diri yang berlebihan. Faktor sektarian ini kadang sampai pada penilaian benar-salah yang mengakibatkan ketegangan atau kesenjangan tertentu.

Faktor lain adalah sempitnya wawasan, ketertutupan dan kurang atau bahkan tiadanya silaturrahim dan dialog mencari titik-titik kemaslahatan. Lebih dari itu, faktor penghambat utama adalah tingkat akhlak yang relatif masih rendah, sehingga sering timbul sikap tahasud, saling mencela dan ghibah (rerasan).

Hambatan yang paling mendasar adalah lemahnya kesadaran dan rasa kasih sayang terhadap sesama. Padahal Rasulullah sampai-sampai menekankan dan menggan-tungkan iman seseorang, pada sejauh mana ia mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri.(15) Yang terjadi justru sebaliknya, seorang mukmin kurang mensyukuri, bahkan tidak senang melihat kesuksesan mukmin lain, terkadang malah lebih senang melihat kegagalannya. Di sini sering terjadi sikap kompetisi yang kurang sehat, sikap ingin mendominasi segala-ganya dan mengklaim apa saja yang berwatak positif bagi diri dan kelompoknya.

Upaya untak mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat dilakukan semua pihak, untuk pada gilirannya ukhuwah itu sendiri menjadi potensi yang sangat bermanfaat bukan saja bagi warga ke dua belah pihak, namun bagi seluruh warga negara Indonesia. Terciptalah kemudian sikap kebersamaan dalam keragaman. Hal ini juga merupakan cerminan dari kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagaimana menghilangkan atau paling tidak memperkecil porsi sektarianisme dalam berbagai bidang yang menyangkut aspek-aspek kehidupan? Bagaimana pula meningkatkan sikap dan perilaku akhlak karimah serta mengembangkan sikap tasamuh, tawasuth dan i’tidal? Bagaimana pula melembagakan silaturrahim dan dialog untuk mencari titik maslahah untuk menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus budaya dan perubahan nilai? Semua pertanyaan ini memerlukan jawaban yang jelas dan konseptual, yang dapat dirumuskan dalam forum-forum yang lebih serius.

Namun sebelum semua pertanyaan di atas akan dijawab, ada satu pertanyaan yang sangat mendasar, yang jawa-bannya akan sangat mempengaruhi atas perlu tidaknya pertanyaan yang lain dicari jawabannya. Pertanyaan dimaksud ialah, “Benarkah kita berniat menegakkan ukhuwah Islamiyah Indonesia?”.

***

Catatan Kaki:

  1. Mukaddimah Khittah 1926 alenia (1)
  2. Ibid alenia (2)
  3. Ibid alenia (3)
  4. Khittah 1926 butir (8)
  5. Ibid
  6. Mukaddimah AD NU – 1984
  7. Mukaddimah Qanun Asasi NU 1926
  8. Kamus al-Munjid
  9. Surat Al-Hujurat ayat 10
  10. QS Ali Imran ayat 103
  11. HR Bukhori dan Muslim
  12. Sayid Quthub Assalam Al-‘Aalami
  13. Ibid
  14. Qanun Asasi NU -1926
  15. HR Bukhori dan Muslim

 

PENGUASA YANG ADIL

KEHARUSAN adanya pemimpin pada setiap komunitas sekecil apapun tidak diingkari baik oleh norma sosial mau pun norma agama Islam. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya. Dalam hal ini mereka memerlukan seorang pemimpin yang dipercaya dan mampu memimpin.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan, ”Apabila tiga orang keluar bepergian, maka hendaklah mereka menunjuk salah satunya menjadi pemimpin”. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan hadits, “Tidak halal bagi tiga orang berada di padang (sakhra’) dari bumi, kecuali harus menjadikan salah satunya seorang pemimpin.”

Kata “pemimpin” dan “kepemimpinan” berbeda, yang satu kata benda dan yang lain kata abstrak. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan dalam konsep yang normal. Pemimpin adalah sosok yang berwatak dan berkarakter kepemimpinan, bahkan mampu melaksanakan tugas kepemimpinan. Meskipun demikian tidak mustahil terjadi penyimpangan, dengan diangkatnya seorang pemimpin formal mau pun non formal yang tidak bisa menampilkan sikap dan perilaku kepemimpinan.

***

Bila politik dipahami sebagai kekuasaan formal, maka kepemimpinan politik rnerupakan kekuatan formal untuk menjalankan kekuasaan atas anggota kelompok kecil mau pun besar untuk mencapai tujuan tertentu. Kekuatan itu biasanya didukung oleh mekanisme yang mapan dalam sistem kekuasaan yang dihimpun dari berbagai komponen.

***

AJARAN Islam mengenal istilah siasah syar’iyah dan kepemimpinan formal disebut khilafah, imaratul mu’minin dan imamah kubro. Kalangan Syafi’iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan tujuan umum syari’ah Islamiyah, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Kalangan Hanafiyah mengatakan, siasah adalah suatu upaya memaslahatkan makhluk dengan memberi petunjuk mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat.

Sementara itu Imam Abil Wafa’ Ibnu Aqil mengatakan, siasah merupakan perbuatan -sikap dan perilaku- yang melibatkan masyarakat, yang lebih mendekatkan mereka kepada kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari mafsadah, meskipun hal itu belum pernah dilakukan oleh seorang Rasul mau pun belum pernah diwahyukan. Sedangkan Yusuf al-Qardlawy menegaskan, siasah ialah suatu tindakan penguasa mengenai maslahah yang dipertimbangkan olehnya.

Ungkapan-ungkapan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa apapun pengertian tentang siasah, ia adalah suatu paradigma yang intinya bertujuan mencapai maslahah di dunia dan akhirat bagi masyarakat. Kemaslahatan mana mesti diarahkan pada pencapaian tujuan umum syari’ah, dengan pengertiannya yang luas dan dinamis, sehingga mampu mengakomodasi segala bentuk transformasi sosial yang terjadi.

Siasah dengan demikian tidaklah hanya terbatas pada politik yang bersifat struktural dan formal. Tetapi lebih dari itu, ia mempunyai kekuatan dan kemampuan mendinamisir warga masyarakat untuk bersikap dan berperilaku politis dengan pertimbangan maslahah yang luas. Siasah demikian akan mampu membentuk infras-truktur yang kuat, sekaligus memperkuat supras-truktur yang seimbang dengan kaidah fiqhiyah, bahwa kebijakan Imam atas rakyatnya harus bergantung pada pertimbangan maslahah. Yusuf al-Qardlawi menegaskan, politik yang adil (al-siasah al-‘adilah) bukan harus sesuai dengan syari’at, tetapi harus tidak bertentangan dengan syari’at.

Seperti telah disebutkan, kepemimpinan formal ada yang disebut khilafah, imaratul mukminin dan imamah kubro. Lalu ada pemimpin yang disebut khalifah, amirul mukminin dan al-imam al-akbar. Orang pertarna yang disebut khalifah adalah sahabat Ahu Bakar karena beliau menggantikan Rasulullah dalam memimpin agama dan politik duniawi. Atas dasar itu, beliau tidak rela disebut khalifah Allah. Kemudian sebagian ulama dan ahli fiqih berpendapat, tidak boleh meletakkan sebutan khalifah Allah kepada penguasa atau siapapun. Namun ada sebagian ulama yang memperbolehkan atas dasar ayat A1-Qur’an sebagaimana tersebut dalam kitab Nihayat al-Muhtaj.

Pada periode khalifah Umar bin Khattab, meskipun fungsi khalifah tidak berubah, namun beliau populer disebut Amirul Mukminin. Sedangkan sebutan imam menurut Ibnu Khaldun, adalah karena menyerupai imam shalat dalam hal diikuti oleh para makmum.

Apapun sebutan yang diberikan kepada pemimpin, pada umumnya ia dimaknai sebagai pemimpin tertinggi bagi suatu daulah. Para ulama dalam hal ini mensyaratkan beberapa hal antara lain al-‘adalah. Ia harus adil untuk dirinya sendiri dalam arti tidak menjalankan kefasikan serta adil untuk yang dipimpin, dalam arti tidak dza1im. Yang pertama, sebagaimana telah dirinci oleh para ahli fiqih dengan berbagai pandangan, bila ia berbuat kefasikan, bukan berarti ia harus bersih sama sekali dari perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang ma’shum kecuali Nabi.

Ini berbeda dengan pendapat kaum Syi’ah Imamiyah al-Ja’fariyah yang berpendapat, Imam adalah ma’shum lahir mau pun batinnya sejak kecil sampai mati, seperti Nabi. Pengertian adil diri di sini adalah bila ia menjalankan kewajiban-kewajiban dirinya sendiri (furudl al-‘ain) secara benar sekaligus tidak melakukan dosa besar, serta tidak terus menerus menjalankan dosa kecil.

***

PENGERTIAN ‘adalah untuk yang dipimpin atau untuk orang lain secara esensial tidaklah dipertentangkan oleh para ulama. Semuanya sepakat bahwa Imam mutlak harus mempunyai watak, sikap, perilaku dan kebijakan yang berkeadilan terhadap rakyatnya. Mereka tidak saja menggunakan dalil-dalil naqliyah mau pun ‘aqliyah saja, tetapi juga menggunakan dalil-dalil ‘adiyah/thobi’iyah.

Keadilan seperti itu oleh bangsa mana pun merupakan norma sosial yang mutlak dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apala bagi seorang Imam. Ketidakadilan seorang Imam akan berdampak negatif secara lebih luas daripada yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai jabatan imamah.

Di dunia ini tidak ada yang menyukai kelaliman, menerima ketidakadilan dan menyetujui kesewenang an . Kecuali bag i mere ka yang tidak normal akal pikirannya, meskipun mereka tak suka dituduh sebagai orang lalim, tidak adil dan sewenang-wenang. Ini berarti, bahwa ketika seseorang menerima jabatan kepemimpinan pada dasarnya telah menyadari adanya tuntutan ‘adalah yang tidak dapat ditawar-tawar. Hanya saja yang sering terjadi, manusia tidak menyadari kelemahan, kekurangan dan cacat dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi tumbuhnya ketidakadilan.

Berbeda dengan Abu bakar Shiddiq ketika ditetapkan sebagai khalifah. Pertama ia mengakui kekurangannya secara jujur tanpa mempertimbangkan harga diri dan kewibawaannya. Hal ini dapat dipahami dari pidato beliau ketika itu. “Saya telah diberi kekuasaan (tauliyah) atas kalian,” kata Abu Bakar, “Padahal saya bukan yang terbaik di antara kalian. Apabila saya benar, dukunglah kepemimpinan saya. Tapi bila salah atau menyimpang, luruskanlah saya. Taatilah sepanjang saya mentaati Allah dalam memimpin kalian. Tapi bila saya berbuat ma’shiyat, maka kalian wajib tidak mentaatinya.”

Sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, “Siapa di antara kalian melihat adanya penyimpangan pada diri saya, hendaklah ia meluruskannya.” Salah seorang yang mendengar ucapan beliau langsung menanggapi seraya mengatakan, “Kalau saya melihat ada penyimpangan pada dirimu, maka saya akan meluruskannya dengan pedangku.” Kontan ketika mendengar tanggapan ini, Khalifah Umar berujar, “Alhamdulillah bila di antara umat Muhammad ada yang mau meluruskan penympangan Umar dengan pedangnya.”

Keadilan mempunyai abstraksi yang sangat luas. Karenanya sering terjadi perbedaan ukuran antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpinan berpandangan, bahwa kebijakannya sudah memenuhi kaidah keadilan. Sementara yang dipimpin menganggap kebijakannya belum adil. Dalam hal ini mekanisme musyawarah, dialog demokratis dan terbuka antara keduanya merupakan salah satu cara untuk mencari penyelesaian, dengan berpedoman pada standarisasi keadilan yang telah disepakati dan ditetapkan UU.

***

KEMAPANAN keadaan masyarakat sering dipengaruhi oleh hubungan antara keadilan -ketaatan- dan musyawarah. Keadilan dan ketamerupakan dua hal yang sulit dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena ketaatan pihak yang dipimpin sering terbentuk oleh keadilan pemimpinnya. Karena ketidakadilan pemimpin, ketaatan umat menjadi surut atau hilang sama sekali, kecuali karena keterpaksaan yang berujung pada adanya ketaatan semu.

Hubungan simbiosis antara keadilan dan ketaatan bukanlah sifat alamiah yang bisa terjadi dengan sendirinya, akan tetapi tergantung pada komitmen-komitmen tertentu yang disepakati kedua belah pihak yang memimpin dan yang dipimpin. Komitmen-komitmen itu akan muncul tergantung pada mekanisme musyawarah dan dialog. Itulah sebabnya Sayyid Quthub mengatakan, “Keadilan, ketaatan dan musyawarah, sangat mendasar bagi kepemimpinan politik dalam Islam.”

Paradigma keadilan dengan demikian selalu berbeda-beda berdasarkan sasaran berbeda. Keadilan ekonmi tentu berbeda dengan keadilan politik, berbeda pula dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Begitu pula batas-batas keadilan akan berbeda-beda atas dasar perbedaan hak dan kewajiban.

Sedangkan hak dan kewajiban setiap individu mau pun jama’ah akan bergantung pada perkembangan status sosialnya. Dalam komunitas keluarga misalnya, mula-mula suami isteri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Ketika lahir seorang anak, status keduanya berubah dan berkembang menjadi ayah dan ibu, hak dan kewajibannya bertambah pula. Begitu pula keadaannya ketika ia mengangkat seseorang dalam keluarga sebagai pembantu. Statusnya menjadi majikan yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu pula. Dan seterusnya, ketika misalnya suami tersebut dipilih menjadi ketua RT, Kepala Desa dan sebagainya.

Kesadaran dan kemampuan manajemen mengaplikasikan hak dan kewajiban secara seimbang atas dasar kejujuran, keamanatan dan solidaritas yang kuat, merupakan dorongan yang kuat untuk menumbuhkan sikap, perilaku dan kebijakan yang berkeadilan bagi pemimpin.

Imam al-Razi dalam tafsirnya menyitir sebuah hadits yang menegaskan posisi al-‘adlu berada di antara alshidqu dan al-rahmah. Dr Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam kitab al-Nidhom al-Siyasi fi al-Islam menegaskan, keadilan pada hakikatnya adalah al-shidqu dan al-rahmah.

Keadilan berarti menegakkan kebenaran dan kejuuran, serta belas kasih dan solidaritas. Dan bahwa kemaslahatan umat bergantung pada al-shidqu, al-‘adlu dan al-rahmah. Risalah Rasulullah adalah rahmatan li al-‘alamin. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah.

***

Kepustakaan:

  1. Tafsir Imam Razi
  2. Al-Fajru al-Shodiq – Afandi Shidqi
  3. Al-Islam Baina al-‘Ulama wa al-Hukama’ – Abdul Aziz Al-Badry.
  4. Al-Ahkam al-Sulthoniyah – Al-Mawardy
  5. Al-Ahkam al-Sulthoniyah – Abu Ya’la Al-Hanbali
  6. Al-Nidhom al-Siyasi fi al-Islam – Dr. M. Abd. Qadir Abu Faris
  7. Al-Isti’anah Bighoiri al-Muslimin fi al-fiqih al-Islamy – Dr. AbdulLah bin Ibrahim Al-Thuraifi
  8. Al-‘Adalah a1-Ijtima’iyah fi al-Islam – Sayid Quthub
  9. Syari’at al-Islam – Dr. Yusuf Qardlawy
  10. ‘Idhatu al-Nasyi’in – Musthafa al-Ghulayaini
  11. Al-Hasyiyah – Al-Bujairamy
  12. Al-Watsaiqu al-Siyasiyah – M. Humaidullah
  13. Al-Asybah wa al-Nadha’ir – Imam Suyuthi
  14. Al-Siyasah al-Syar’iyah – Ibnu Taimiyah
  15. Nihayah al-Muhtaj – Imam al-Ramly
  16. Al-Muqaddimah – Ibnu Khaldun

 

ISLAM DAN DEMOKRATISASI

BERBICARA tentang posisi umat IsLam di Indonesia -apalagi bila dikaitkan dengan proses demokratisasi- tidaklah mudah. Hal itu tidak mungkin ditelaah hanya dari sudut pandang mikro-sinkronis. Sudut pandang ini akan sulit menemukan posisi yang tepat, yang selalu berkaitan erat secara simbiosis dengan kondisi dan situasi obyektif yang terjadi. Namun bila hal itu di telaah dari sudut pandang makro-historis tentu akan memerlukan pembahasan yang panjang. Tentu saja hal itu sulit diformulasikan dalam tulisan yang singkat ini. Tulisan ini hanya mencoba melihat berbagai fenomena yang timbul akibat perkembangan partisipasi umat Islam dalam politik, yang tentu juga akan beppengaruh terhadap umat Islam dalam aspek-aspek kehidupan lainmya.

Kita “umat Islam” meskipun dipahami dalam konotasi yang sama, namun seringkali nengalami penyempitan dan pemekaran cakupan dalam penerapannya sebagai subyek mau pun obyek politik. Perubahan ini berjalan mengikuti luas dan sempitnya wawasan gerakan-gerakan Islam yang ada. Pada abad-abad lalu, ketika masyarakat suku-suku bangsa Indonesia masih dijajah oleh pemerintah kolonial, umat Islam hanya meliputi sesama kaum muslimin yang tinggal di sebuah kawasan tertentu, meski masih ada perbedaan antara muslim santri dan muslim nonsantri.

Ketika Indonesia telah merdeka berubah liputannya menjadi kaum muslimin yang membentuk nasion Indonesia. Liputan ini menyempit lagi, ketika mulai muncul kepentingan-kepentingan politik yang berbeda dari banyak faksi. Umat Islam pada saat itu ditujukan hanya kepada mereka yang masuk -atau dimasukkan ke dalam- gerakan-gerakan formal Islam yang bersikap sektarian di kalangan kaum muslimin sendiri.

Perubahan-perubahan seperti itu penting maknanya, dalam spektrum strategi perjuangan lebih luas. Siapa yang dimasukkan ke dalam kategori “umat Islam”? Konsep keumatan yang berbeda-beda itu setidaknya mengacu pada munculnya dua alternatif, apakah perjuangan umat Islam itu sebagai bagian dari sebuah perjuangan umum kemanusiaan atau justru akan merombak visi kemanusiaan menjadi lebih luas dan global yaitu keislaman.

Perbedaan pilihan dari dua alternatif di atas tentu mempengaruhi tujuan dan strategi, yang berdampak pada munculnya perilaku sosial dari gerakan-gerakan Islam yang meletakkan diri dalam situasi dikotomis, antara definisi “kita” dan “mereka”, dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Dampak lain yang timbul adalah perbednan garapan, struktur kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, juga tawaran bentuk-bentuk kemasyarakatan yang hendak dibangun.

Dalam hal ini, kasus pertentangan warga NU yang oleh keadaan seperti karena menjadi anggota KORPRI- tidak mungkin menjadi pendukung PPP di satu pihak, dan kawan-kawan seorganisasi induk yang mendukung PPP di lain pihak, adalah contoh menarik untuk ditelaah. Ketika format perjuangan NU diubah oleh Muktamarnya yang ke-27 di Situbondo, yaitu ketika dinyatakan bahwa NU tidak lagi mempunyai kaitan organisatoris dengan organisasi politik manapun. Perubahan besar dalam hubungan kedua belah pihak lalu terjadi dengan dampak-dampak tersendiri.

***

KEKUATAN umat Islam di tingkat elit politik sempat bergulat hebat ketika menentukan bentuk negara antara Islam dan non-Islam, yang akhirnya diselesaikan dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini sebenarnya merupakan simbolisasi besarnya kekuatan ideologis Islam. Namun kekuatan itu tak mampu memegang dominasi percaturan tingkat atas, karena kurang memperoleh dukungan luas dari massa Islam di tingkat bawah. Secara hipotetis, bila dukungan dari bawah cukup besar, tentu umat Islam tidak begitu saja menerima bentuk kompromistik yang dicapai oleh kalangan elit kepemimpinan Islam waktu itu.

Kenyataan inilah yang barangkali masih belum tuntas dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia saat ini. Bahwa kesadaran berbangsa sebagai penggerak utama bagi cita-cita kehidupan masyarakat sebagai bangsa, adalah sesuatu yang harus diterima sebagai fakta obyektif yang tuntas. Meskipun secara bertahap tapi pasti, penerimaan atas kenyataan ini telah berlangsung makin mantap di kalangan umat Islam, utamanya setelah diberlakukannya UU kepartaian dan UU keormasan dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Malahan NU dalam Muktamarnya yang ke-27 di Situbondo menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final bagi kaum muslimin Indonesia.

Ketidakmampuan membaca perkembangan kesadaran politik kenegaraan kaum muslimin ini akan berakibat jauh, karena munculnya pandangan yang terlalu idealistik tentang hubungan Islam dan negara. Ajaran Islam -sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesiaseharusnya diperankan sebagai faktor komplementer.

Bagi komponen-komponen lain, bukannya sebagai faktor tandingan yang berfungsi disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Islam dalam hal ini difungsikan sebagai kekuatan integratif yang mendorong tumbuhnya partisipasi penuh dalam upaya membentuk Indonesia yang kuat, demokratis dan penuh keadilan.

Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya sebagian umat Islam idealis yang memandang Islam tidak hanya berfungsi komplementer terhadap ideologi kenegaraan lain, namun secara sepintas dapat dilihat bahwa massa Islam sudah berdamai dengan ideologi negara dan sekaligus masih mampu mempertahankan kehidupan mereka pada konteks “Islami” tersendiri secara aplikatif. Mereka nampaknya puas dengan sikap akomodatif yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah sebagai perwakilan terpenting kaum muslimin Indonesia, untuk menerima fungsi komplementer Islam dalam kehidupan berbangsa. dan bemegara. Ini terbukti dengan dukungan mereka terhadap kegiatan-kegiatan organisasi tersebut mau pun dengan luasnya jangkauan keanggotaan keduanya.

Pada permulaan Orde Baru, Bung Hatta pernah mengambil inisiatif mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia dengan tujuan mendidik umat Islam dalam berpolitik Gagasan ini tidak sampai direalisasikan. Malahan pada akhirnya beliau memandang tradisi politik Islam dari sudut yang positif, menawarkan jalan Islam yang lentur, jika ingin menjalankan peran penting menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nampaknya Bung Hatta dengan pendirian terakhir ini lebih melihat ke belakang, sebagai sikap koreksi atas kelemahan politik umat Islam, sekaligus mengantisipasi perkembangan permasalahan politik di masa mendatang.

Kelemahan umat Islam dalam bidang politik bersumber pada perbedaan persepsi tentang hubungan Islam dan politik, diikuti dengan sikap politik yang berbeda pula. Ada sikap menolak terhadap garis yang dianggap menyimpang dari garis vertikal Islam. Ada pula yang tidak hanya menggunakan garis lurus ke atas, akan tetapi juga bersikap mendatar dan kompromi terhadap kekuasaan. Sikap ini lalu mempermudah perilaku akomodatif sepanjang tak mengganggu prinsip yang diyakini. Masih ada lagi sikap lain, misalnya menolak sama sekali kaitan Islam dengan politik, kecuali hanya bersifat kultural.

Dengan persepsi dan sikap yang berbeda tentang hubungan Islam dan politik itu, kiranya dapat dipahami, posisi umat Islam dalam politik dan dalam proses demokratisasi. Bila persepsi yang dominan adalah yang kedua dengan konsekuensi logisnya bersikap akomodatif kritis, maka posisi mereka di dalam pergumulan politis paling tidak adalah sebagai promotor yang dituntut kemampuannya menjadikan Islam sebagai kekuatan integratif yang diaplikasikan ke dalam sikap dan perilaku masyarakat Pancasilais. Tetapi untuk menarik umat Islam dari posisi pinggiran (marginal) diperlukan juga keluasan pandangan keislaman para elite politik Islam sendiri, sekaligus juga keluasan cakrawala umat di luar kekuatan politik Islam, dalam mengarahkan proses kehidupan bangsa.

***

DEMOKRATISASI adalah proses yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa. Suatu proses dapat berjalan -lancar atau tidak- akan tergantung pada sistem, mekanisme, power dan sasaran. Bila yang diproses adalah “demokrasi” agar menjadi sikap dan perilaku masyarakat, maka bagi umat Islam yang memiliki persepsi dominan tentang kaitan Islam dan politik, memerlukan konsensus yang didasarkan pada kesadaran pluralistik, yang sebenarnya telah dirumuskan dalam konsep “Bhineka Tunggal Ika”.

Kesadaran pluralistik itu berimplikasi pada kesadaran toleransi dan saling menghargai antara berbagai kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses itu, karena pada dasarnya demokrasi tidak mungkin tanpa sikap toleran dan saling menghagai antar pihak-pihak yang bersangkutan. Ini berarti bahwa demokratisasi memerlukan keberanian untuk menjauhkan sektarianisme yang sering merancukan watak toleran dan saling menghargai. Pada gilirannya tidak ada dominasi kekuatan oleh yang besar untuk mengalahkan yang kecil. Kepentingan bersama dianggap lebih afdhol daripada kepentingan sekte tertentu, mengalahkan watak sektarianisme -atau dengan konotasi lain “golonganisme”- yang selalu lebih mengutamakan sektenya.

Terlepas dari apapun bentuk demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia, pengertian demokrasi merupakan norma yang diberlakukan dalam tatanan politik dengan ciri dasar: dari, oleh dan untuk rakyat bersama, mendorong adanya partisipasi rakyat secara penuh pada semua aspek kehidupan, tanpa paksaan dan ancaman. Meski pada tingkat elementer, demokrasi sering dikonotasikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan aspirasi, kemauan dan konsepsi-konsepsi politik mau pun kemasyarakatan, meskipun pada batas-batas tertentu harus sesuai dengan konsensus yang dihasilkan.

Partisipasi penuh itu sendiri banyak ditentukan oleh sejauh mana umat menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu tidak cukup hanya dengan menyadari dan melaksanakan kewajiban secara sepihak. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah, sudahkah umat Islam di negeri tercinta ini mengetahui, menyadari, menerima, melakukan dan mengembangkan hak dan kewajibannya, sehingga bersi-kap dan berperilaku partisipatif dalam semua aspek kehidupan atas dorongan watak demokrasi?

Floating mass memang berjalan dengan dampak positifnya, berupa gairah membangun di kalangan umat bawah dan dicapainya stabilitas. Namun diakui atau tidak, di pihak lain umat Islam di pedesaan menjadi asing dan terasingkan dari arti kegiatan politik yang sebenarnya. Di kalangan mereka terjadi proses depolitisasi yang bermuara pada adanya sikap keawaman di bidang politik, sikap masa bodoh terhadap demokratisasi dan sikap antagonistik pada kegiatan politik yang dianggap mengganggu kepentingannya.

Kalau toh mereka menggunakan hak pilihnya dan mengikuti kampanye dalam pemilu, hanyalah didorong oleh keengganan menghadapi tuduhan menghambat pembangunan, tidak Pancasilais, tidak berpartisipasi dan kadang karena sungkan dengan tetangga atau teman sejawat. Kalau mereka dengar atau memabaca kalimat demokrasi Pancasila, demokrasi ekonomi, demokrasi pendidikan dan seterusnya, mereka akan hanya berhenti di situ saja tanpa menampakkan apresiasi yang sungguh-sungguh untuk mengetahui, apalagi menanggapi lebih jauh.

Ini memang bukan indikasi bagi kegagalan pendidikan politik di kalangan umat Islam di bawah. Akan tetapi paling tidak menghambat proses mengetengahkan umat Islam dalam pergumulan politik dan menjauhkan kesadaran penuh mereka atas hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi apa pun yang terjadi, komitmen umat Islam atas bangsa dan negaranya tidak akan berubah karena telah terpatri oleh patriotisme yang tinggi, yang telah tertanam secara inhern dalam dirinya seperti pendahulu-pendahulunya. Oleh karenanya, kita harus bersyukur kepada Allah atas karuniaNya berupa hasil pembangunan yang telah kita rasakan bersama, sehingga pada gilirannya akan menambah karunia yang lebih memenuhi harapan dan cita-cita.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.